Claim Missing Document
Check
Articles

HADIS QATL AL-MURTAD WA MAWAQIF AL-ULAMA' MINHU Jannah, Shofiatul
RIWAYAH Vol 8, No 1 (2022): Riwayah : Jurnal Studi Hadis
Publisher : Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/riwayah.v8i1.11520

Abstract

The Hadith of Killing Apostates and The Attitude of Scholars Toward it. This study discusses the hadith "Whoever leaves religion, kill him". The punishment for apostates mentioned in this hadith is the main basis among scholars in taking legal istinbath for apostates. Literally, this hadith commands the killing of apostates. This means that if a person who is Muslim leaves his religion, the punishment for him in this world is to be killed. Therefore, the issue of leaving religion is a problem that causes controversy among Islamic scholars. Some of them see that hadith is contrary to the meaning of the al-Qur'an, the Sunnah of the Prophet, and is contrary to freedom of religion. Therefore, the issue of apostasy is considered as one of the topics that raises complex problems and requires deep thought. This study aims to determine the attitude of scholars towards this hadith This study uses a descriptive analytical method by collecting information related to this hadith as well as collecting data about scholars’ attitudes on this hadith, then uses appropriate analysis tools. The results of this study are: The classical scholars agreed that anyone who apostatized from Islam without coercion should be killed, but they differed in opinion about repentance and its duration. They have different opinions about apostate women. However, contemporary scholars present several opinions, trying to provide a new understanding of this hadith. This hadith cannot be a general rule that applies to all situations and conditions.[Hadis Membunuh Orang Murtad dan Sikap Ulama terhadapnya. Kajian ini membahas hadis “Barang siapa keluar dari agama maka bunuhlah dia”. Hukuman bagi orang murtad yang disebutkan dalam hadis ini menjadi dasar utama dikalangan ulama dalam mengambil istimbath hukum bagi orang murtad. Secara harfiah, hadis ini memerintahkan membunuh orang murtad. Artinya jika seseorang yang beragama Islam meninggalkan agamanya maka hukuman kepadanya di dunia adalah bunuh. Oleh Karena itu, masalah keluar dari agama merupakan sebuah masalah yang meninmbulkan kontroversi di kalangan ulama Islam. Beberapa diantara mereka melihat bahwa hadis ini bertentangan dengan makna dhahir al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan bertentangan dengan kebebasan beragama. Oleh karena itu, isu kemurtadan dianggap sebagai salah satu topik yang menimbulkan masalah yang komplek dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuisikap ulama terhadap hadis ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan hadis ini dan mengumpulkan data tentang sikap ulama terhadap hadis ini, kemudian menggunakan alat analisis yang sesuai. Adapun hasil penelitian ini yaitu para ulama klasik sepakat bahwa siapa pun yang murtad dari Islam tanpa paksaan harus dibunuh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang taubat dan durasinya.Dan mereka juga berbeda pendapat tentang wanita yang murtad. Akan tetapi, ulama kontemporer menyampaikan beberapa pendapat, dan mencoba memberikan pemahaman baru tentang hadis ini. Bahwa hadis ini tidak bisa menjadi patokan umum yang berlaku untuk semua situasi dan kondisi.]
Deconstructing Sharia: A Critical Study of Abdullah Al-Naim's Thought on Naskh Jannah, Shofiatul; Hairus Saleh
Alhurriyah Vol 9 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v9i1.7973

Abstract

This paper explains how Abdullah al-Naim's sharia formulation serves as a problem-solving solution for numerous issues facing the ummah in recent times. Abdullah al-Naim is a Muslim intellectual who is concerned with reforming Sharia to make it relevant to human rights. This reformation comes from the assumption that the sharia formulation in certain aspects is considered to be irrelevant to modern life. It is even considered to be contrary to universal human rights. So, a demand to build a Sharia model with modern public standards arises, especially in relation to human rights. Using a descriptive-analytic method, this paper concludes that the sharia deconstruction he proposes can be seen as a new approach that is extremely intolerant of the rigidity and uniformity of texts, necessitating the destruction of the text's real meaning. Thus, he introduced a method known as the evolution of Sharia (nasakh), which is seen as a modern ijtihad method. This method for the evolution of Sharia provides a model for creating modern Sharia. The concept of al-Naim’s naskh cannot be taken as it is because rational and scientific validity are used as measures of determining truth, and human values are used as goals by putting aside divine values.
PENUNDAAN PERKAWINAN DITENGAH WABAH COVID-19 Shofiatul Jannah
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v2i1.6840

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah impian yang menjadi target pada masa tertentu bagi seseorang, akan tetapi tidak semua individu mendamkan perkawinan karena beberapa alasan yang mereka anggap sebagai suatu hal yang membebani setelah perkawinan. Lalu bagaimana dengan penundaan perkawinan yang telah direncanakan karena adanya penyebaran wabah pada suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif analitis dengan menumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan dianalisa dengan metode miler dan huberman. Tulisan ini mendiskripsikan tentang penundaan pernikahan dalam masyarakat Islam yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam, serta penundaan perkawinan yang bukan karena alasan takut menikah tetapi karena wabah yang menyebar dan membahayakan jiwa manusia. Hasilnya adalah menunda pernikahan karena alasan yang negatif sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumuskan kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan menunda perkawinan karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan yang mulia.Kata kunci, Penundaan, Perkawinan, wabah covid-19
ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN MA NO 1 TAHUN 2016 TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO DAN PENGADILAN AGAMA SUWAWA Abdur Rahman Adi Saputera; Umar Jaya M; Annisa Podungge; Shofiatul Jannah
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v3i2.10325

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), di mana penulis mengamati secara langsung objek penelitian dalam usaha mengumpulkan data dan informasi. Menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian sosiologis empiris terdiri dari penelitian identifikasi terhadap hukum dan efektivitas hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa secara umum telah menerapkan PERMA ini dalam prosedur mediasi, hanya saja terkait batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general dalam semua perkara. Pengadilan Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa hanya memberikan batas waktu 2 (dua) minggu untuk mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Hal ini bersifat kondisional. Untuk efektivitas PERMA ini terhadap tingkat keberhasilan mediasi belum begitu efektif. Sepanjang tahun 2019 sampai Juni 2020, Pengadilan Agama Gorontalo hanya memiliki tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 6% dari jumlah perkara yang masuk. Ini disebabkan kurangnya minat para pihak dalam melakukan mediasi, juga minimnya jumlah hakim yang bersertifikat mediator. Sedangkan Pengadilan Agama Suwawa memilki tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 9% dari jumlah perkara yang masuk. 
Counseling on Early Marriage Prevention Through Digital Literacy-Based Self-Awareness Jannah, Shofiatul; Muslim, Moh; Irrohmah, Himmatul Aulia
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i1.4893

Abstract

Fenomena pernikahan dini selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan remaja. Di Indonesia, angka pernikahan dini meningkat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, adat istiadat, serta pengaruh media sosial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri remaja dalam menghindari pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah dan diskusi interaktif, di mana materi mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan dini disampaikan kepada santri di Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan menerapkan metode pre-test dan post-test, yang terbukti efektif dalam mengukur perubahan pemahaman santri sebelum dan setelah intervensi. Selain itu, sesi diskusi turut menyempurnakan pemahaman para peserta. Berdasarkan hasil kegiatan, upaya penanggulangan pernikahan dini melalui peningkatan kesadaran diri yang berbasis literasi digital menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri tentang pentingnya pendidikan dan penggunaan media digital secara bijak untuk mencegah pernikahan dini.
The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society Wafi, Abdul; Jannah, Shofiatul
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8157

Abstract

The purpose of this study is to explore the social and psychological impacts of the high divorce rate in Malang caused by economic problems. Because the high divorce rate in Malang City shows a complex problem in marriage relationships, The main factor that causes this high divorce rate is the continuous disputes between couples. This dispute, in the end, can be traced back to the economic problems experienced by couples who file for divorce. With this problem, it is important to do further research to find solutions to problems that occur in society. The research method used was qualitative analysis by conducting in-depth interviews with judges who directly handled divorce cases at the Malang City religious court. The results showed that the high divorce rate in Malang City can be attributed to factors such as prolonged disputes between couples as well as increased economic pressure. Constant bickering can damage the emotional bond and communication between couples, triggering the decision to end the marriage through legal proceedings. The social implications include family breakups that can impact children and close relatives, while the psychological impact includes stress, depression, and emotional instability for all parties involved. A deep understanding of these impacts is important for developing prevention and social support efforts that can help reduce divorce rates and provide assistance to those involved in divorce proceedings.
Pengaruh Inventory Intensity, Capital Intensity, Concentrated Ownership, dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur BEI 2021-2023 Adrian Maulana, Moch; Anggraini Aripratiwi, Ratna; Shofiatul Jannah, Binti; Aristantia, Selvia Eka
Akuntansi & Ekonomika Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jae.v15i1.8297

Abstract

This study aims to analyze the effect of inventory intensity, capital intensity, concentrated ownership, and institutional ownership on tax avoidance. The reason is due to the phenomenon of a very significant decrease in tax revenue from the manufacturing sector in the past year. Quantitative type, the population studied was IDX manufacturing companies in 2021-2023. The sample was determined through purposive sampling and amounted to 258 samples. Using multiple linear regression with the SPSS 25 application. The research resulted in a positive effect of inventory intensity, capital intensity, and concentrated ownership on tax avoidance. While institutional ownership does not affect tax avoidance. The results of this study can be utilized by companies and governments in addressing tax avoidance in their respective perspectives.
URGENSI PEMAHAMAN JENIS KELAMIN DAN GENDER PADA ANAK USIA DINI: THE URGENCY OF UNDERSTANDING SEX AND GENDER IN EARLY CHILDHOOD Jannah, Shofiatul; Bramastia, Lutfia Sefta
Thufuli Vol 3 No 2 (2021): Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/thufuli.v3i2.13788

Abstract

Early childhood is aged 0-8 years, early childhood aged 4-6 years get formal education called early childhood education in Kindergarten / Raudhatul Athfal, this education has a function to provide a stimulus to early childhood so that Aspects of development and basic potential possessed by children develop so that they can become the initial fundamentals of children so that they can continue their further education. Educators play an important role in educational education about gender and gender in early childhood by adjusting the characteristics of early childhood. So that children at an early age can distinguish their roles and do not deviate from behavior according to their nature. This type of research is a qualitative research. There are 4 methods used, namely, habituation, storytelling, conversing and sociodrama. The media used is image media. The changing learning behavior of children includes children who are able to classify themselves and children understand how to look the right way as a boy and a girl. The results showed that the introduction of gender and gender is very important in learning so that children understand their responsibilities according to their roles and do not engage in deviant behavior.
Islamic Legal Perspectives on the Practice of Tajdīd al-Nikāḥ within Madurese Tradition: A Case Study in Lantek Barat Village, Indonesia Mahrus Ali; Shofiatul Jannah; Dzulfikar Rodafi
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1573

Abstract

The socio-religious tradition of Tajdīd al-Nikāḥ is not merely a ritual, but rather a manifestation of administrative needs, spiritual beliefs, and efforts to strengthen the foundations of the household. This study aims to uncover the practice of Tajdīd al-Nikāḥ in the community, explore the motives behind its implementation, examine its impact on social life, and examine it through the perspective of Islamic law. This research is a qualitative study using empirical legal methods with a case study approach. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews with community and religious leaders, and documentation. Data analysis was carried out through data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results reveal that Tajdīd al-Nikāḥ in West Lantek Village is practiced by couples who have been married religiously but have not been registered with the Office of Religious Affairs (KUA). Its implementation is driven by administrative needs, strengthening household relations, and local beliefs regarding the blessings of re-wedding contracts. Within the framework of Islamic law, this practice is considered valid as long as it fulfills the pillars and requirements of marriage, and is in line with sharia principles. Analysis based on the Shafi'i School of Law, 'urf, and Maqashid al-Syari'ah shows that Tajdīd marriage can be accepted as a socio-religious mechanism to maintain lineage, family dignity, and societal stability.
Early Engagement in the View of the Shafi‘i Madhhab and Positive Law in Bangkalan Community, Indonesia M. Ridoi; Siti Masruchah; Shofiatul Jannah
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1577

Abstract

In Bangkalan Regency, there is a phenomenon of early engagement where children aged 0-6 years are matched by their parents or families without involving the children. This situation becomes problematic when individuals involved in adult engagements do not find a match, which often leads to the cancellation of the engagement. This cancellation can cause a rift between the couple and the family, and has negative impacts such as the loss of individual freedom, hindered education, and potential psychological trauma. This study highlights the potential risks associated with underage engagement to seek the law on early engagement as it occurs in Bangkalan from the perspective of the Shafi'i school of thought and positive law. The research method in this thesis uses a phenomenological method, to gain an understanding of the social reality that occurs in the community, then examined from the perspective of the Shafi'i school of thought and positive law. The results show that early engagement in Bangkalan Regency is considered halal according to the Shafi'i school of thought and positive law, as long as it meets two conditions: the relationship between a man and a woman who are not mahram, and the woman is not engaged to another person. Although legal, it is recommended that engagements not be conducted with minors to prevent potential detrimental risks.
Co-Authors A. Malthuf Siroj, A. Malthuf Abdul Rahman Haq al Alif Abdul Wafi, Abdul Abdur Rahman Adi Saputera Ach. Faisol Adrian Maulana, Moch Ahmad Fauzan Mubarok Ahmad Subekti Alamzah, Wahyu Aliyyah Bilqis Ramadhianti Almukri, M. Safari Anggraini Aripratiwi, Ratna Anggraini, Dwi Puspita Annisa Podungge Aristantia, Selvia Eka Asyhari, Syahrullah Ayuni Lestari, Niken Bahroin Budiya Bramastia, Lutfia Sefta Damayanti, Dini Sri Dewantoro, Andik Dwi Ari Kurniawati Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Dzulfikar Rodafi Efanda, Eric Eko Setiawan Eko Setiawan Fadil, Fadil Fahira, Fianta Elsya Fitrah Sugiarto Gabriell, Muhammad Georgo Winaktu Hairus Saleh Hidayah, Diyan Zaidah Muhimmatul Hidayah, Farihatul Hidayatullah, Muhammad Baharudin Yusuf Hidayatullah HUMAIDI DIPLAL Ibnu Jazari Inda Brilliant Indrawati, Iin Irrohmah, Himmatul Aulia Jazari Khairunnisa Khairunnisa Khofifah, Nahla Ayu Khofsah, Sholihatin Khoirul Asfiyak Lailatul Maghfiroh Lidia Sandy Kartika M. Ridoi Mahfudzoh, Fiki Nurul Mahrus Ali Margianto Margianto Marwan, Sehat Marwinata, Pepy Masruhan Zamil Mega, Kisah Irawan Mohammad Afifulloh Mohammad Muhibbin Mufaiz, M. Thohar Mufidah CH Muhammad Agus Salim MUHAMMAD AGUS SALIM Muhammad Amrul Afifi Muhammad Ihsan Fathoni Muslim, Moh Muslim, Moh. mustaufir mustaufir Mustaufir, Mustaufir Najmuddin, Muhammad Kholid Noer Aini Nurul Umi Ati Pratama, Fandi Rakan Surya Putri, Meryna Rachmi Rahayu, Hesti Dwi Rodafi, Dzulfikar Roibin Roibin Rosim, Moch. Safitri M, Rina Sholeh, Itsnaini Firdausi Nuzulah Silvi Chumairotun Nadiyah Siti Masruchah Solichah, Zumrotus Suhermanto, Arie Yudhistira Suwandi Suwandi Tutik Hamidah Umar Jaya M Vina Tarsyihul Ulfah Warsito - Warsito Warsito Widayanto, Damai Dewangga Winaktu, Georgo Yuniawati, Alifia Zaenul Mahmudi