Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.785
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Asy-Syariah Eksekusi : Journal Of Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Journal of Scientech Research and Development Kartika: Jurnal Studi Keislaman Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Najmudin, Deden
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PERBEDAAN PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA JINAYAT DI PERADILAN SYARIAH ACEH DENGAN PERADILAN UMUM Prayoga, Fahmi; Najmudin, Deden; Zaman, Badrul; Fathiyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9264

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbedaan peran advokat dalam perkara pidana di Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum Islam secara komprehensif, Aceh menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum, sedangkan peradilan umum berpedoman pada hukum positif yang bersifat sekuler. Perbedaan ini memengaruhi peran advokat dalam aspek strategi pembelaan, etika profesi, serta penerapan dalil hukum. Dalam Peradilan Syariah Aceh, advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama dan moral, dengan keharusan memahami konsep hukum Islam seperti ta'zir, qisas, dan diyat. Sebaliknya, dalam peradilan umum, advokat berfokus pada hukum positif dengan tugas melindungi hak-hak klien berdasarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, mengacu pada perspektif yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sumber hukum antara Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum berimplikasi pada prosedur peradilan, konsep hukuman, serta pendekatan advokat dalam menangani kasus. Studi ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas sistem peradilan di Indonesia dan relevansinya dalam menjaga harmoni antara nilai lokal dan universal.
MAHKAMAH SYAR’IYYAH DAN PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP QANUN JINAYYAH Aisy, Rihhadatul; Maulana, Rayhan; Rahmadani, Windy; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i12.9327

Abstract

Mahkamah Syar'iyyah, sebagai lembaga peradilan yang beroperasi dalam kerangka hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Aceh, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara prosedur dan substansi hukum yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali berbagai aspek keunikan serta tantangan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyyah dalam menjalankan fungsi peradilannya, termasuk dalam penyelesaian sengketa perkawinan, warisan, dan pelanggaran syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama kedua sistem peradilan ini adalah untuk mencapai keadilan, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, proses, dan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar'iyyah dibandingkan dengan pengadilan umum. Keterlibatan masyarakat serta nilai-nilai lokal juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum di Aceh dan memperkuat hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDA BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN PURWAKARTA: STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN MINUMAN KERAS Najmudin, Deden; Aulia, Almas; Puspita, Dela; Febrianti, Elsa Aulia; Wardani, Emilia Kusuma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Kabupaten Purwakarta, dengan studi kasus pada Perda No. 13 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras. Perda ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya praktik pelacuran dan konsumsi minuman keras di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara logis untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan Perda serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 13 Tahun 2007 melibatkan koordinasi berbagai pihak, termasuk Satpol PP, kepolisian, TNI, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan pembimbingan, sedangkan pelanggaran ditindak secara represif melalui operasi penertiban. Faktor pendukung pelaksanaan Perda ini meliputi koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan, seperti keberadaan pendatang dari luar daerah, keterlibatan oknum aparat, penolakan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta minimnya perhatian keluarga dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Perda No. 13 Tahun 2007 telah memberikan dampak positif dalam menekan pelanggaran, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar. Dari perspektif siyasah dusturiyah, Perda ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu melindungi masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi yang lebih baik antar pemangku kepentingan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR ATAU MINUMAN BERAKOHOL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Najmudin, Deden; Asari, Ari; Rahayu, Citra; Novianti, Erika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i12.9364

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Banjarnegara tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman khamar. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan mengenai minuman khamar dalam peraturan Daerah tersebut dan mencegah dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai efektifitas penegakan hukum jarimah khamar. Dan menggunakan penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena anak muda ataupun kalangan pelajar yang sering mengonsumsi minuman keras. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran minuman khmar, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya sumber daya penegak hukum dan belum optimalnya sanksi yang diterapkan.
TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM TANTANGAN DALAM MENGHADAPI MODERNISASI DAN GLOBALISASI Joli, Angelika; Oganta, Apre Aldo; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10224

Abstract

Hukum Pidana Islam, sebagai bagian integral dari syariat Islam, telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial umat Muslim. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma’, dan qiyas, penerapannya menghadapi tantangan besar di era modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi nilai telah menuntut reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan esensi syariat. Artikel ini mengeksplorasi transformasi hukum pidana Islam melalui reformasi substansi hukum dan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Studi ini juga membahas kasus penerapan hukum pidana Islam di negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Brunei Darussalam, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dihadapi. Dengan mengedepankan literasi syariat dan pendekatan kontekstual, artikel ini menawarkan strategi untuk menjembatani tradisi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, guna memastikan keberlanjutan hukum pidana Islam sebagai sistem hukum yang adil dan relevan.
QANUN JINAYAH NANGROE ACEH DARUSSALAM Najmudin, Deden; Faqihhuddin, Faridz
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11623

Abstract

Qanun Jinayah adalah hukum pidana yang diatur dalam kerangka syariat Islam, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip dasar Qanun Jinayah, serta penerapannya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang menganut hukum ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, dokumen resmi, dan wawancara dengan praktisi hukum dan masyarakat yang terlibat dalam penerapan Qanun Jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayah mencakup berbagai jenis pelanggaran, yang dibagi menjadi beberapa kategori, seperti hudud (pelanggaran yang memiliki sanksi tetap), qisas (pembalasan setimpal), dan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim). Setiap kategori memiliki prinsip dan sanksi yang berbeda, yang dirancang untuk menciptakan keadilan dan mencegah kejahatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Qanun Jinayah sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, perbedaan interpretasi, dan pengaruh budaya lokal yang dapat mempengaruhi implementasi hukum. penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai Qanun Jinayah kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ini, diharapkan akan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penerapan Qanun Jinayah dilakukan secara adil dan konsisten. Qanun Jinayah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Qanun Jinayah secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam dan penerapannya di masyarakat.
Sanctions for Rape Crime in Decision Number 156/Pid.Sus/2020/PN.Pkb. Perspective of Islamic Criminal Law Kusuma, Fajar Ichsan; Anwar, Syahrul; Najmudin, Deden
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 June (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v10i1.6229

Abstract

Rape is a serious crime that violates the law and human dignity. However, court rulings, such as Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN.Pkb, often impose light sentences that are not commensurate with the serious impact experienced by the victims. This study aims to examine the chronology of the case, the reasons behind the judge's decision to impose a lenient sentence, the impact of the decision on crime prevention, as well as the elements and penalties for the crime of child rape under the perspective of Islamic Criminal Law. Using a case approach, normative legal methodology, and qualitative data, the data was collected through library research and analyzed using content analysis. This study draws on modern legal theory, the theory of Maqashid Syariah, and the theory of jarimah ta'zir. The findings reveal a significant imbalance between the severity of the criminal act and the leniency of the imposed sanctions, which undermines the objectives of modern legal theory and the theory of Maqashid Syariah. In this case, the defendant was sentenced to six years in prison, despite the applicable law (Article 81(3)) allowing for a maximum sentence of fifteen years. Furthermore, Islamic law does not explicitly stipulate punishment for rape in the Quran, scholars analogize it to the law of adultery as outlined in the Quran, Surah An-Nur, Verse 2. As for the Hadith narrated by Muhammad bin Yahya Al-Naisaburi, it supports similar penalties for rape and adultery, with the main difference being that only the perpetrator is punished.
Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam Kholik, Muhamad Abdul; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i1.142

Abstract

The phenomenon of increasing cases of premeditated murder in Indonesia raises academic concerns about the effectiveness of criminal sanctions in providing a deterrent effect and fulfilling a sense of justice. This research is motivated by the discrepancy between the purpose of law that emphasizes social justice and the reality of many perpetrators who are not afraid of criminal threats. The main objective of this study is to analyze the sanctions for premeditated murder according to Indonesian positive law (KUHP), Islamic Criminal Law, and examine the legal considerations of the panel of judges in decision No. 305/Pid.B/2024/PN Rbi. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and analytical approaches, as well as grammatical and systematic analysis techniques on secondary and primary data. This research is based on the theory of absolute, relative, and combined punishment in positive law, as well as the concepts of qishas, diyat, and ta'zir in Islamic Criminal Law. The results showed that the sentence of life imprisonment to the defendant was formally in accordance with the Criminal Code, but did not fully reflect justice in the perspective of Islamic Criminal Law which gives the victim's family the right to determine the form of sanctions. The implication of this research encourages the need for integration of substantive justice values in the national legal system in order to strengthen the legitimacy of severe criminal decisions
Review of Islamic criminal law on decision number 81/PID/2020/PT. KPG on criminal land grabbing (stellionaat) Alwan, Arif; Najmudin, Deden; Azazy, Yusuf
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i2.2102

Abstract

This study will discuss about legal considerations in the ruling of Number 81/PID/2020/PT.KPG on the land usurpation and its relevance to Islamic Criminal Law. The issues that have been examined are the considerations of the judge, the elements of the jarimah, and the application of the land usurpation sentencing as viewed from Islamic perspective. The research method used a normative juridical approach with a case study and qualitative descriptive analysis. The results indicate there is a mismatch between the heaviness of the violation and the lightness of the sanctions, and the central role of the maqasid sharia values in the administration of justice. The study concludes the need for Islamic law values integration in the justice process, proposed improvements to achieve legal certainty, and the protection of the rights of society to the land through just and moral ruling. This study concludes that the ruling lacks alignment between the severity of the crime and the imposed sanction. It emphasizes the urgency of integrating Islamic criminal law values, particularly maqasid sharia, to ensure justice, legal certainty, and protection of land rights within society. Keywords: Jarimah, land, consideration
Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Smart Wallet dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang NO 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam Galih, Muhammad Rakyan; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47092

Abstract

Fenomena penipuan investasi online yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi online smart wallet dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi online smart wallet, memahami tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi online smart wallet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, investasi online yang dilakukan melalui aplikasi smart wallet jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi online melalui aplikasi smart wallet memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan smart wallet.Kata Kunci: Penipuan Investasi Online, Smart Wallet, TazirFenomena penipuan investasi online yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi online smart wallet dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi online smart wallet, memahami tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi online smart wallet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, investasi online yang dilakukan melalui aplikasi smart wallet jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi online melalui aplikasi smart wallet memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan smart wallet.
Co-Authors Abdul Aziz Achtia, Alika Chairana Adistie, Malika Syaharani Adzanni, Putri Aisy, Rihhadatul Akmal, Farhan Al-Khalik Ali, M. Farhan Alwan, Arif Aqshal, Nabil Aryanti, Annisa Asari, Ari Athoillah, Mohamad Aulia, Almas Azazy, Yusuf Azazy, Yusup Azzahra, Annisa Futri Cantika, Ghina Denisa, Elsa Didi Sumardi, Didi Fadil, Muhammad Irfan Fahrezi, Reza Faqihhuddin, Faridz Faruq, Raffi Muhammad Fathiyah Fatimah Azzahra Fauzi, Muhammad Rusydan Febrianti, Elsa Aulia Firdaus, Rasyid Ahmad Galih, Muhammad Rakyan Gilang Permana Halim, Halmi Abdul Hidayatulloh, Rizki Bagus Jefry Tarantang Joli, Angelika Kamaludin, Alfin Khaerunisa, Syifa Mega Kholik, Muhamad Abdul Khosim, Ali Kusuma, Fajar Ichsan Mardiansyah, Andre Marzuq, Miftah Fauzy Maulana, Rayhan Muhamad Bagas Goval I Muhammad Kholid Muljana, Fathan Hadinur Malik Munawwaroh, Zharifa Attaqiyatul Muzaitun, Eka Novianti, Erika Nufus, Tsulis Zakiyyatun Nuraini, Elsa Nurfadillah, Syifa Nurhamidah, Dewi Siti Nurwijayanti Oganta, Apre Aldo Prayoga, Fahmi puspita, dela Putra, Ahmad Zidan Muadi Putri, Rissa Aulia Rachmat, Muhammad Fadli Rahayu, Citra Rahayu, Wanda Fitri Rahmadani, Windy Ramadhani , Zaskia Herlia Ramadhani, Suciana Rohman, Fikri Fathur Royani, Yayan Muhammad Rozikin, Opik Sabila, Muhammad Ilham Saepulloh, Usep Septiani, Nabila Septiayu, Nadya Sofyani , Nisa Afifah Syifa, Najmatul Wahyuni, Resti Rienita Wardani, Emilia Kusuma Wijaya, Putra Arya Wilujeng, Wise Yuliana Sari Yuniarsih, Rina Isti Zaman, Badrul Zuhdi, Wilyan