Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PENGEMBANGAN MODUL PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA TERINTEGRASI NILAI KEARIFAN LOKAL PADA FASE B DI SDN 8 SALOBULO KOTA PALOPO Tosampek, Herlina; Ahmad Munawir; Hisbullah
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS) Vol 5 No 4 (2025): Vol. 5 No. 4 Edisi November 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/jipdas.v5i4.4433

Abstract

Artikel ini membahas tentang pengembangan modul projek penguatan profil pelajar pancasila (P5) di SDN 8 Salobulo Kota Palopo belum berjalan optimal karena guru belum memahami penyusunan modul P5, sehingga peserta didik kurang mengenal nilai-nilai kearifan lokal daerahnya. Pembelajaran proyek juga belum memiliki bahan ajar yang terstruktur, kontekstual, dan sesuai karakteristik peserta didik fase B. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul P5 terintegrasi nilai kearifan lokal Palopo serta mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisannya sebagai bahan ajar pada kelas IV. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) dengan menggunakan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian dilaksanakan di SDN 8 Salobulo Kota Palopo pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Subjek penelitian terdiri dari ahli materi, ahli desain, wali kelas IV, dan 20 peserta didik kelas IV. Instrumen penelitian meliputi validasi media, angket praktikalitas peserta didik, dan pedoman wawancara guru. Teknik pengumpulan data yaitu lembar validasi media (ahli materi dan desain), lembar angket praktikalitas peserta didik, dan lembar wawancara guru. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul P5 terintegrasi kearifan lokal Palopo memenuhi kriteria kelayakan. Validasi ahli materi memperoleh skor 75% (kategori valid), dan validasi ahli desain mencapai 81% (kategori sangat valid). Hasil uji praktikalitas peserta didik memperoleh persentase 78% (kategori praktis), menunjukkan bahwa modul mudah digunakan, menarik, dan membantu peserta didik memahami kearifan lokal. Dengan demikian, modul P5 terintegrasi kearifan lokal Palopo dinyatakan valid, praktis, dan layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pelaksanaan P5.
Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Syar’iyyah M.Dirmansyah; Hisbullah; Zakirah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4212

Abstract

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu:Pertama, Apa dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Kedua, Apa tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Ketiga, Bagaimana penilaian perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fikih siyasah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 didasarkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai landasan filosofis pembangunan kawasan perdesaan. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mengarahkan perencanaan pembangunan desa secara sistematis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, proses pembentukan dan substansi perda pada prinsipnya telah mencerminkan nilai maslahah, ‘adl (keadilan), amanah, dan syura (musyawarah), meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah perlu tidak hanya berlandaskan pada ketentuan yuridis formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana prinsip Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan perdesaan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
KONSEP KEDATUAN DALAM SISTEM KERAJAAN LUWU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Indra, Muh. Indra Kaesar B; Hisbullah; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 3 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/siyasatuna.v6i3.47095

Abstract

This research aims to examine the position of the kedatuan within the governmental system of the Luwu Kingdom, the relationship between the kedatuan and the institutions of the Luwu Kingdom, and the perspective of Siyasah Syar’iyyah on the concept of Luwu Kingdom governance. This study is classified as library research using a normative approach, with primary data derived from previous scholarly studies (journals) on the Luwu Kingdom and the Qur’an, supported by secondary data in the form of relevant books and scientific articles. Data were collected through identification, selection, and editing, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the kedatuan occupies the highest leadership position in the Luwu Kingdom, where the ruler is referred to as Datu rather than king. Initially, the Luwu Kingdom applied an absolute monarchy system, which later developed into a constitutional monarchy in line with the advancement of knowledge. The relationship between the kedatuan and the kingdom’s institutions is constitutional, reflected in the division of powers (trias politica) among Ade’ Sappulo Dua, Ade’ Asera, and To Maraja Pakkatenni. Ade’ Sappulo Dua is responsible for appointing the Datu and enacting laws, Ade’ Asera supervises governmental administration, and To Maraja Pakkatenni carries out the daily duties of the Datu. From the perspective of Siyasah Syar’iyyah, the Luwu Kingdom’s system of governance after Islamization aligns with Islamic principles, whereas the pre-Islamization system does not conform to universal Islamic teachings
Comparative Study of Biggest Log Modulus and Direct Synthesis Tuning Methods for Multiloop PI Controllers in a Distillation System Mukhlishien; Azwar; Hisbullah
Jurnal Serambi Engineering Vol. 11 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most chemical processes exhibit multivariable characteristics with complex interactions between control loops; therefore, this study evaluates the performance of the Biggest Log Modulus (BLT) and Direct Synthesis (DS) tuning methods on multiloop Proportional-Integral (PI) controllers within a binary distillation system to determine optimal tuning parameters. Through simulations of the set point tracking scenario (Y1), the DS method proved superior, yielding an Integral Absolute Error (IAE) of 10.32 (compared to 37.18 for BLT) and settling times of 119 seconds for Y1 and 111 seconds for Y2. Similarly, in disturbance rejection, the DS method demonstrated a more responsive performance with an IAE of 3.392 and settling times of 71 seconds for Y1 and 52 seconds for Y2, confirming that fine-tuning techniques are crucial for minimizing overshoot and maintaining overall system stability. The advantage of the DS method in dampening oscillations provides higher operational certainty for distillation columns, which are highly sensitive to thermal fluctuations and sudden changes in feed composition. Implementing precise parameters through this approach is expected to reduce operational costs resulting from energy waste during control transitions. The results of this research provide a significant contribution to the development of adaptive control strategies in the dynamic chemical process industry in selecting the most effective tuning method to achieve maximum efficiency, workplace safety, and optimal long-term operational stability.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar’iyah Nurhikmah; Rahmiati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4293

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara tegas, praktik di Kabupaten Gowa masih menunjukkan adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan netralitas ASN dalam perspektif siyasah Syar'iyah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumemtasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan netralitas ASN dilakukan melalui tahap pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan. Namun pelaksanaanya masih terkendala oleh rendahnya Pemahaman ASN, keterbatasan alat bukti, tekanan politik, serta keterbatasan kewenanagan pemberian sanksi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, netralitas ASN mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, sehingga pelanggaranya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.
Peran Akademisi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Siyasah Syariah Nurul Rezkyani; Hisbullah; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4445

Abstract

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum strategis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Agar peraturan daerah tidak bersifat normatif semata, keberadaan Naskah Akademik menjadi penting sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan regulasi. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik peraturan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang analisis dan lemahnya dukungan kelembagaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi konteks penting untuk mengkaji peran akademisi mengingat dampaknya yang strategis terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk keterlibatan akademisi, pemikiran akademisi yang dituangkan dalam Perda, serta implementasi prinsip-prinsip siyasah syariah dalam penyusunan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi bersifat teknis, analitis, dan konsultatif, serta berpengaruh signifikan terhadap substansi Peraturan daerah yang dihasilkan. Selain itu, nilai-nilai siyasah syariah seperti kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan terimplementasi secara substantif meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran akademisi secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Black Campign Perspektif Siyasah Syar’iyyah Astriani; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4505

Abstract

Praktik black campaign dalam pemilihan umum merupakan fenomena yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, norma larangan black campaign diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan, hasutan, dan adu domba dalam kampanye. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan kebencian. Prosedur yang dilakukan bagi pelaku kampanye hitam telah diatur melalui mekanisme Bawaslu dan konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, etik, pidana, dan politik yang memberi efek jera serta menjamin integritas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengaturan kampanye hitam sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah), karena mencegah kerusakan sosial serta menegakkan nilai kejujuran dan moralitas politik Islami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kesadaran etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. serta menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang etis, partisipatif, dan bermartabat dengan memperkuat mekanisme pengawasan edukasi publik berbasis nilai-nilai keislaman agar pemilu di Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang beretika dan berkeadaban
Harmonisasi Perda No. 8 Tahun 2022 Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Siyasah Syariah Nur ahmad al fai'q; Andi Tenripadang; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4522

Abstract

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana harmonisasi peraturan daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif siyasah syariah? Kemudian dari pokok masalah di atas dapat dipecah menjadi sub masalah 1.Bagaimana Prosedur harmonisasi peraturan daerah kabupaten enrekang No 8 Tahun 2022?, 2.Bagaimana tingkat kesesuaian hierarki peraturan daerah No 8 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan peraturan yang lebih tinggi?, 3.Bagaimana prinsip-prinsip Siyyasah Syariah yang dapat diterapkan dalam harmonisasi peraturan daerah di kabupaten enrekang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses harmonisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan evaluasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkolaborasi dengan DPRD. Proses ini mencakup revisi substansi dan redaksional peraturan untuk menghindari potensi konflik hukum. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam proses harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan norma-norma syariah yang dianut oleh masyarakat.  Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di tingkat daerah, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses harmonisasi peraturan, pemahaman prinsip-prinsip hukum nasional dan syariah dalam proses legislasi, serta evaluasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada
Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah hidayat, Khair Tasnim Razak Naba; Kurniati; Darussalam Syamsuddin; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4599

Abstract

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Promosi Pariwisata Goa Mampu Perspektif Siyasah Syariyyah Putri; Budiarti; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4631

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Bone dalam promosi pariwisata Goa Mampu berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah. Goa Mampu merupakan destinasi wisata religi dan adat yang belum berkembang secara optimal akibat strategi promosi yang masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk pengaturan hukum, strategi promosi, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola Goa Mampu, masyarakat sekitar, dan akademisi bidang syariah, serta didukung oleh analisis dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dalam pengembangan dan promosi Goa Mampu. Namun, pelaksanaan promosi masih bersifat musiman, belum didukung oleh anggaran, sarana, dan pembaruan media digital yang memadai. Akibatnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan dan masih bergantung pada momen adat atau ziarah tertentu. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut telah mengarah pada kemaslahatan dan pelestarian nilai budaya serta religi, tetapi masih perlu penguatan prinsip amanah dan keadilan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.