Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO) Ashila, Miralda Farah; Alfirdaus, Laila Kholid; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kekerasan seksual yang kini tidak hanya hadir dan terjadi di ruang publik, akan tetapi nyatanya ada pula ranah privat layaknya rumah hingga Lembaga Pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyak sekalinya kejadian-kejadian kekerasan seksual terlebih lagi kekerasan berbasis gender dengan prempuan sebgai korban yang palin banyak dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut pula, peneliti merumuskan masalah penelitian terkait implementasi dinamika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro dalam menyikapi penanganan kekerasan seksual di kampusnya sendiri serta bagaimana pencegahan dan penanganan Universitas Diponegoro dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merujuk pada teori negara dan pandangan patriarkhis terhadap kasus kekerasan seksual sesuai penelitian Fulu et al. (2013) dalam studi Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. Penelitian tersebut menyoroti peran negara dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang memberikan angin segar bagi para pejuang gender. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, ditemukan pula bentuk pengetahuan dan sikap mahasiswa Univeristas Diponegoro dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampusnya dengan pola pikir yang kritis yang merujuak pada pengetahuan mahasiswa Universitas Diponegoro hingga pembentukan organisasi maupun Peer Counselor sebagai wujud sikap kepedulian tinggi mahasiswa. Selain itu, dalam pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro adalah dengan membentuk Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hingga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah menimbulkan polemik tentang kesetaraan gender yang semakin kompleks. Sumber daya manusia di lingkungan Pendidikan, bahkan para pendidik sendiri, terlibat dalam kejahatan tersebut
ANALYSIS OF WOMEN'S PARTICIPATION IN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMS IN THE COASTAL AREAS OF CIREBON CITY Oktavia, Fitka Dwi; Alfirdaus, Laila Kholid; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research investigates women's participation in coastal community empowerment programs in Cirebon City, focusing on social, economic, and cultural factors influencing their engagement. Through qualitative methods, particularly interviews, it uncovers the multifaceted challenges faced by coastal women and evaluates the effectiveness of empowerment initiatives. The findings reveal significant barriers, including social norms and financial constraints, hindering coastal women's economic and social involvement beyond domestic responsibilities. Despite government-sponsored efforts and stakeholder initiatives, persistent issues require further action. Government-led initiatives like P2WKSS, Sekoper Cinta, 100 KK Binaan, and Sekolah Keluarga Cirebon have facilitated women's empowerment, fostering skill development and greater social and economic participation. These endeavors aim to amplify women's contributions to inclusive and sustainable coastal development. The study underscores the pivotal role of women's participation in enhancing the wellbeing of coastal communities and fishing families. While some face obstacles like work commitments or lack of awareness, others actively engage in community health or educational programs. Supportive factors such as awareness, family backing, economic needs, and conducive environments bolster women's involvement in empowerment programs. This research highlights the significance of women's engagement in coastal empowerment initiatives for fostering inclusivity, reducing gender disparities, and offering contextually relevant solutions. Strategies like early socialization, deliberation, organization, and participatory review hold promise for enhancing women's involvement despite existing challenges. In conclusion, this research deepens understanding of gender dynamics in coastal community development by illuminating coastal women's lives and their participation in empowerment initiatives. It underscores the need for ongoing efforts to overcome barriers and foster an environment conducive to women's active engagement in coastal development endeavors
PROGRAM KARTU TANI: ANALISIS HAMBATAN DARI PERSFEKTIF INTEREST GROUP DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023 Anbiya, Hafiizh Sufi; Alfirdaus, Laila Kholid; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Wilayah Indonesia yang luas dan hasil pertanian yang melimpah, perlu dilakukan proses distribusi pupuk subsidi yang aman agar memenuhi kebutuhan pupuk di setiap wilayah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program kartu tani. Kartu tani adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Proses pelaksanaan program kartu tani mengalami beberapa hambatan sehingga penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Hambatan Politik Kebijakan Program Kartu Tani: Tinjauan Teori Interest Group (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023). Penelitian ini ingin mengetahui siapa aktor-aktor pelaksanaan kartu tani di Kabupaten Majalengka dan hambatan apa saja yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori Interest group dari David B Truman dalam bukunya "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion"( 1951) dengan empat variabel dan Faktor hambatan dari Sunggono Bambang (1994: 151). Teori tersebut tersebut berguna untuk mencari bias politik dalam kebijakan dengan menemukan kelompok kepentingan yang terlibat dalam politisasi kebijakan beserta hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengobservasi secara langsung ke lapangan serta mengeksplorasi dari subjek yang berhadapan langsung dengan objek Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya bias politik dan kecurangan yang dibuat oleh kelompok kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat membelakangi kios pengecer dan Lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edarnya. Adapun hambatan kartu tani seperti tumpeng tindih kewenangan antar pelaksana kebijakan, Hambatan-hambatan dalam mengakses kartu tani seperti proses perbaikan mesin EDC yang lama, proses perbaikan kartu tani jika rusak terlalu kompleks oleh pihak bank karena tidak dapat di wakilkan. Kondisi fenomena double salur sehingga petani dalam korupsi atas kuota pupuk dan kios pun menjadi kekurangan pupuk
RETRIBUSI PASAR DAN COVID-19 (Strategi Manajemen Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatasi Penurunan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020-2021) Joelianto, Najma Maharani Putri; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melonjaknya angka kasus Covid-19 di Kota Semarang pada tahun 2020-2021 cukup meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah Kota Semarang melalui walikota menetapkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan dampak penurunan omset bagi pedagang pasar tradisional, yang kemudian muncul keluhan membayarkan tarif retribusi pasar. Dampaknya, pada awal tahun 2020 pendapatan retribusi pasar Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 47,6%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen krisis pandemi Covid-19 dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, menggunakan teori manajemen krisis menururt Rhenald Kasali dan Theory of Planned Behavior menurut Icek Ajzen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara sebagai sumber data dengan Dinas Perdagangan, Kepala Pasar Pedurungan dan pedagang Pasar Pedurungan, pedagang pasar Kedung Mundu, dan pedagang pasar Karangayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang merumuskan 2 strategi pemulihan yaitu menetapkan 2 Surat Keputusan Walikota Semarang terkait pengurangan 50% dan pembebasan retribusi bagi pedagang yang tidak berjualan serta perubahan target pendapatan retribusi pasar yang diturunkan sebesar 80% pada tahun 2020 dan 73% pada tahun 2021. Berdasarkan pemilihan strategi tersebut dapat diketahui bahwa pedagang pasar merespon dengan baik yang dibuktikan dengan tetap bersedia membayar retribusi pasar yang hanya 50%, sedangkan yang tidak berjualan tidak ada tunggakan tagihan. Untuk target pendapatan di tahun 2020 yang sudah diturunkan tercapai sebesar Rp 6.880.340.532,00. Target pendapatan di tahun 2021 juga diturunkan dan tercapai sebesar Rp 5.358.135.760,00. Secara realisasi, pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021 dapat diketahui mengalami penurunan 24% atau sebesar Rp 1.640.431.282,00 dikarenakan pada tahun 2021 angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Capaian target 2020-2021 sebenarnya bisa melampaui target, jika petugas pemungut disiplin melaksanakan tugasnya setiap hari dan pedagang pasar yang patuh membayarkan retribusi pasar setiap hari
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING DI BAPPEDA PROVINSI DIY Jamaluddin, Sholeh -; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Innovation and the use of information and communication technology are requirements to make planning go in a better direction. The Government of Yogyakarta Special Region in terms of development planning applies the principle of e-government by implementing electronic-based planning. This innovation is realized with supporting applications in the form of JogjaPlan and SIPD which help the planning process in the region. This research aims to find out and analyze the obstacles and strategies in the implementation of the E-Planning system at the Regional Planning and Development Agency of Yogyakarta Province. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study indicate that the implementation of e-planning has benefits in the form of maintaining the consistency of development planning, making the planning process run quickly and on time, integrating planning databases, and opening opportunities for community participation. But on the other hand, there are still obstacles in the form of employee shifts that can have an impact on employee abilities, the level of community participation through JogjaPlan is still minimal, there is no maximum integration between JogjaPlan and SIPD, the responsiveness of the application server is not stable, and the utilization of Geographic Information Systems (GIS) is not maximized. With these obstacles, strategies can be taken in the form of increasing employee capacity building through competency training, increasing socialization in the community, strengthening application servers, and integrating data between JogjaPlan and SIPD applications
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMIRI BARAT DARI PERSPEKTIF GOOD VILLAGE GOVERNANCE UNTUK MENDORONG COMMUNITY TRUST Safitri, Nur Faiza; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat dan keterkaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana Pemerintah Desa Kemiri Barat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Barat dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 4 staf pemerintah desa, Ketua BPD, 8 tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan, serta arsip dokumen pemerintah desa. Berfokus pada 3 prinsip Good Governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), studi ini melihat bagaimana pemerintah Desa Kemiri Barat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan partisipatif beserta faktor-faktor determinasinya sehingga desa ini mampu meraih peringkat tertinggi Desa Antikorupsi se-Jawa Tengah. Studi ini melihat kehadiran kepercayaan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah desa. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mempengaruhi eksistensi Good Governance di pemerintahan desa dan eksistensi Good Governance ini mampu memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka untuk melihat bagaimana kepercayaan itu terbangun, perlu untuk dilakukan studi terkait partisipasi masyarakat dengan subjek yang lebih representatif
PERAN DAN DINAMIKA INFORMAL POLITICS DALAM TATA KELOLA TRANSPORTASI : STUDI KASUS TERMINAL BAYANGAN JEMBATAN GANTUNG JAKARTA BARAT Rahayu, Ananda Ajeng; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem transportasi memiliki peran krusial dalam tata kelola perkotaan yang harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, salah satunya adalah terminal. Namun, di Jakarta Barat seringkali ditemui ruang vakum dari pemerintah dalam tata kelola transportasi yang pada akhirnya membuka peluang bagi aktor informal untuk mengambil alih peran ini. Hal tersebut jelas dibuktikan pada fenomena menjamurnya terminal bayangan di Jakarta Barat, salah satunya yakni munculnya Terminal Bayangan Jembatan Gantung. Terminal Bayangan merupakan terminal ilegal yang tidak dikelola oleh Pemerintah. Namun dibalik itu, terminal bayangan ini dapat bertahan selama bertahun-tahun lamanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna memahami fenomena sosial. Lokasi yang diambil yakni Terminal Bayangan Jembatan Gantung, Jakarta Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Jakarta Barat, pemilik terminal bayangan, tukang ojek, tukang parkir, pedagang sekitar, dan beberapa pengguna jasa Terminal Bayangan Jembatan Gantung, dokumentasi diambil dari arsip aktor terkait, dan studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dan peraturan perundangundangan tertulis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa langgengnya terminal bayangan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yakni informal politik mampu menjadi layanan transportasi yang baik, masyarakat mencari layanan transportasi yang lebih efisien, dan adanya koordinasi antar aktor formal dan informal. Munculnya aktor informal ini juga menjadikan mereka sebagai pemimpin lokal dan memiliki kuasa dalam penyediaan layanan transportasi di Terminal Bayangan meskipun keberadaannya tidak diakui secara forma
INTERRELATIONS BETWEEN ACTORS IN TOURISM MANAGEMENT BASED ON THE PENTA HELIX FRAMEWORK : CASE STUDY PASIR PADI BEACH, PANGKALPINANG CITY Nabilah, Siti Maharani; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was motivated by the lack of good governance in managing Pasir Padi Beach tourism from the perspective of Penta Helix actors. By collecting and analyzing the roles of actors, this thesis discusses the collaborative process that occurred in developing tourism policy at Pasir Padi Beach, as well as the power relations involved. Researchers used qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses two theoretical frameworks, namely the Collaborative Governance Theory in the Penta Helix and the Power Relations Theory in the Penta Helix. The findings of this research are that there is a relationship between actors in the management of Pasir Padi Beach, which shows that there is a central relationship between the government and the private sector. The existence of power relations in Pasir Padi Beach tourism management policies inhibits private investment, creates uncertainty for the business world, and causes an imbalance of power between the government which focuses on revenue, and the private sector which focuses on profits, excluding main stakeholders such as local communities and academics. Government domination of infrastructure and regulations also influences decision-making, hindering collaboration and transparency. This limited transparency limits participation and hinders collaborative governance, raising sustainability concerns
Analisis Komparasi Sistem Kenagarian di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif The Local Wisdom of Self Governing Community dan Institusionalisme Baru Akbar, Rahmat -; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Nagari Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dan Nagari Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat berbeda dalam tinjauan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mencoba untuk menganalisis serta membandingkan Nagari Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dengan Nagari Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan institusionalisme baru dan the local wisdom of self governing community. Dalam operasionalisasi konsep, terdapat 3 pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional dengan 38 sub indikator yang dipecah pada masing masing pendekatan. Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta teknis analisis data menggunakan teori komparasi konstan dengan teknis menulis catatan, identifikasi konsep-konsep, dan pengembangan batasan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat banyak perbedaan kelembagaan dalam tataran operasional yang diukur pada ranah praksis. Nagari Koto Nan Gadang bersifat Nagari Adat sementara Nagari Koto Baru Simalanggang bersifat Pemerintahan. Akan tetapi, terdapat banyak ciri khusus yang membedakan 2 Nagari ini jika ditinjau dari perbandingan yang dilaksanakan dalam kerangka the local wisdom of self governing community
Implementasi Kebijakan Dan Sinergi Stakeholders Dalam Pengembangan Kabupaten Tegal Layak Anak Hayuningtyas, Anggita Sekar; Alfirdaus, Laila Kholid; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal selama lima (5) tahun terakhir mengalami kondisi stagnan. Kondisi tersebut mengantarkan Kabupaten Tegal menyandang predikat Pratama (predikat paling rendah) dalam pelaksanaan KLA. Keberadaan Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB dirasa belum cukup mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kehidupan anak di Kabupaten Tegal. Artinya tidak ada keseriusan peran yang dilakukan Pemkab Tegal melalui dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan KLA yang sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan tersebut yang mendorong ide dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal melalui peran yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kab. Tegal. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui wawancara dan observasi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan KLA di Kabupaten Tegal memang telah direncanakan dengan baik melalui RPJMD. Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB berkomitmen untuk melaksanakan KLA sepenuhnya. Namun proses implementasi tidak berlangsung dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak siapnya SDM Pemkab Tegal untuk memahami KLA sehingga menyebabkan minimnya kesadaran dan konsistensi untuk melaksanakan KLA yang menyeluruh di Kab. Tegal. Hal tersebut juga berdampak pada minimnya peran masyarakat terhadap implementasi KLA di Kab. Tegal
Co-Authors -, Fitriyah - -, Wijayanto - Adnan, Muhammad - Aifa Dafa Assyifa Akbar, Rahmat - Akhmad, Bachruddin Ali Al Farisi, Muhammad Salman Al Faruq, Abdurahman Aldona Ainur Rohma Anbiya, Hafiizh Sufi Aninditya - Normalitasari Anisa Maulina Rahma Aprilianto, Panca Prasetio Arif Budiman Arifin Setyan Cahyanto Arina Diah Al Hamid Arzaqi, Nila Ashila, Miralda Farah Azahra, Jihan Marsya Bachruddin Ali Akhmad Badsty, Monica Budi Setiyono Cantona, Septian Reva Christiana Cristin Gauru Danny Widodo Uji Prakoso Deki Itje Dewi Ayu Wulandari Didik Try Putra Dinda Ayu Arrafi’u Nilna Munaa Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Eric Hiariej Eric Hiariej Erowati, Dewi - Fairuz Thifal Nabila Farhan Riski Tricahyo Farsijana Adeney Risakotta Farsijana Adeney-Risakotta Fitriah Fitriah Fitriani, Kirana - Fitriani, Valeriana Aldiva Fitriyah - - Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hayuningtyas, Anggita Sekar Hendra Ardianto Hendra Try Ardianto Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Henry Sofyan Rois Henry Wahyono Holyness Nurdin Singadimedja Imam Syahid Indrakusuma, Galton Dwita Ita - Noviani Jamaluddin, Sholeh - Joelianto, Najma Maharani Putri Kania Rizky, Tara Qis-Hayya Khanifatul Mukaromah Khasanah, Siti Uswatun KHOLQI, AHSANUL Kushandajani Kushandajani . Lelly Nuraviva Liona - - Lupyta Agra Divina M Septian Budiman M, Yesie Cindra M. Adnan Arsyad Manar, Dzunuwwanus Ghulam Mangkunegara, RM Ahmada - Maria Lidwina Resti Martini, Rina - Maulidya, Nur Mahya Mbiri, Adeo Melly Rahmadan Ningsih Mohamad Ulil Amri Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Alfatih Akbar Pahlevi Nabella, Monica Amy Nabilah, Siti Maharani Nafirotul Karima Najich Alfayn, Mukhammad Akhmad Neny - Marlina Nindy Ajeng Maharani Novitasari, Aldian - Nunik Retno Herawati Nur Hidayat Sardini Nurhidayat Nurhidayat Oktavia, Fitka Dwi Permatasari, Sinta Dewi Prasetyo Sitowin Priyatno Harsasto Puger Abdul Khaliq Purwanti, Uci Dewi Qhuraydillah, Muhammad Octavian Raden Muhammad iqbal Rahayu, Ananda Ajeng Rahdeana Almeyna Kurnia Ramadhan, Aditya Rifqi Reditania, Zilda Clarita Retna Arista Kesi Wijayanti Rina Martini Rina Martini Riyanto, Diva Nadilla Arya Ramadhan Rizki Amalia Yanuartha Rosihan Widi Nugroho Rosihan Widi Nugroho S. Rouli Manalu Safitri, Nur Faiza Sahi, Nada Rafa’ Salsya Billa Annisa Samuel, Bob Sardini, Nur Hidayat - Sekarsari, Ajeng Ayu Selsie Anggela Putri Septiani, Dhuhika Nikmah Setiyono, Budi - Shafira Putri Vanessa Shinta Milania Rohmany Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom Siregar, Theresia Nadya Regina Winarno Sri Astuty Sri Astuty Sugiarto S Supratiwi . Suwanto Adhi Syahrur Ramadhi Syifana Awan Ardhini Syofii, Muhammad Teguh Yuwono Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas Turtiantoro Turtiantoro Wahid Abdulrahman Wahyu Hanie Pratiwi Wibawa, Aditya Dwi Prasetya Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wiryawan, Bangkit Aditya Yusyifa, Zafira Zahra Yuwanto Yuwanto Yuwanto Yuwanto