Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.51
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humaniora Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora EGALITA KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Jurnal Politik Profetik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Journal of SouthEast Asian Human Rights Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Journal La Sociale Indonesian Journal of Multidisciplinary Science COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Vokasi Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Politik NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Laila Kholid Alfirdaus
Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 125 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 125 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo Didik Try Putra; Teguh Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 9 No 2 (2023): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v9i2.1287

Abstract

Bungo, one of the districts in Jambi Province, is currently rampant in PETI (Unlicensed Gold Mining). There are six sub-districts experiencing problems with unlicensed gold mining, namely Limbur Lubuk Mengkuang, Batin III Ulu, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pelepat Ilir, and Pelepat. The method used in this study is descriptive qualitative method. The results showed that the policy related to PETI (Unlicensed Gold Mining) in Bungo Regency has not been clearly determined, so there are still many illegal mining, and continue to expand without control from the government or official institutions. This is evidenced by the increasing number of dompeng machines and excavator heavy equipment owned by miners.
Analisis Hambatan Pemanfaatan Plts Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Peran Energi Baru Dan Energi Tebarukan Pada Tahun 2020-2022 Selsie Anggela Putri; Laila Kholid Alfirdaus; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Jawa Tengah di proyeksikan memiliki kebutuhan energi listrik yang akan meningkat sekitar 8,0% per tahunnya dalam periode 20 tahun kedepan. Saat ini Jawa Tengah juga memiliki potensi energi surya yang cukup besar dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga memiliki target dalam RUED-P pada tahun 2025 harus meningkatkan Peran Energi Baru dan Energi sebesar 21,32%. Pemerintah Jawa Tengah juga pada tahun 2019 menyatakan Jawa Tengah sebagai “Jateng Solar Province”. Akan tetapi, setelah pandemi Jawa Tengah mengalami oversupply listrik lebih dari 30% yang membuat pengembangan pembangunan terkait tenaga surya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan energi, formulasi kebijakan, paradigma kebijakan, serta teori Politik Lingkungan. Data -data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil dari Penelitian ini Pemerintah Indonesia baik di tataran global, nasional, bahkan daerah telah memiliki kebijakan PLTS. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Tengah yaitu, oversupply listrik, implementasi dari kebijakan dan program-program yang masih belum maksimal, pemahaman masyarakat terkait manfaat PLTS sendiri dan teknologi yang masih impor sehingga membuat biaya PLTS masih mahal. Peneliti menyarankan Keterlibatan masyarakat ataupun sektor industri yang menjadi subjek dari kebijakan diharapkan dapat menjadi landasan dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait hambatan pemanfaatan PLTS. Studi yang dapat melengkapi penelitian juga diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut terkait pemanfaatan PLTS melalui studi ekonomi yang lebih dalam
IMPLEMENTASI SMART CITY DI KOTA BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN KONSEP SMART GOVERNANCE Rahdeana Almeyna Kurnia; Kushandajani - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to explain the implementation of smart city in Bandung the capital city of West Java, more specifically about the the dimension of smart governance. This study uses a qualitative research methodology with descriptive results and using a data collection techniques through the depth interview with several subjects informant from Bandung City Communication and Information Service as the primary subjects and for the secondary subjects by researched another data to strengthen this research. The theory used in this research is Boyd Cohen’s Smart City concept, which specifically refers to indicators of Smart Governance implementation to measure the successness of Bandung how implemented it. The results of this study indicate that the implementation of Smart Governance in Bandung City is in accordance with some existing indicators, such online service, community participation, infrastructure, and open government. Overall, Bandung has implemented these four indicators and those all have been realized due to supported by Bandung City Government and the cooperation of the local public organizations. Beside, the result also explained how is the impact can be felt for the public
Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan: Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Farhan Riski Tricahyo; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dan indikator keberhasilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam suatu progam sebagai keharusan yang diawali dengan sebuah proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Berbagai permasalahan partisipasi masyarakat sering ditemui pada saat proses sedang berjalan. Dengan demikian penelitian ini membahas dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menjelaskan dinamika partisipasi masyarakat masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo. Indikator permasalahan partisipasi masyarakat seperti groupthink dan free rider. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan teknik dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan masyarakat mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh desa serta kendala yang menjadi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan beberapa progam pelatihan maupun pembangunan desa. Dalam permasalahan groupthink sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta bekerjasama dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, free rider tidak terdapat adanya masalah tersebut yang terjadi dalam partisipasi maasyarakat. Penelitian ini kepala desa dan jajarannya saling menjalan hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, masyarakat tetap menjaga kekompakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang telah mereka lakukan untuk memajukan desanya. Terakhir, selalu hindari dengan adanta fenomena penunggang gratis atau free rider karena fenomena tersebut adalah hal negatif yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi di partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Karangrejo
STRATEGI KAMPANYE POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 Elizabeth Anggit Sekar Citra T; Fitriyah - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu 2019 merupakan ajang kontestasi pertama PSI. PSI sebagai partai yang tersegmentasi, membatasi dirinya hanya untuk para pemilih muda yang merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak yaitu sekitar 50,4%. Namun berdasarkan hasil pemilu 2019, PSI hanya memperoleh suara 1,8% yang mana berarti PSI gagal untuk memenuhi syarat parliamentary threshold (PT) sebesar 4%.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi dari kampanye politik yang digunakan PSI dalam Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kredibilitas atau terlibat langsung dalam proses kampanye politik PSI dan juga menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pemilih muda.Hasil dari penelitian ini adalah PSI memiliki beberapa strategi kampanye politik yaitu membangun citra kepemudaan, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye, menarik suara minoritas, melibatkan masyarakat dalam pembiayaan dan kegiatan kampanye, kampanye canvassing door to door, dan kampanye kreatif. Beberapa faktor yang menyebabkan berbagai kampanye politik PSI tidak mampu mendulang suara PSI yaitu metode kampanye PSI yang lebih cocok diterapkan bagi pemilih muda didaerah perkotaan, adanya konten kampanye PSI yang mendatangkan resistensi dari masyarakat, dan persepsi masyarakat terhadap partai baru, dimana PSI masih belum mampu untuk meyakinkan pemilih untuk memberikan suara kepada PSI.The 2019 general election was PSI's first contestation event. PSI, as a segmented party, limits itself to young voters who make up the largest age group at around 50.4%. However, based on the 2019 election results, PSI only received 1.8% of the vote, which means PSI failed to meet the parliamentary threshold (PT) requirement of 4%.This research aims to explain the strategy of the political campaign used by PSI in the 2019 Legislative Elections. This research uses a qualitative approach with data collection methods using in-depth interviews with sources who have credibility or are directly involved in PSI's political campaign process and also using questionnaires given to young voters.The results of this study are that PSI has several political campaign strategies, namely building a youth image, using social media as a campaign tool, attracting minority votes, involving the community in financing and campaign activities, door to door canvassing campaigns, and creative campaigns. Some of the factors that caused PSI's various political campaigns to be unable to gain PSI votes were PSI's campaign methods that were more suitable for young voters in urban areas, PSI's campaign content that caused resistance from the public, and public perceptions of new parties, where PSI was still unable to convince voters to vote for PSI
EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAWA TENGAH SELAMA PANDEMI COVID-19 Liona - -; supratiwi - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak pada berbagai bidang karena mobilitas setiap orang yang terbatas. Tentunya, menjadi tantangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kinerjanya dengan efektif. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan tatap muka ketika pelaksanaan rapat, refocusing anggaran, dan dampakdampak yang dihasilkan akibat masa krisis tersebut. Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah cukup efektif. Namun, seharusnya lembaga yang efektif ini dapat menunjang kinerja fungsi-fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sayangnya, ketiga fungsi DPRD, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran belum berjalan dengan optimal selama pandemi Covid-19. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain peraturan internal DPRD dan sarana yang menunjang kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah serta data dan informasi, anggaran, dan kualitas anggota dewan yang menghambat kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, terdapat faktor eksternal, yaitu sistem pemilihan umum, sejarah dan iklim politik yang berlaku, serta kurangnya kesadaran dari amanat konstitusi yang menghambat kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal selama pandemi Covid-19
HOAX DALAM HAMBATAN VAKSINASI COVID-19 DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASINYA Shafira Putri Vanessa; Wijayanto - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti penerapan protokol kesehatan, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga program vaksinasi covid-19. Dalam hal program vaksinasi covid-19, hingga saat ini masih terdapat beberapa warga Kota Tegal yang masih belum melakukan vaksinasi covid-19. Ini disebabkan pada fase awal pandemi covid-19 banyak blunder dalam komunikasi pemerintah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi Pemerintah Kota Tegal dalam rangka percepatan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Subjek penelitiannya Dinas Kesehatan Kota Tegal, Puskesmas Tegal Timur, serta masyarakat Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya berupa komunikasi tidak langsung dan langsung dengan melakukan penyuluhan di tempat umum maupun mendatangi rumah warga yang belum melakukan vaksinasi covid-19. Terdapat dua hambatan dalam pelaksanaan komunikasi langsung, yaitu: 1) kurangnya perhatian dari masyarakat karena mereka sibuk dengan aktivitasnya; 2) masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Alasan penolakan vaksinasi covid-19 antara lain, minimnya informasi, hoax mengenai efek samping pasca vaksin dan kehalalan vaksinasi covid-19, serta adanya penyakit bawaan. Terdapat beberapa hal yang mendorong masyarakat tersebut akhirnya mau divaksinasi, antara lain: 1) adanya kebutuhan pribadi; 2) dorongan dari pemerintah (sanksi administrasi); 3) kebijakan tempat kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan jika komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal telah berhasil. Saran yang disampaikan peneliti adalah perlunya sanksi tegas kepada mereka yang tidak mendukung program pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas cakupan wilayah agar kesimpulan yang didapatkan memiliki cakupan yang lebih luas
POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM Fairuz Thifal Nabila; Dzunuwanus Ghulam Manar; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan gagasan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Program terkait inovasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran pada kebijakan tertentu. Program Wakuncar merupakan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Metro dan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro untuk bermitra dalam mewujudkan program kepada masyarakat. Program Wakuncar merupakan pendataan yang diinput pada google form oleh Kader Dasawisma, pendataan meliputi identitas kepemilikan rumah, kepala keluarga, lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendatapan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Pendataan berbasis digital selain untuk mencerdaskan masyarakat akan teknolgi informasi, juga untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung (validitas data masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi teknologi informasi berupa Program Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro dengan melihat aspek politik inovasi dan ketidakberlanjutan program. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memiliki temuan bahwa permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administatif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD. Pada temuan yang diperoleh pada penelitian dapat disimpulkan bahwasannya program tidak siap secara administratif dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada keberjalanan program Wakuncar.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN PT X DI KABUPATEN JEPARA) Shinta Milania Rohmany; Laila Kholid Alfirdaus; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memiliki hak untuk bekerja tidak membuat perempuan terbebas dari belenggu patriarki dan merasakan keadilan. Pekerja perempuan masih harus menghadapi diskriminasi baik dari pemberi kerja maupun pekerja laki-laki. Untuk itu, penulis meneliti terkait Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dari Perspektif Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuan dengan studi kasus pekerja perempuan PT X di Kabupaten Jepara. PT X dipilih karena mayoritas pekerja adalah perempuan dengan hubungan patron-klien antara perusahaan dan pekerja perempuan yang masih gagal mencegah adanya diskriminasi gender. Menggunakan teori gender, diskriminasi gender, keadilan gender, hak-hak pekerja perempuan, dan kebijakan perlindungan pekerja perempuan, penulis menyelisik terkait permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan serta bagaimana kebijakan perlindungan pekerja perempuan dari perusahaan dan pemerintah dapat melindungi hak-hak pekerja perempuan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis mencoba menggali informasi dengan melakukan wawancara mendalam kepada pekerja perempuan, pihak perusahaan, dan satuan pengawas ketenagakerjaan. Hasilnya, masih didapati praktik-praktik diskriminasi, seperti pelecehan seksual berupa siulan; beban kerja yang tidak setara; pemberian upah pekerja borongan yang tidak adil; dan tidak adanya perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di atas pukul sebelas malam. Adapun kebijakan perusahaan untuk melindungi pekerja perempuan berupa: teguran untuk pelaku pelecehan seksual; upah yang dibayarkan dua kali dalam sebulan; cuti haid, hamil, dan melahirkan; serta fasilitas dan jaminan kecelakaan kerja. Sementara itu, langkah yang diambil pengawas ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan adalah dengan: memberikan pengarahan; membuka akses pengaduan dan melakukan pemeriksaan; pemberian nota represif non-yudisial; dan pemberian nota represif yudisial kepada perusahaan. Diskriminasi gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda yang diperparah dengan anggapan perempuan sebagai the second sex atau makhluk kedua, kanca wingking atau teman di belakang dalam budaya Jawa, serta relasi kuasa dan patron-klien antara pekerja dan pemberi kerja menjadi alasan utama diskriminasi gender di pabrik masih terjadi. Namun, status quo menunjukkan perkembangan melalui perlindungan baik dari perusahaan maupun pengawas ketenagakerjaan. Untuk itu, demi mencegah terjadinya diskriminasi gender kepada pekerja perempuan di masa depan, diperlukan kesadaran terkait keadilan gender di mana kesetaraan tidak hanya dicapai dari aspek regulasi, tetapi juga pada aspek sosial budaya di masyarakat.
KEMENANGAN PETAHANA MELALUI STRATEGI POLITIK PORK BARREL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA AMPELSARI TAHUN 2017 Hasna Nur Rachmawati; Laila Kholid Alfirdaus; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya fenomena petahana kembali bertarung pada ajang kontestasi politik menyebabkan adanya kecenderungan pemanfaatan anggaran negara secara tidak etis. Berangkat dari hal itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran politik praktis pork barrel yang dilakukan oleh aktor eksekutif di pemerintahan lokal desa. Kasus penelitian berlatar belakang di pemilihan kepala desa Ampelsari tahun 2017 seorang petahana berhasil memenangkan hasil perolehan suara. Metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kombinasi etnografi untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasil penelitian, petahana memanfaatkan program bansos untuk kepentingan elektabilitas dengan memprioritaskan kelompok pendukung sebagai penerima manfaat; adanya diskrimansi sikap dalam pembangunan berbasis kewilayahan; keunggulan petahana atas posisinya yang strategis dimanfaatkan untuk menghimpun modalitas politik; dan politik uang. Hasil temuan lapangan memperlihatkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan petahana berhasil memperoleh kemenangan kembali untuk periode keduanya
Co-Authors -, Fitriyah - -, Wijayanto - Adnan, Muhammad - Aifa Dafa Assyifa Akbar, Rahmat - Akhmad, Bachruddin Ali Al Farisi, Muhammad Salman Al Faruq, Abdurahman Aldona Ainur Rohma Anbiya, Hafiizh Sufi Aninditya - Normalitasari Anisa Maulina Rahma Aprilianto, Panca Prasetio Arif Budiman Arifin Setyan Cahyanto Arina Diah Al Hamid Arzaqi, Nila Ashila, Miralda Farah Azahra, Jihan Marsya Bachruddin Ali Akhmad Badsty, Monica Budi Setiyono Cantona, Septian Reva Christiana Cristin Gauru Danny Widodo Uji Prakoso Deki Itje Dewi Ayu Wulandari Didik Try Putra Dinda Ayu Arrafi’u Nilna Munaa Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Eric Hiariej Eric Hiariej Erowati, Dewi - Fairuz Thifal Nabila Farhan Riski Tricahyo Farsijana Adeney Risakotta Farsijana Adeney-Risakotta Fitriah Fitriah Fitriani, Kirana - Fitriani, Valeriana Aldiva Fitriyah - - Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hayuningtyas, Anggita Sekar Hendra Ardianto Hendra Try Ardianto Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Henry Sofyan Rois Henry Wahyono Holyness Nurdin Singadimedja Imam Syahid Indrakusuma, Galton Dwita Ita - Noviani Jamaluddin, Sholeh - Joelianto, Najma Maharani Putri Kania Rizky, Tara Qis-Hayya Khanifatul Mukaromah Khasanah, Siti Uswatun KHOLQI, AHSANUL Kushandajani Kushandajani . Lelly Nuraviva Liona - - Lupyta Agra Divina M Septian Budiman M, Yesie Cindra M. Adnan Arsyad Manar, Dzunuwwanus Ghulam Mangkunegara, RM Ahmada - Maria Lidwina Resti Martini, Rina - Maulidya, Nur Mahya Mbiri, Adeo Melly Rahmadan Ningsih Mohamad Ulil Amri Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Alfatih Akbar Pahlevi Nabella, Monica Amy Nabilah, Siti Maharani Nafirotul Karima Najich Alfayn, Mukhammad Akhmad Neny - Marlina Nindy Ajeng Maharani Novitasari, Aldian - Nunik Retno Herawati Nur Hidayat Sardini Nurhidayat Nurhidayat Oktavia, Fitka Dwi Permatasari, Sinta Dewi Prasetyo Sitowin Priyatno Harsasto Puger Abdul Khaliq Purwanti, Uci Dewi Qhuraydillah, Muhammad Octavian Raden Muhammad iqbal Rahayu, Ananda Ajeng Rahdeana Almeyna Kurnia Ramadhan, Aditya Rifqi Reditania, Zilda Clarita Retna Arista Kesi Wijayanti Rina Martini Rina Martini Riyanto, Diva Nadilla Arya Ramadhan Rizki Amalia Yanuartha Rosihan Widi Nugroho Rosihan Widi Nugroho S. Rouli Manalu Safitri, Nur Faiza Sahi, Nada Rafa’ Salsya Billa Annisa Samuel, Bob Sardini, Nur Hidayat - Sekarsari, Ajeng Ayu Selsie Anggela Putri Septiani, Dhuhika Nikmah Setiyono, Budi - Shafira Putri Vanessa Shinta Milania Rohmany Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom Siregar, Theresia Nadya Regina Winarno Sri Astuty Sri Astuty Sugiarto S Supratiwi . Suwanto Adhi Syahrur Ramadhi Syifana Awan Ardhini Syofii, Muhammad Teguh Yuwono Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas Turtiantoro Turtiantoro Wahid Abdulrahman Wahyu Hanie Pratiwi Wibawa, Aditya Dwi Prasetya Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wiryawan, Bangkit Aditya Yusyifa, Zafira Zahra Yuwanto Yuwanto Yuwanto Yuwanto