Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam JURNAL MAHKAMAH JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Asy-Syariah Jurnal Sosial Humaniora Sigli Eksekusi : Journal Of Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Journal of Scientech Research and Development QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Kartika: Jurnal Studi Keislaman Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Najmudin, Deden
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PERBEDAAN PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA JINAYAT DI PERADILAN SYARIAH ACEH DENGAN PERADILAN UMUM Prayoga, Fahmi; Najmudin, Deden; Zaman, Badrul; Fathiyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9264

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbedaan peran advokat dalam perkara pidana di Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum Islam secara komprehensif, Aceh menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum, sedangkan peradilan umum berpedoman pada hukum positif yang bersifat sekuler. Perbedaan ini memengaruhi peran advokat dalam aspek strategi pembelaan, etika profesi, serta penerapan dalil hukum. Dalam Peradilan Syariah Aceh, advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama dan moral, dengan keharusan memahami konsep hukum Islam seperti ta'zir, qisas, dan diyat. Sebaliknya, dalam peradilan umum, advokat berfokus pada hukum positif dengan tugas melindungi hak-hak klien berdasarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, mengacu pada perspektif yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sumber hukum antara Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum berimplikasi pada prosedur peradilan, konsep hukuman, serta pendekatan advokat dalam menangani kasus. Studi ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas sistem peradilan di Indonesia dan relevansinya dalam menjaga harmoni antara nilai lokal dan universal.
MAHKAMAH SYAR’IYYAH DAN PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP QANUN JINAYYAH Aisy, Rihhadatul; Maulana, Rayhan; Rahmadani, Windy; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i12.9327

Abstract

Mahkamah Syar'iyyah, sebagai lembaga peradilan yang beroperasi dalam kerangka hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Aceh, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara prosedur dan substansi hukum yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali berbagai aspek keunikan serta tantangan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyyah dalam menjalankan fungsi peradilannya, termasuk dalam penyelesaian sengketa perkawinan, warisan, dan pelanggaran syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama kedua sistem peradilan ini adalah untuk mencapai keadilan, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, proses, dan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar'iyyah dibandingkan dengan pengadilan umum. Keterlibatan masyarakat serta nilai-nilai lokal juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum di Aceh dan memperkuat hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDA BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN PURWAKARTA: STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN MINUMAN KERAS Najmudin, Deden; Aulia, Almas; Puspita, Dela; Febrianti, Elsa Aulia; Wardani, Emilia Kusuma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Kabupaten Purwakarta, dengan studi kasus pada Perda No. 13 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras. Perda ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya praktik pelacuran dan konsumsi minuman keras di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara logis untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan Perda serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 13 Tahun 2007 melibatkan koordinasi berbagai pihak, termasuk Satpol PP, kepolisian, TNI, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan pembimbingan, sedangkan pelanggaran ditindak secara represif melalui operasi penertiban. Faktor pendukung pelaksanaan Perda ini meliputi koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan, seperti keberadaan pendatang dari luar daerah, keterlibatan oknum aparat, penolakan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta minimnya perhatian keluarga dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Perda No. 13 Tahun 2007 telah memberikan dampak positif dalam menekan pelanggaran, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar. Dari perspektif siyasah dusturiyah, Perda ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu melindungi masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi yang lebih baik antar pemangku kepentingan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR ATAU MINUMAN BERAKOHOL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Najmudin, Deden; Asari, Ari; Rahayu, Citra; Novianti, Erika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i12.9364

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Banjarnegara tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman khamar. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan mengenai minuman khamar dalam peraturan Daerah tersebut dan mencegah dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai efektifitas penegakan hukum jarimah khamar. Dan menggunakan penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena anak muda ataupun kalangan pelajar yang sering mengonsumsi minuman keras. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran minuman khmar, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya sumber daya penegak hukum dan belum optimalnya sanksi yang diterapkan.
TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM TANTANGAN DALAM MENGHADAPI MODERNISASI DAN GLOBALISASI Joli, Angelika; Oganta, Apre Aldo; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10224

Abstract

Hukum Pidana Islam, sebagai bagian integral dari syariat Islam, telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial umat Muslim. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma’, dan qiyas, penerapannya menghadapi tantangan besar di era modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi nilai telah menuntut reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan esensi syariat. Artikel ini mengeksplorasi transformasi hukum pidana Islam melalui reformasi substansi hukum dan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Studi ini juga membahas kasus penerapan hukum pidana Islam di negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Brunei Darussalam, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dihadapi. Dengan mengedepankan literasi syariat dan pendekatan kontekstual, artikel ini menawarkan strategi untuk menjembatani tradisi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, guna memastikan keberlanjutan hukum pidana Islam sebagai sistem hukum yang adil dan relevan.
Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Tentang Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam Rizkiansyah, Aprila; Najmudin, Deden; Azazy, Yusuf
Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 15 No 1 (2025): Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/ulumuddin.v15i1.2754

Abstract

This study analyzes the court decision in the DS case concerning fraud who have disseminated false information, resulting in losses for thousands of people from the perspective of Islamic criminal law. The research employs a normative juridical method, referencing books, journals, and legal rulings. Money laundering offenses are regulated by Law No. 8 of 2010 to protect the national financial system. The Bandung High Court Decision No. 1/Pid.sus/2023/PT Bdg sentenced DS to eight years of imprisonment, an increase from the first-instance court's, and mandated restitution for the victims. Under Islamic criminal law, the defendant's actions can be analyzed through the concepts of gharar (uncertainty) and khilda (fraud), with ta'zir punishments imposed at the discretion of the judge. This case underscores the importance of fair law enforcement, the protection of society, and alignment with Islamic legal norms in addressing harmful actions.
QANUN JINAYAH NANGROE ACEH DARUSSALAM Najmudin, Deden; Faqihhuddin, Faridz
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11623

Abstract

Qanun Jinayah adalah hukum pidana yang diatur dalam kerangka syariat Islam, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip dasar Qanun Jinayah, serta penerapannya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang menganut hukum ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, dokumen resmi, dan wawancara dengan praktisi hukum dan masyarakat yang terlibat dalam penerapan Qanun Jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayah mencakup berbagai jenis pelanggaran, yang dibagi menjadi beberapa kategori, seperti hudud (pelanggaran yang memiliki sanksi tetap), qisas (pembalasan setimpal), dan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim). Setiap kategori memiliki prinsip dan sanksi yang berbeda, yang dirancang untuk menciptakan keadilan dan mencegah kejahatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Qanun Jinayah sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, perbedaan interpretasi, dan pengaruh budaya lokal yang dapat mempengaruhi implementasi hukum. penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai Qanun Jinayah kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ini, diharapkan akan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penerapan Qanun Jinayah dilakukan secara adil dan konsisten. Qanun Jinayah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Qanun Jinayah secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam dan penerapannya di masyarakat.
Korporasi sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Rahma Atqiya, Auliya; Najmudin, Deden; Azazy, Yusup
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3175

Abstract

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menggambarkan bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur akuntabilitas korporasi secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam Hukum Positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang memungkinkan pemberian sanksi pidana terhadap korporasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Sementara itu, Hukum Pidana Islam lebih menekankan tanggung jawab individu, meskipun tidak sepenuhnya menolak konsep tanggung jawab kolektif, terutama jika tindakan korporasi melibatkan niat atau manfaat bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat dengan nilai-nilai keadilan Islam untuk menangani korupsi korporasi secara efektif dan adil dalam kedua sistem hukum tersebut.
Sanctions for Rape Crime in Decision Number 156/Pid.Sus/2020/PN.Pkb. Perspective of Islamic Criminal Law Kusuma, Fajar Ichsan; Anwar, Syahrul; Najmudin, Deden
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 June (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v10i1.6229

Abstract

Rape is a serious crime that violates the law and human dignity. However, court rulings, such as Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN.Pkb, often impose light sentences that are not commensurate with the serious impact experienced by the victims. This study aims to examine the chronology of the case, the reasons behind the judge's decision to impose a lenient sentence, the impact of the decision on crime prevention, as well as the elements and penalties for the crime of child rape under the perspective of Islamic Criminal Law. Using a case approach, normative legal methodology, and qualitative data, the data was collected through library research and analyzed using content analysis. This study draws on modern legal theory, the theory of Maqashid Syariah, and the theory of jarimah ta'zir. The findings reveal a significant imbalance between the severity of the criminal act and the leniency of the imposed sanctions, which undermines the objectives of modern legal theory and the theory of Maqashid Syariah. In this case, the defendant was sentenced to six years in prison, despite the applicable law (Article 81(3)) allowing for a maximum sentence of fifteen years. Furthermore, Islamic law does not explicitly stipulate punishment for rape in the Quran, scholars analogize it to the law of adultery as outlined in the Quran, Surah An-Nur, Verse 2. As for the Hadith narrated by Muhammad bin Yahya Al-Naisaburi, it supports similar penalties for rape and adultery, with the main difference being that only the perpetrator is punished.
Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Nufus, Tsulis Zakiyyatun; Najmudin, Deden; Azazy, Yusuf
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v4i2.2861

Abstract

Social media has significantly influenced the evolution of modern crimes, including cyber sexual harassment against women. This study aims to analyze the crime of cyber sexual harassment from the perspective of Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, including the analysis of maqāṣid al-syarī‘ah principles in Islam. The findings indicate that under Indonesian positive law, such acts can be prosecuted through the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law). In Islamic criminal law, this behavior is categorized as fahisyah and falls under jarimah subject to ta'zir sanctions. Both legal frameworks emphasize the protection of women's dignity and support both punitive and preventive approaches. The integration of both perspectives offers a comprehensive legal response to combat sexual violence against women in digital spaces.
Co-Authors Abdul Aziz Achtia, Alika Chairana Adistie, Malika Syaharani Aisy, Rihhadatul Akmal, Farhan Al-Khalik Ali, M. Farhan Alwan, Arif Aqshal, Nabil Aryanti, Annisa Asari, Ari Athoillah, Mohamad Aulia, Almas Azazy, Yusuf Azazy, Yusup Aziz, Muhammad Fadhlan Azzahra, Annisa Futri Cantika, Ghina Denisa, Elsa Fadil, Muhammad Irfan Fahrezi, Reza Faizal, Enceng Arif Faqihhuddin, Faridz Faruq, Raffi Muhammad Fathiyah Fatimah Azzahra Fauzi, Muhammad Rusydan Fauziah, Anindi Yuli Febrianti, Elsa Aulia Firdaus, Rasyid Ahmad Galih, Muhammad Rakyan Gilang Permana Halim, Halmi Abdul Hidayatulloh, Rizki Bagus Jefry Tarantang Joli, Angelika Khaerunisa, Syifa Mega Kholik, Muhamad Abdul Khosim, Ali Kusuma, Fajar Ichsan Mardiansyah, Andre Marzuq, Miftah Fauzy Maulana, Rayhan Muhamad Bagas Goval I Muhammad Kholid Muljana, Fathan Hadinur Malik Munawwaroh, Zharifa Attaqiyatul Muzaitun, Eka Novianti, Erika Nufus, Tsulis Zakiyyatun Nuraini, Elsa Nurfadillah, Syifa Nurhamidah, Dewi Siti Nurwijayanti Oganta, Apre Aldo Pahlevi, Mohamad Syahreza Prayoga, Fahmi puspita, dela Putra, Ahmad Zidan Muadi Putri, Rissa Aulia Rachmat, Muhammad Fadli Rahayu, Citra Rahayu, Wanda Fitri Rahma Atqiya, Auliya Rahmadani, Windy Rahmawati, Yunada Putri Ramadhani , Zaskia Herlia Ramadhani, Suciana Rizkiansyah, Aprila Rohman, Fikri Fathur Royani, Yayan Muhammad Rozikin, Opik Sabila, Muhammad Ilham Saepulloh, Usep Salsabila, Adzanah Mariska Septiani, Nabila Sofyani , Nisa Afifah Syifa, Najmatul Wahyuni, Resti Rienita Wardani, Emilia Kusuma Wijaya, Putra Arya Yuliana Sari Yuniarsih, Rina Isti Zaman, Badrul Zuhdi, Wilyan