Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Pendidikan Agama Islam Medina-Te : Jurnal Studi Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Informasi dan Teknologi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Edu Consilium : Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Jurnal Kependidikan Islam Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum NALAR: Journal Of Law and Sharia Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Transcendental Law Journal of Excellence Humanities and Religiosity Jurnal Teknologi dan Inovasi Industri Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Iksan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung Zuhrah; Adi Sulistiyono; Ridwan; Syamsuddin; Iksan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.236

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang independensi hakim serta disparitas putusan hakim pada perkara kasus korupsi di lingkup Mahkamah Agung. Faktor Undang-Undang sangat substansial, di mana Undang-Undang merupakan acuan penetapan jenis dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Fakta hukum dan independensi hakim juga turut mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan disparitas putusan juga dijadikan landasan untuk mengukur apakah hakim telah independen atau belum dalam menetapkan sebuah putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau library research (kepustakaan) dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan perkara korupsi yang mengalami disparitas sebagai bahan hukum primer dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penulisan ini menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara tindak pidana korupsi, independensi hakim terhadap sejumlah putusan perkara korupsi, dan indikator independensi Hakim dalam Disparitas Putusan Korupsi. Kata Kunci: independensi hakim; disparitas; korupsi; mahkamah agung.
Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Akselerasi Baca Kitab Kuning di LPI Maktubah al-Majidiyah Pamekasan Sulanam, Sulanam; Iksan
Jurnal Kependidikan Islam Vol. 15 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jkpi.2025.15.1.12-22

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan strategi peningkatan kualitas lulusan pondok pesantren dalam hal kemampuan membaca kitab kuning. Penelitian kualitatif ini dilakukan di LPI Maktubah al-Majidiyah Pamekasan dengan mengkombi­nasikan penggalian data melalui wawancara, observasi, dan melakukan kajian-kajian atas dokumen yang ada di lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini menemukan adanya akselerasi baca kitab kuning yang diterapkan di lembaga tersebut berupa metode nubdzatul bayan, suatu metode yang dirancang secara khusus oleh pengasuh dan para ustadz di pesantren tersebut untuk memperkuat ketrampilan baca kitab kuning. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inisiatif yang telah dilakukan merupakan suatu strategi peningkatan kualitas yang tumbuh dan dibangun dari dalam organisasi, serta berdasarkan pada analisis kebutuhan peningkatan kualitas lulusan di lembaga tersebut.
Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Kandriana, Muhammad; Rifaid, Muhammad; Wildan, Muhammad; Mukhtar; Iksan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/stjsnk61

Abstract

Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.
Qailulah in the Perspective of Islamic Neuroscience: Implications for Students' Mental and Cognitive Well-being Azis, Annisa Rahmania; Iksan
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 21 No 1 (2025): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i1.27895

Abstract

This study aims to explore the concept of Qailulah—a short midday nap encouraged in Islamic teachings—from the perspective of Islamic neuroscience, and analyze its implications for students’ mental and cognitive health. Using a qualitative literature review method, this research collected data from Islamic texts and contemporary neuroscience studies to identify overlapping insights and establish theoretical integration. A descriptive-comparative analysis was employed to examine the relevance of Qailulah to the cognitive performance and psychological well-being of students. The findings reveal that Qailulah not only holds spiritual significance in Islam but also provides scientifically measurable benefits. Neuroscientific evidence shows that short naps can enhance memory consolidation, reduce cortisol levels, improve mood regulation, and strengthen executive brain functions such as attention, emotional control, and decision-making. From an educational standpoint, Qailulah can be adopted as a holistic intervention to mitigate stress, prevent academic burnout, and enhance students’ learning efficiency. The study concludes that integrating Qailulah into modern educational practices can foster balanced student development by aligning spiritual practices with scientific understanding.
Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efesiensi Dan Keadilan Ekonomi Apriliani Rahmalillah; Rusdin; Ronis; Abdul Heris; Iksan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3409

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Sebagai kebijakan publik yang dibiayai oleh keuangan negara, MBG memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penempatan prinsip efisiensi dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan arah pengaturan dan pelaksanaannya yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi. Efisiensi diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menjamin pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan. Integrasi prinsip efisiensi dan keadilan memberikan legitimasi normatif bagi MBG sebagai kebijakan negara kesejahteraan yang berkelanjutan.
Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi pada Platform E- Commerce di Era Digital: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Mahisa Mareati; Agus Awaluddin; Sirajuddin; Akhyar; Iksan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3807

Abstract

Transformasi digital telah menempatkan platform e-commerce sebagai pusat pemrosesan data pribadi dalam volume masif, disertai peningkatan risiko insiden keamanan data yang telah terbukti melalui kasus kebocoran data pengguna. Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, berfokus pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan korelasinya dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa UU PDP telah menciptakan landasan hukum yang kuat, mengukuhkan hak subjek data dan menetapkan rezim sanksi yang komprehensif, sekaligus membebani platform e-commerce dengan tanggung jawab ganda sebagai Pengendali Data dan "pengemban amanat". Namun, efektivitas penegakan UU PDP terhambat oleh regulatory flux akibat belum operasionalnya Badan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini memaksa konsumen sementara waktu bergantung pada mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terbukti mampu menuntut akuntabilitas ganda. Temuan ini menekankan pentingnya percepatan operasionalisasi Badan PDP oleh Pemerintah dan peningkatan kepatuhan proaktif, termasuk transparansi komunikasi krisis, oleh platform e-commerce untuk memulihkan kepercayaan publik.
Rekonstruksi Das Sollen Dan Das Sein Dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China: Solusi Hukum Ekonomi dan Teknologi Terhadap Pembebanan APBN dan Utang Negara Efriza Malna Denta; Nur Mutmainah; Wusiat; Dzul Fadli; Iksan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4050

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketimpangan antara das sollen dan das sein dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), khususnya terkait pergeseran skema pembiayaan yang berujung pada pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta peningkatan utang negara. Secara normatif, proyek KCIC dirancang sebagai kerja sama business to business yang tidak menempatkan negara sebagai penanggung utama risiko pembiayaan. Namun dalam praktiknya, pembengkakan biaya dan pengembangan proyek telah mendorong keterlibatan negara melalui dukungan fiskal dan pengakuan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara perencanaan normatif dan implementasi empiris proyek KCIC serta merumuskan solusi hukum ekonomi dan teknologi guna mencegah risiko fiskal negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh data sekunder dari literatur hukum, kebijakan publik, dan sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran skema pembiayaan dari korporasi ke negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan disiplin fiskal, serta meningkatkan risiko utang negara dalam jangka panjang. Selain itu, ketidakjelasan batas tanggung jawab antara negara dan korporasi berdampak pada melemahnya prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kerangka hukum ekonomi dan teknologi untuk menegaskan peran negara sebagai regulator, menjamin keberlanjutan fiskal, serta memastikan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi berjalan secara akuntabel.
The Political Party Intervention Has A Negative Impact On Dpr Policy : Case Study Of The Revision Of The Tni Bill iksan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the impact of political party intervention on the legislative process in the house of representatives (DPR) with a focus on a case study of the revision of the Indonesian national army law (RUU TNI). The urgency of this writing is the increasing public concern about the degradation of legislative independence which should represent the interests of the people, not partisan interests. This study was conducted using a normative legal method approach with a critical study of the dynamics of DPR policy politics, which has an effect on the integrity of legislation and public trust. The novelty of this study is in the intervention of political parties on the revision process of the TNI Bill, which obscures the professional principles of active TNI members in the democratic system and civil supremacy which has the potential to weaken the checks and balance mechanism in the system. The results of this study indicate that political party intervention is very clear in the interests of power that are certain groups that eliminate the substance of law and public involvement in the revision of the TNI Bill.
Religious Moderation Practices in Indonesian Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review on Typology, Strategy, and Evaluation Moh. Saddad Muhibbi; Iksan; ⁠Mohd Faiz Mohd Yaakob; Sibawaihi; Sunariya Utama; Muhammad Fahmi
Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 22 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpai.v22i2.11691

Abstract

Purpose – Various studies have explored religious moderation in Indonesian higher education in some aspects. However, these studies remain limited by the lack of an overview capturing the field’s overall development in terms of implementation and evaluation. Therefore, this study aims to map the implementation of religious moderation across Islamic and general Higher Education Institutions (HEIs), classifying the strategies employed and evaluations in diverse institutional contexts. Design/methods/approach – A systematic literature review (SLR) was conducted, examining high-quality Scopus-indexed articles published between 2019 and 2025 using the Watase Uake software. Articles were systematically screened using standard exclusion and inclusion criteria, with selected studies subjected to thematic analysis. Findings – 21 articles were selected from an initial pool of 217 studies. These studies covered 41 HEIs, comprising 27 Islamic and 14 general HEIs. Five main strategies for promoting religious moderation were identified: academic integration, the optimization of the House of Religious Moderation (RMB), Pesantren, Madrasah Diniyah, and institutional policy. These strategies were evaluated in the academic literature across multiple dimensions, focusing on student, lecturer, approach, content, and comparative analysis. Research implications/limitations – This study is limited by the lack of cross-institutional comparison of strategies and the absence of real-time data for evaluating religious moderation practices. Future research should address these gaps through empirical and comparative studies. Originality/value – The study provides practical guidance for HEIs that have not yet optimally implemented religious moderation, and for those seeking to enhance or expand their current practices. It highlights the importance of integrating both traditional and contemporary mechanisms to improve the effectiveness of moderation in HEI.
Co-Authors Abdul Heris Adi Sulistiyono Adnan Agus Awaluddin Akhyar Aman Ma’arij Andriadin, Andriadin Apriliani Rahmalillah Aris Fanani Azis, Annisa Rahmania Baidawi, Asmat Darwis, Robi Dermawan, Irwan Dzul Fadli Efriza Malna Denta Elida Purba erham, erham Ermin, Ade Fathurrahman Fauzan Prasetyo Fuad Hadis Turmudi Heni Pujiastuti Himami, Fatikul Idris Saputra Iksan Iksan Juniarti Kandriana, Muhammad Khairunnisa M Pratama, Predi M. Mansyur Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Ma`arij, Aman Mellyana Dewi, Selly Moh. Saddad Muhibbi Moh. Syaeful Bahar MUHAMMAD FAHMI Muhammad Wildan Mukhtar Munir Nailus Saadah Nasaruddin Nasrullah Nu'tiha, Soaliha Nur Mutmainah Nurbaitillah Nurul Izati Mardiah Ramadoni, Ramadoni Ridwan Rifaid, Muhammad Rofiqi, Rofiqi Ronis Rusdin Sibawaihi Sibawaihi Sirajuddin Sulanam Sunariya Utama Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Wusiat Yunita, Ita Zahroh, Jamilatus Zuhrah ⁠Mohd Faiz Mohd Yaakob