Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA INFOKUM Indonesian Journal of Social Research (IJSR) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Global Education Journal JURNAL RETENTUM Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Yeti Kurniati
Universitas Langlangbuana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Irawan, Feri; Kurniati, Yeti; Haspada, Deny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18902

Abstract

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek vital dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah industri seperti Kabupaten Karawang. Dalam konteks ini, perjanjian antara pelaku usaha dengan pengelola limbah B3 harus memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana asas kepastian hukum ditegakkan dalam praktik perjanjian pengelolaan limbah B3 serta menggali upaya yuridis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah industri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan praktik hukum kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepastian hukum dalam perjanjian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang masih belum optimal dan menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Penelitian ini memberikan saran untuk Pemerintah daerah yang perlu memperketat pengawasan dan verifikasi legalitas pihak yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan limbah B3 untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, pelaku usaha harus diberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal regulasi lingkungan agar setiap perjanjian disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan menghindari risiko hukum.
Model Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ichsan, Anas Putra; Kurniati, Yeti; Pranadita, Nugraha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fenomena peningkatan jumlah orang asing tanpa dokumen, khususnya deteni berstatus stateless, menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks. Ketiadaan mekanisme yang jelas dalam regulasi keimigrasian mengakibatkan adanya penahanan jangka panjang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan substansi hukum, keterbatasan kapasitas aparat imigrasi, ketidaklayakan fasilitas detensi, persepsi negatif masyarakat, dan budaya hukum yang formalistik menjadi faktor penghambat utama. Untuk itu, direkomendasikan penyusunan regulasi khusus terkait deteni stateless, peningkatan pelatihan aparat, penguatan kerja sama internasional untuk resettlement, perbaikan fasilitas di Rumah Detensi Imigrasi, serta transformasi budaya hukum ke arah penghormatan nilai-nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak Susanti, Rini Ayu; Kurniati, Yeti; Durahman, Dani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19177

Abstract

Penerapan asas perlindungan konsumen dan peraturan yang diterapkan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf f mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Jika menilik dari praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha masih saja menjual rokok bahkan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, padahal secara jelas hal tersebut dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan anak. Metode pendekatan hukum normatif. Analisis data menggunakan metode hukum kualitatif. Hasil penelitian adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak saat ini belum berjalan secara optimal karena sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak belum terlaksana, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Hasil Tembakau Bagi Kesehatan. Pelaku usaha yang menjual rokok dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana, selama ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha hanya terfokus pada hal administratif dan bersifat teguran, bukan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Perlindungan pemerintah terhadap anak dari bahaya rokok dituangkan dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, permasalahan utamanya ada pada implementasi yang sampai saat ini masih menjadi titik lemah, karena aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat.
Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Munggardijaya, Awang; Hernawati, Hernawati; Kurniati, Yeti; Susanti, Rini Ayu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19322

Abstract

Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan. Pendekatan Restoratif pada beberapa perkara pidana umum, termasuk yang melibatkan anak, diselesaikan melalui keadilan restoratif, dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat (law in action). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan wujud nyata dari pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, dengan cara menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depan dan perkembangan psikologisnya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversi tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya, diversi dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Implementasi diversi masih menghadapi tantangan, antara lain: belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif.
Pembebanan Jaminan Pada Penyelenggara LPBBTI oleh Bank Dalam Kerja Sama Channeling Berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024 Prasetyo, Tommy; Kurniati, Yeti; Susanti, Rini Ayu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19446

Abstract

Regulasi menegaskan bahwa Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) hanya berperan sebagai perantara dan tidak diperbolehkan memberikan jaminan atas kewajiban pihak ketiga. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah bank tetap mensyaratkan jaminan seperti fidusia, escrow account, atau bentuk tanggungan risiko lainnya kepada LPBBTI, yang menimbulkan inkonsistensi regulasi, ketidakpastian hukum, serta risiko sengketa dan ketimpangan kontraktual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kompleksitas hukum dan praktik pembebanan jaminan oleh bank kepada Penyelenggara LPBBTI dalam skema kerja sama channeling, meskipun Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 secara tegas melarang praktik tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta perbandingan hukum, artikel ini menganalisis prinsip-prinsip hukum inti, larangan normatif, serta berbagai putusan pengadilan penting. Termasuk di antaranya Putusan PN Jakarta Utara No. 592/Pdt.G/2019, Putusan PN Bandung No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg (Satustop Finansial Solusi vs. Budi Santosa), Putusan PN Jakarta Pusat No. 689/Pdt.G/2021 terhadap OJK dan penyelenggara fintech, serta Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/PDT/2024. Hasil penelitian menekankan pentingnya penegasan regulasi, pedoman teknis dari OJK, serta pengembangan strategi mitigasi risiko yang sah dan efektif, seperti asuransi kredit, model co-lending, mekanisme escrow, dan credit scoring berbasis teknologi. Perbandingan dengan sistem regulasi di Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan urgensi pendekatan regulasi berbasis risiko yang fleksibel, guna menyeimbangkan inovasi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Nursyamsu, M. Rizqi Anshori; Kurniati, Yeti; Krisnamurti, Hana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20769

Abstract

Globalisasi menyebabkan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat bagi seluruh dunia. Dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah adanya tindak pidana siber. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat Desa atau Keluruhan menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan dan pencegahan kejahatan siber oleh Bhabinkamtibmas. Spesifikasi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitan deskriptif analitis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi dokumen dan dilakukan pula proses wawancara di Polres Karawang untuk menambah validitas data yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas di Polres Karawang belum optimal dalam mengatasi tindak pidana siber sebab belum memiliki keterampilan teknis memadai untuk menghadapi tantangan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber. Upaya penanggulangan untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi tindak pidana siber diperlukan. Diperlukan upaya pelatihan dan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan tindak pidana siber di era digital.
The Role of the Indonesian Advocates' Code of Ethics in Ensuring Professional Integrity and Legal Justice Kurniati, Yeti; Suryawin, Paulana Christian; Putra, Erid Gauri; Firdaus, Muhammad Raihan; Haryati, Eti; Gunawan, Ricky; Gunawan, Ryan
Global Education Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i1.212

Abstract

The legal profession in Indonesia plays a crucial role in maintaining justice and upholding the law. Advocates are required to uphold integrity, honesty, and responsibility through adherence to a professional code of ethics. This study aims to analyze the role of the advocate code of ethics in maintaining professional integrity and ensuring legal justice. The research method used is a normative juridical approach, with a literature analysis of various regulations, codes of ethics, and previous research findings. The results indicate that the code of ethics serves as a guideline for behavior, a supervisory instrument, and a means of maintaining public trust in the legal profession. The discussion confirms the positive impact of implementing the code of ethics on public trust, although its implementation still faces obstacles such as a weak Honorary Council, limited enforcement, and fragmentation of advocate organizations. Strengthening efforts are carried out through ethics-based legal education, ongoing development, institutional reform, and public involvement.
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Kumara, Teguh; Kurniati, Yeti
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts of indecency against minors are serious crimes that not only cause physical injury, but also deep psychological trauma for the victims. The state is obliged to provide maximum legal protection for children as victims, as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. This study aims to examine the implementation of legal protection for child victims, as well as to examine the extent to which the regulation is effective in providing victims' rights, such as the right to physical protection, rehabilitation, restitution, and compensation. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that although there has been a legal mechanism that regulates protection for child victims of sexual crimes, there are still obstacles in its implementation, including minimal access to legal and psychological assistance services, and limited understanding of law enforcement officers regarding the principle of the best interests of children. In conclusion, the existence of the Law on Protection of Witnesses and Victims has become an important basis in providing rights and protection for child victims of criminal acts of indecency. However, its effectiveness is highly dependent on the synergy between law enforcement agencies, LPSK, and other related parties in implementing holistic and equitable protection for children.
Tindak Pidana Bullying Dilingkungan Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Cahyadi, David; SHW, Bayu; Munb, Munib; Ras, Hernawati; Yeti Kurniati, Yeti
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i5.2659

Abstract

Bullying (perundungan) di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap psikologis dan perkembangan anak. Tindak pidana bullying berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang tindak pidana Bullying terhadap anak dilingkungan sekolah dan menganalisa tentang sejauh mana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur hal tersebut. Kemudian, Upaya apa saja yang dapat dilakukan umtuk mengantisipasi Bullying atau perundungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana Bullying serta meneliti dampak hukum bagi pelaku dan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana bullying di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi bullying, dengan memberikan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Sekolah harus memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kasus bullying, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan.
Implications of Resolving the Crime of Persecution Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Non-Criminal Handling Based on Restorative Justice Sepriana, Gesta Dwi; Kurniati, Yeti; Hernawati
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 2 (2024): February, 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i2.8191

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a democratic legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution. Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Use of Restorative Justice in the Process of Criminal Offenses is a regulation that regulates the use of restorative justice. This study will discuss the following topics: the impact of handling criminal prosecutions through restorative justice in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021; challenges and initiatives associated with this approach; and the impact of handling criminal prosecutions in accordance with the provisions mentioned above. The use of restorative justice in stalking cases can be applied to mild, moderate and severe stalking situations if there is peace between the parties mediated by police mediators and community leaders, according to the results of studies and discussions. Investigators face several challenges, including: the reporter's demands are higher than the applicant's capabilities; the perpetrator is a recidivist who has a previous criminal history; the perpetrator and victim are less cooperative; consideration of victims is not carried out transparently; and previously there had been a conflict between the perpetrator and the victim
Co-Authors Abdul Rahim Ade Rizki Saputra Aep Suhendi AGUS AGUS Agus Awaludin Ahmad Fatoni Ahmad Nada Kusnendar Alfie, Dhea Andrian Yogaparanatha, Andrian Yogaparanatha Awan Setiawan Azhar, Muhamad Chairul Bahri, Robi Asadul Bayu SHW Binner Habeahan Bubun Bunyamin Bunyamin, Bubun Cahyad, Aep Hendar Cahyadi, David Dainsyah, Dainsyah Dani Durahman Darmajaya, Boyke David Cahyadi David Cahyadi, David Cahyadi Deni Sopiyan Dewi, Dian Amalia Dhanang Widijawan Dhea Alfie Doni Doni Hanafi, Doni Hanafi Eddy Setiawan, Eddy Setiawan Edy Santoso Edy Santoso, Edy Santoso Eka Priyanto Eko Susanto Tejo Ery Firsanti Ery Rachma Firsanti Fachri Rizky Fadillah Fajar Eryanto Septiawan Faris Fajharika Yusmar Feri irawan Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Muhammad Raihan Gandana, Aan Tirta Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunati, Mira Hadi Prasetyo Utomo Haikal Mubarak Harry Rusman HARYATI, ETI Haryono, Tri Agus Haspada, Deny Hassanah, Nurul Hendrayana, Agus Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS Hernawati RAS Hodijatussolihah Hodijatussolihah Ichsan, Anas Putra James Yoseph Palenewen Juliawati, Kania Kamil Razak Karsa Sitorus, Ruari Prasetia Krisnamurti, Hana Kumara, Teguh Kushendar, Deden Hadi Kustiara, Imaniar Lambouw, Giovani Anggasta Pratiwi Lidya Nivisa Yusuf M. RIFKI M. Riksa Fritansya Gumilar Maarif, Ihsanul Manurung, Agustinus Mega Rahayu Mijan Miliyandra Mira Gunati Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan Muhammad Taufik Hidayah Munandar, Muhammad Akbar Ramadhan Munb, Munib Munggardijaya, Awang Munib Munb Murbani, Anastasia Wahyu Nurdiansyah, Lucky Alfian Nursyamsu, M. Rizqi Anshori Panuluh, Nisaa'i Ramilinia Permana, Diki Permana, Yedi Widya Pranadita, Nugraha Prasetia Randiana Priyanto, Eka Putra Pratama Putra, Erid Gauri Rahelia, Rahelia Rahmat, Riris Risnayanti Randiana, Prasetia RAS, Hj. Hernawati Razak, A. Kamil Ricardo Farida, James Ricky Gunawan, Ricky Riris Risnayanti Rahmat Rosidah Rosidah Ryan Faisal Ryan Gunawan, Ryan Saedi, Hedi Ceril Santoso, Joyo Saputra, Ade Rizki Sari, Lucky Nurlita Sari, Wiwit Juliana Sepriana, Gesta Dwi SHW, Bayu Sidiq, Yudha Permana Siti Anah Kunyanti Siti Handayani Herdiyanti Siti Handayani Herdiyanti Siti Maryati sri dwiyanti Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Syaripudien, Bayu Tejo, Eko Susanto Thariq Muslim Tommy Prasetyo Tri Agus Haryono Wahyu Suwardi, Andi Wartawan, W. Wijaya, Dion Untung Wiwit Juliana Sari Wiwit Juliana Sari Wiwit Juliana Sari Yeti Rohaeti Yofy Syarkani Yuliarpan, Pipit