Claim Missing Document
Check
Articles

Telaah Norma Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Indonesia Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Kesuma, Derry Angling; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.769

Abstract

Abstrak Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sehubungan dengan ujaran kebencian (hate speech) sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP sebagai Lex Generale, daan juga di bahas dalam Surat Edaran Kapolri sebagai berikut :Di dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP , Pasal 157 KUHP, Juga di Bahas didalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bern omor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pidana ujaran kebencian (hate speech) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarîmah: Yang pertama, jarîmah hudûd, suatu jarîmah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Yang kedua, jarîmah qishâsh atau diat, seperti jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarîmah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, ta’zîr, adalah suatu dalam bentuk jarîmah, yang bentuk atau macam jarîmah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Sanski Pidana, Penegakan Hukum Abstract Criminal provisions for cases that occur on social media in connection with hate speech are quite clearly regulated in the Information and Electronic Transactions Law, and the Criminal Code as Lex Generale, and are also discussed in the Chief of Police's Circular Letter as follows: In Article 45A Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, Article 156 of the Criminal Code, Article 157 of the Criminal Code, also discussed in the Circular Letter issued by the Head of the Indonesian National Police numbered SE/6/X/2015 concerning Handling of Hate Speech. Criminal hate speech according to Islamic criminal law focuses on defamation and humiliation, including in acts of sin. In Islamic criminal law, there are three jarîmah criminal penalties: First, hudûd jarîmah, a jarîmah which has been formed has been determined by syaraad so that the number is limited. Secondly, jarîmah qishâsh or diat, such as jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh or diat, it has been determined that the type and amount of punishment for this jarîmah is only one for each congregation. The third, ta'zîr, is something in the form of jarimah, in which the form or type of jarimah and the penalties and sanctions are determined by the authorities.
Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Mafia Tanah Di Kota Palembang Rusmini, Rusmini; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.853

Abstract

Precious land can help people in various aspects of life, including economic, social, and political. Land is the primary way for Indonesian agricultural communities to find a source of life. Human life depends heavily on the land, so everybody always strives to possess it and master it. This research uses normative juridic methods. It is hoped that the land mafia eradication team can create security and order for the people in terms of ownership and possession of land in the City of Palembang. In order to improve the management of community-owned land and prevent land mafia, the Agriculture Agency must regularly provide education.
SANKSI HUKUM TERHADAP PENGGUNA OJEK ONLINE YANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.918

Abstract

Abstrak Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, kereta api listrik commuter line. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah sepeda atau motor yang diojekkan (ditambangkan) dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh (tambahan) nafkah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktip adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang umumnya usia remaja mempunyai emosional yang tinggi jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Kepada pihak yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi pengguna ojek online yang melakukan kejahatan orderan fiktip. Tindakan pelaku order fiktip sangat merugikan driver Gojek. Oleh karena itu di harapkan adanya hukuman yang membuat efek jera agar tidak ada pelaku lain melakukan order fiktip. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Ojek Online, Orderan Fiktif
Analisis Normatif Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengelola Risiko Investasi Bodong Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.919

Abstract

The role of the Financial Services Authority in monitoring and preventing illegal investment has benefited investment in Indonesia, as demonstrated by the establishment of the Investment Warning Treaty and various other preventive and repressive measures. However, this does not mean that the role of the Financial Services Authority is fully successful, as there are still illegal investment firms or illegal investment activities that succeed in escaping supervision. The activities of the Financial Services Authority have not been fully implemented in society. The Financial Services Authority is still making little effort to spread information to the public through socialization. In addition, the sanctions imposed on illegal investors are very mild, so they do not have a negative effect on them. The Financial Services Authority also forms a warning guard for investments to monitor investments, especially those that are obscure, such as illegal investments.