Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam Kholik, Muhamad Abdul; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i1.142

Abstract

The phenomenon of increasing cases of premeditated murder in Indonesia raises academic concerns about the effectiveness of criminal sanctions in providing a deterrent effect and fulfilling a sense of justice. This research is motivated by the discrepancy between the purpose of law that emphasizes social justice and the reality of many perpetrators who are not afraid of criminal threats. The main objective of this study is to analyze the sanctions for premeditated murder according to Indonesian positive law (KUHP), Islamic Criminal Law, and examine the legal considerations of the panel of judges in decision No. 305/Pid.B/2024/PN Rbi. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and analytical approaches, as well as grammatical and systematic analysis techniques on secondary and primary data. This research is based on the theory of absolute, relative, and combined punishment in positive law, as well as the concepts of qishas, diyat, and ta'zir in Islamic Criminal Law. The results showed that the sentence of life imprisonment to the defendant was formally in accordance with the Criminal Code, but did not fully reflect justice in the perspective of Islamic Criminal Law which gives the victim's family the right to determine the form of sanctions. The implication of this research encourages the need for integration of substantive justice values in the national legal system in order to strengthen the legitimacy of severe criminal decisions
Review of Islamic criminal law on decision number 81/PID/2020/PT. KPG on criminal land grabbing (stellionaat) Alwan, Arif; Najmudin, Deden; Azazy, Yusuf
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i2.2102

Abstract

This study will discuss about legal considerations in the ruling of Number 81/PID/2020/PT.KPG on the land usurpation and its relevance to Islamic Criminal Law. The issues that have been examined are the considerations of the judge, the elements of the jarimah, and the application of the land usurpation sentencing as viewed from Islamic perspective. The research method used a normative juridical approach with a case study and qualitative descriptive analysis. The results indicate there is a mismatch between the heaviness of the violation and the lightness of the sanctions, and the central role of the maqasid sharia values in the administration of justice. The study concludes the need for Islamic law values integration in the justice process, proposed improvements to achieve legal certainty, and the protection of the rights of society to the land through just and moral ruling. This study concludes that the ruling lacks alignment between the severity of the crime and the imposed sanction. It emphasizes the urgency of integrating Islamic criminal law values, particularly maqasid sharia, to ensure justice, legal certainty, and protection of land rights within society. Keywords: Jarimah, land, consideration
Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Smart Wallet dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang NO 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam Galih, Muhammad Rakyan; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47092

Abstract

Fenomena penipuan investasi online yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi online smart wallet dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi online smart wallet, memahami tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi online smart wallet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, investasi online yang dilakukan melalui aplikasi smart wallet jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi online melalui aplikasi smart wallet memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan smart wallet.Kata Kunci: Penipuan Investasi Online, Smart Wallet, TazirFenomena penipuan investasi online yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi online smart wallet dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi online smart wallet, memahami tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi online smart wallet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, investasi online yang dilakukan melalui aplikasi smart wallet jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi online melalui aplikasi smart wallet memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan smart wallet.
The Existence of Qanun Jinayat: Legislative Efforts to Integrate Islamic Law into National Law Fauzi, Muhammad Rusydan; Wijaya, Putra Arya; Yuniarsih, Rina Isti; Najmudin, Deden
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i1.20044

Abstract

Islamic law, derived from the teachings of the Qur'an and Hadith, plays a significant role in various countries with a majority Muslim population. Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, has experienced fluctuations in the integration of Islamic law within its national legal system. This dynamic has led to the legislative incorporation of Islamic law into the national legal framework as an expression of religious obedience in fulfilling the principles of Sharia. This legislative effort is manifested in Aceh's Qanun Jinayat, implemented in the Nanggroe Aceh Darussalam Province. This study aims to examine the existence of Aceh's Qanun Jinayat within the national legal system following the legislative integration of Islamic law. This research employs a normative legal approach, utilizing juridical-normative methods, with data collection based on the study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the existence and implementation of the Qanun Jinayat in Aceh aim to preserve security and welfare as stipulated in the Aceh Qanun Jinayat. This is mainly due to the Islamic law legislation framework, which grants the Nanggroe Aceh Darussalam Province the authority to apply Islamic legal principles through regional autonomy.
Peningkatan Literasi Hukum Kewarisan Islam Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Upaya Mengurangi Jumlah Sengketa Waris Di Masyarakat Urban Kabupaten Sumedang Athoillah, Mohamad; Najmudin, Deden
Khazanah Multidisiplin Vol. 6 No. 1 (2025): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa waris di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi, dengan 13 kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di tingkat masyarakat masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam, yang sering memicu perselisihan antar ahli waris. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi Hukum Waris Islam melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus yang diambil dari kasus-kasus waris yang terjadi di wilayah Sumedang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan dan edukasi Hukum Waris Islam secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pembagian waris menurut hukum Islam. Peningkatan literasi hukum ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa waris di kemudian hari karena masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara individu maupun kolektif.
Sanksi Tindak Pidana penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Perspektif hukum Pidana Islam Sari, Yuliana; Khosim, Ali; Najmudin, Deden
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10015

Abstract

Tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dapat berupa menista, fitnah, ataupun persangkaan palsu. Penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial menjadi isu hukum yang kontroversial. Karena banyak orang beranggapan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu penelitian mengenai penghinaan terhadap kepala negara di media sosial sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi dari penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan mengetahui dampak dan akibat hukum dari tindak pidana penghinaan Kepala Negara di media sosial. Metode yang dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan melakukan pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan Undang-Undang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan kepala negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP bukan bertujuan sebagai pembungkam aspirasi rakyat, walaupun ada kalimat yang menyebabkan multitafsir, dan dari segi sanksi dapat menimbulkan over-penalizing. Serta menurut hukum islam itu sendiri tindakan ini bukanlah tindakan yang di perbolehkan sehingga masuk kedalam kategori ta’zir. hal itu dilakukan untuk menghinadari dampak dari tindak pidana tersebut seperti gangguan stabilitas politik. 
SANKSI PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (PHISHING) DALAM PASAL 67 UU PDP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Wahyuni, Resti Rienita; Najmudin, Deden; Azazy, Yusuf
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.767

Abstract

Pencurian data pribadi melalui metode phishing adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang kian meningkat dan berdampak merugikan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Meskipun terdapat harapan akan perlindungan hukum yang maksimal terhadap data pribadi, kenyataannya tindak kejahatan ini masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap phishing sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan phishing memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan tanpa hak dan bertujuan memperoleh keuntungan. Dari sudut pandang hukum Islam, perbuatan ini tergolong jarimah taʿzir, karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun merugikan masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa sanksi pidana dalam Pasal 67 UU PDP tidak hanya sesuai secara yuridis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.
CRIMINAL SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN ACTS OF VIOLENCE LEADING TO MURDER IN ISLAMIC CRIMINAL LAW: A Case Analysis of Verdict No. 170/Pid.B/2021/PN.Pwk Septiani, Nabila; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 12 No 3 (2025): al-Ulum: Journal of Islamic Education, Research and Thought
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of participating in a criminal act refers to the involvement of several parties in committing a crime, either directly or indirectly, such as through incitement, orders, assistance, or due to negligence. In Islamic criminal law, this act is classified as jarimah which is contrary to the principle of Maqāṣid al-Syarī'ah. The sanctions imposed can be qiṣāṣ (appropriate retribution) or diyāt (fine). This study aims to examine the basis of judges' legal considerations in imposing criminal penalties in cases of participating in premeditated murder, focusing on Decision Number 170/Pid.B/2021/PN.Pwk. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, using primary and secondary data. The results of the analysis showed that the defendant Rasta was legally and convincingly proven to have participated in the murder of the victim Fransisco Tamalu, so he was charged with Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The panel of judges considered juridical and non-juridical aspects, as well as evidence in the form of witness statements, letters, and confessions of the defendant. The implications of this study show the importance of harmonization between Indonesian positive law and Islamic criminal law principles, especially in dealing with the involvement of other parties in criminal acts. This research can be a reference for judges, academics, and policymakers in developing a more fair and substantive justice approach to punishment.
Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam Rahmawati, Yunada Putri; Khosim, Ali; Najmudin, Deden
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.27088

Abstract

Alcoholic beverages are considered as one form of sin in Islam that has the potential to damage individual morals and the social order of society. The circulation of alcoholic beverages is an important issue, especially in areas that implement Islamic law, such as Aceh. Aceh is the only region in Indonesia that formally implements Islamic law, which is reflected in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This study aims to analyze and evaluate the implementation of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law against perpetrators of drinking alcohol from the perspective of Islamic criminal law. This study uses a normative research method, using a normative juridical approach, namely research that focuses on the analysis and interpretation of legal norms using qualitative data types and library research data collection techniques. The results of this study are that Aceh Qanun Number 6 of 2014 punishes perpetrators of drinking alcohol with caning as a deterrent. The effectiveness of this qanun can be seen from the changes in the perpetrators' behavior, although ongoing evaluation and guidance are still needed so that the objectives of the law are achieved in a complete, balanced, and humane manner. Keywords: Alcoholic drinks, Aceh Qanun Number 6 of 2014, Caning punishment
Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Berdasarkan Pasal 49 KUHP dan Persfektif Hukum Pidana Islam Aisy, Rihhadatul; Kholid, Muhammad; Najmudin, Deden
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5191

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena pembelaan diri merupakan salah satu bentuk pembenaran yang diatur dalam hukum pidana. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana, sepanjang pembelaan tersebut sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kondisi pembelaan terpaksa menurut ketentuan Pasal 49 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan penghapus pidana apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan terpaksa (al-daf‘ bi al-nafs) juga dibenarkan dan pelakunya tidak dikenai qisas maupun diyat, selama pembelaan tersebut dilakukan secara proporsional. Kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan unsur keharusan dan proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa, namun terdapat perbedaan dalam bentuk sanksi dan dasar normatif yang melandasinya.