Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

10.51

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Humaniora Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora EGALITA KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Jurnal Politik Profetik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Journal of SouthEast Asian Human Rights Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Journal La Sociale Indonesian Journal of Multidisciplinary Science COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Vokasi Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Politik NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science

Laila Kholid Alfirdaus

Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275

Author-ID : 224413

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 125 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

4 5 6 7 8

Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario Hendra Try Ardianto; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Research Departement of Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/jspg.v2i2.380

Artikel ini bertujuan memaparkan bagaimana skenario pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Disebut skenario karena cara analisisnya bukan berdasarkan dinamika tuntutan pemekaran, melainkan lebih pada bagaimana kesesuaian rencana pemekaran dengan tata regulasi yang ada, terutama UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6/2014 tentang Desa dan PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Argumen artikel ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemekaran kecamatan dan desa di kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak terhindarkan, mengingat luasan wilayah yang terlampau besar menjadi penghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hasilnya, setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang dengan pemekaran beberapa desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara praktis bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pemekaran agar mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan.

Komunikasi Krisis Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kota Semarang Hanifa Maylasari; Wijayanto Wijayanto; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 4 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

The enactment of Restrictions on Community Activities applied in the city of Semarang runs with a tug-of-war system, because it considers economic factors. This research was conducted to uncover the crisis communication system of the Semarang City Government during the covid-19 pandemic. Qualitative approach becomes a tool of researchers in obtaining information. The research method conducted is digital ethnography based on tracking information data through social media owned by the Semarang City Government and local media in the Semarang City Government area, as well as in-depth interviews with stakeholders. Data analysis techniques in this study through data reduction, data display and draw conclusions. The results showed that the crisis communication applied in the Semarang City Government was running inconsistently, this happened because of concerns about economic conditions. Crisis communication is carried out centralistically vertically, depending on the direction of the central government. The slow process of communication to the community is overcome by policies made based on statistics on the number of victims of the covid-19 pandemic. If the victims of covid-19 increase then the policy of Implementing Restrictions on Community Activities will be tightened, while if the victims of covid-19 begin to decrease then the policy of the Community Activity Restriction Regulation is loosened. In addition, the aspirations of the community in the process of making policies in dealing with the covid-19 pandemic are represented by a group and have not been thorough. Thus, the communication of the crisis of the Semarang City Government to the community goes one way.

MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA Laila Kholid Alfirdaus; Teguh Yuwono; Wijayanto Wijayanto; Dzunuwanus Ghulam Manar
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 1, No 4 (2020): Nopember 2020
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan, kewenangan desa makin menguat sehingga inisiatif desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat semakin memperoleh ruang yang luas. Namun demikian, kewenangan yang luas ini tentu perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan pula. Selama ini, keraguan atas implementasi Undang-undang ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa. Tentu saja, karena sudah lama sekali desa dibiarkan tertinggal, desa menghadapi banyak tantangan dalam upaya mengembangkan diri. Namun demikian, bukan berarti pemberian kewenangan kepada pemerintah desa lantas tidak layak untuk diadvokasi. Kelahiran Undang-undang Desa justru merupakan waktu yang tepat untuk memungkinkan dan memberikan kesempatan pemerintah desa untuk memperbaiki celah-celah tatakelola yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah. Penguatan tatakelola pemerintahan desa dengan tujuan mengefektifkan dana desa adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, salah satu inti dari implementasi Undang-undang Desa adalah penyaluran Dana Desa untuk tujuan menunjang pembangunan di desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman mengenai tatakelola pemerintahan desa dengan strategi pengelolaan dana desa yang efektif di desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Mendekatkan Warga dengan Layanan Publik: Inovasi Pengaduan, Saran, dan Pelayanan Kelurahan Berbasis Online Dzunuwanus Ghulam Manar; Teguh Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus; Wijayanto Wijayanto; Hendra Try Ardianto
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 2, No 3 (2022): Juni 2022
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Di masa lalu, birokrasi dan layanan publik selalu diasosiasikan dengan kondisi yang serba lamban, berbelit-belit, tidak efektif dan efisien. Namun, sejak gelombang reformasi 1998, berbagai regulasi telah berubah dimana profesionalitas menjadi tolok ukur dalam pelayanan. Lebih-lebih, sejak Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, profesionalitas layanan masih harus diimbangi dengan kinerja pemerintah yang inovatif. Dampaknya, beberapa daerah mulai menginisiasi inovasi perihal layanan publik. Adapun artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi sederhana berupa layanan pesan singkat (short massage service) dan aplikasi whatsaapp yang diinisiasi Pemerintah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang menjadi ruang desiminasi informasi maupun akses layanan warga di Kantor Kelurahan Rowosari. Inisiasi ini hadir sebagai kolaborasi bersama, antara tim pengabdian Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro dengan multistakeholder di Kelurahan Rowosari. Hasilnya, inovasi sederhana ini tidak saja berdampak pada peningkatan dan perbaikan kualitas layanan publik di kelurahan tersebut, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi warga untuk merespon kondisi darurat ataupun melahirkan inovasi yang lainnya.

Needed but Neglected: Women Activists as Vote Getters in Elections at the Local Level Alfirdaus, Laila Kholid; Nugroho, Rosihan Widi
Jurnal Politik Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the study of female activists in politics, the role of women seen from the perspective of women’s representation tends to revolve in political recruitments and decision making process after the elections. This perspective assumes that political process works in a more advanced level by providing channels for female activists to articulate their political interests and thus help with their future endeavors. However, this assumption can be misleading in the society that political process is dominated by political elites. This has made recruitment and policy more central and salient for publicity and render activists at the grass-root level less significant. The case in Semarang, Central Java, Indonesia has told us that female activists are made merely as vote getters in elections without a clear long-term political compensation that is beneficial for gender equality promotion. In Indonesia, women are relatively well-organized through community organizations, such as PKK (Family Empowerment and Welfare) and traditional traders’ association which are attractive to be capitalized by political candidates through their female activists as part of winning team or locally known as tim sukses. Network owned by female activists is seen crucial by politicians, political parties and candidates to reach female voters in elections. However, more than often in electoral phases, the involvement of female activists in this matter is limited merely for getting votes from their fellow female voters in their community. Although in this context, female activists at the grass-root level seem negligible, in reality, micro processes in election, as in political campaigns can be a crucial phase for female activists to strengthen their bargaining position against elites to advocates for their interests once the candidates are elected.

Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah Dewi Ayu Wulandari; Nila Arzaqi; Laila Kholid Alfirdaus; Yuwanto Yuwanto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

PPDB zoning system is the acceptance of new students through the mechanism of school distance from the residence of prospective students. Therefore the quantity of the capacity of new students in the zoning area is the most important. This study aims to evaluate the PPDB mechanism in Central Java with the 2021/2022 zoning system by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java as a public service provider. The research method uses qualitative methods using an intrinsic case study approach, data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of research and discussion related to the PPDB evaluation in Central Java with the 2021/2022 zoning system by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java: Communication Factors in PPDB Policy Dissemination Lack of socialization of the PPBD zoning system results in a lack of public understanding when their children cannot go to school in the desired place because they are constrained by zoning policy, PPDB 2021/2022 has been carried out online, there are still many parents/students who are still confused about how to register. Commitment Factors for Central and Regional PPDB Regulations PPDB regulations for the zoning system in the regions should refer to references from the center. Technical Implementation of PPBD 2021/2022, Several inconsistencies in the technical guidelines for implementing PPDB 2021/2022 that occurred in several districts spread across Central Java based on reports and supervision of the Ombudsman RI Central Java. The implementation of the PPDB selection by SMP N 1 Karanganyar was not in accordance with technical instructions because it was carried out online and offline.

IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN SEMARANG Christiana Cristin Gauru; Rina Martini; Laila Kholid Alfirdaus
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3874

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of SIREKAP in the 2020 regional head elections of the Regent and Deputy Regent of Semarang Regency. Sirekap is an information technology-based application device as a means of publishing the results of the Vote Counting and recapitulation of the results of the Vote Counting as well as a tool in the implementation of the recapitulation of the results of the Counting of Electoral Votes. The research method uses a qualitative type of research based on the philosophy of postpositivism. The results showed that the implementation of Sirekap in the 2020 Regional Elections in Semarang Regency went well. However, there are some that should be evaluated on Sirekap. Sirekap not only has the advantages of being effective and efficient, but also has several disadvantages that are the focus of KPU improvement. Natural resources, election infrastructure and election support facilities must be improved. The advantages of Sirekap are that it increases transparency and accountability, time efficiency, and minimizes vote miscalculations. Meanwhile, the disadvantages of Sirekap are that it requires an adequate internal network, device devices that are quite specific, and the existence of human resources that have not been able to adapt to technology.AbstrakPemilu dengan digital merupakan suatu ide yang dapat menjawab tuntutan zaman. Namun, masih ada banyak permasalahan seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SIREKAP pada pemilihan kepala daerah 2020 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Sirekap pada pilkada 2020 Kabupaten Semarang berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa yang harus dievaluasi pada Sirekap. Sirekap selain memiliki kelebihan yang efektif dan efisien, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang menjadi focus perbaikan KPU. Sumber daya alam, infrastruktur pemilu dan fasilitas pendukung pemilu harus diperbaiki. Kesimpualn dalam penelitian ini, yaitu kelebihan dari Sirekap adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta meminimalisir kesalahan perhitungan suara. Sedangkan kelemahan dari Sirekap, yaitu membutuhkan jaringan internat yang memadai, perangkat gawai yang cukup spesifisik, serta adanya sumber daya manusia yang belum mampu beradaptasi dengan teknologi.

Anti-feminist Movement, Hegemonic Patriarchy, and Gender Equality Challenges: The Case of the Sexual Violence Elimination Bill Laila Kholid Alfirdaus; Lupyta Agra Divina; Fitriyah Fitriyah
Jurnal Humaniora Vol 34, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jh.73538

Challenges to gender equality in Indonesia are not only related to men and male patriarchy. Using the case of the Sexual Violence Elimination Bill, women, specifically those supported by the party affiliated with political Islam, can also hamper the promotion of women’s rights and equality. Hegemonic patriarchy explains the phenomenon through relating the rejection against the Bill to the patriarchal tendencies planted through religious institutions and teaching. The teaching that places women as a secondary creature after men and as the object of men’s authority (Imamah), is taken for granted, believed to be transcendental, turned into an ideology, and concretized through a movement against feminism. All points that try to assert women’s fundamental rights in the Bill are coined as Western values and are rejected as seen as anti-Islam. Reflecting from the case, it becomes clear that challenges towards gender equality are currently getting harder, as they come not only from patriarchal men, but also women who are hegemonized by patriarchal values and take an anti-feminist stance as part of preserving Islam. Tracing through secondary and primary sources, applying desk reviews and interviews with male and female activists, both for and against the Bill, this paper identifies that the rise of anti-feminist sentiment is rooted alongside contemporary Islamization, which has mushroomed in the post-Reformasi era, and poses new challenges to promoting gender equality.

Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung Fitriyah Fitriyah; Laila Kholid Alfirdaus; Dzunuwanus Ghulam Manar
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.1-10

Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.

Semua Berawal dari IT: Terobosan Banyuwangi dalam Menata Ulang Tatakelola Pemerintahan Teguh Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus; Dzunuwanus Ghulam Manar
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.148-162

Tidak ada yang meragukan bahwa IT (Information and Technology) adalah kunci dalam menyambut perubahan 4.0 yang dipandang telah mendisrupsi banyak hal. Namun demikian, tidak banyak unit-unit pemerintahan yang secara cepat beradaptasi dengan situasi baru. Di tengah respon yang cukup kalang-kabut oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Banyuwangi relatif mampu melakukan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan baru yang berlandaskan Internet-of-Thing (IoT). Tentu saja, Banyuwangi tidak sedang menuju untuk menjadi seperti Silicon Valley, Amerika Serikat, yang telah lama dikenal sebagai episentrum bisnis-bisnis IT global. Banyuwangi masih sebatas gesit dalam memanfaatkan keterbukaan akses dan informasi untuk masuk ke dalam alur bisnis berbasis IT yang semakin ekspansif. Dampak dari kecepatan penyesuaian diri tersebut telah berhasil mengubah banyak hal menjadi lebih baik di masyarakat, baik secara ekonomi, pelayanan publik, maupun pendidikan. Hasil penelitian penulisselama tahun 2019 menunjukkan bahwa inovasi IT oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi jantung bagi perubahan banyak aspek kehidupan di sana. Inovasi ini kemudian merangsang lahirnya inovasi baru di banyak hal lainnya

Co-Authors -, Fitriyah - -, Wijayanto - Adnan, Muhammad - Aifa Dafa Assyifa Akbar, Rahmat - Akhmad, Bachruddin Ali Al Farisi, Muhammad Salman Al Faruq, Abdurahman Aldona Ainur Rohma Anbiya, Hafiizh Sufi Aninditya - Normalitasari Anisa Maulina Rahma Aprilianto, Panca Prasetio Arif Budiman Arifin Setyan Cahyanto Arina Diah Al Hamid Arzaqi, Nila Ashila, Miralda Farah Azahra, Jihan Marsya Bachruddin Ali Akhmad Badsty, Monica Budi Setiyono Cantona, Septian Reva Christiana Cristin Gauru Danny Widodo Uji Prakoso Deki Itje Dewi Ayu Wulandari Didik Try Putra Dinda Ayu Arrafi’u Nilna Munaa Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Eric Hiariej Eric Hiariej Erowati, Dewi - Fairuz Thifal Nabila Farhan Riski Tricahyo Farsijana Adeney Risakotta Farsijana Adeney-Risakotta Fitriah Fitriah Fitriani, Kirana - Fitriani, Valeriana Aldiva Fitriyah - - Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hayuningtyas, Anggita Sekar Hendra Ardianto Hendra Try Ardianto Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Henry Sofyan Rois Henry Wahyono Holyness Nurdin Singadimedja Imam Syahid Indrakusuma, Galton Dwita Ita - Noviani Jamaluddin, Sholeh - Joelianto, Najma Maharani Putri Kania Rizky, Tara Qis-Hayya Khanifatul Mukaromah Khasanah, Siti Uswatun KHOLQI, AHSANUL Kushandajani Kushandajani . Lelly Nuraviva Liona - - Lupyta Agra Divina M Septian Budiman M, Yesie Cindra M. Adnan Arsyad Manar, Dzunuwwanus Ghulam Mangkunegara, RM Ahmada - Maria Lidwina Resti Martini, Rina - Maulidya, Nur Mahya Mbiri, Adeo Melly Rahmadan Ningsih Mohamad Ulil Amri Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Alfatih Akbar Pahlevi Nabella, Monica Amy Nabilah, Siti Maharani Nafirotul Karima Najich Alfayn, Mukhammad Akhmad Neny - Marlina Nindy Ajeng Maharani Novitasari, Aldian - Nunik Retno Herawati Nur Hidayat Sardini Nurhidayat Nurhidayat Oktavia, Fitka Dwi Permatasari, Sinta Dewi Prasetyo Sitowin Priyatno Harsasto Puger Abdul Khaliq Purwanti, Uci Dewi Qhuraydillah, Muhammad Octavian Raden Muhammad iqbal Rahayu, Ananda Ajeng Rahdeana Almeyna Kurnia Ramadhan, Aditya Rifqi Reditania, Zilda Clarita Retna Arista Kesi Wijayanti Rina Martini Rina Martini Riyanto, Diva Nadilla Arya Ramadhan Rizki Amalia Yanuartha Rosihan Widi Nugroho Rosihan Widi Nugroho S. Rouli Manalu Safitri, Nur Faiza Sahi, Nada Rafa’ Salsya Billa Annisa Samuel, Bob Sardini, Nur Hidayat - Sekarsari, Ajeng Ayu Selsie Anggela Putri Septiani, Dhuhika Nikmah Setiyono, Budi - Shafira Putri Vanessa Shinta Milania Rohmany Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom Siregar, Theresia Nadya Regina Winarno Sri Astuty Sri Astuty Sugiarto S Supratiwi . Suwanto Adhi Syahrur Ramadhi Syifana Awan Ardhini Syofii, Muhammad Teguh Yuwono Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas Turtiantoro Turtiantoro Wahid Abdulrahman Wahyu Hanie Pratiwi Wibawa, Aditya Dwi Prasetya Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wiryawan, Bangkit Aditya Yusyifa, Zafira Zahra Yuwanto Yuwanto Yuwanto Yuwanto

Title

Found 125 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 125 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 125 Documents
Search