Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Dakwah Tabligh Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam AJIS : Academic Journal of Islamic Studies Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam BILANCIA Al-Maslahah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam International Journal of Social Science Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Journal of Universal Community Empowerment Provision Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Islamic Studies International Journal of Education, Vocational and Social Science Jurnal Studi Islam dan Sosial Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Sabri Samin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Contemporary Aspect Of Grant And Inheritance To Children (Study Philosophy Of Islamic Law) Nurfaizah, Nurfaizah; Sabri Samin; Ahmad Musyahid; Misbahuddin Amin
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 2 No. 03 (2023): August, International Journal of Education, vocational and Social Science (IJE
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v2i03.417

Abstract

Abstract: Inheritance is the inheritance of an heir who has passed away to his heirs with sababiyah and nasabiyah relationships. Whereas a grant is a gift to someone for the assets they own, either to children or other relatives during their lifetime. The purpose of this research is to find out the theoretical review of inheritance and grants to children in the perspective of Islamic law, with this type of qualitative research and using a normative method. As a result of research that inheritance to children is an absolute right that is obtained by a child as a legal heir, while grants to children are gifts that provide the initial inheritance from their parents. So that it is categorized as inherited property and can be withdrawn. Keywords: Inheritance; Grant; Children; Islamic Law.
Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum Samin, Sabri
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 1 (2014): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1496

Abstract

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum merupakan sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan. Bila kekeliruan dalam penetapan putusan penegak hukum terjadi bukan karena disengaja atau direkayasa maka pernyataan Nabi saw. bahwa: “Apabila penegak hukum dalam memutuskan suatu kasus menemukan kebenaran maka penegak hukum itu memperoleh kompensasi/keuntungan ganda. Tetapi bila menghasilkan pu- tusan yang keliru mendapat keuntungan/kompensasi tunggal”. Kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan, sesuatu yang mustahil bila kredibilitas itu diperjualbelikan hanya karena kepentingan hedonis sesaat.Dasar putusan hakim adalah alat bukti dan fakta persidangan bukan keyakinan hakim, sebab keyakinan itu tidak dapat  diukur. Tanpa diucapkanpun pastilah hakim memutuskan dengan keyakinannya. Fenomena hasil persidangan kadang- kadang tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat, sehingga terjadi perbedaan karena keyakinan hakim yang berbeda.
PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI JE’NEBERANG Setiawan, Agus; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pendirian bangunan yang mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang Kabupaten Gowa menjadi kawasan pemukiman penduduk, dan bagaimana fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengontrol pendirian bangunan, serta padangan hukum Islam terhadap keberadaan IMB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang menjadi kawasan permukiman. Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je’neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IMB sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam padangan hukum Islam, terdapat kaidah fiqh yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.Kata Kunci: Bangunan; Bantaran Sungai; Je’neberang
PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN MURAH Mutmainna, Mutmainna; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam menunjang transparansi Informasi di Pengadilan Negeri Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, dengan sistem pelayanan terpadu, para pencari keadilan memperoleh kejelasan, kepastian layanan, dan akuntabel. Selain itu, Konsep pelayanan terpadu sangat mendukung penerapan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pengguna akan memperoleh aksesiblitas layanan, transparansi, partisipatif, cepat, murah dan terjangkau. Kedepan, diharapkan ada upaya peningkatan, dengan melibatkan instansi diluar pengadilan yang pelayanannya berkaitan dengan administrasi perkara seperti bank dan kantor pos, sehingga pengguna layanan betul-betul dapat merasakan kemudahan dari sistem pelayanan terpadu.Kata Kunci: Kemudahan; Pelayanan; Pengadilan Negeri Takalar; PTSP
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013) Aprizal, Anjas; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan mengakses fasilitas umum seperti transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata beserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim, hampir semua Halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus (ramp) yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar’iya; Transpotasi Umum
PELAYANAN IBADAH HAJI KHUSUS MELALUI TRAVEL DI KOTA MAKASSAR Febriansyah, Muh. Darmawan Tri; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing number of pilgrims every year encourages the renewal of regulations, one of which is through the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 23 of 2016 concerning the Implementation of Special Hajj. This study aims to find out how the service mechanism and standards for determining costs and sanctions for travel that violates the implementation of special hajj in Makassar City. The research uses qualitative methods with data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that ritually, the implementation of special pilgrimages is no different from regular pilgrimages, which distinguishes only in service standards such as facilities and relatively faster waiting times. Differences in service standards result in high special hajj costs when compared to regular hajj. As an authoritative institution, the Ministry of Religious Affairs has regulated the mechanism for implementing special hajj and there are sanctions for travel that commits violations, such as written sanctions, suspension sanctions to the revocation of permits adjusted to the level of violations committed by travel.
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA Saiful, Saiful; Samin, Sabri; Wahid Haddade, Abdul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partipisasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintahan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan apa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, teologi syar’i, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, salah satu bentuk partispasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah dengan turut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, meskipun bentuk partipasi masih terbilang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Bumi Pajo dapat diklasifikasi kedalam tiga bidang, yaitu bidang pembangunan seperti perbaikan sarana dan prasarana, gedung PAUD/TK, Posyandu, dan jalan tani. Sementara dibidang pembinaan masyarakat seperti penyediaan sarana olah raga, sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bumi Pajo telah memprogramkan pengadaan bibit sapi untuk meningkatkan taraf hidup para peternak.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Dana Desa, Siyasah Syar’iyyah
SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Akmal, Muh. Khairul; Samin, Sabri; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Supreme Court has answered the demands of the times by making new innovations digitally, namely case administration services with an electronic system (e-court) which is regulatively regulated through Supreme Court Regulation Number 3 of 2018. This study aims to find out how the application of the e-court system in the Sungguminasa District Court and its implications for the application of the justice system is fast, simple, and low cost. This research is a field research with a normative juridical approach. The implementation of the litigation system through e-court has made it easier for justice seekers, especially in the case administration process and the answer-answer stage in the trial. The e-court system, apart from being a form of digital-based service innovation, its existence also contributes to the application of the principle of fast, easy and low-cost justice, because through e-court justice seekers can easily and without being burdened with additional costs such as transportation costs to access the judicial process. The application of the principle of a fast, easy, and low-cost judiciary through the e-court system has a connection with the problem-solving process carried out by the Prophet Muhammad, even at that time, not only quickly and easily but also without any cost.
PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN: Studi Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Agusti, Regina Elsya; Samin, Sabri; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection of the rights of women workers is the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution, this is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which includes protection for women workers who are entitled to be accepted and must be provided by employers. This study aims to determine the legal protection provided and received by female workers in Indomaret Swalayan, Somba Opu District, Gowa Regency. This research is a field research conducted with a juridical approach, data collection methods in the form of primary data and secondary data obtained through observations, interviews, documentation, collected data are analyzed qualitatively. The results of the study are that legal protection for women workers in accordance with the mandate of Law Number 13 of 2003 has not been fully implemented because there are still unfulfilled rights of women workers, such as payment of overtime and leave wages, provision of menstrual leave, and shuttle services for female workers who work after 23.00. The fulfillment of rights should be an integral part of legal protection efforts, and should be the domain of supervision from the government.
KEWENANGAN OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK : (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) Nurul Aprilia, Andi; Samin, Sabri; Chotban, Sippah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Ombudsman is a state institution whose existance is quite important in the constitutional system, because to supervise the implementation of public services is one of the main tasks of a state government. This study aims to determine how the authority of the Makassar City Ombudsman in public services. This study uses emprical and normative research methods, whit an empirical juridical approach, normative jurdical and syar’i, the data used are secondary and primary data taken from the field, namely the Ombudsman of Makassar City. The results show that the Makassar City Ombudsman in resolving public service disputes is still not optimal due to limited authority, so that not all reports can be handled by the Makassar City Ombudsman because on of the requirements is to be domiciled in Makassar.
Co-Authors Abdul Halim Talli Abdul Wahid Haddade Achmad Musyahid Idrus Agusti, Regina Elsya Ahmad Arief Ahmad Musyahid Akmal, Muh. Khairul Almuhtadi, Ahmad Saiful Haq Amiruddin Amiruddin Andi Akmal Andi Faradilah Andi Moh. Rezki Darma Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Tenripadang, Andi Andrianto, Moh Ifan Aprizal, Anjas Asma, Nurfadhilah Azizah Azis Barsihannoor, Barsihannoor Bate, Nurdalia Chotban, Sippah Dea Larissa Dea Larissa Deti, Sri Esar, Andi Faiz, ABD Karim Farid Mar’ie Muhammad Febriansyah, Muh. Darmawan Tri Firman Natzir Firmansyah Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Hanaping Hartini Tahir Hasanuddin, Hasriah Hasyim Aidid Hidayatussalam Hidayatussalam Hisbullah Hisbullah Hisbullah Hisbullah Imran Anwar Kuba Juhasdi Susono Kasjim Salenda Khaerunnisa, Nadia Kurniati Kurniati Kurniati M. Nur Hidayatullah Mahfuz Assiddiq Mappiati, Munawwarah Marzuki Umar Mega Fatimah Rosana Misbahuddin Amin Misbahuddin Misbahuddin Muammar Bakri Muh. Fauzi Isnan Muh. Iqbal Pratama Muh. Jamal Jamil Muhammad Akmal Muhammad Sabri Muhammad Shuhufi Muhammad Taufan Djafri Muhrim Djakat Mulham Jaki Munadi Munadi Mustarin, Basyirah Mustaufiq Mustaufiq Mutmainna, Mutmainna Ni’man Samad Nurfaizah Nurfaizah, Nurfaizah Nurul Aprilia, Andi Nurul Fatimah Nurul Mujahidah Rahmatullah, Nursalam Rahmawati Muin Rosmita Saeful Arianto Salam, Nursalam Samsidar Jamaluddin Sari, Andi Enri Erna Sariana Asri Satriani Sofyan St Habibah St Halimang Sudirman Sudirman Supardin Syatirah Jalaluddin Taqiyuddin BN, Andi Muh. Usman Jafar Wahid, Khaerunnisa Wahid, Sahid Wahidin Wahidin ZAENAL ABIDIN