Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif Prasetyo Sutrisno, Slamet; Perdana, Fadjrin Wira; Surnata, Surnata; Wibisono, Yohan; Setiawan, Bambang
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.482

Abstract

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. Salah satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan uraian di atas, Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohoan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif. Memperluas pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHAP sebagai terobosan hukum (rule breaking) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (rule breaking) terhadap KUHAP.  
Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Lumban Tungkup, Doharman; Wira Perdana, Fadjrin; Irwan, Irwan; Surnata, Surnata; Siswanto, Wahyudi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i08.664

Abstract

Indonesia as a state of law, it is not surprising that the issuance of new laws is often carried out, either through laws, regulations, regional regulations or other things. One of the hotly discussed regulations is the Job Creation Act. The existence of the job creation law certainly provides changes to the previously applicable regulations so that the government must be able to adapt quickly. For this reason, this research was conducted to determine the implications of the implementation of the Job Creation Act on the implementation of government administration. The research approach used is qualitative with a normative juridical type, namely through a literature review. In addition, data collection techniques are also through interviews, observation and distributing questionnaires to selected respondents through purpose sampling techniques. The result of this research is that the implementation of the Job Creation Act has implications for the implementation of government administration, specifically in the areas of authority, discretion, electronic decisions, and positive fictitious.
Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Moral dan Agama Surnata, Surnata; Wira Perdana, Fadjrin; Irwan, Irwan; Lumban Tungkup, Doharmam; Miran, Miran
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i06.674

Abstract

The president as an executive agency can make regulations called presidential regulations (Perpres). The formation of the Presidential Regulation is used as a guideline by citizens in carrying out their daily lives. Unfortunately, not all presidential regulations are in line with religion and moral law so that they get pros and cons from the public, as is the case with Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, to be precise in appendix 2 regarding liquor investment. This study was conducted to analyze the presidential regulation from the perspective of moral and religious law. This research was conducted with a qualitative approach through the type of normative juridical research and delivered descriptively. The technique of collecting data is through literature review, interviews, observation and distributing questionnaires through the g-form. Based on the results of the study, it is known that Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, precisely in Appendix 2 regarding investment in liquor is contrary to Islamic religious law. Whereas in the moral law there are pros and cons, the cons are more than the pros. This is proven by the repeal of this Presidential Regulation and the issuance of Government Regulation No. 49 of 2021 regarding Amendments to Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector.