Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.785
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Asy-Syariah Eksekusi : Journal Of Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Journal of Scientech Research and Development Kartika: Jurnal Studi Keislaman Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Najmudin, Deden
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Existence of Qanun Jinayat: Legislative Efforts to Integrate Islamic Law into National Law Fauzi, Muhammad Rusydan; Wijaya, Putra Arya; Yuniarsih, Rina Isti; Najmudin, Deden
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i1.20044

Abstract

Islamic law, derived from the teachings of the Qur'an and Hadith, plays a significant role in various countries with a majority Muslim population. Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, has experienced fluctuations in the integration of Islamic law within its national legal system. This dynamic has led to the legislative incorporation of Islamic law into the national legal framework as an expression of religious obedience in fulfilling the principles of Sharia. This legislative effort is manifested in Aceh's Qanun Jinayat, implemented in the Nanggroe Aceh Darussalam Province. This study aims to examine the existence of Aceh's Qanun Jinayat within the national legal system following the legislative integration of Islamic law. This research employs a normative legal approach, utilizing juridical-normative methods, with data collection based on the study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the existence and implementation of the Qanun Jinayat in Aceh aim to preserve security and welfare as stipulated in the Aceh Qanun Jinayat. This is mainly due to the Islamic law legislation framework, which grants the Nanggroe Aceh Darussalam Province the authority to apply Islamic legal principles through regional autonomy.
Sanksi Tindak Pidana penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Perspektif hukum Pidana Islam Sari, Yuliana; Khosim, Ali; Najmudin, Deden
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10015

Abstract

Tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dapat berupa menista, fitnah, ataupun persangkaan palsu. Penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial menjadi isu hukum yang kontroversial. Karena banyak orang beranggapan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu penelitian mengenai penghinaan terhadap kepala negara di media sosial sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi dari penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan mengetahui dampak dan akibat hukum dari tindak pidana penghinaan Kepala Negara di media sosial. Metode yang dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan melakukan pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan Undang-Undang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan kepala negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP bukan bertujuan sebagai pembungkam aspirasi rakyat, walaupun ada kalimat yang menyebabkan multitafsir, dan dari segi sanksi dapat menimbulkan over-penalizing. Serta menurut hukum islam itu sendiri tindakan ini bukanlah tindakan yang di perbolehkan sehingga masuk kedalam kategori ta’zir. hal itu dilakukan untuk menghinadari dampak dari tindak pidana tersebut seperti gangguan stabilitas politik. 
CRIMINAL SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN ACTS OF VIOLENCE LEADING TO MURDER IN ISLAMIC CRIMINAL LAW: A Case Analysis of Verdict No. 170/Pid.B/2021/PN.Pwk Septiani, Nabila; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 12 No 3 (2025): al-Ulum: Journal of Islamic Education, Research and Thought
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/alulum.12.3.2025.311-321

Abstract

The concept of participating in a criminal act refers to the involvement of several parties in committing a crime, either directly or indirectly, such as through incitement, orders, assistance, or due to negligence. In Islamic criminal law, this act is classified as jarimah which is contrary to the principle of Maqāṣid al-Syarī'ah. The sanctions imposed can be qiṣāṣ (appropriate retribution) or diyāt (fine). This study aims to examine the basis of judges' legal considerations in imposing criminal penalties in cases of participating in premeditated murder, focusing on Decision Number 170/Pid.B/2021/PN.Pwk. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, using primary and secondary data. The results of the analysis showed that the defendant Rasta was legally and convincingly proven to have participated in the murder of the victim Fransisco Tamalu, so he was charged with Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The panel of judges considered juridical and non-juridical aspects, as well as evidence in the form of witness statements, letters, and confessions of the defendant. The implications of this study show the importance of harmonization between Indonesian positive law and Islamic criminal law principles, especially in dealing with the involvement of other parties in criminal acts. This research can be a reference for judges, academics, and policymakers in developing a more fair and substantive justice approach to punishment.
Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Berdasarkan Pasal 49 KUHP dan Persfektif Hukum Pidana Islam Aisy, Rihhadatul; Kholid, Muhammad; Najmudin, Deden
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5191

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena pembelaan diri merupakan salah satu bentuk pembenaran yang diatur dalam hukum pidana. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana, sepanjang pembelaan tersebut sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kondisi pembelaan terpaksa menurut ketentuan Pasal 49 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan penghapus pidana apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan terpaksa (al-daf‘ bi al-nafs) juga dibenarkan dan pelakunya tidak dikenai qisas maupun diyat, selama pembelaan tersebut dilakukan secara proporsional. Kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan unsur keharusan dan proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa, namun terdapat perbedaan dalam bentuk sanksi dan dasar normatif yang melandasinya.
Sanksi Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pencabulan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf (b) UU No 12 Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam Khaerunisa, Syifa Mega; Najmudin, Deden; Royani, Yayan Muhammad
Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/realita.v23i2.574

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan pelanggaran berat yang mencederai nilai pendidikan dan hak anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam penerapan sanksi pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak, ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam hukum positif, sanksi diatur dalam Pasal 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) huruf (b) UU No. 12 Tahun 2022, yang memberikan pemberatan sanksi kepada tenaga pendidik. Dalam hukum Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah ta’zir dengan ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan moral dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menekankan perlindungan terhadap anak dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, terutama bila dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa dan kepercayaan.
Sanksi Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pencabulan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf (b) UU No 12 Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam Khaerunisa, Syifa Mega; Najmudin, Deden; Royani, Yayan Muhammad
Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/realita.v23i2.574

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan pelanggaran berat yang mencederai nilai pendidikan dan hak anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam penerapan sanksi pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak, ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam hukum positif, sanksi diatur dalam Pasal 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) huruf (b) UU No. 12 Tahun 2022, yang memberikan pemberatan sanksi kepada tenaga pendidik. Dalam hukum Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah ta’zir dengan ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan moral dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menekankan perlindungan terhadap anak dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, terutama bila dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa dan kepercayaan.
Pendampingan UMK Kedai Kuliner Berbasis Model Partisipatif untuk Sertifikasi Halal Self-Declare di Kota Bandung Muljana, Fathan Hadinur Malik; Najmudin, Deden; Faruq, Raffi Muhammad; Fahrezi, Reza
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 5 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i5.2027

Abstract

The self-declare halal certification introduced under BPJPH Decree No. 146 of 2025 has opened new opportunities for micro and small enterprises (MSEs), particularly meat-based culinary businesses that face the most complex halal critical points. Indonesia, with over 65 million MSMEs, still struggles with limited halal literacy, challenges in verifying critical ingredients, and incomplete Halal Product Assurance System (SJPH) documentation. This community engagement project was conducted with a single SME, Dapur Mamih in East Bandung, aiming to strengthen SJPH understanding, improve ingredient traceability, ensure proper documentation, and build the capacity to input applications through the Sihalal platform until the halal certificate was issued. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, the program involved field observation, interviews, intensive mentoring, and document verification over one month (August 2025). The pre- and post-test questionnaires revealed clear improvements: halal literacy increased from 35% to 75%, ingredient record-keeping from 40% to 68%, and document validation from 30% to 85%. The SME responded positively, demonstrating behavioral changes in ingredient selection, consistency in record-keeping, and successful submission of data through Sihalal, which led to halal certification of seven culinary menus by BPJPH. These results confirm that participatory mentoring not only enhances declarative knowledge but also develops technical skills, thereby achieving the program’s goal of preparing SMEs for halal self-declare certification. ABSTRAKSertifikasi halal self-declare melalui Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 membuka peluang besar bagi usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya kuliner berbahan daging yang memiliki titik kritis paling kompleks. Indonesia dengan lebih dari 65 juta UMKM masih menghadapi tantangan literasi halal yang rendah, keterbatasan verifikasi bahan, dan ketidaktertiban dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada satu UMK, yaitu Dapur Mamih di Bandung Timur, dengan tujuan meningkatkan pemahaman SJPH, keterlacakan bahan, kelengkapan dokumen, serta kemampuan menginput data ajuan pada aplikasi Sihalal hingga terbit sertifikat halal. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) diterapkan melalui observasi, wawancara, pendampingan intensif, dan verifikasi dokumen selama satu bulan (Agustus 2025). Hasil kuisioner pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan: literasi halal naik dari 35% menjadi 75%, pencatatan bahan dari 40% menjadi 68%, dan validasi dokumen dari 30% menjadi 85%. Respon pelaku usaha positif, ditandai dengan perubahan perilaku dalam pemilihan bahan, keteraturan pencatatan, serta keberhasilan menginput data ke Sihalal hingga tujuh menu kuliner memperoleh sertifikat halal BPJPH. Dengan demikian, pendampingan partisipatif berbasis PAR tidak hanya meningkatkan pengetahuan deklaratif, tetapi juga membangun keterampilan teknis, sehingga tujuan pengabdian tercapai dalam memperkuat kesiapan UMK menghadapi sertifikasi halal self-declare.
Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi dalam Putusan Nomor 809/PID.SUS/2024/PN.DPS Perspektif Hukum Pidana Islam Ali, M. Farhan; Saepulloh, Usep; Najmudin, Deden
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 4 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i4.9888

Abstract

This study addresses the issue of sanctions against perpetrators of the crime of possession of protected wildlife, focusing on the analysis of Denpasar District Court Decision No. 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps. The main problem in this study is the judge's legal considerations in issuing an acquittal for the defendant, as well as how Islamic criminal law examines the case. This research differs from previous studies by integrating positive criminal law and Islamic criminal law perspectives simultaneously. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, analytical, and case study approaches. The results indicate that the judge considered the defendant's legal ignorance, lack of malicious intent (mens rea), and lack of outreach from relevant agencies. From an Islamic legal perspective, the defendant's actions are categorized as ta'zir crimes, for which sanctions are entirely left to the judge's discretion. This study demonstrates the importance of a substantive justice approach in environmental law enforcement that is not solely based on formal legality but also considers the social context and moral values
The Existence Of Qonun Jinayah In The National Legislation System Putra, Ahmad Zidan Muadi; Mardiansyah, Andre; Aryanti, Annisa; Najmudin, Deden
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal provisions regarding Regional Regulations and the process of their formation are the basis for the Taqnin process of jinayat law. To understand the mechanisms of criminal law, there are several principles that must be considered in making the Aceh Jinayat Law Qanun. All leaders in the Aceh region showed the process of preparing the Qanun from start to finish. In the Taqnin process in Aceh, the Al-Qur'an and Hadith are the main sources and should not be ignored. Apart from that, the initial plan for the process must be based on the Al-Qur'an and Hadith. Because public legal awareness really determines the success of jinayat law legislation, there are several obstacles in implementing the Aceh Qanun because civil society proposes testing the Qanun, and several organizations even carry out judicial reviews.
THE TRADITION OF CAROK IN MADURA ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW Hidayatulloh, Rizki Bagus; Najmudin, Deden; Rozikin, Opik
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38548

Abstract

Carok is a cultural tradition in Madura, involving a fight or duel using a cerulit knife to restore one's pride and honor that has been trampled on by others. This tradition involves abuse and murder, and the perpetrators are not punished because there is a customary agreement. This is not in accordance with Islamic law and positive law. In Islamic Criminal Law, carok is categorized as a qishash-diyat crime. Meanwhile, according to Indonesian positive law, carok is a criminal act of murder as regulated in Articles 338-340 of the Criminal Code. This study aims to analyze the tradition of carok from the perspective of positive law and Islamic criminal law, including examining the sanctions for perpetrators of carok, the elements and stages of carok, and the customary agreements involved. This study uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach. The type of data used in this research is qualitative, using secondary data sources with library research data collection techniques and deductive data analysis techniques. The results of this study show that the tradition of carok violates Positive Law and Islamic Criminal Law. In Islamic Criminal Law, perpetrators are subject to qishash-diyat, and in Positive Law, carok is a criminal act and violates the law. Therefore, carok as a tradition needs to be re-examined. 
Co-Authors Abdul Aziz Achtia, Alika Chairana Adistie, Malika Syaharani Adzanni, Putri Aisy, Rihhadatul Akmal, Farhan Al-Khalik Ali, M. Farhan Alwan, Arif Aqshal, Nabil Aryanti, Annisa Asari, Ari Athoillah, Mohamad Aulia, Almas Azazy, Yusuf Azazy, Yusup Azzahra, Annisa Futri Cantika, Ghina Denisa, Elsa Didi Sumardi, Didi Fadil, Muhammad Irfan Fahrezi, Reza Faqihhuddin, Faridz Faruq, Raffi Muhammad Fathiyah Fatimah Azzahra Fauzi, Muhammad Rusydan Febrianti, Elsa Aulia Firdaus, Rasyid Ahmad Galih, Muhammad Rakyan Gilang Permana Halim, Halmi Abdul Hidayatulloh, Rizki Bagus Jefry Tarantang Joli, Angelika Kamaludin, Alfin Khaerunisa, Syifa Mega Kholik, Muhamad Abdul Khosim, Ali Kusuma, Fajar Ichsan Mardiansyah, Andre Marzuq, Miftah Fauzy Maulana, Rayhan Muhamad Bagas Goval I Muhammad Kholid Muljana, Fathan Hadinur Malik Munawwaroh, Zharifa Attaqiyatul Muzaitun, Eka Novianti, Erika Nufus, Tsulis Zakiyyatun Nuraini, Elsa Nurfadillah, Syifa Nurhamidah, Dewi Siti Nurwijayanti Oganta, Apre Aldo Prayoga, Fahmi puspita, dela Putra, Ahmad Zidan Muadi Putri, Rissa Aulia Rachmat, Muhammad Fadli Rahayu, Citra Rahayu, Wanda Fitri Rahmadani, Windy Ramadhani , Zaskia Herlia Ramadhani, Suciana Rohman, Fikri Fathur Royani, Yayan Muhammad Rozikin, Opik Sabila, Muhammad Ilham Saepulloh, Usep Septiani, Nabila Septiayu, Nadya Sofyani , Nisa Afifah Syifa, Najmatul Wahyuni, Resti Rienita Wardani, Emilia Kusuma Wijaya, Putra Arya Wilujeng, Wise Yuliana Sari Yuniarsih, Rina Isti Zaman, Badrul Zuhdi, Wilyan