Claim Missing Document
Check
Articles

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF PROSTITUTION IN A GROUP OF SEXUAL FANTASY PERFORMER ON SOCIAL MEDIA Tejo, Eko Susanto; Kurniati, Yeti; RAS, Hernawati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i2.1511

Abstract

The development of information technology has changed people's lives with new habits. Almost everyone has a smartphone and has a social media account. Such rapid evolution has changed human life in various fields and has given birth to new forms of legal action. Among them, there are groups of sexual fantasists who use social media as a means to network and find partners. Sexual fantasies are normal and can have a positive impact if applied correctly. However, currently many people use social media to find partners for sexual fantasies by uploading vulgar photos or videos and requiring them to give money, gifts and provide facilities if they want to carry out sexual fantasies with them. This research uses empirical juridical methods and analytical descriptive research specifications. Based on the research results, it can be concluded that the cause of criminal acts of pornography and prostitution in the form of sexual fantasies using social media is the negative impact of the development of information technology, social media, a manifestation of cultural deviation, deviation from norms, and a manifestation of the absence of norms (anomie). Efforts that can be made to overcome this problem are by carrying out cyber patrols, cutting off access to electronic systems that violate laws and regulations, and carrying out repressive efforts against the perpetrators.
PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA Yeti Kurniati, Yeti Kurniati; Edy Santoso, Edy Santoso; Eddy Setiawan, Eddy Setiawan; Andrian Yogaparanatha, Andrian Yogaparanatha; Doni Hanafi, Doni Hanafi; Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan; David Cahyadi, David Cahyadi; Rahelia, Rahelia; Agus, Agus
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Business Competition Supervisory Commission (hereinafter referred to as the commission) plays the role of supervising and enforcing Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to as the LPM and PUTS Law). This role is carried out by examining, investigating, and even imposing fines on business actors who violate this law, such as in cases of business discrimination carried out by PT. Garuda Indonesia (hereinafter referred to as PT. GI) which has been decided by the commission panel through its decision number 06/KPPU-L/2020, and the business discrimination case carried out by Lion Air Group (hereinafter referred to as LAG) which has also been decided by the commission panel through its decision number 07/KPPU-I/2020. This research examines the role of the commission and fines in the two a quo decisions. The type of research used is normative legal research, with a statutory approach, case approach and comparative approach. The data used is secondary data. The data is then analyzed by carrying out legal interpretation. Research findings show that the role of the commission has not been maximized in the two a quo cases, this can be seen from the light fines for business actors in the two a quo decisions. The fines imposed on business actors are ineffective because they do not take into account the profits received by business actors from their discriminatory behavior. Estimated profits should be the basis for calculations, and the imposition of fines can be adjusted based on the value of the transactions carried out, so that if the amount of the fine imposed is too small, then business actors who act discriminatorily can still gain profits from their behavior, which ultimately leads to the aim of imposing penalties. , namely causing a deterrent effect, being unattainable.
UPAYA PEKERJA ATAS UPAH LEMBUR YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Sari, Wiwit Juliana; Kurniati, Yeti; Kustiara, Imaniar
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4900

Abstract

Masalah tidak dibayarkannya upah lembur pekerja merupakan salah satu pelanggaran hak ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur tentang hal ini sudah cukup jelas. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan menjadi penyebab utama ketidakadilan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah lembur serta mengevaluasi solusi yang dapat ditempuh untuk melindungi hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhada pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta tinjauan data faktual yang relevan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah lembur mencakup lemahnya pengawasan pemerintah, kontrak kerja yang tidak transparan, budaya kerja yang tidak mendukung pembayaran lembur, serta ketidakmampuan ekonomi perusahaan. Selain itu, ketidakjelasan sistem pengupahan dan kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka juga memperburuk situasi ini. Penelitian ini menyarankan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kesadaran hukum pekerja, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, serta penguatan peran serikat pekerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak pekerja atas upah lembur dapat terlindungi dengan lebih baik.
Legal Review of the Implementation of Informed Consent in Genomic Research in Indonesia Case Study of Health Biotechnology Research Haryono, Tri Agus; Rosidah, Rosidah; Permana, Diki; Bunyamin, Bubun; Yuliarpan, Pipit; Kurniati, Yeti
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v4i1.13297

Abstract

This research aims to explore and analyze the implementation of informed consent in the context of genomic research in Indonesia, and provide recommendations for future improvements. Through a legal analysis and case study approach, this research identifies factors that influence the effectiveness of informed consent and its impact on the protection of research subjects. The methods used in this research include literature analysis and case studies to gain a comprehensive understanding of the issue. The results show that in the development of genomic research, there has been encouraging progress but there is still a lack of adequate understanding and implementation of IC. A legal review of the implementation of informed consent in genomic research in Indonesia is an increasingly relevant topic as health biotechnology technology develops.
IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM Saedi, Hedi Ceril; Kurniati, Yeti; RAS, Hernawati; Munandar, Muhammad Akbar Ramadhan; Panuluh, Nisaa'i Ramilinia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi berbasis teori dan keterampilan teknis, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengatur perilaku anggota kepolisian dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam interaksi sosial. Penegakan kode etik ini menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusi kode etik terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kode etik dan kinerja kepolisian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Polri dalam meningkatkan integritas profesionalismenya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya.
STUDI KASUS KORUPSI PEJABAT MA TENTANG ETIKA PROFESI HAKIM Azhar, Muhamad Chairul; Darmajaya, Boyke; Santoso, Joyo; Kurniati, Yeti; Hernawati, Hernawati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5363

Abstract

Korupsi yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian serius karena mencederai integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran etika profesi hakim dalam kasus korupsi pejabat MA serta implikasinya terhadap penegakan prinsip equality before the law. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, laporan media, serta wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi oleh hakim tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan. Studi kasus ini mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya pengawasan internal dan kode etik yang kurang diterapkan secara konsisten, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan ekonomi. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya reformasi struktural dalam pengawasan etika profesi hakim, penguatan kode etik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan peradilan. Diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk membangun kembali integritas lembaga peradilan dan memastikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Restructuring of State Ministry Authority: Fostering Efficiency Based on Lean Governance Principles Arifin, Firdaus; Maarif, Ihsanul; Kurniati, Yeti; Bahri, Robi Asadul; Murbani, Anastasia Wahyu
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 7 No 2 (2024): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v7i2.294

Abstract

The present study sets out to explore the application of lean governance principles to streamline state ministries' bureaucratic structures, with a focus on reducing waste and optimizing workflow. It is hypothesized that such an approach would enhance the responsiveness of public services, thereby addressing the inefficiencies in decision-making and resource wastage that are often observed in bloated bureaucratic structures, where ministries frequently have overlapping authority. A normative juridical research method was used to foster relevant regulations and assess the compatibility of the concept within the context of government administration. The findings indicate that lean governance can reduce redundancy and improve efficiency through authority restructuring, simplifying bureaucratic processes, and strengthened inter-agency coordination. The implications of this study include the need for regulatory adjustments to support authority restructuring and enhanced information technology to improve transparency and accountability. Consistent implementation of lean governance is expected to create a more responsive and adaptive government, ultimately fostering greater public trust in the public sector.
INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014): INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014) Doni; Yeti Kurniati; Thariq Muslim; Dhea Alfie; Ery Firsanti; Hodijatussolihah
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i1.3504

Abstract

“Informed consent in healthcare services at hospitals is a crucial aspect that must be understood and implemented by medical professionals. The Supreme Court Decision Number 3004 K/Pdt/2014 highlights the importance of informed consent prior to medical actions being taken. This analysis employs a normative legal research method to evaluate the application of informed consent based on existing regulations. Informed consent requires doctors to provide clear information regarding the diagnosis, purpose of the action, risks, and available alternatives. This aims to enable patients to make conscious and informed decisions. In the ruling, the judge emphasized that merely obtaining a patient's signature on a document is insufficient; adequate explanations must be provided so that patients fully understand the consequences of medical actions. This decision also underscores the legal responsibilities of medical professionals and hospitals in cases of negligence in providing information. In emergency situations, doctors may act based on presumed consent but must still provide information once the emergency is resolved. Thus, the application of the informed consent principle not only protects patient rights but also provides legal protection for doctors, fostering transparency in the relationship between patients and healthcare providers”.
Tindak Pidana Bullying Dilingkungan Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak David Cahyadi; Bayu SHW; Munib Munb; Hernawati Ras; Yeti Yeti Kurniati
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i5.2659

Abstract

Bullying (perundungan) di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap psikologis dan perkembangan anak. Tindak pidana bullying berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang tindak pidana Bullying terhadap anak dilingkungan sekolah dan menganalisa tentang sejauh mana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur hal tersebut. Kemudian, Upaya apa saja yang dapat dilakukan umtuk mengantisipasi Bullying atau perundungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana Bullying serta meneliti dampak hukum bagi pelaku dan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana bullying di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi bullying, dengan memberikan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Sekolah harus memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kasus bullying, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan.
Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung Kurniati, Yeti; Kunyati, Siti Anah; Sari, Wiwit Juliana
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v3i1.1722

Abstract

Data dari BPS Kota Bandung tercatat 11% anak kota Bandung yang belum memiliki akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, sebagai pemenuhan tertib administrasi penduduk. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara . Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenag negara terhadap warga negara. Tertib peraturan tersebut tertuang pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU administrasi kependudukan agar terpebuhinya tertib administrasi. Tertib administrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa keluarga pemulung Kota Bandung yang sebelumnya telah difasilitasi oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Langlangbuana untuk menikah secara resmi dan mendapatkan beberapa hak-hak sipilnya berupa pendaftaran kependudukan guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun kegiatan perlu ditindaklanjuti dengan memberikan legalisasi anak-anaknya untuk mendapatkan nomor Induk Anak dan Akta kelahiran terutama anak di luar perkawinan yang sah dari Dinas catatan Sipil. Metode dalam memfasilitasi kegiatan tersebut dengan melakukan advocacy keluarga pemulung untuk mendapatkan hak identitas kependudukan, pendampingan dan edukasi. Dari hasil PKM penerbitan dan pengakuan anak yang di luar nikah, anak yang sah dan keluarga yang sampai saat ini belum terfasilitasi e-KTP padahal suket KTP sudah diterima sejak lama.
Co-Authors Abdul Rahim Ade Rizki Saputra Aep Suhendi AGUS AGUS Agus Awaludin Ahmad Fatoni Ahmad Nada Kusnendar Alfie, Dhea Andrian Yogaparanatha, Andrian Yogaparanatha Awan Setiawan Azhar, Muhamad Chairul Bahri, Robi Asadul Bayu SHW Binner Habeahan Bubun Bunyamin Bunyamin, Bubun Cahyad, Aep Hendar Cahyadi, David Dainsyah, Dainsyah Dani Durahman Darmajaya, Boyke David Cahyadi David Cahyadi, David Cahyadi Deni Sopiyan Dewi, Dian Amalia Dhanang Widijawan Dhea Alfie Doni Doni Hanafi, Doni Hanafi Eddy Setiawan, Eddy Setiawan Edy Santoso Edy Santoso, Edy Santoso Eka Priyanto Eko Susanto Tejo Ery Firsanti Ery Rachma Firsanti Fachri Rizky Fadillah Fajar Eryanto Septiawan Faris Fajharika Yusmar Feri irawan Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Muhammad Raihan Gandana, Aan Tirta Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunati, Mira Hadi Prasetyo Utomo Haikal Mubarak Harry Rusman HARYATI, ETI Haryono, Tri Agus Haspada, Deny Hassanah, Nurul Hendrayana, Agus Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS Hernawati RAS Hodijatussolihah Hodijatussolihah Ichsan, Anas Putra James Yoseph Palenewen Juliawati, Kania Kamil Razak Karsa Sitorus, Ruari Prasetia Krisnamurti, Hana Kumara, Teguh Kushendar, Deden Hadi Kustiara, Imaniar Lambouw, Giovani Anggasta Pratiwi Lidya Nivisa Yusuf M. RIFKI M. Riksa Fritansya Gumilar Maarif, Ihsanul Manurung, Agustinus Mega Rahayu Mijan Miliyandra Mira Gunati Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan Muhammad Taufik Hidayah Munandar, Muhammad Akbar Ramadhan Munb, Munib Munggardijaya, Awang Munib Munb Murbani, Anastasia Wahyu Nurdiansyah, Lucky Alfian Nursyamsu, M. Rizqi Anshori Panuluh, Nisaa'i Ramilinia Permana, Diki Permana, Yedi Widya Pranadita, Nugraha Prasetia Randiana Priyanto, Eka Putra Pratama Putra, Erid Gauri Rahelia, Rahelia Rahmat, Riris Risnayanti Randiana, Prasetia RAS, Hj. Hernawati Razak, A. Kamil Ricardo Farida, James Ricky Gunawan, Ricky Riris Risnayanti Rahmat Rosidah Rosidah Ryan Faisal Ryan Gunawan, Ryan Saedi, Hedi Ceril Santoso, Joyo Saputra, Ade Rizki Sari, Lucky Nurlita Sari, Wiwit Juliana Sepriana, Gesta Dwi SHW, Bayu Sidiq, Yudha Permana Siti Anah Kunyanti Siti Handayani Herdiyanti Siti Handayani Herdiyanti Siti Maryati sri dwiyanti Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Syaripudien, Bayu Tejo, Eko Susanto Thariq Muslim Tommy Prasetyo Tri Agus Haryono Wahyu Suwardi, Andi Wartawan, W. Wijaya, Dion Untung Wiwit Juliana Sari Wiwit Juliana Sari Wiwit Juliana Sari Yeti Rohaeti Yofy Syarkani Yuliarpan, Pipit