Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Transplantasi Hukum Ekonomi Syari`ah di Indonesia Iksan; Zuhrah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.201

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transplantasi hukum yang terjadi pada proses pembentukan hukum perbankan syariah, dan bagaimana solusi alternatif transplantasi pada hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian filosofis dengan menggunakan data sekunder yang berbasis pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah terbukti melakukan transplantasi hukum terutama pada perbankan-perbankan syariah yang sudah lama eksis di negara-negara lain di dunia muslim, seperti di mesir, pakistan, malaysia, arab saudi dan lain-lain. Dan salah satu hal yang menjadi solusi agar perbankan syariah ini mampu menjawab tantangan riba pada perbankan adalah dengan melakukan transplantasi hukum zakat kedalam hukum perbankan syariah.
Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung Zuhrah; Adi Sulistiyono; Ridwan; Syamsuddin; Iksan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.236

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang independensi hakim serta disparitas putusan hakim pada perkara kasus korupsi di lingkup Mahkamah Agung. Faktor Undang-Undang sangat substansial, di mana Undang-Undang merupakan acuan penetapan jenis dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Fakta hukum dan independensi hakim juga turut mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan disparitas putusan juga dijadikan landasan untuk mengukur apakah hakim telah independen atau belum dalam menetapkan sebuah putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau library research (kepustakaan) dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan perkara korupsi yang mengalami disparitas sebagai bahan hukum primer dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penulisan ini menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara tindak pidana korupsi, independensi hakim terhadap sejumlah putusan perkara korupsi, dan indikator independensi Hakim dalam Disparitas Putusan Korupsi. Kata Kunci: independensi hakim; disparitas; korupsi; mahkamah agung.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan Apriyanti; Iksan; Kasmar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1589

Abstract

Sharia banking in Indonesia faces increasingly complex dispute dynamics. Alternative dispute resolution outside the judiciary, such as mediation, arbitration, or through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), is considered more in line with Islamic justice principles. This article uses a normative method to examine the effectiveness of non-litigation dispute resolution in Islamic banking. The analysis shows that out-of-court settlement is more efficient, faster, and consistent with sharia values, although stronger regulatory support is needed.
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Hibah Karena Pengingkaran Junaidin; Iksan; Mastorat
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1674

Abstract

The grant agreement is a unilateral agreement voluntarily made by the donor to the recipient. However, in practice, the grant agreement may be revoked due to a breach or the failure of the recipient to meet specific conditions. This article explores the legal basis for revoking a grant agreement due to breach, from both normative and sociological perspectives. The study finds that under certain conditions, such revocation is legally justified based on principles of justice, good faith, and propriety in civil law.
Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Akselerasi Baca Kitab Kuning di LPI Maktubah al-Majidiyah Pamekasan Sulanam, Sulanam; Iksan
Jurnal Kependidikan Islam Vol. 15 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jkpi.2025.15.1.12-22

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan strategi peningkatan kualitas lulusan pondok pesantren dalam hal kemampuan membaca kitab kuning. Penelitian kualitatif ini dilakukan di LPI Maktubah al-Majidiyah Pamekasan dengan mengkombi­nasikan penggalian data melalui wawancara, observasi, dan melakukan kajian-kajian atas dokumen yang ada di lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini menemukan adanya akselerasi baca kitab kuning yang diterapkan di lembaga tersebut berupa metode nubdzatul bayan, suatu metode yang dirancang secara khusus oleh pengasuh dan para ustadz di pesantren tersebut untuk memperkuat ketrampilan baca kitab kuning. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inisiatif yang telah dilakukan merupakan suatu strategi peningkatan kualitas yang tumbuh dan dibangun dari dalam organisasi, serta berdasarkan pada analisis kebutuhan peningkatan kualitas lulusan di lembaga tersebut.
Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Kandriana, Muhammad; Rifaid, Muhammad; Wildan, Muhammad; Mukhtar; Iksan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/stjsnk61

Abstract

Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.
Qailulah in the Perspective of Islamic Neuroscience: Implications for Students' Mental and Cognitive Well-being Azis, Annisa Rahmania; Iksan
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 21 No 1 (2025): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i1.27895

Abstract

This study aims to explore the concept of Qailulah—a short midday nap encouraged in Islamic teachings—from the perspective of Islamic neuroscience, and analyze its implications for students’ mental and cognitive health. Using a qualitative literature review method, this research collected data from Islamic texts and contemporary neuroscience studies to identify overlapping insights and establish theoretical integration. A descriptive-comparative analysis was employed to examine the relevance of Qailulah to the cognitive performance and psychological well-being of students. The findings reveal that Qailulah not only holds spiritual significance in Islam but also provides scientifically measurable benefits. Neuroscientific evidence shows that short naps can enhance memory consolidation, reduce cortisol levels, improve mood regulation, and strengthen executive brain functions such as attention, emotional control, and decision-making. From an educational standpoint, Qailulah can be adopted as a holistic intervention to mitigate stress, prevent academic burnout, and enhance students’ learning efficiency. The study concludes that integrating Qailulah into modern educational practices can foster balanced student development by aligning spiritual practices with scientific understanding.