Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu: Effectiveness of Supervision of Waqf Asset Management at the Religious Affairs Office, North Belopa District, Luwu Regency Ahmad Fauzan; Muhammadiyah Amin; Patimah
IQRA JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN & KEISLAMAN Vol 19 No 2: Juli 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/iqra.v19i2.5397

Abstract

Wakaf merupakan aktivitas keislaman yang sangat erat dengan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf ajaran nya tidak hanya dilihat dari sudut pandang religi saja melainkan juga dari aspek sosial, sebab wakaf bisa membantu mengatasi persoalan tentang sosial- ekonomi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya tempat ibadah juga sarana pendidikan yang asalnya dari pengelola wakaf. Maka dari itu wakaf mempunyai bagian penting pada kemajuan peradaban islam jika dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Ada dua permasalahan yang dihadapi, yaitu peran KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dan Faktor apa saja yang menjadi kendala KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf di kecamatan belopa utara kabupaten luwu, Penelitian lapangan (field research) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data primer, yaitu informasi yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, digunakan dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari buku dan artikel yang relevan dengan penelitian, dan analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menjadi kendala implementasi dalam proses pengawasan tentang penanganan benda wakaf pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Belopa Utara secara khusus yakni kurangnya sumber daya pada KUA selaku PPAIW, kurangnya sarana dan prasarana perwakafan, kurangnya pembinaan hukum perwakafan di masyarakat, sehingga nazhir kurang memiliki kepedulian terhadap tugas dan fungsinya selaku pengelola wakaf. 2) peran KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf selaku edukator belum terlaksana dengan baik oleh KUA Kecamatan Belopa Utara sebagai PPAIW. Hal ini terlihat dari lemahnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nazhir sehingga tidak memungkinkan untuk menilai kinerja nazhir dan menyisakan beberapa nazhir yang meninggal dunia tanpa ada penggantinya.
Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik: Effectiveness of Productive Zakat Fund Utilization and Its Impact on Mustahik Income Levels Azwan Zah Kadir; Muhammadiyah Amin; Abdi Wijaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5511

Abstract

Pokok Masalah penelitian ini Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik. Terdapat dua rumusan masalah mengenai faktor-faktor mempengaruhi pemanfataan dana zakat produktif dan pengaruh tingkat pendapatan mustahik dan penerapan prosedur pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik Penelitian ini dilakukan bagaimana mengetahui efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian kualitatif, studi lapangan, dilakukan dengan pendekatan empiris. Sumber data ialah wawancara serta dokumentasi pada Pegawai BAZNAS Kabupaten Pinrang, dan Mustahik. Dalam program dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pendapatan usaha mustahik, ada beberapa faktor yang memengaruhi seberapa efektif pemanfaatan dana zakat produktif dan peningkatan pendapatan usaha mustahik. Faktor-faktor tersebut termasuk ketepatan sasaran program dan pembinaan porogram dengan metode pembinaan seperti sosialisasi atau edukasi program kepada masyarakat dan anggota mustahik, serta pembinaan melalui pemantauan dan pengawasan mustahik. Dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang kepada mustahiq didistribusikan dan digunakan untuk program pemberdayaan seperti dana bergulir dan modal usaha. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan manajemen dan penggunaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kinerjanya. 2) BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan kemampuan untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan dengan lebih baik.
Standarisasi Imam Masjid dan Relisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru Di Kecamatan Barru: Standardization of Mosque Imams and Its Realization According to the Guidance of the Islamic Community of the Ministry of Religion of Barru Regency in Barru District Mukhbit, Ahmad Faiz; Muhammad Saleh Ridwan; Muhammadiyah Amin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5847

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran BIMAS Islam dalam merealisikan program Standardisasi imam masjid dan faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini, dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bimas Islam dalam merealisasikan program standardisasi imam masjid Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu Praktek bagi imam masjid, Pembinaan Terhadap Imam Masjid, Pemberdayaan potensi imam masjid. Adapun faktor kendala terhadap pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah, Kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid, Penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid dan Kurangnya kompetensi tentang standardisasi imam masjid Implikasi Penelitian ini adalah : 1. BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru selaku yang bertanggung jawab terhadap terealisasinya standar imam masjid di Kabupaten Barru diharapkan agar lebih aktif melakukan pembinaan ataupun seleksi terhadap para calon imam masjid 2. Agar terealisasinya Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang standardisasi imam masjid. 3. Sebagai acuan Pihak BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar imam masjid yang ada di wilayah Kabupaten Barru.
Social Education in Hadith: Building Social Sensitivity and Solidarity among Students Mutmainnah, Inayatul; Amin, Muhammadiyah; Ahmad, La Ode Ismail
Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol 15, No 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/j-psh.v15i2.89556

Abstract

This study examines the importance of social education derived from Hadith in developing students' character as socially responsible individuals rooted in Islamic moral ideals. The research seeks to incorporate the ideals of empathy, solidarity, justice, and compassion, as drawn from Hadith, into educational methodologies. A qualitative methodology was utilized, concentrating on a literature survey and the textual-conceptual analysis of pertinent Hadith. Research indicates that incorporating Hadith-based social ideals into curricula and extracurricular activities, including group debates, simulations, and community service, improves both students' intellectual growth and social consciousness. This study enhances the domain of Islamic education by offering a theoretical and practical framework for the application of Hadith-based social education to tackle modern world issues. This method integrates Islamic ethical ideas with contemporary educational frameworks, promoting comprehensive character development. Future research is advised to assess the long-term effects of these programs across various educational tiers.
Bullying In Education In The Perspective Of Hadith Ratna Kamaruddin; Muhammadiyah Amin; La Ode Ismail Ahmad; Abd. Bashir Fatmal
Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam Vol 4 No 2 (2024): Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam
Publisher : Institut Agama Islam Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55062/IJPI.2024.v4i2/490/5

Abstract

Bullying in education is a despicable act and is prohibited by Islam because it can hurt the victim physically and mentally. The meaning of Bullying is an act of threatening, scaring bodily or spiritually against someone due to one’s superiority attitude, so that they feel entitled or powerful to intimidate others. This study examines Bullying from the perspective of the Prophetic Hadith on the phenomenon of Bullying. This study seeks to find the significance of the phenomenon of Bullying with the hadith and the relevance of exploring the preventive measures offered by the hadith of the Prophet. The method used is descriptive-analytical. The results of this research are: 1) The Hadith narrated by Ibn Majah generally explains how the Prophet’s Hadith views Bullying as leading to degrading behavior. The word ihtiqar has a meaning correlation to the orientation of Bullying behavior, namely degrading, Hadith narrated by Sahih Muslim is also about degrading other people’s behavior, and Hadith Bukhari about one’s life and honor must be protected, respected and guarded; 2) the normative relevance of the phenomenon of Bullying is the prohibition of mutual envy, hatred, oppression, neglect and contempt for other Muslims, the prohibition of degrading others which can be the root of the division of Muslims, and no one has the right to kill, insult, damage and injure others without reasons justified by Islamic law.
RESOLUTION OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES BY CERTIFIED JUDGES BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 5 OF 2016 CONCERNING CERTIFICATION OF SHARIA ECONOMIC JUDGES AT THE SUNGGUMINASA CLASS 1B RELIGIOUS COURT Muh. Syahril A; Muhammadiyah Amin; Sippah Chotban
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.52184

Abstract

Abstract The subject matter of this research is how the settlement of sharia economic disputes by certified judges based on PERMA Number 5 of 2016 concerning Certification of Sharia Economic Judges at the Sungguminasa Class 1B Religious Court. The sub-problems are: 1) How is the process of resolving sharia economic disputes at the Sungguminasa Class 1B Religious Court? 2) How is the competence of the judge of the Sungguminasa Class 1B Religious Court in resolving sharia economic disputes based on PERMA Number 5 of 2016 concerning Certification of Sharia Economic Judges? This type of research is descriptive qualitative field research with a juridical-empirical approach with a research location at the Sungguminasa Class 1B Religious Court. Data collection techniques in this research are interviews and documentation which are then processed through data reduction, data exposure, and conclusions. The results showed that the settlement of sharia economic disputes carried out by the Sungguminasa Class 1B Religious Court was in accordance with PERMA Number 5 of 2016. The PERMA states that sharia economic disputes must be handled by a panel of judges whose head of the panel or one of its members has sharia economic judge certification. In addition, the handling of sharia economic disputes at the Sungguminasa Religious Court is quite effective because the number of judges who have certified sharia economic judges is 2 judges, and 6 out of 7 decisions have been well received by each party to the dispute. This means that the decision has fulfilled the elements of an ideal decision, namely justice, legal certainty, and expediency. The implications of this research are: 1) All legal apparatus, especially judges of the Sungguminasa Religious Court, both those who have and those who have not been certified as sharia economic judges, should participate more in education and training on sharia economic disputes in order to be able to resolve sharia economic disputes better. 2) The Supreme Court as an institution that formulates PERMA Number 5 of 2016 should increase the budget allocation so that the implementation of sharia economic judge certification in the Religious Courts can be more effective. 3) The public in general is expected to increase trust in the Religious Court institution because the judges are ready to accept and face sharia economic disputes. Keywords: Religious Court, Sharia Economic Disputes, Sharia Economic Judge Certification
Metodologi Living Hadis, Pengertian, Tujuan dan Implementasinya R, Rismah; Amin, Muhammadiyah; Yahya, Muhammad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Living hadith can be interpreted as a reality that applies in Islamic society and is believed to originate from hadith that has taken root and is attached and then developed in the midst of society and it is considered true because it comes from the Hadith of the Prophet SAW. and is practiced consistently by society. In the scope of hadith interpretation, the study of the science of the Qur'an and Hadith generally takes four forms, namely: the first three forms lead to cultural phenomena, namely: text studies (text interpretation), studies of re-reading of texts (text reinterpretation), text reconstruction. The fourth is the study of Muslim social phenomena related to the text of the Qur'an and the hadith of the Prophet SAW. The Living Hadith methodology aims to identify the manifestation of hadith in social traditions, bridge the gap between hadith texts and contemporary reality, and analyze society's response to hadith. In addition, this methodology seeks to uncover hadith-based behavioral patterns in modern life and support the formation of a religious society through the practical implementation of hadith values. With this approach, Living Hadith is expected to be able to strengthen the relevance of hadith in the lives of modern society.
Inkar Al-Sunnah: Telaah Historis dan Sosiologis Zikri, Abdalul; Amin, Muhammadiyah; Yahya, Muhammad
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 6 (2025): January
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The historical facts of the long journey of the Inkarus Sunnah group, ultimately must be responded to with two approaches, namely using sociological analysis and historical analysis. Sociological analysis is intended to trace the social impact of the emergence of the Inkarus Sunnah group on the integrity of the Muslim community. While historical analysis is carried out to explore information about the journey and influence of the Inkarus Sunnah group on the development of Islam from time to time. Based on this study, it can be concluded that Inkar Sunnah is a school of thought that rejects the hadith or Sunnah narrated by the Companions, either in their entirety without considering the degree of its Sunnah, and or rejects certain hadiths on the grounds that the hadith narration is not from their group or contradicts the doctrine of the school. Its emergence is due to several things, namely to better maintain the sanctity of the teachings of the Qur'an, because of differences in school of thought, because of the hypocrites, heretics, Zindiqs who pretend to convert to Islam, but actually want to destroy Islam from within as the orientalists did, and because of a lack of studying and understanding Islamic law. Denying the Sunnah is part of the slander against Islam besides the story of apostasy during the time of the companions and false prophets. In addition to continuing to study the sources of Islamic law teachings and history, Muslims must also continue to pray so that they are always on the right path, straight according to the guidance of the Qur'an and Al Sunnah.   
Konsep Sunnah Hadis: Telaah Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Sayyid Hafid Abdillah; Hendrawan; Muhammadiyah Amin; Muhammad Amin Shihab; nur’annafi farni syam maella
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan ontologi, epistemologi dan aksiologi sunnah hadis. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (liblary research) dengan pendekatan konseptual dan teoretis. Data penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang membahas tenang ulumul hadis. Kemudian data sekunder berasal dari literatur yang menjadi data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, dari tinjauan ontologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pengertian sunnah dan hadis. Namun, perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan cenderung hanya menjadi masalah peristilahan, khususnya di kalangan ulama mutaqaddimîn. Sebaliknya, ulama muta’akhkhirîn tidak lagi mempermasalahkan perbedaan ini secara signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Shubhi al-Shâlih. Dalam penggunaannya, kedua istilah ini sering dianggap identik, sehingga selama periwayatannya dapat dipercaya atau shahîh, keduanya harus diikuti dan diamalkan. Kedua, dari tinjauan epistemologi, kajian tentang sunnah dan hadis mempertimbangkan bagaimana pengetahuan mengenai keduanya diperoleh, dievaluasi, dan diakui sebagai valid. Proses ini melibatkan analisis terhadap unsur-unsur sunnah dan hadis serta pemahaman terhadap klasifikasinya untuk memastikan bahwa keduanya memiliki dasar yang sahih dan dapat dijadikan pedoman. Ketiga, dari tinjauan aksiologi, sunnah dan hadis mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan pandangan hidup umat Islam. Nilai-nilai ini memberikan pedoman bagi umat untuk meneladani Nabi Muhammad Saw. dan menerapkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, keadilan, belas kasih, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sunnah Rasulullah Saw. menjadi sumber rujukan utama dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika Islam.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR (Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks) Zahra Khoirijannah; Muhammadiyah Amin; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54199

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)? Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana Substansi Kasus Sengketa Ekonomo Syariah Dalam Perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks?. Metode Penelitian digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deksripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan makna dan menggambarkan pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, aktivitas manusia dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian musyarakah tidak dapat diterima (NO) oleh majelis hakim karena didalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini. Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama. Abstract The main problem in this thesis is How to Resolve Sharia Economic Disputes Regarding Musyarakah Contracts in the Makassar Class IA Religious Court (Study of Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)? So it can be formulated in sub-problems, namely: 1). What is the Substance of the Sharia Economic Dispute Case in Case Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? 2). What are the Judge's Considerations in Case Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? The research method used is field research which is qualitative descriptive. Qualitative research is research that describes the meaning and describes the understanding, understanding of a phenomenon, event, human activity by being directly or indirectly involved in the research being studied. Furthermore, the data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the research results, it shows that the lawsuit filed by the plaintiff regarding unlawful acts and cancellation of the musyarakah agreement cannot be accepted (NO) by the panel of judges because in the agreement the plaintiff and defendant have agreed that if a dispute occurs in the future, it will be resolved through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) so that the Religious Court does not have the authority to resolve this dispute. Keywords: National Law, Trademarks, Intellectual Property Rights, Islamic Law.
Co-Authors A. Mustika Abidin A., Nur Afni Abd. Bashir Fatmal Abd. Bashir Fatmal Abd. Bashir Fatmal Abdi Wijaya, Abdi Abdul Azis Abdul Fattah Abdul Malik Ahmad Fauzan Ahmad Ridha Jafar Ahmad Siddiq Setiawan Al Munawarah, Zakiah Alamshah, Anisah binti Alimuddin Ambo Asse Ambo Asse Andi Indra Suhendar Andi Tenritappu Anita Marwing, Anita Arfan Arfan Arifuddin Ahmad Arniwati Azwan Zah Kadir Basyirah Mustarin Darussalam, Andi Dwi Rezki Wahyuni Egiswar Erwin Hafid Fahmiah Akilah Farida Aprianti Fatmal, Abd. Bashir Firdaus Firdaus Fitri Ningsih, Fitri Gusni Hendrawan Hery Widijanto Ibrahim Kamaruddin Idris, Mariani Ilham, Muh. Ilyas, Abustani Imawati Indo Uleng Ismail Ismail Ahmad, La Ode Ismail Hannanong Isna Islamiah Jamal Junaid, Junaid Bin Kadriani, Nur Annisa Kamaruddin, Ratna La Ode Ismail Ahmad La Ode Ismail Ahmad La Ode Ismail Ahmad, La Ode Ismail La Ode, La Ode Ismail Ahmad Laode Ismail Laode Ismail Lonny Viona D Mahmudah Mulia Muhammad Marwah Limpo Ma’rif, Imam Mega Fatimah Rosana Moh. Ismail Muchtar, Zulayka Muh Tabran Muh Tabran Muh. Ilham Majid Dohe Muh. Syahril A Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Amin Shihab Muhammad Anis Muhammad Anis, Muhammad Muhammad Asri Muhammad Galib Muhammad Ikhlas Supardin Muhammad Rizqi Arfandi Muhammad Rusdin Muhammad Sabir Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Yahya Mukhbit, Ahmad Faiz Mustarin, Basyirah Mutmainnah, Inayatul Nur Afni A. Nurfaisah Nurfaisah Nurman Amir Nurul Fatimah Nur’annafi Farni Syam Maella Patimah R, Rismah Ratna Kamaruddin Reski Eka Putri Reski Nur Afiah Saifuddin Saifuddin Sakka, Abdul Rahman Sayyid Hafid Abdillah Setiawan, Ahmad Siddiq Shadra, Yasser Mulla Sippah Chotban Sitti Asiqah Usman Ali Sri Ramadhana, Sri Sudirman Syamsani SYAMSUL QAMAR, SYAMSUL T, Tawarati Tasbih Tasbih Umi Sumbulah Wahida Rahim Yasir Arafat Yeri, Yeri Zahra Khoirijannah Zikri, Abdalul Zulfahmi Alwi