Claim Missing Document
Check
Articles

Juridical Instruments for Drinking Water Management through a Village Owned Business Agency in Apuan Village, Susut District, Bangli District Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti; Luh Putu Suryani; Putu Sandiawan Putra Wiranata; Ida Bagus Gede Sesana Dharma
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6871

Abstract

The responsibility of the State in ensuring the fulfillment of the people's right to drinking water is carried out through the implementation of the Drinking Water Supply System (SPAM), one of which can be implemented by BUM Desa. The problems to be studied are: What is the legal form of BUM Desa in drinking water management in Apuan Village? and what efforts are made by the BUMDes of Apuan Village in optimizing drinking water management? This research is empirical legal research with a sociology of law approach. The results of the study indicate that the legal form of the Apuan Village BUM must be renewed through a conversion process so that it is a legal entity and reorganizes the drinking water management business unit so that it has legality in drinking water management. In the context of optimizing drinking water management, a legal instrument is needed in the form of the Apuan Village Regulation on the Drinking Water Management System based on the SDA Law and the SPAM PP to ensure certainty of the quality, quantity, and continuity of SPAM for the Apuan Village community. Furthermore, it is necessary to prepare SPM and SOP, monitoring facilities, as well as human resource development for drinking water management through comparative studies and training or mentoring.   
Criminal Sanctions against Threats of Violence Through Social Media Luh Putu Suryani; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6873

Abstract

It is undeniable that technological advances are increasingly affecting human life to facilitate human activities. With the many facilities offered, it is easier for humans to do things that are not in accordance with what they should do, such as committing crimes of threats of violence through social media that are rife in today's society. With this, the Indonesian government has issued several rules for law enforcement against perpetrators of criminal acts of threats of violence through social media as regulated in Article 335 paragraph (1) 369 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 45B of the ITE Law. In this study, the causes of perpetrators of criminal acts of threatening violence through social media are explored and examined more deeply, besides that, criminal sanctions are also carefully examined for perpetrators of criminal acts of threats of violence through social media. This research uses normative legal research type. The cause of the perpetrators of these crimes needs to be known so that the public remains vigilant. Then regarding the sanctions that will be imposed on the perpetrators in accordance with the Criminal Code and the ITE Law.
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK Ni Luh Pingka Priadnyani; A.A Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.3.3.5580.585-591

Abstract

Sistem Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik akan dikelola oleh Menteri Pertanian Perencanaan/Kepala Peraturan Badan Pertanahan Tahun 2020 Nomor 5 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terpadu Elektronik (Online System) dan akan menggantikan sistem pendaftaran Hak Tanggungan secara manual. Metode yang digunakannya adalah analisis deskriptif pakai penghampiran kualitatif. Ada dua masalah yang tidak bisa diubah. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk mendaftarkan hak tanggungan Anda secara elektronik ke Badan Pertanahan Kota (BPN) Denpasar. Hasil penelitian empiris pendaftaran hak tanggungan yaitu pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Badan Pertanahan (BPN) Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Penataan Ruang/Sekretaris Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2020. Layanan KPR Terintegrasi Elektronik. Keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hipotek elektronik ditinjau dari faktor-faktor yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar seperti proses aplikasi yang agak lama, proses aplikasi atau entri hipotek elektronik dilakukan oleh penanggung jawab penandatanganan tanah. Lama akta, antusias PPAT lemah, Verifikasi catatan KPR Elektronik oleh Kantor Pertanahan memakan waktu lama, dan permintaan elektronik sering cacat. Dan hambatan pendaftaran elektronik hipotek tidak selalu bekerja dengan sempurna. Misalnya, sistem pendaftaran adalah tentang peningkatan layanan dan lebih cepat, lebih nyaman dan lebih mudah bagi masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DENPASAR I Made Arismayuda; A.A Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.3.3.5584.564-571

Abstract

Permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini adalah bagaimana penegakan UU Pelanggaran RTH di Kota Denpasar dan hambatan penindakan pelanggaran RTH di Kota Denpasar. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan hukum dan pembatasannya. Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah penyelidikan hukum eksperimental. Berdasarkan temuan tersebut, penegakan hukum bagi pelanggar RTH di Kota Denpasar meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan. Selain itu, ada faktor lain yang menghambat proses pemaksaan terhadap pelaku. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sebenarnya penerapan peraturan RTH di perkotaan belum sebaik yang diharapkan. hasil investigasi penegakan hukum dan pembahasan pelanggaran ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. Eksekusi pelanggaran RTH di Kota Denpasar akan dilakukan oleh Satpol PP Denpasar, setelah itu akan dikirimkan satu, dua atau tiga surat peringatan seminggu sekali. Jika Pelanggar/pemilik gedung mengabaikan peringatan tersebut, Satpol PP Denpasar akan menyegel gedung tersebut. Dengan tidak adanya aturan ini, walikota atau orang yang ditunjuknya dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan penanaman pohon sesuai dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang bersangkutan. RTH selalu SHM (Sertifikat Hak Milik), jadi tidak seperti pembangunan perumahan, selalu dilegalkan. Dalam melaksanakan Prosedur tentang perluasan RTH, Satpol PP di Denpasar menghadapi kendala/kesulitan dalam menerapkan Perrdur pada perluasan RTH. Wilayah metropolitan Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk, terutama akibat gelombang urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perlunya mengedukasi masyarakat tentang penambahan tenaga lapangan untuk pemantauan dan pemeliharaan, serta koordinasi antara masyarakat dengan pihak swasta meningkat. Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). di luar.
EKSISTENSI SANKSI ADAT KASEPEKANG DI DESA ADAT BANJAR CUKCUKAN DESA MEDAHAN KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR Gede Agus Perdika Putra; A.A Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.3.3.5595.508-516

Abstract

Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina, dan dipimpin oleh suatu lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang berbeda status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan ), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat. Sanksi adat kasepekang ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. Penerapan sanksi adat di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Metode penelitian empiris menggunakan teori receptie, teori receptio in complexu dalam konsep negara hukum untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar didasari pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat kasepekang dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan – tahapan berupa memberikan petuah (pitutur ayu), memberikan teguran – teguran (penglemek) sampai pada disisihkan (Kasepekang) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Tujuan dapat dibedakan dengan desa dinas yang definisinya bahwa mengatur hukum sesuai dengan hukum pemerintahan nasional yang secara hirarki kepemerintahan merupakan struktur pemerintah pusat terbawah yang bertugas di suatu wilayah kelurahan atau desa dinas, sedangkan desa adat atau desa pakraman mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa pakraman (hanya khusus di wilayah desa tersebut). Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan I Putu Dion Mahardika; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.3.3.5774.372-378

Abstract

Contract Employees have an important role to achieve the success of the government. However, in reality there are still many shortcomings made by Contract Employees, especially the implementation of discipline. Discipline is an important factor to achieve the success of an organization. There are two main problems, namely how to implement contract employee discipline and how to enforce contract employee discipline at the office of the Regional People's Representative Council (DPRD). This study uses the type of empirical legal research taken by means of interviews, observations and literature research. The results of this study are, the implementation of contract employee discipline in the Tabanan Regency DPRD Office has been carried out smoothly. There are shortcomings in the enforcement of contract employee discipline. The factor that hinders the implementation of contract employee discipline is the HR factor. Efforts in enforcing the discipline of counter-employees at the Tabanan DPRD office are prevention and prosecution efforts.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Putu Wisesa Sagara; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6036.118-124

Abstract

Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan untuk pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan? Metode penelitian ini yakni hukum normatif. Hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2 beserta pasal 49 ayat 1. Hukuman pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tetap memperhatikan juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai hak asasi manusia.
Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali) I Wayan Wesna Astara; A.A.Gde Oka Wisnumurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Mardika; I Made Suniasta Amertha; I Ketut Irianto; A.A. Sagung Laksmi Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; Ni Luh Made Mahendrawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1157.392 KB)

Abstract

Abstrak Desa Plaga kuhusnya desa adat Kiadan secara legal telah didesign untuk menjadi Desa Wisata. Hal ini tidak terlepas dari proses politik dan hukum untuk menjadikan desa Plaga sebagai desa Wisata. Dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Badung, nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten Badung. Tujuan penetapan desa wisata untuk mencegah kesenjangan ekonomi wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata untuk Badung Utara khususnya Desa adat Kiadan diharapkan Desa Adat mampu mengelola fotensi Desa Wisatanya berdasarkan kearifan local yang hidup di masyarakat adat Bali sesuai dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata. Hampir 8 (delapan) tahun terbitnya Surat Keputusan Bupati tidak jelas model pengelolaaan Wisata Desa di Kiadan, karena masyarakat belum mengetahui tentang konsep desa Wisata, bagaimana mengelola desa wisata, dan bagaima memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra desa wisata untuk kesejahtraan masyarakat adat. Untuk itu, perlu pendampingan aktor pariwisata lokal, penyuratan pengelolaan desa wisata melalui awig-awig desa adat.
Optimization of Source-Based Waste Management in Apuan Village Through Village Regulations Luh Putu Suryani; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati; I Made Gianyar; Dewa Gede Agung Semarabawa; I Wayan Sunarta; Ayu Metta Sandra; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7604.87-91

Abstract

Trash is a problem faced almost everywhere in the world. Considering the numerous waste issues that occur, it is expected that all elements of society work together to tackle the waste problem from upstream to downstream. Bali, which is famous as a tourist destination, also has serious waste issues, prompting the Governor of Bali to issue Governor Regulation No. 47 of 2019 regarding Source-Based Waste Management. The purpose of this research is also to discuss the legal framework that enables the Apuan village government to implement a source-based waste management program and to understand the mechanism of source-based waste management. The research method involves conducting interviews with the Apuan Village Government, Susut Sub-district, Bangli Regency. Source-based waste management has not been fully implemented in Apuan Village due to the lack of legal framework for source-based waste management. The proposed solution to the partner is to draft a new village regulation that provides detailed provisions for implementing source-based waste management, as well as conducting Focus Group Discussions (FGD) and raising awareness about the importance of proper waste management. The method to be used involves providing assistance during the drafting of the village regulation and conducting public awareness campaigns on the significance of source-based waste management.
Akibat Hukum Pemutusan Internet oleh Pemerintah Saat Demonstrasi dan Kerusuhan I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra; I Nyoman Putu Budiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5306.471-475

Abstract

Internet is an important tool in aspects of human life today. However, what if the internet network in one area or more within a country is restricted or even cut off, such as the people of Papua and West Papua who are affected by internet disconnection during demonstrations, resulting in riots between civil society and the state apparatus. The purpose of this study is to find out the legal sanctions against internet disconnectors during demonstrations and riots and the judge's consideration of internet disconnectors during demonstrations and riots (Study of Decision No. 230/5.TF/2019/PTUN-JKT)? This research uses normative legal research type. Sources of data come from primary, secondary and tertiary, collected by literature study. The data were analyzed with the technique of understanding the laws of deductive and inductive logic. The results of the study show that legal sanctions that can be imposed on the government are fully decided by the State Administrative Officer in the State Administrative Court. Then, in terms of the judge's consideration in deciding the case, it is based on the provisions of Article 110 jo. Article 112 of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A Agung Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.Gde Oka Wisnumurti Adhipermana, I Gusti Agung Ngurah Klaustra Agung Ananda Putria Elda Sukawati Agus Yogik Palguna Amelia Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Gayatri Anak Agung Ayu Mas Merta Sari Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak Agung Dinda Trisna Kesumadewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Andy Gunawan Arimastanaya, I Gede Arimbawa , I Gusti Agung Ngurah Diego Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Ariskayanti, Ida Ayu Made Arniti, Ni Komang Ayu Arthanaya , I Wayan Asmaradana, I Made Pasek Astri , Dewa Ayu Mareyta Atmaja, I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Ayu Metta Sandra Ayu Ratih Indra Kusumawati Ayu Yuliany Adisti Bagaskara, I Gusti Bagus Andika Bagaskara, Made Bayu Bagus Andi Dwi Prakoso Bagus Andika Artha Surya Brahmanta, I Gusti Ngurah Agung Sweca Budiartha , I Nyoman Putu Budikusuma, I Gede Herry da Bagus Gde Wisnu wardhana Dananjaya, A.A. Ngr. Dwi Desak Gde Dwi Arini Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Geded Dwi Arini Desak Putu Setyarina Desi Nellyda Deviana Utami Wijaya Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Agus Anjaswara Dewa Gede Widya Swastika Dewi, A. A. Sagung Laksmi Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Kadek Sintia Dewi, Putu Nandita Dimas Putra Wicaksana Dinata, I Gede Agus Marta Dinata, I Nyoman Agung Mas Dinda Dian Pratiwi Dwipayana, I Kadek Denny Harta Dwipayana, I Made Aditya Eggy Septyadi Silaban Gayatri, Ni Made Silvia Gede Agus Perdika Putra Gede Agus Sukawantara Gede Arjun Setiawan Gede Indra Yasa Asiawan Gede Krisna Adi Putra Gunantara, I Gede Agus Surya Gusti Ngurah Oka Pramana Hery Sudiarto I Dewa Gede Anggarisna I Gde Chandra Astawa Widhiasa I Gede Andhika Kusuma Darsana I Gede Buonsu I Gede Edy Korneawan I Gede Fajar Manggala I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Prana Prabangkara I Gede Suariawan I Gede Wijaya Kusuma I Gede Yogi Arya Windiarta I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia I Gusti Ayu Dwi Meilaputri I Gusti Ayu Manik Maharani I Gusti Ayu Mas Mahadewi I Gusti Ayu Mas Yuni I Gusti Bagus Guna Mahayana I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Bagus Yoga Sastera I Gusti Made Yudha Pramana I Gusti Ngurah Winda Aditya Putra I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Boy Aditya Mertajaya I Kadek Buana Putra Sedana I Kadek Candra Wisesa I Kadek Darmayasa I Kadek Dwi Melana Putra I Kadek Edy Gunawan I Kadek Nova Astrawan I Kadek Purwadi Putra I Kadek Surya Wirawan I Ketut Cahaya Rai Siwi I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Komang Angga Triyadi Giri I Komang Arya Sentana Mahendra I Komang Oka Raharja I Komang Roni Januar I Made Adi Endra Supardi I Made Adi Saputra I Made Agus Sanjaya I Made Andi Putra Mahardika I Made Anggra I Made Arismayuda I Made Arjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Citra Gada Kumara I Made Della Dwi Angga Saputra I Made Dwi Mahardika I Made Dwi Satya Anggara I Made Gianyar I Made Krishna Dharma Kusuma I Made Krisna Bagus Wisena I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Ode Dwiyana Putra I Made Restu Putra I Made Subantara I Made Sukayasa I Made Suniasta Amertha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Loka Hari Prabawa I Nyoman Putu Budhiarta I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Rama Cahyadi Putra I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Sujana I Nyoman Surya Natha I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Aldi Wira Kusuma I Putu Andika Sanjaya I Putu Aris Sedana Putra I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Budi Astika I Putu Deny Adistanaya Putra I Putu Dion Mahardika I Putu Edi Rusmana I Putu Gede Fajar Riski Andika I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Pradita Wiradinatha I Putu Putra Ariasa I Putu Suputra I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Dandy Astrawan I Wayan Dedy Cahya Pratama I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Rideng I Wayan Sunarta I Wayan Wendra I Wayan Wesna Astara I Wayan Yoga Pratama Putra Ida Ayu Gede Adi Suandewi Ida Ayu Gita Dehardha Ida Ayu Putu Widianti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Ayu Sri Wahyuni Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Ayu Vera Wirya Paramita Ida Ayu Viony Adniasari Ida Ayu Widiati Ida Bagus Ari Nugraha Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Ida Bagus Gede Sesana Dharma Indah Permatasari Indrabuana, Kadek Rizky Aditya Indrayana, I Wayan Aditya Intan Dian Vitaloka Jayantri, Anak Agung Dwi Kadek Agus Indra Ana Putra Kadek Dicky Candra Mahendra Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Kadek Teguh Aryasa Kadek Wahyu Juniarta Kadek Yogi Pratama Putra Karang , I Gusti Ngurah Agung Bija Karma, Ni Made Sukaryati Kaze, Kadek Bramanta Rudi Kesuma, I Dw Md Suryawan Wira Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ketut Danu Yudistira Komang Agus Budiyasa Komang Devi Triveni Komang Ikka Shintya Daivi Kosalya , I Gusti Ayu Agung Laning, Marthen Lazarus Lestari, Ketut Gita Lokbere, Darson Luh Ketut Ayu Andayani Luh Made Mahendrawati Luh Made Mutiasari Luh Putu Yustika Riani Kusuma Lukman Hakimi Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Agus Satria Wahyudi Made Dwi Kurnia Dananjaya Made Erik Krismeina Legawantara Made Fiorentina Yana Putri Made Sadhu Arta Kori Made Sanjaya Rama Putra Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa Maharani, Ni Made Intan Mahardika, Made Mahendrawati, Ni Luh Matius Ade Krispian Soba Nono Meilaputri, I Gusti Ayu Dwi Meysin Liston Sinaga Nadila Purnama Sari Ngakan Made Wira Diputra Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Tisna Aristya Dewi Ni Ketut Krismanika Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Nanda Permata Dewi Ni Komang Rai Widhyaningsih Ni Komang Sri Herawati Octa Ni Luh Pingka Priadnyani Ni Luh Putu Eka Kusumawati Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi Ni Luh Yuni Setyawati Ni Made Budi Kartika Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Suwari Ni Made Swandari Ni Made Widiari Ni Made Yulia Chitta Dewi Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani Ni Putu Ayu Sutarini Dewi Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Eka Dharma Yanti Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Wayan Eny Yulianti Ni Wayan Lusiana Sari Ni Wayan Regina Novyanti Novitasari Kusuma Dewi Nyoman Ananda Bimastara Nyoman Gede Aditya Jay Medhika Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra Nyoman Handytya Wiarsa Putra Padmawati, A.A. Tri Pande Putu Gita Yani Paramartha, Putu Gede Indra Paramitari, Ni Nyoman Ayu Philipus Dian Anjaraka Prabandari, Luh Nyoman Diah Sri Pramana, Dwik Aditya Pramana, Gede Esa Surya Pramesti, Ni Kadek Yunika Prana, Anak Agung Gde Mahardi Pratama, I Gede Arya Agus Prayoga, Gede Kristya Yuan Priana, Cahya Edy Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum . Purnacandrama, I Putu Gede Anom Purnayasa, I Made Putra, I Made Handika Putra, I Made Mudana Adi Putra, I Putu Surya Wadi Putra, Komang Ajus Nada Putri, Ni Made Melly Deni Kiara Putri, Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri, Ni Putu Ayu Sri Darma Putu Amalia Diva Prasista Putu Budiartha, I Nyoman Putu Ferdiana Putra Putu Gede Seputra Putu Gede Seputra Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Wisesa Sagara Rai Agus Dwi Ernata Putra Rizal, Michael Jose Rudiarta, I Ketut Gede Sang Bagus Nyoman Wahyuda Putra Sang Kompiang Kurnia Yudha Putra Sanjaya, Anom Bagus Sanjaya, I Made Setiana Sarwini, Ida Ayu Ketut Senastri, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Jaya Septyawati, Ni Made Seputra , Pt. Gd. Seputra, I PT. GD. Seputra, I Putu Gede Setiawan, I Putu Dony Setiawan, I Putu Yudi Setiawan, I Wayan Ary Setyawan, I Komang Adi Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa Suartama, I Kadek Anom Sucantra, I Made Bayu Sudarmawan, I Putu Gede Bayu Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Suradnya, I Gusti Ngurah Made suryawan, Gusti Bagus Susanti, Ni Komang Dewik Ary Suwartana, I Kadek Tantra, I Wayan Govinda Taruna, Darly Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Triani, Ni Komang Evic Trianti, Dhania Bagus Fajar Utama, Putra Prawira Satya Utari Paramita Devi Warmadewa, Anak Agung Putu Eka Putra Wayan Artana Wianta, I Made Prama Wibawa, Theo Sukardi Wicaksana, Dewa Putu Ade Wicaksana, Rai Bagus Cahyadi Widiantara, Made Minggu Widianti, Ida Ayu Putu Widiati, Ida Ayu Putu Widyaningsih, Gusti Ayu Erlin Widyarta, Gusti Ngurah Anom Wiguna S, I Gusti Agung Satrya Wijaya, Kadek Agus Mahendra Wijaya, Nadia Githa Wijaya, Pande Putu Dinda Novita Winata, Timothy Reinaldi Wirama, I Dewa Oka Angga Wiryawan, I Kadek Arya Yolanda, Ni Made Noviana Ruth