Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.843
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sriwijaya Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden Jurnal Hukum Volkgeist Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Comparative Law Review Community Empowerment Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Applied Nursing and Health COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) RechtIdee Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Belalek Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Law and Justice JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Transcendental Law Journal of Community Services and Engagement: Voice of Community (VOC) Al Urwah : Sharia Economics Journal Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ragam Pengabdian PESHUM Jurnal Jurisprudence Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Diana Setiawati
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
REORIENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI ARBITRASE INSTITUSIONAL DOMESTIK MENYUSUL TERMINASI SEPIHAK BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT) OLEH INDONESIA Diana Setiawati; Salwa Amanda Putri; Nadia Dwi Sekar Kamila; Azzahra Shabilla Hariyono; Tisya Janice Hayu Meganova; Zukrufi Ashof Almaunah; Hadyan Sena Hendraatmaja; Kautsar Risky Fadli Hidayah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11114

Abstract

Terminasi sepihak Bilateral Investment Treaty (BIT) oleh Indonesia sejak tahun 2014 menimbulkan kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor asing yang sebelumnya bergantung pada forum arbitrase internasional berbasis perjanjian seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terminasi BIT terhadap perlindungan investor asing serta mengkaji kesiapan arbitrase institusional domestik, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai alternatif forum Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional, instrumen arbitrase internasional, dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca terminasi BIT, perlindungan hukum investor asing beralih pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sunset clause, dan kontrak investasi individual. BANI memiliki potensi strategis sebagai forum pengganti ISDS berdasarkan kekuatan hukumnya, rekam jejak penanganan lebih dari seribu perkara, serta pembaruan prosedur yang menyelaraskan dengan standar internasional. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya kepercayaan investor asing, inkonsistensi eksekusi putusan, serta potensi penyalahgunaan klausul ketertiban umum dalam Pasal 66 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999. Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan harmonisasi dengan standar internasional merupakan prasyarat utama agar BANI dapat diakui secara global sebagai forum penyelesaian sengketa investasi yang kredibel.
Kerangka Hukum Perlindungan Penanam Modal dalam Ekosistem Pertukaran Aset Kripto Sebagai Komoditi Investasi di Bawah Pengawasan Bappebti Rizky Abdullah Maulana; Dievla Yunda Asadel; Lutfiah Nurjanah; Widya Utami; Eka Imam Utomo; Diana Setiawati
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v6i2.3575

Abstract

Pertumbuhan nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp556,53 triliun pada periode Januari hingga November 2024 dengan 22,11 juta pelanggan terdaftar, namun mengalami penurunan drastis menjadi Rp482,23 triliun sepanjang 2025 akibat eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China serta kebijakan suku bunga tinggi The Fed, mencerminkan besarnya paparan risiko kolektif penanam modal dalam ekosistem yang belum memiliki kerangka perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bappebti dalam pengawasan penanaman modal pada ekosistem pertukaran aset kripto dan mengidentifikasi celah normatif yang menghambat perlindungan penanam modal secara optimal serta prospek perbaikannya dalam rezim OJK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, berpijak pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappebti telah membangun arsitektur pengawasan empat lapis melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan perubahannya, namun paradigma komoditi yang mendasarinya membatasi kedalaman perlindungan penanam modal. Terdapat empat celah normatif fundamental: ketiadaan jaminan pengembalian aset, ketidakjelasan hierarki tanggung jawab dalam rantai kelembagaan, lemahnya penegakan terhadap pedagang tanpa izin, dan ketiadaan regulasi manipulasi pasar. Transisi pengawasan ke OJK melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 membuka peluang reformasi struktural, namun keberhasilannya bergantung pada kualitas aturan teknis derivatif yang mengisi kekosongan normatif yang tersisa
Komodifikasi Karbon dan Keadilan Iklim: Rekonstruksi Hukum Penanaman Modal Asing pada Bursa Karbon Indonesia Rosalina Setyowati; Devina Septy; Dea Arum Rahmawati; Nayla Enggita Nayla Enggita Vanasha; Dataran Tinggi Golan; Diana Setiawati
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v6i2.3578

Abstract

Perkembangan perdagangan karbon sebagai instrumen berbasis pasar dalam mitigasi perubahan iklim telah mendorong transformasi karbon menjadi aset ekonomi yang menarik bagi investasi, termasuk penanaman modal asing. Di Indonesia, implementasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 membuka peluang investasi hijau, namun juga memunculkan berbagai persoalan hukum terkait kepastian status yuridis unit karbon, perlindungan investor asing, risiko double counting, dan implementasi prinsip keadilan iklim. Penelitian ini bertujuan menganalisis serta merekonstruksi kerangka hukum penanaman modal asing dalam penyelenggaraan bursa karbon Indonesia berdasarkan perspektif keadilan iklim dan Pasal 6 Paris Agreement. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap berbagai peraturan nasional, instrumen hukum internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi karakter perdagangan karbon transnasional, terutama terkait perlindungan hukum investor, harmonisasi lintas yurisdiksi, pengakuan status hukum unit karbon, dan perlindungan masyarakat terdampak. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui penguatan integrasi antara hukum investasi, hukum lingkungan, dan hukum sektor keuangan, disertai penguatan sistem registrasi, verifikasi, serta mekanisme pencegahan double counting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan kerangka hukum yang komprehensif, adaptif, dan berkeadilan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kredibilitas Bursa Karbon Indonesia, mendorong investasi hijau, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan target Net Zero Emission Indonesia.
Penguatan Legalitas dan Digitalisasi Dokumen Usaha Batik Sragen: Strategi Standardisasi Produk dan Akses Pasar Global Triyono Adi Saputro; Awalia Rina Rahmawati; Diana Setiawati; Wahyu Tri Muhammad Firdaus; Teguh Hartono
Belalek Vol. 4 No. 1 (2026): BELALEK : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Journal of Community Services)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/belalek.v4i1.5585

Abstract

The batik industry in Sragen Regency, particularly those grouped under the Mekar Jaya Joint Business Group (KUB), has great potential to expand into the global market. However, this potential has not yet been optimized due to the weak legal status of the business entities and the lack of digitization of business documents, making it difficult for local batik products to meet the administrative and quality standards required in both national and international trade. This Community Service Activity (PKM) aims to enhance the understanding and capabilities of batik entrepreneurs in managing business legality and digitizing business documents as part of the product standardization strategy. The implementation method includes preparation, execution, and evaluation stages, with a participatory approach consisting of lectures, socialization, interactive discussions, and Q&A sessions. The activity was conducted in Mei to July 2026 and attended by 20 batik business operators who are members of KUB Mekar Jaya, with two resource persons. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of business legality, such as the Business Identification Number (NIB) and product certification, as well as the utilization of digital systems in business document management. Participants also showed a more positive attitude toward the urgency of product standardization as a requirement to penetrate the global market. This activity is expected to be the first step for batik entrepreneurs in Sragen to strengthen their competitiveness, open access to the global market, and serve as a replicable model for other joint business groups in Sragen Regency.
Comparison of Indonesian and Hungarian Laws Regarding Errors in Persona in Land Buying and Selling Transactions Diana Setiawati; Widya Ayu Khairunnisa; Rofi Aulia Rahman
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.3875

Abstract

ABSTRACT  Purpose: This research aims to determine the comparison of legal implementation between 2 (two) countries that adhere to a civil law legal system in viewing the issue of error in person. With the main aim of providing insight and potential solutions to overcome the problem of default and error in person, this research contributes to solving the challenges encountered in this domain. Methodology: This research employed normative research methods through a case approach and a comparative approach, both for Indonesia and Hungary. Results: The results of this research demonstrated that the 2 (two) legal perspectives of Indonesia and Hungary both have quite significant similarities in viewing a default or error in person. The decision made by the judge in the decision above can actually still be prosecuted if the person concerned wishes to do so. However, it could be considered inaccurate and could be even more detrimental to the defendant. Hence, the legal considerations applied are deemed appropriate. Applications of this study: This research’s findings can be used to analyze legal comparisons between 2 (two) countries and the judge's considerations regarding error in persona in breach of contract disputes with Decision Number 59/PDT/2021/PT SMR. Novelty/Originality of this study: Undoubtedly, each country has a different view on issues that harm certain parties in the agreement or default; likewise, with formal defects in the form of errors in persona. Therefore, more in-depth research is needed on legal comparisons in 2 (two) countries and judges' considerations regarding errors in persona. Such research contributes to a comprehensive understanding of how legal systems address these issues, facilitating better decisions and potentially encouraging harmonization or convergence of legal practice across jurisdictions.  Keywords: Agreement, Default, Error in persona   ABSTRAK  Purpose : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi pelaksanaan hukum diantara 2 (dua) negara yang menganut sistem hukum civil law dalam memandang persoalan error in persona. Dengan tujuan utama memberikan wawasan dan solusi potensial guna mengatasi masalah wanprestasi maupun error in persona. Penelitian ini sebagai kontribusi pada penyelesaian tantangan yang dihadapi dalam domain ini. Methodology : Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan komparatif, baik terhadap negara Indonesia ataupun Hungaria. Results : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 2 (dua) perspektif hukum antara Indonesia dan Hungaria, keduanya memiliki kesamaan yang cukup signifikan dalam memandang suatu wanprestasi maupun error in persona. Pengambilan keputusan oleh hakim dalam putusan diatas sebenarnya masih bisa dituntut jika yang bersangkutan menghendakinya, akan tetapi dapat terbilang kurang tepat dan bisa saja semakin merugikan bagi pihak tergugat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang diterapkan terbilang sudah tepat. Applications of this study : Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis terkait komparasi hukum diantara 2 (dua) negara dan pertimbangan hakim terkait error in persona pada sengketa wanprestasi dengan Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT SMR. Novelty/ Orginalty of this study : Permasalahan yang merugikan pihak tertentu dalam perjanjian atau wanprestasi, tentunya dalam hal itu setiap negara memiliki pandangan yang berbeda. Begitu juga dengan cacat formil berupa error in persona. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih mendalam terhadap komparasi hukum dalam 2 (dua) negara dan pertimbangan hakim terkait error in persona. Penelitian semacam itu guna berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum menangani masalah ini, memfasilitasi keputusan yang lebih baik dan berpotensi mendorong harmonisasi atau konvergensi praktik hukum di seluruh yurisdiksi.  Keywords: Perjanjian, Wanprestasi, error in persona
Reorienting The Resolution of Foreign Investment Disputes Through Domestic Institutional Arbitration Following Indonesia’s Unilateral Termination of The Bilateral Investment Treaty (BIT) Herlina Diva Pratika; Muhammad Alvin A.T; Naufal Hanif Fakhri W; Nicolas Al Hanafiah; Satriyo Wibowo S; Muhaimin Fachrul F; Radithya Putra Taqwa; Diana Setiawati
Journal of Human Interaction and Social Studies Vol. 1 No. 2 (2026): : May: Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/6zjy3b23

Abstract

Indonesia's gradual termination of numerous Bilateral Investment Treaties since 2014 has generated significant debates concerning the future architecture of foreign investment dispute settlement and the adequacy of domestic legal institutions in replacing conventional Investor State Dispute Settlement mechanisms. This study examines the legal implications of treaty termination for investor protection and evaluates the capacity of domestic institutional arbitration to serve as an alternative forum for resolving foreign investment disputes. Employing a non empirical normative legal research design, the study relies on statutory analysis, conceptual analysis, and comparative legal analysis of Indonesian legislation, investment arbitration jurisprudence, policy documents, and scholarly literature. The findings indicate that the termination of Bilateral Investment Treaties has altered the normative foundation of foreign investment protection by reducing direct access to treaty based arbitration while expanding the importance of domestic legal institutions. Although Indonesia possesses a formal arbitration framework capable of supporting dispute resolution, institutional legitimacy, procedural transparency, arbitrator independence, and international recognition remain critical challenges for the transition from international arbitration to domestic forums. The study further demonstrates that future investment governance requires the establishment of a specialized investment arbitration framework integrating sustainability principles, investor obligations, human rights considerations, and climate justice commitments. A reformed domestic arbitration architecture is essential for balancing regulatory sovereignty, legal certainty, and long term investor confidence within Indonesia's evolving investment regime.
Geographical Indications and Maqāṣid al-Sharī‘ah: Realizing Intellectual Property as an Instrument of Economic Justice Triyono Adi Saputro; Isman; Diana Setiawati; Azhar Alam; Nur Rizqi Febriandika
Al-Muamalat Vol. 12 No. 2 (2025): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v12i2.51236

Abstract

Intellectual Property (IP) protection in Indonesia remains primarily oriented toward individual and capitalist interests, thereby failing to reflect the values of distributive justice fully. This research aims to analyze Geographical Indications (GIs) as an instrument of economic justice from the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah. The study employs a normative legal research method, utilizing both conceptual and legislative approaches. Data were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed qualitatively to examine the relationship between the principles of positive law and the values of Maqāṣid al-Sharī‘ah. The findings indicate that the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah, such as hifz al-mal (protection of property), hifz al-nafs (protection of life), and hifz al-'aql (protection of intellect), provide a strong philosophical foundation for the reconstruction of a just and inclusive IP system. GIs' protection not only provides legal recognition of product origins but also serves as an instrument for the economic empowerment of local communities and the equitable distribution of financial benefits. Incorporating Sharia values into IP policies can broaden the moral, social, and ecological dimensions of a sustainable creative economy. This research recommends reformulating national IP policies by incorporating the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah, strengthening the role of producer communities in GIs governance, and fostering quadruple-helix collaboration among government, academia, industry, and communities. In this way, GIs can serve as an instrument of economic justice and contribute to achieving sustainable development goals.
Effectiveness of Mindfulness Spiritual Therapy with Murottal on Fatigue Among Hemodialysis Patients Ariyanti, Maelina; Bahtiar, Heri; Hapipah, Hapipah; Istianah, Istianah; Ernawati, Ernawati; Setiawati, Diana
Journal of Applied Nursing and Health Vol. 8 No. 2 (2026): Journal of Applied Nursing and Health
Publisher : Chakra Brahmanda Lentera Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55018/janh.v8i2.657

Abstract

Background: Fatigue is one of the most prevalent and debilitating symptoms experienced by patients with chronic kidney disease (CKD) undergoing hemodialysis, adversely affecting physical functioning, psychological well-being, and quality of life. Although mindfulness-based interventions and Qur’anic recitation (murottal) have individually demonstrated beneficial effects on psychological outcomes, evidence regarding their combined application for fatigue management remains limited. This study aimed to examine changes in fatigue levels following Mindfulness Spiritual Therapy with Murottal among patients with CKD undergoing hemodialysis. Methods: This study was conducted in accordance with the Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs (TREND) statement using a quantitative pre-experimental one-group pretest–posttest design. The study was carried out in the Hemodialysis Unit of RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, Indonesia. Eighteen participants were recruited through purposive sampling. Mindfulness Spiritual Therapy with Murottal was administered for approximately 20 minutes per session, twice weekly for two consecutive weeks. Fatigue levels were assessed using the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Fatigue (FACIT-F) questionnaire. Data were analyzed using the Shapiro–Wilk test and paired sample t-test. Results: Participants were predominantly middle-aged (55.6%), male (55.6%), and had undergone hemodialysis for 1–3 years (72.2%). The mean fatigue score decreased from 27.51 ± 7.17 at baseline to 21.32 ± 5.77 following the intervention. Paired sample t-test analysis demonstrated a statistically significant difference between pretest and posttest fatigue scores (mean difference = 6.194; 95% CI: 5.181–7.208; t = 12.899; p < 0.001). Participants who received Mindfulness Spiritual Therapy with Murottal experienced lower fatigue scores following the intervention. Conclusion: Mindfulness Spiritual Therapy with Murottal may help reduce fatigue among patients undergoing hemodialysis by addressing psychological and spiritual aspects of care. However, due to the one-group pretest–posttest design, the findings should be interpreted cautiously and cannot establish causality. Further multicenter randomized controlled trials with larger samples are needed to confirm these preliminary findings.
Corporate Social Responsibility as a Strategic Instrument for Environmental Health in Indonesia: Comparative Lessons From India and the European Union Diana Setiawati; Hary Abdul Hakim; Indah Maulani; Hanifah Febriani; Dewi Novitasari; Lelya Cahya Mufidati; Muhammad Haidar Aufa; Rizki Apriansah
Law and Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v11i1.18866

Abstract

ABSTRACT This study examines the legal framework governing corporate social responsibility (CSR) in Indonesia and explores how CSR can be repositioned as a strategic instrument for advancing environmental health. The purposes of this research are to identify the legal foundations of CSR relevant to environmental protection, to assess the contribution of corporate CSR initiatives to environmental health outcomes, and to formulate a regulatory framework that transforms CSR from symbolic compliance into a measurable public health strategy. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by qualitative content analysis of CSR reports and sustainability disclosures published by companies operating in environmentally sensitive sectors between 2021 and 2025. The findings reveal that although Article 74 of Law No. 40 of 2007 makes CSR mandatory, the framework operates as lex imperfecta: it lacks enforceable standards, health-oriented performance indicators, and integration with environmental health regulation, so corporate practice remains dominated by visibility-driven programs whose health impacts cannot be verified. The results provide policymakers with a four-pillar reform framework covering normative standards, health impact assessment, state supervision, and incentives, and offer corporations practical guidance for aligning CSR with national health priorities. The novelty of this study lies in bridging corporate law and environmental health law within a single analytical framework and in drawing comparative lessons from India and the European Union, dimensions that previous Indonesian CSR scholarship has largely examined separately. Keywords: corporate social responsibility; environmental health; legal reform; corporate accountability; environmental justice ABSTRAK Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) di Indonesia serta mengkaji reposisi CSR sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kesehatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum CSR yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, menganalisis kontribusi implementasi CSR perusahaan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, serta merumuskan model regulasi yang mampu mentransformasikan CSR dari sekadar pemenuhan kewajiban normatif menjadi instrumen kebijakan kesehatan masyarakat yang terukur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Analisis didukung oleh analisis isi (content analysis) secara kualitatif terhadap laporan CSR dan laporan keberlanjutan (sustainability reports) yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan selama periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pelaksanaan CSR, pengaturannya masih bersifat lex imperfecta karena belum dilengkapi dengan standar pelaksanaan yang dapat ditegakkan, indikator kinerja yang berorientasi pada kesehatan lingkungan, maupun integrasi dengan regulasi di bidang kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi CSR masih didominasi oleh program-program yang berorientasi pada pencitraan (visibility-driven programs), sementara dampaknya terhadap kesehatan lingkungan belum dapat diukur maupun diverifikasi secara objektif. Penelitian ini menawarkan model reformasi regulasi yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu penguatan standar normatif, penerapan mekanisme penilaian dampak kesehatan (Health Impact Assessment), penguatan fungsi pengawasan oleh negara, serta penyediaan skema insentif bagi perusahaan yang menunjukkan kinerja CSR yang efektif. Selain memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan publik, penelitian ini juga menawarkan pedoman praktis bagi dunia usaha untuk menyelaraskan implementasi CSR dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum perusahaan dan hukum kesehatan lingkungan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, serta penyajian pembelajaran komparatif dari India dan Uni Eropa sebagai rujukan bagi reformasi regulasi CSR di Indonesia. Kata Kunci: tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; kesehatan lingkungan; reformasi hukum; pertanggungjawaban korporasi; keadilan lingkungan.
Model Ideal Suksesi Kepemimpinan dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia M. Junaidi; Diana Setiawati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujua untuk mengetahui model ideal suksesi kepemimpian nasional dalam demokrasi di Indonsia. Hal didasarkan bahwasanya Kontinuitas atau suksesi dalam kepemimpinan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, karena suksesi tersebut akan menentukan keberlangsungan hidup mereka, Dari banyaknya kasus hukum yang menjerat para pemimpin dalam pemerintahan negara Indonesia, serta didapatinya pemimpin yang tidak kompeten dan hanya bermodalkan relasi dan uang saja, dapat disadari bahwa ternyata Indonesia secara keseluruhan belum dapat mempersiapkan penerus melalui perencanaan suksesi untuk memimpin atau mewakili rakyat, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan suksesi kepemimpinan yang ada dan dibutuhkan di Indonesia. Dimulai dari berbagai kelemahan dan persoalan muncul dalam sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia saat ini, mulai dari partisipasi politik berbiaya tinggi hingga lemahnya sistem kaderisasi kepemimpinan, Penelitian ini dilakukan dengan studi menggunakan metode kajian pustaka dengan fokus pembahasan pada pemahaman mengenai suksesi secara kesluruhan, Pandangan islam dalam kepemimpinan, pemilihan pemimpin dengan mengembalikan prinsip musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi pancasila; dan berlangsungnya kaderisasi para pemimpin.
Co-Authors a Widya Margaretha, Karelina Achmad Miftah Farid Adi Kurniawan Adriansyah Pradipta, Rifanov Afifah Hapsari Afdah Aflit Nuryulia Praswati Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ahmad Fausi Ahmad Fauzan Ahmad Muchlasin Nur Ihsan Ahmadzaki Fadhila Aidul Fitriciada Azhari Ainanur Faizah, Fatimah Ajeng Rizky Andria Ramadhani Al Fairuz, Muhammad Ranadhif Al Jawi Putri, Prisitina Alaysia, Amaylia Noor Alif Budhi Santosa Almira, Sekar Diah Ayu Alsyad Dedin Ryan Syahputra Althea Rinanda, Rima Anadila, Kharisma Tsalsabila Angga Putra Adi Pratama Anggraeni, Chintya Anisahaq, Nabila Apriansah, Rizki Arief Budiono Ariffudin Nur Fadly Rosyid Arifkha Gita Zahara Ariyanti, Maelina Arsyad Fakhri Zainuddin Assadath, Frido Davi Aulia Rahma Hafizha Awalia Rina Rahmawati Ayu Astutik, Zulfiana Azhar Alam Azzahra Shabilla Hariyono Baehaqi Bagas Mulya Putra Bayu Aji Fadiansyah Bayu Ajie Sugeng Rahayu Bella Nova Silvia Benanda Bunga Natasha Berliana Azizah Beta Amalia Nur Fajrin Budi Prasetyo Adi Wibowo Carisa Maharani Chammellia Annastasya Melati4 Chintya Anggraeni Chrisna Bagus Edhita Praja Cindy Laksintya, Amelinda Dany Zain Abdillah Dataran Tinggi Golan Dea Arum Rahmawati Della Dearista Axelia Della Puspitasari Devina Septy Dewi Novitasari Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Dick Tjandra, Billie Dievla Yunda Asadel Dimas Adika Ardiyanto Diyah Murti Hastuti Dwi, Cindy Edho Setyawan Eka Imam Utomo Eka Saputri, Nurani Elvia Ghina Nismara Elvrida Mutiara Singgih Endah, Qori Enno Haya Gladya Naranta Enno Haya Gladya Naranta Enora Aulia Purbayang Ernawati Ernawati Evan Yusuf Priyokusumo Fachry Satrio Pringgowidigdo Fadhila, Dhea Salsa Fajriansi, Andi Farhan Ammar Luthfi Fauziyah, Hanifah Febriani, Hanifah Ferdian Raid Naufal Firdaus, Wahyu Tri Mohamad Frensiska Ardhiyaningrum Frontieka Ayu Rahmanto Frontieka Ayu Rahmanto Galang Andi Sunarto Ganeva, Irvan Ghaizka Figo Alfaeza Ghalib Rizki Luthfianto Gresnia Himbi Parkitasari Hadyan Sena Hendraatmaja Hafifah Nur Hasanah Hakim, Hary Abdul Hanifa Khoirunnisa Hanifah Fauziyah Hapipah, Hapipah Harjuna Nurfattah Hary Abdul Hakim Hary Abdul Hakim Hasby Yoga, Fahmi Adam Haszmi Alfateh Heri Bahtiar Herlina Diva Pratika Hisanah Putri Ariyanto, Amelia Ibrahim Sholahudin Ika Sahwa Damayanti Indah Ayu Dewi Maharani Indah Maulani Irma Salvia Nisrina Isman Isman Jaka Susila Jasmine Fahira Maulana Kanaya Ayodya Indra Prasta Karisma Cakraningrat Kautsar Risky Fadli Hidayah Kevin Kurnia Yuli Ardikha Kinanthi Mukti, Berliana Krisna Indra Sakti Latifah Kurniasih Lelya Cahya Mufidati Lelya Cahya Mufidati Linda Rose Rohidah Lutfiah Nurjanah M Junaidi M. Aldeon Putra Adi Surya Maghfirani, Syakira Mahendra Jaya Gumilang Mahfudz Rizal Setiawan Marsheila Audrey Nuralisha Mashari, Hanif Bagus Maulana Putra, Rafie Mira Eka Erlina Mozart Tiasylva Syah Nuhandika Muchamad Iksan Muhaimin Fachrul F Muhammad Alvin A.T Muhammad Daqvara Akbar Muhammad Haidar Aufa Mukti Fajar ND Mur Febianti, Selvi Mutiara Dewi Lazha Mutimatun Niami Nabila Ikbal Nabila Rahmawati Nabilla Dea Azzahramajid Nadia Dwi Sekar Kamila Nadita Oktaviona Nafi Rizka Ananda Nanda Dwi Purnama Narusweta, Arasyel Noor Vinki Naufal Hanif Fakhri W Nayla Enggita Nayla Enggita Vanasha Nayla Putri Aryani Nicolas Al Hanafiah Nike Cahyaningrum Nilam Arum Sari Nirwa Rizkyana, Elsa Nirwago Danar P Nova Auliyanti Faiza Noviana Pramesti Nugroho Adi Wicaksono Nur Andriyani Nur Fadilah Syahraya, Muhammad Nur Hidayah Nur ilmi putri febriyanti Nur Isa Herda A Nur Rizqi Febriandika Nuria Siswi Enggarani Nurlina Afifah Litti Nurmalitasari, Safira Orryza Almira Mauriska Pancawati, Angelina Pangaribuan, Leviadi Panji Nagaro Panji Nagaro Permata Dewi, Tyas Pradika Dhony Indrawan Pramesti, Noviana Presetiyo, Wibowo Heru Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri, Aulia Aninda Ektya Putri, Erna Putri, Thaasafina Sitasari Qusay Alya Difatta Radithya Putra Taqwa Rahma Rini Khalisa Firdausi Rahma Syifa Az Zahra Rahman, Rofi Aulia Rahmanto, Frontieka Ayu Rahmawati, Awalia Rina Raihanita Raihanita Raka Dhamang Pangaribawan Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rakhul Akbar Maulana Ramadhani, Ichinoty ramadhani, zulfa Rika Septiani Rima Mila Wati Rio Marshel Sahertian Rio Pradita Wibowo Ristiana, Lisa Ristiani, Najwa Alya Riyandi Riyandi Rizka Rizki Andriyanto, Aditya Rizki Apriansah Rizky Abdullah Maulana Roi Hartono Putro Rosalina Setyowati Rosita Rahmawati Rossi Fitrianingrum Ryan Afjune Supriyanto Putra Sabrina Diyang A.P Sabrina Diyang Awandi Putri Saif Maulana Putra Susila Salma Nur Halizah Salmande, Ali Salwa Amanda Putri Sandy, Fadillah Saptafasya, Viola Puti Saputro, Triyono Adi Satriyo Wibowo S Selvi Novia Safitri Shabrina, Kania Putri Shofiana Eka Aulia Soepatini Sopyan, Hisma Yuliet Abu Spaltan, Bita Gadsia Suarnianti, Suarnianti Suharso Suharso Syahputra, Adam Syaifuddin Zuhdi Syakira Maghfirani Syawalia Aziza Taufiq Taufiq Teguh Hartono Tiara Vergita Mahanani Tisya Janice Hayu Meganova Triyono Adi Saputro Triyono Triyono Tsalsabila Anadila, Kharisma Tubagus Bayu Pamungkas Tyara Dhali Allfia Tyas, Erni Vella Putri Anjani Wahyu Tri Muhammad Firdaus Wardah Yuspin Wardani, Lusyka Widya Wibowo, Rio Pradita Widya Ayu Khairunnisa Widya Utami Winny Perwithosuci Yanita, Salma Yasmin Safinatunnajah Yati Nurhayati Yenny Ratnasari Yuha Farisa Zukhruf Yuliana, Khozin Zahra Difa Setyawan, Charlintang Zainab Diva Amanda Zukrufi Ashof Almaunah Zukrufi Ashof Almaunah Zulfiani Ayu Astutik