Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hubungan Internasional Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Perspective Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMBARA Indonesian Journal of Anthropology AdBispreneur Jurnal Penelitian Politik Journal Of Nursing Practice TRANSBORDERS: International Relations Journal Andalas Journal of International Studies Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Soshum Insentif Jurnal Kreativitas PKM Abditani : Jurnal Pengabdian Masyarakat JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Indonesian Journal of International Relations Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Global Political Studies Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal of Enterprise and Development (JED) Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Vox Populi Padjadjaran Journal of International Relations Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Ilomata International Journal of Social Science GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Feminism and Gender Studies Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo) Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JoS ( Journal of International Relations) Indonesian Journal of Global Discourse Global Focus Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Deasy Silvya Sari
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kepentingan Nasional Arab Saudi dalam Kebijakan Intervensi Militer di Yaman terhadap Keterlibatan Iran Falhan Hakiki; Deasy Silvya Sari
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 1 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v15i1.33725

Abstract

Fenomena Arab Spring di Yaman telah menimbulkan terjadinya intervensi negara lain terhadap situasi domestiknya. Intervensi ini dilihat pada kebijakan intervensi militer Arab Saudi di Yaman yang dilatar belakangi oleh keterlibatan Iran terhadap situasi domestik di Yaman akibat dari Arab Spring. Kebjikan ini juga menjadi kepentingan nasional Arab Saudi yang tidak lepas dari konflik antara Arab Saudi dan Yaman sendiri. Dengan menggunakan kerangka konseptual kepentingan nasional, serta metode penelitian kualitatif, terdapat empat kepentingan nasional Arab Saudi dalam kebijakan intervensi militer ini. Pertama, kepentingan pertahanan yaitu untuk mempertahankan batas negaranya dari ancaman Iran yang bergabung dengan pemberontak Houthi di mana Yaman berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Kedua, kepentingan ekonomi yaitu didasari oleh bantuan ekonomi Iran yang diberikan kepada pemberontak Houthi. Ketiga, kepentingan tatanan dunia yaitu menegaskan status Arab Saudi sebagai regional power di Timur Tengah. Keempat, yaitu kepentingan ideologis yaitu Arab Saudi menggambarkan intervensi militernya ini sebagai perlawanan terhadap pengaruh Syiah yang dibawa oleh Iran di Yaman.
EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Yani Kusmiati; Deasy Silvya Sari; Ratna Meisa Dai
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.33166

Abstract

Pensiun merupakan Hak PegawaiaNegeriaSipil (PNS) sebagai tanggungan hari tua dan bantuan kebaikan kepada Pegawai Negeri yang telah mendedikasikan diri kepada negara. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 TentangaJuknis Pemberhentian PNS. PNS mendapat SK pensiun adalah salah satu adalah pakta tercatat andaikan PNS itu telah mendapatkan hanya untuk berhenti bekerja. Pemberhentianadan pemberianapensiun ditetapkanaoleh KepalaaBadan KepegawaianaNegara. Dana purnabakti merupakan bayaranaberupa uangatunjangan yangadidapat setiapabulan danakemudian diberikan kepada mantanapegawai negeriaatau karyawanayang sudahatidak dapatabekerja lagiaatau isteri/suamiadan anak-anaknyaakalau iaameninggal duniaasebagai tanggunganahari tuaadan balasajasa terhadapapegawai-pegawaiayang telahamendedikasikan dirinyaakepada negaraaselama beberapa tahun lamanya, aagar dapatamembantu penghidupanaselanjutnya sehinggaatidak terlantaraapabilaatidak mendapatkanapenghasilanalain. Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Persetujuan Teknis dan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung. Proses usulan pensiun yang diajukan oleh Dinas Kesheatan antara lain: Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Pensiun Meninggal Dunia, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh tunjangan hari tua cukup panjang, karena membutuhkan proses administrasi.Pension is the right of civil servants which is a guarantee of old age and as remuneration for civil servants who have devoted themselves to the state for years. Perka BKN No. 3 of 2020 concerning Technical Guidelines on Dismissal of civil servants. Every civil servant who retires will receive a pension decree as evidence in writing that the civil servant has received his pension rights. Termination and granting of pensions for Civil Servants shall be determined by the Head of the State Civil Service Agency. Pension Funds are income in the form of allowances received every month and given to former Civil Servants or employees who are no longer able to work or their wives (husbands) and children if they die as old age security and remuneration for civil servants who have devoted himself to the state for many years, in order to finance his next livelihood so as not to be neglected if he does not get other income. The Health Office processes 65 civil servant pension proposals in 2020, the proposal is proposed to BKPSDM and BKPSDM is proposed to BKN for the issuance of Pertek and the process of issuing a Pension Decree is published by BKPSDM Kab Bandung. The pension process proposals submitted by the Health Service include Pension on Own Request, Retirement Age Limit and Death Penalty, where the retirement process is a long process in the administrative process.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS KOPO KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG Enceng Sakti Alamsyah; Ratna Meisa Dai; Deasy Silvya Sari
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i3.31925

Abstract

Keberadaan kebijakan tentang BPJS Kesehatan, idealnya, membawa perubahan positif untuk kesehatan masyarakat. Bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, implementasi Kebijakan tentang BPJS merupakan hal yang urgen. Artikel ini bertujuan menelaah implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kopo, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah model Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.Penulis menemukan bahwa Puskesmas Kopo telah menjalankan implementasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Puskesmas Kopo memiliki tenaga Kesehatan yang memahami tujuan kebijakan BPJS Kesehatan sehingga mereka patuh terhadap klausa-klausa kebijakan yang ada. Mereka juga mumpuni menangani kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan tingkat I dengan kecenderungan sikap yang antusias dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan. Puskesmas Kopo melakukan hubungan yang intens dengan Kantor BPJS dalam implementasi kebijakan BPJS. Dari aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kopo memiliki tingkat kepeduliaan terhadap program BPJS Kesehatan. kepedulian ini muncul dari kesadaran dan realita bahwa program BPJS Kesehatan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tanpa membedakan dari jenis-jenis profesi. Meski demikian, keberadaan pimpinan yang mampu mengontrol koordinasi antar unit sangat diperlukan karena implementasi kebijakan ini melibatkan banyak unit serta kendala-kendala teknis di lapangan kerap terjadi.  Ideally, the existence of a policy on BPJS Kesehatan will bring positive changes to public health. For the Community Health Center (Puskesmas) as a first-level health facility, the implementation of the BPJS Policy is urgent. This article aims to examine the implementation of the BPJS Health policy at the Kopo Community Health Center, Kutawaringin District, Bandung Regency. The theory used is the Van Metter and Van Horn model. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection includes documentation study, observation, and interviews. The author found that the Kopo Health Center had implemented the Health Social Security Administration (BPJS) policy. Kopo Puskesmas have health personnel who understand the objectives of BPJS Health policies so that they comply with existing policy clauses. They are also capable of handling cases that are the responsibility of level I health facilities with a tendency to be enthusiastic in implementing BPJS Health policies. The Kopo Puskesmas maintains an intense relationship with the BPJS office in implementing BPJS policies. From the aspects of the economic, social and political environment, the people in the working area of the Kopo Health Center have a level of concern for the BPJS Health program. This concern arises from the awareness and reality that the BPJS Kesehatan program is able to improve the level of public health regardless of the types of professions. However, the existence of a leader who is able to control coordination between units is very much needed because the implementation of this policy involves many units and technical problems in the field often occur.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Ghina Hanamunika; Deasy Silvya Sari; Ratna Meisa Dai
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i3.31921

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan model implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.
Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung Turiman Turiman; Ratna Meisa Dai; Deasy Silvya Sari
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.31923

Abstract

Penelitian ini Berjudul Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Di Puskesmas Katapang                                           Kabupaten Bandung. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tingginya SILPA dari BLUD Puskesmas Katapang, penumpukan pencairan dana BLUD di akhir tahun dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPK BLUD  di Puskesmas Katapang  Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur.Penelitian ini menggunakan teori implementasi Kebijakan Grindle dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation). Hasil penelitian ini adalah dilihat dari factor isi kebijakan BLUD dipuskesmas Katapang telah sesuai antara Teori dengan kebijakan BLUD yang berlaku dan kondisi dilapangan meskipun fleksibilitas keuangan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan dari factor lingkungan implementasi telah sesuai dengan kebijakan BLUD yang diterapkan dan keadaan dilapangan kecuali daya tanggap implementator dalam menghadapi permasalahan yang timbul seperti SILPA yang masih tinggi masih kurang. This research is entitled Implementation of Policy Implementation of Financial Management Pattern of Regional Public Service Agency (Ppk-Blud) at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This research was motivated by the high SILPA value of the BLUD Puskesmas Katapang, the accumulation of disbursement of BLUD funds at the end of the year and the declining value of the Community Satisfaction Index (IKM). The purpose of this study was to find out how the implementation of the PPK BLUD policy at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This study uses qualitative research, data collection is carried out by in-depth interviews, observations and literature studies. This research uses Grindle Policy implementation theory where the success of a policy implementation is influenced by Policy Content (Content of Policy) and Implementation Environment (Context of Implementation). The results of this study are seen from the factor that the content of the BLUD policy at Puskesmas  Katapang  is in accordance with the theory with the applicable BLUD policy and the conditions in the field although financial flexibility is still not optimally utilized. Meanwhile, from the environmental factors, the implementation has been in accordance with the applied BLUD policies and conditions in the field, except for the responsiveness of the implementer in dealing with problems that arise such as SILPA which is still high, which is still lacking.
Pelaksanaan ASEAN Single Aviation Market dalam Industri Penerbangan di Indonesia Aldy Akbar Maulana; Hasan Sidik; Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.34352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ASAM dalam industri penerbangan di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara mendalam terkait fenomena yang terjadi. Sumber data berasal dari document-based research berupa dokumen resmi, wawancara dengan narasumber, dan internet-based research berupa buku, jurnal, berita, maupun sumber rujukan lain dari internet. Periset menggunakan teori rezim internasional untuk melihat karakteristik rezim di dalam ASAM dan memasukannya ke dalam skema pendekatan conventional structuralism untuk melihat perkembangan implementasi rezim di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa ASAM telah memenuhi karakteristik rezim internasional di ASEAN, terlihat dari prinsip, norma, dan aturan prosedur yang membentuk rezim. ASAM menjadi sebuah komitmen jangka panjang untuk melalukan integrasi kawasan melalui liberalisasi penerbangan. Namun, pembentukan hingga pengaplikasian ASAM masih didasarkan pada kepentingan negara. Kebijakan ASAM di Indonesia masih terdapat proteksionisme terhadap pelaksanaannya. Pelaksanaan ASAM di Indonesia hanya diterapkan pada penerbangan internasional. Sedangkan penerbangan domestik masih mempertahankan prinsip cabotage.
Keterlibatan RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) dalam Penanggulangan Konflik di Kepulauan Solomon Falhan Hakiki; Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v2i2.27263

Abstract

Konflik internal pada Kepulauan Solomon mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan yang berdampak kepada terancamnya keamanan manusia masyarakat negara tersebut. Hal ini di respon oleh negara-negara di kawasan Pasifik untuk menanggulangi konflik dengan membentuk RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands). Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan kerangka konseptual keamanan non tradisional, keamanan manusia, dan tanggung jawab untuk melindungi, pada artikel ini di dapatkan peran RAMSI dalam menanggulangi konflik di Kepulauan Solomon ada tiga bentuk. Pertama, tanggung jawab untuk mencegah yaitu RAMSI melakukan intervensi dan stabilisasi. Kedua, tanggung jawab untuk bereaksi yaitu RAMSI melakukan serangkaian aksi seperti penyitaan senjata kelompok yang berkonflik, mengejar tokoh-tokoh kriminal dan korup, serta melakukan penegakkan hukum. Ketiga, tanggung jawab untuk pemulihan yaitu RAMSI melakukan pembangunan kapasitas di bidang hukum, politik, keamanan, ekonomi di Kepulauan Solomon.Kata Kunci: Keamanan Manusia, Kepulauan Solomon, Konflik, RAMSI, Tanggung Jawab untuk Melindungi
Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris Hendar hendar; Teuku Rezasyah; Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v4i2.40721

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menggambarkan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi lingkungan untuk menangani sampah plastik di laut melalui organisasi regional ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Peneliti menggunakan teori diplomasi lingkungan untuk dapat menganalisis proses diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah plastic di laut merupakan masalah lintas batas yang membutuhkan komitmen bersama di tingkat regional dan global. Indonesia telah melakukan diplomasi lingkungan melalui ASEAN dengan mendorong penyusunan rencana aksi regional untuk memerangi sampah plastic di laut. Hal ini penting karena empat negara ASEAN (Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina) merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Indonesia terlibat dalam setiap tahap diplomasi lingkungan di ASEAN mulai dari tahap inisiasi hingga implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN untuk menangani Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025.
Gelombang Pop Culture Tik-Tok: Studi Kasus Amerika Serikat, Jepang, India dan Indonesia Elisa Kusumawardhani; Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i1.27758

Abstract

Artikel ini membahas TikTok sebagai gelombang pop culture global, dengan studi kasus pada negara Amerika Serikat, Jepang, India dan Indonesia. TikTok merupakan budaya populer yang tidak berasal dari Barat tetapi mampu berkembang dan menyebar ke seluruh dunia dan diterima oleh masyarakat. Bahkan, TikTok berkembang pesat di Amerika Serikat, yangmana Amerika Serikat sering dianggap sebagai sumber dari budaya populer. Penulis menggunakan konsep budaya, pop culture dan globalisasi, serta studi literatur untuk mengkaji gelombang pop culture TikTok. Penulis menemukan bahwa dari sisi aplikasi, TikTok mampu bersaing dengan aplikasi twitter, Instagram, facebook, linkedIn, dll. TikTok mampu beradaptasi dengan pasar domestik dari sisi konten dan budaya karena memiliki tim lokal dalam pengembangan konten khusus. TikTok sering menghadapi tantangan sehingga dianggap aplikasi yang buruk dari sisi budaya yang tidak sesuai konteks lokal ataupun dianggap memiliki tendensi politis. Namun, TikTok senantiasa memperbaiki dalam menghadapi isu-isu tersebut.
Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Asia Afrika: Biofarma sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Vaksin & Bioteknologi Tanti Iswati; Deasy Silvya Sari; Teuku Rezasyah
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v4i2.38180

Abstract

Artikel ini menjelaskan Diplomasi Kesehatan Indonesia di kawasan Asia Afrika berupa penunjukkan Biofarma sebagai Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Konsep yang dipergunakan dalam artikel ini adalah Diplomasi Kesehatan dan Organisasi Internasional. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif melalui studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Artikel ini menemukan bahwa penunjukan PT Bio Farma merupakan salah satu wujud Diplomasi Kesehatan Indonesia di Asia Afrika yang ditempuh dengan empat langkah diplomasi, yakni: tahap persiapan berupa prakarsa Indonesia untuk membentuk OIC Vaccine Manufacturer Group, tahap formulasi berupa penyusunan Terms of Reference for the preparation of the OIC Strategic Health Programme of Action 2013-2022, detail negosiasi dalam siding-sidang ICHM, dan implementasi berupa penunjukan Indonesia sebagai CoE.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abyasa, Ken Prama Adira Diva Aisha Sunardi Aditiany, Savitri Aditya Sukma Bimantoro Adrian Maulana Firmansyah Ahmad, Radja Kusuma Maulidhan Akim Akim Akim, Akim aldy akbar maulana Aldy Nofansya Alena Alenka Ali Zahid Anza Zahya Qeysha Arfin Sudirman Arry Bainus, Arry Aulia, Kirana Putri Azizurrohman, Muhammad Azzumar, Muhammad Arsy Deniati, Nia Dina Yulianti Dina Yulianti Dina Yulianti Dina Yulianti, Dina Dinda Citra Widyani Donny Juliandri Prihadi Dyota, Demetrius Eka Kadharpa, Eka Elisa Kusumawardhani Eljatin, M. Azim Jabar Enceng Sakti Alamsyah Falhan Hakiki Falhan Hakiki Farhan Arda Nugraha Feby Diah Miranti Ghina Hanamunika Habibullah, Ali Zahid HAMIDAH Haryanto, Teguh Dwi Hasan Sidik Hendar hendar Hidayat, Nashwa Safa Jihan Nadra Liani Joel A Roy Khairunisaa, Selsya Shafa Kiagus Zaenal Mubarak Kiagus Zainal Mubarak Kisworo, Ary Lie, Nathanael Jusac Marlian, Shela Mas Halimah Maximillian, Renata Mohammad Benny Alexandri Mozaffari Falarti Muawal, Fakhri Sabiq Muhammad Erza Mahendra Muhammad Fadhlan Firasyan Aclamuf Muhammad Fawwaz Afif Muhammad Rifqi Naufal Nabiilah, Rifia Azka Nainggolan, Tiffany Abigail Nasyika Fitriarifahrul Sholiha Natasya Shalika Putri Naufal Hilmi Nugroho Neneng Konety Ni Made Cantya Fauza Adelamajid Nugraha, Farhan Arda Nursiswati Nursiswati Nursiswati Nurul Adhaniah Pasaribu, Rachel Graceya Epipania Junissi Phoebe Inggrid Angeline Romauli Pujo Widodo, Pujo Putri, Astricta Amalia R Dudy Heryadi R. Dudy Heryadi R. Widya Setiabudi Sumadinata R.M.T. Nurhasan Affandi Rachma, Hurina Rachmat Fauzan Rahmawan, Muhamad Fikri Ratih Purbasari Ratna Meisa Dai Ratna Meisa Dai Ratna Meisa Dai Ratna Meisa Dai Ratna Meisa Dai Ridlo Bayu Alam Dewantoro Rifia Azka Nabiilah RMT Nurhasan Affandi Savitri Aditiany Savitry aditiany Shafira Aulia Shebahi, Fikky Itsbatul Waqiey Esh Shela Marlian Shela Marlian Siti Aliyuna Pratisti Suhendrik Suhendrik Suroto, Alip Tais, Muhammad Sultan Audi Tanti Iswati Tarigan, Eka Taufik Hidayat Taufik Hidayat Taufik Hidayat Teuku Rezasyah Uksan, Arifuddin Usi Alfiani Nur Vieri Abdurrafi Windy Dermawan Yani Kusmiati Yusuf Fadillah Tirta K Yusuf, Dedi Zaenal Muttaqin Zaenal Muttaqin Zaenal Muttaqin Zaenal Muttaqin