Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.677
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing Journal on Education AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Journal Of Khairun Community Services Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Jurnal Marine Inside Jurnal Indonesia Sosial Sains IWJ : Inland Waterways Journal Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) IWTJ : International Water Transport Journal HENGKARA MAJAYA Jurnal Ilmiah Niagara
Surnata, Surnata
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran Apriani, Dahlia Dewi; Fadjrin Wira Perdana; H.Irwan; Bambang Setiawan ; Surnata 
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i10.449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas Cabotage dalam pelayaran Indonesia terhadap eksistensi perusahaan angkutan laut nasional dalam kegiatan perdagangan bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional Khairani, Muhammad; Perdana, Fadjrin Wira; Purboyo, Purboyo; Sidarta, Driaskoro Budi; Surnata, Surnata
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.479

Abstract

Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Kejahatan perang dapat terjadi pada konflik bersenjata, hal tersebut dapat diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang terjadi dan telah memiliki suatu putusan dengan kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kriteria kejahatan perang di tinjau dari hokum internasional. Penelitian ini menggunakan metode metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hukum Perang (Humaniter) tidak bertujuan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan permainan dalam perang, tetapi demi alasan kemanusian untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kekuasaan konflik bersenjata diperbolehkan. Melalui alasan-alasan ini hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”. Kesimpulan pada pembahasan di atas adalah hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998.  
Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif Prasetyo Sutrisno, Slamet; Perdana, Fadjrin Wira; Surnata, Surnata; Wibisono, Yohan; Setiawan, Bambang
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.482

Abstract

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. Salah satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan uraian di atas, Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohoan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif. Memperluas pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHAP sebagai terobosan hukum (rule breaking) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (rule breaking) terhadap KUHAP.  
Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Lumban Tungkup, Doharman; Wira Perdana, Fadjrin; Irwan, Irwan; Surnata, Surnata; Siswanto, Wahyudi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i08.664

Abstract

Indonesia as a state of law, it is not surprising that the issuance of new laws is often carried out, either through laws, regulations, regional regulations or other things. One of the hotly discussed regulations is the Job Creation Act. The existence of the job creation law certainly provides changes to the previously applicable regulations so that the government must be able to adapt quickly. For this reason, this research was conducted to determine the implications of the implementation of the Job Creation Act on the implementation of government administration. The research approach used is qualitative with a normative juridical type, namely through a literature review. In addition, data collection techniques are also through interviews, observation and distributing questionnaires to selected respondents through purpose sampling techniques. The result of this research is that the implementation of the Job Creation Act has implications for the implementation of government administration, specifically in the areas of authority, discretion, electronic decisions, and positive fictitious.
Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Moral dan Agama Surnata, Surnata; Wira Perdana, Fadjrin; Irwan, Irwan; Lumban Tungkup, Doharmam; Miran, Miran
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i06.674

Abstract

The president as an executive agency can make regulations called presidential regulations (Perpres). The formation of the Presidential Regulation is used as a guideline by citizens in carrying out their daily lives. Unfortunately, not all presidential regulations are in line with religion and moral law so that they get pros and cons from the public, as is the case with Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, to be precise in appendix 2 regarding liquor investment. This study was conducted to analyze the presidential regulation from the perspective of moral and religious law. This research was conducted with a qualitative approach through the type of normative juridical research and delivered descriptively. The technique of collecting data is through literature review, interviews, observation and distributing questionnaires through the g-form. Based on the results of the study, it is known that Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, precisely in Appendix 2 regarding investment in liquor is contrary to Islamic religious law. Whereas in the moral law there are pros and cons, the cons are more than the pros. This is proven by the repeal of this Presidential Regulation and the issuance of Government Regulation No. 49 of 2021 regarding Amendments to Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector.
Perencanaan Sistem Rambu Navigasi Perairan Berdasarkan Karakteristik Alur Sungai Rowosari Kabupaten Kendal Siti Nurlaili Triwahyuni; Hari Arkani; Surnata Surnata; Broto Priyono; Restu Agung Mulana
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai Rowosari merupakan salah satu alur pelayaran yang melayani trayek Kendal–Batang di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan tingkat aktivitas pelayaran yang cukup tinggi, terutama oleh kapal nelayan dan angkutan sungai. Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa fasilitas rambu perairan yang tersedia masih sangat terbatas, yaitu hanya terdapat satu unit rambu larangan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakteraturan lalu lintas pelayaran serta meningkatkan risiko kecelakaan di alur sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting perambuan serta menganalisis kebutuhan rambu perairan di Sungai Rowosari. Metode yang digunakan adalah survei lapangan pada beberapa titik koordinat alur pelayaran, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4755/AP.005/DRJD/2020 tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lalu lintas pelayaran pada trayek Kendal–Batang masih belum teratur, meskipun hanya terdapat tiga kapal angkutan sungai yang beroperasi setiap hari, karena tingginya aktivitas kapal nelayan di sepanjang alur. Ketidakteraturan ini disebabkan oleh minimnya jumlah rambu sungai sebagai sarana pengaturan lalu lintas perairan. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan rambu di Sungai Rowosari meliputi 21 unit rambu petunjuk, 8 unit rambu larangan, 2 unit rambu perintah, dan 2 unit rambu peringatan. Pemenuhan kebutuhan rambu tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan efektivitas lalu lintas pelayaran di Sungai Rowosari.
ANALYSIS OF BASIC FACILITY NEEDS IN THE LAND AREA AT THE TANJUNG RU FERRY PORT, BANGKA BELITUNG PROVINCE Vita Permata Sari; Febriansyah; Yulia Puspita Sari; Surnata; Novi Tri Susanto
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 8 No 2 (2026): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v8i2.1595

Abstract

Tanjung Ru Ferry Port is essential as it is the only port that connects Bangka Island and Belitung Island via roll-on/roll-off ferry services. However, the condition of the onshore facilities at this port does not fully comply with the standards outlined in Minister of Transportation Decree No. 52 from 2004. Several major issues have been identified, including an inadequate waiting area, the absence of a gangway and weighbridge, and a lack of proper safety gear. This research aims to evaluate the state of onshore facilities and identify the unmet needs of these facilities. A descriptive quantitative method was employed, which included field observations, surveys, documentation, and an examination of applicable regulations. Findings reveal that most of the nine critical land facilities required are either absent or fail to meet the necessary standards.
PENILAIAN ASPEK KINERJA PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG UBAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Novi Tri Susanto; M. Fajerin; Paulina M. Latuheru; Vita Permata Sari; Surnata
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 8 No 3 (2026): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v8i3.1740

Abstract

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban merupakan salah satu pintu masuk Pulau Bintan yang menghubungkan Tanjung Pinang dengan Pulau Batam Pelabuhan tersebut berada di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepuluan Riau. Pelabuhan Tanjung Uban memiliki peran yang sangat penting terhadap kelancaran distribusi barang dan pergerakan manusia. Pelabuhan dapat berkembang jika mereka memiliki pelayanan pelabuhan yang baik yang memungkinkan penggunanya (kapal, barang, dan penumpang) beroperasi dan beraktivitas dengan aman dan efektif. Standar pelayanan pelabuhan memiliki nilai yang yang penting dan tolak ukur keberhasilan suatu pelabuhan dalam memberikan pelayanan. Standar Pelayanan terhadap penumpang digunakan untuk meningkatkan kepuasan penumpang terhadap kinerja dari suatu pelabuhan. Tujuan penelitian ini untuk menilai kinerja pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban sudah sejauh mana dalam melakukan pelayanan terhadap pengguna jasa. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP DRJD 539 Tahun 2022. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan kuisioner kepada pengguna jasa pelabuhan. Hasil penelitian penilaian kinerja pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban adalah 78,21 yang bearti penilaian kinerja pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban masuk dalam kategori Baik.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK DI PELABUHAN PENYEBERANGAN SAMPALAN Surnata; Pierre Marcello Lopulalan; Alvian Demaz Peramutya
Journal Marine Inside Vol 8 No 1 (2026)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v8i1.223

Abstract

Pelabuhan Penyeberangan Sampalan merupakan simpul transportasi laut yang esensial dalam mendukung mobilitas penumpang dan kendaraan. Sebagai upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi layanan, pemerintah telah menerapkan sistem tiket elektronik (e-ticketing). Namun, implementasi sistem ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan operasional, meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan pengguna jasa, minimnya sumber daya manusia (SDM) operasional yang profesional, serta belum selarasnya sistem dengan kebutuhan aktual di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penyelenggaraan tiket elektronik di Pelabuhan Sampalan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, penyebaran kuesioner kepada pengguna jasa, serta wawancara mendalam dengan pihak operator. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas sistem tiket elektronik dapat ditingkatkan melalui optimalisasi perangkat lunak dan keras, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Sebagai langkah strategis, penelitian ini merekomendasikan integrasi sistem tiket elektronik dengan platform pembayaran digital lokal serta penguatan infrastruktur pendukung guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.   Sampalan Ferry Port is an essential maritime transportation hub supporting the mobility of passengers and vehicles. To modernize and enhance service efficiency, the government has implemented an electronic ticketing (e-ticketing) system. However, its implementation still faces several technical and operational constraints, including limited digital infrastructure, low technological literacy among service users, a lack of professional human resources, and a mismatch between the applied system and actual field requirements. This study aims to analyze the effectiveness of the e-ticketing implementation at Sampalan Port and identify its determinant factors. Employing a quantitative descriptive approach, data were collected through field observations, questionnaires distributed to service users, and in-depth interviews with port operators. The analysis reveals that the effectiveness of the e-ticketing system can be improved through the optimization of hardware and software integration, capacity building for operational staff, and continuous public education. As a strategic measure, this study recommends integrating the e-ticketing system with local digital payment platforms and strengthening supporting infrastructure to achieve faster, more accurate, and transparent services.
Operational efficiency of loading and unloading activities using the time and motion study method at Tanjung Priok Port Pierre Marcello Lopulalan; Surnata; Annisa Rahmah
Journal Marine Inside Vol 8 No 1 (2026)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v8i1.231

Abstract

This study aims to analyze the operational efficiency of container loading and unloading activities at Tanjung Priok Port using the Time and Motion Study method. The research was conducted to identify non-productive work activities, measure actual working times, and determine the standard time required for the loading and unloading processes. Employing a quantitative descriptive approach, data were collected through direct observation, work-time recording, documentation, and in-depth interviews with field operators. The collected data were subsequently analyzed by measuring cycle time, normal time, and standard time to assess the current level of operational efficiency. The findings reveal the persistence of non-productive periods, which are primarily caused by equipment coordination delays and operational vehicle queues. Based on the Time and Motion Study evaluation, specific bottlenecks were identified, providing actionable insights to improve work efficiency and reduce processing times. Ultimately, this study provides strategic recommendations for port management to sustainably enhance productivity, work effectiveness, and overall operational service quality. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi operasional kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan metode Time and Motion Study. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas kerja non-produktif, mengukur waktu kerja aktual, dan menentukan standar waktu baku dalam proses bongkar muat. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, pencatatan waktu kerja, dokumentasi, dan wawancara dengan operator lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pengukuran waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku untuk menilai tingkat efisiensi operasional saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat waktu non-produktif yang utamanya disebabkan oleh keterlambatan koordinasi alat berat dan antrean kendaraan operasional. Melalui evaluasi berbasis Time and Motion Study, penelitian ini mengidentifikasi hambatan spesifik sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mereduksi waktu proses bongkar muat. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen pelabuhan dalam upaya meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja, dan kualitas layanan operasional pelabuhan secara berkelanjutan.
Co-Authors Alexander Hilmi Perdana Alvian Demaz Peramutya Andri Yulianto Annisa Rahmah Annisa Veranika Aprilia, Nyimas Arnita Arkani, Hari Astuti, Septiana Widi Bambang Setiawan Bambang Setiawan Broto Priyono Broto Priyono Dahlia Dewi Apriani Destria Rahmita Dimas Pratama Yuda, Dimas Djulfi, Isman Doharman Lumban Tungkup Driaskoro Budi Driaskoro Budi Shidarta Driaskoro Budi Sidarta Eko Nugroho Widjatmoko Elfita Agustini Fadjrin Wira Perdana Fathia Rahmania Febriansyah Febriansyah Febriansyah Ferdinand Pusriansyah H.Irwan H.Irwan Hari Arkani Hatina, Damaida Hayatun Nufus Irwan Irwan Irwan Irwan Irwan Jeri Family Lubis Khairani, Muhammad Kodrat Alam Kristia, Aurellia Okta Lumban Tungkup, Doharmam M. Fajerin Miran Miran Miran, Miran Monica Amanda Noor Sulistiyono Novi Tri Susanto Novi Tri Susanto Novi Tri Susanto Novrianti Paulina M. Latuheru Paulina Mutiara Latuheru Pierre Marcello Lopulalan Prasetyo Sutrisno, Slamet Priambudi, Miko Purboyo Purboyo Purboyo Purboyo, Purboyo Puspita Sari, Elvi Putri Febri Qussay, Agni Rahman, Siddiq Nur Restu Agung Mulana Rispa Saeful Mu’tamar RR. Ella Evrita Hestiandari Santoso Santoso Sari, Yulia Puspita Sidarta, Driaskoro Budi Siti Nurlaili Triwahyuni Slamet Prasetyo Sutrisno Sonjaya, Trisna Sri Kartini, Sri Sri Maya Arifa Srikelana Steven, Laurentius Sutrisno, Slamet Prasetyo Syadza Yasminra Vita Permata Sari Vita Permata Sari Vita Permata Sari Wahyu Dwi Putri Sang Fajar Wahyudi Siswanto Wahyudi Siswanto Wibisono, Yohan Widjatmoko, Eko Nugroho Yohan Wibisono Yulia Puspita Sari Zahara Zahara