Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.369
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Eksergi: Chemical Engineering Journal DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Indonesia Jurnal Al Tasyri'iyyah Majalah Anestesia & Critical Care (MACC) Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal Serambi Engineering (JSE) Educate : Journal of Education and Learning Socratika Jurnal Inovasi Pembelajaran Wasīlah: Journal Of Sharia Sciences
Hisbullah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Black Campign Perspektif Siyasah Syar’iyyah Astriani; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4505

Abstract

Praktik black campaign dalam pemilihan umum merupakan fenomena yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, norma larangan black campaign diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan, hasutan, dan adu domba dalam kampanye. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan kebencian. Prosedur yang dilakukan bagi pelaku kampanye hitam telah diatur melalui mekanisme Bawaslu dan konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, etik, pidana, dan politik yang memberi efek jera serta menjamin integritas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengaturan kampanye hitam sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah), karena mencegah kerusakan sosial serta menegakkan nilai kejujuran dan moralitas politik Islami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kesadaran etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. serta menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang etis, partisipatif, dan bermartabat dengan memperkuat mekanisme pengawasan edukasi publik berbasis nilai-nilai keislaman agar pemilu di Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang beretika dan berkeadaban
Harmonisasi Perda No. 8 Tahun 2022 Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Siyasah Syariah Nur ahmad al fai'q; Andi Tenripadang; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4522

Abstract

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana harmonisasi peraturan daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif siyasah syariah? Kemudian dari pokok masalah di atas dapat dipecah menjadi sub masalah 1.Bagaimana Prosedur harmonisasi peraturan daerah kabupaten enrekang No 8 Tahun 2022?, 2.Bagaimana tingkat kesesuaian hierarki peraturan daerah No 8 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan peraturan yang lebih tinggi?, 3.Bagaimana prinsip-prinsip Siyyasah Syariah yang dapat diterapkan dalam harmonisasi peraturan daerah di kabupaten enrekang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses harmonisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan evaluasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkolaborasi dengan DPRD. Proses ini mencakup revisi substansi dan redaksional peraturan untuk menghindari potensi konflik hukum. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam proses harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan norma-norma syariah yang dianut oleh masyarakat.  Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di tingkat daerah, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses harmonisasi peraturan, pemahaman prinsip-prinsip hukum nasional dan syariah dalam proses legislasi, serta evaluasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada
Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah hidayat, Khair Tasnim Razak Naba; Kurniati; Darussalam Syamsuddin; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4599

Abstract

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Promosi Pariwisata Goa Mampu Perspektif Siyasah Syariyyah Putri; Budiarti; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4631

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Bone dalam promosi pariwisata Goa Mampu berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah. Goa Mampu merupakan destinasi wisata religi dan adat yang belum berkembang secara optimal akibat strategi promosi yang masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk pengaturan hukum, strategi promosi, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola Goa Mampu, masyarakat sekitar, dan akademisi bidang syariah, serta didukung oleh analisis dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dalam pengembangan dan promosi Goa Mampu. Namun, pelaksanaan promosi masih bersifat musiman, belum didukung oleh anggaran, sarana, dan pembaruan media digital yang memadai. Akibatnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan dan masih bergantung pada momen adat atau ziarah tertentu. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut telah mengarah pada kemaslahatan dan pelestarian nilai budaya serta religi, tetapi masih perlu penguatan prinsip amanah dan keadilan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.
Money Politic dalam Pemilu Indonesia Perspektif Fikih Siyasah Syauqi; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4917

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik money politic dalam pemilu Indonesia dari perspektif fikih siyasah dengan menelaah implikasi hukum, etika, dan moral terhadap integritas demokrasi. Money politic—terutama praktik serangan fajar—merupakan problem serius dalam penyelenggaraan pemilu meskipun telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konsep internalisasi larangan money politic menjadi perilaku pemilih, (2) menganalisis mekanisme penguatan kesadaran anti–money politic, dan (3) menjelaskan peran nilai takwa sebagai faktor pembentuk konsistensi pemilih dalam menolak politik transaksional. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan normatif-syar’i, menggunakan sumber primer berupa ayat Al-Qur’an dan hadis tentang larangan risywah, serta sumber sekunder berupa literatur fikih siyasah, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politic adalah bentuk risywah yang merusak legitimasi kepemimpinan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Internalisasi larangan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam, pembudayaan sikap anti-suap, serta dakwah yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Nilai takwa berfungsi sebagai kontrol moral internal yang mendorong umat Islam untuk menolak politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan money politic harus ditempuh melalui penegakan hukum, transparansi digital, dan pembinaan moral-spiritual agar pemilu berjalan selaras dengan prinsip etika politik dalam Islam.
Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Syar'iyyah Alim Muharram; Hisbullah; Zakirah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5002

Abstract

Pengelolaan sampah telah menjadi isu lingkungan yang krusial di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Takalar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dari perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah mengimplementasikan peraturan tersebut melalui program kerja, jasa pengangkutan sampah, pengelolaan TPA, dan promosi konsep 3R. Implementasinya sesuai dengan Pasal 7 namun belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dari sudut pandang siyasah syar'iyyah, kebijakan tersebut mencerminkan manfaat bagi masyarakat (maslahah), meskipun potensi kerusakan lingkungan (mafsadah) masih ada. Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Kebijakan Publik, Siyasah Syar'iyyah.    ABSTRAK  Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu lingkungan yang penting di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melaksanakan peraturan tersebut melalui program kerja, layanan transportasi sampah, pengelolaan tempat penyimpanan akhir, serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kebijakan penerapannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas dan penegakan hukum yang belum konsisten. Perspektif siyasah sayr'iyyah menunjukkan bahwan kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan (maslahah), meskipun masih terdapat potensi kerusakan lingkungan (Mafsadah).
PENGARUH PEMAHAMAN MUZAKKI TENTANG ‎MANFAAT ZAKAT ‎MAAL BAGI PRODUKTIVITAS ‎EKONOMI PARA MUSTAHIQ ‎TERHADAP KEPEDULIAN ‎SOSIAL DAN KEPATUHAN MEMBAYAR ‎ZAKAT ‎ ‎( Studi Khusus Masyarakat Desa Burneh Bangkalan )‎ Hisbullah; Sholeh, Badrus; Mashudi
Wasīlah: Journal Of Sharia Sciences Vol. 2 No. 2 (2026): Mei
Publisher : Wasīlah: Journal Of Sharia Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effect of muzakki’s understanding of the benefits of zakat maal on social concern and compliance in paying zakat. The research employs a quantitative approach using a survey method by distributing questionnaires to 97 respondents in Burneh Village, Bangkalan. Data were analyzed using multiple linear regression, supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The results indicate that muzakki’s understanding has a positive and significant effect on both social concern and zakat payment compliance, either partially or simultaneously. These findings suggest that a better understanding of zakat benefits, particularly in improving the economic productivity of mustahiq, can enhance social awareness and compliance behavior. Furthermore, the study highlights that muzakki’s understanding serves as a key factor linking cognitive, social, and behavioral aspects in zakat practices. This research provides important implications for zakat management institutions to strengthen educational and socialization strategies in order to optimize zakat collection and reinforce its role as an instrument for community economic empowerment.
Co-Authors Abdul Hadi Abnisa, Faisal Adil, Andi Adisalamun Ahmad Munawir Alim Muharram Andi Rezal Juhari Andi Tenripadang Annisa Zalsabillah Anugrah Alqadri Arif, Syafri Arif, Syafri K. Ariffianto, Tekad Arifin Seweng Ashabul Kahfi, Ashabul Astriani Azwar B, Halimah Badrus Sholeh Bakence, Lutfi Basirun, Adam Budiarti Dea Larissa Dodi Ilham Edhy Rustan ERLINA Faisal H.M Arief Haisyah Harifin hidayat, Khair Tasnim Razak Naba Indra, Muh. Indra Kaesar B Jusliana Kamsul Arif, Syafri Kristiono, Evan Kurniati Kusnadi Umar M.Dirmansyah Mahidin Mashudi Maulana, Farid MH, Nurdin Misbahuddin Misbahuddin Mochammad Riyadi Muammar Bakry Muchtar, Faisal Muh. Idel MUHAJIR Muhammad Idris Mukhlishien Mukramah Munawir, Ahmad Musba, A. M. Takdir Musba, Andi Muhammad Takdir Mustafa, Adriana Nasim, Abu Sahman Nur ahmad al fai'q Nurdin, Haizah Nurhikmah Nurul Rezkyani Putri Putri, Sulfiana dwi Rahmiati Rum, Muh Rum, Muhammad Sahdania Salahuddin, Andi Salam, Syamsul Sartika Dewi Sofyan Sri Wahyuni Subekti, Muhammad Miftachul Huda Sukirman Nurdjan, Sukirman Syafruddin Gaus Syamsuddin, Darussalam syauqi Tasiah, Nadiah Tosampek, Herlina Wahyu Mausa WAHYUDI Wibowo, Anthony Hadi Yosonegara, Atina Zakirah