Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PROFIL PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH (Tinjauan pada Pengembangan Komoditas Jagung)PROFILE OF POLICY AND AGRICULTURE DEVELOPMENT IN PURBALINGGA REGENCY CENTRAL JAVA(The Study on Development of Corn) , Tobari; Dharmawan, Budi
Pembangunan Pedesaan Vol 4, No 2 (2004)
Publisher : Pembangunan Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor pertanian harus mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari setiap wilayah yang berbeda, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi pada wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi komoditas jagung di Kabupaten Purbalingga, seberapa besar tingkat konsentrasi dan spesialisasi, wilayah yang mengalami pertumbuhan dan punya daya saing baik, dampak kebijakan pemerintah pada pengembangan jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.a). Wilayah yang mempunyai potensi komoditas basis jagung adalah Kecamatan Karangreja, Mrebet, Kertanegara, Karanganyar, Kutasari, Padamara, Pengadegan, Bojongsari, dan Purbalingga. b). Komoditas basis cenderung menyebar tidak merata dan tidak ada satu pun wilayah yang melakukan konsentrasi dan spesialisasi, c) Ada kecenderungan Kecamatan Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Karangreja, dan Karangmoncol yang memiliki pertumbuhan dan daya saing yang baik untuk usahatani jagung dibanding dengan wilayah lain. 2. a). Tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa dampak kebijakan pemerintah melindungi petani jagung dengan melakukan proteksi terhadap harga input tradable (input yang diperdagangkan internasional). b). Secara finansial dan ekonomi, petani lebih efisien menggunakan sumberdaya domestik untuk usahatani jagung. c). Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang cukup signifikan yang menyebabkan harga finansial lebih rendah dari pada harga sosial, sehingga petani menerima harga lebih rendah sebesar 79 persen dari harga yang seharusnya diterima. d). Dampak kebijakan pemerintah secara total telah terjadi disincentive, sehingga ada indikasi bahwa tidak terdapat kebijakan pemerintah yang bersifat melindungi petani terhadap harga output maupun subsidi input, surplus produsen berkurang, karena terjadi pengalihan laba usaha kepada masyarakat. Disarankan kebijakan pengembangan harus diarahkan dan memperhatikan pemanfaatan sektor basis ekonomi potensial dan sektor yang menyediakan masukan maupun sektor yang memanfaatkan lebih lanjut produk dari sektor basis tersebut.
POTENSI PENGEMBANGAN PADI GOGO AROMATIK DI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA Purwastuti, Dwi; Dharmawan, Budi
Prosiding Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Prosiding

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Padi gogo aromatik merupakan teknologi yang dapat diterapkan petani dalam menanggulangi penurunan dan produktivitas padi di Kecamatan Kutasari. Selain itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian secara terarah dan sistematis terhadap komoditas padi gogo aromatik, dan perlunya kebijakan untuk pengembangannya di Kecamatan Kutasari. Hal ini dapat dilakukan sebagai usaha dalam mendukung Desa Mandiri Pangan yang sudah dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) distribusi (penyebaran) padi gogo aromatik di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga; (2) surplus produksi atau pendapatan basis komoditas padi gogo aromatik di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga; (3) pertumbuhan basis padi gogo aromatik di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) setiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga memiliki potensi untuk ditanam tanaman pangan, namun kecamatan untuk komoditas basis tanaman padi gogo aromatik yang tertinggi hanya ada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kutasari; 2) komoditas basis tanaman padi gogo aromatik lokalisasinya cenderung menyebar pada Kecamatan Kutasari karena hanya satu kecamatan itu yang nilainya positif dan tidak satu pun kecamatan yang melakukan spesialisasi pada komoditas tanaman padi gogo aromatik di kecamatan tersebut; dan 3) hanya ada satu kecamatan yang mengalami pertumbuhan pesat dan pertumbuhan yang progresif dari sembilan kecamatan yang berpotensi untuk komoditas tanaman tanaman padi gogo, yaitu Kecamatan Kutasari.
Generator Magnet Permanen Sebagai Pembangkit Listrik Putaran Rendah Prasetijo, Hari; Ropiudin, Ropiudin; Dharmawan, Budi
Dinamika Rekayasa Vol 8, No 2 (2012): Dinamika Rekayasa - Agustus 2012
Publisher : Jenderal Soedirman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.dr.2012.8.2.106

Abstract

Development renewable energy as electrical energy need to be followed by provision of low speed generator, especially for small-scale use of alternative energy. This study discusses the design of low speed synchronous generator using permanent magnets for producing magnetic flux in the rotor. Stator coils are designed so that on the rotation of 500 rpm generator can produce 5 watts output power at 3 phase voltage 12 Vac.
RAGAM SKEMA SERTIFIKASI HUTAN GLOBAL DAN OPSI TRANSFORMASINYA DI INDONESIA Agung Wibowo; Muhammad Alif K. Sahide; Santi Pratiwi; Budi Dharmawan; Lukas Giessen
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini ada tiga skema sertifikasi hutan sukarela (voluntary scheme) yang beroperasi di Indonesia, yakni skema Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Selain itu ada pula skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sejak tahun 2009 diterapkan secara wajib (mandatory scheme) oleh pemerintah kepada seluruh produsen kayu bulat dan industri pengolahannya. Tulisan ini memetakan beragam skema sertifikasi dan opsi transformasinya di Indonesia yang mungkin diambil untuk menjaga eksistensinya dalam persaingan bisnis sertifikasi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecuali LEI, seluruh skema sertifikasi dan verifikasi memiliki kelompok pendukung yang solid, yakni FSC didukung oleh kelompok pelestarian lingkungan hidup; PEFC didukung oleh pengelola lahan hutan; dan SVLK didukung oleh pemerintah dan industri perkayuan nasional. Ketiga skema tersebut cenderung terfragmentasi dimana PEFC dan SVLK akan menjadi skema pro-produsen, dan FSC akan menjadi skema pro-lingkungan.  Agar dapat bertahan dan berkembang, LEI disarankan bergabung dengan salah satu kelompok skema tersebut atau memperluas jangkauan sertifikasinya kepada produk berbasis sumberdaya alam hayati lainnya.
VALUATION OF TOFU AGRO INDUSTRY’S PERFORMANCE USING BALANCED SCORECARD AND NEURO-FUZZY (A CASE STUDY IN BANYUMAS REGENCY, CENTRAL JAVA) BUDI DHARMAWAN; IRENE KARTIKA EKA WIJAYANTI; ALTRI MULYANI
SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol 7, No 1 (2010): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sepa.v7i1.48880

Abstract

Salah satu UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia adalah kedelai dan tahu. UKM sangat rentan terhadap ketidakstabilan rantai pasokan, baik pada pemasaran dan perubahan harga bahan baku. Meningkatnya harga kedelai menyebabkan industri tahu perlu melakukan reorientasi strategi dengan meningkatkan kinerja dan daya saingnya.
Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset dalam Budidaya Serai Wangi di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Muhammad Arief Hidayat; Budi Dharmawan; Dindy Darmawati Putri
AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension Vol 46, No 1 (2022): May
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/agritexts.v46i1.61451

Abstract

The aims of the study is to find out the sustainable livelihood strategy of asset-based communities in Kedungrandu Village, Patikraja Sub-district, Banyumas Regency. This research uses quantitative descriptive methods. The population in this study is a fragrant lemongrass farmer from Kedungrandu Village, with a total of 40 people. The data collection method uses the census method of 40 fragrant lemongrass farmers. Data analysis uses descriptive statistics. The results showed that the livelihood strategy of fragrant lemongrass farmers includes three strategies: intensification/extensification, diversification and migration. The livelihood strategy implemented by most of their farmers depends on agricultural activities (47.5%), some depend on livestock, fisheries, services, trade and employee activities or diversification (27.5%) and a small percentage (25%) depends on migration activities. The value of the level of livelihood capital of fragrant lemongrass farmers in Kedungrandu Village, namely human capital, natural capital, physical capital, financial capital and social capital is classified as a moderate level of sustainability. Therefore, efforts are needed to improve the quality of livelihood capital of fragrant lemongrass farmers to the maximum at a high level of sustainability.
Sistem Intelijen Peningkatan Mutu Karet di Kabupaten Cilacap Budi Dharmawan
JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems) Vol 2, No 2 (2009): Journal of Industrial Engineering and Management Systems (JIEMS)
Publisher : Universitas Bunda Mulia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30813/jiems.v2i2.63

Abstract

Indonesia is one of the largest rubber exportir in the world. But, the price of rubber from Indonesia is still low because the quality is not within the required standards consumers. Improving quality of rubber is expected to increase farmers' income and region. This study aims to determine the types of strategies involved in improving the quality of rubber in Cilacap regency, Central Java. Analysis using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy-Multi Expert-Multi Criteria Decision Making (MCDM Fuzzy-ME) obtained the results of selected strategies for improving the quality of rubber in Cilacap District is a technical improvement of rubber cultivation and processing technology improvement.Keywords: Karet, Kualitas, AHP, Fuzzy ME-MCDM
Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Gula Kelapa Kristal di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Suyono Suyono; Wiwiek Rabiatul Adawiyah; Dindy Darmawati Putri; Muslihudin Muslihudin; Mochamad Sugiarto; Agus Sutanto; Budi Dharmawan; Dyah Ethika Noehdiyati; Irene Kartika Eka Wijayanti; Sunendar Sunendar
Agriekonomika Vol 11, No 1: April 2022
Publisher : Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/agriekonomika.v11i1.11938

Abstract

Kecamatan Kutasari merupakan sentra industri gula kelapa kristal di Kabupaten Purbalingga. Perkembangan usaha gula kristal dipengaruhi pola distribusinya. Tujuan penelitian yaitu mengukur kinerja rantai pasok gula kristal dan menganalisis efisiensi kinerja rantai pasok gula kristal. Lokasi penelitian meliputi tiga desa yaitu Desa Candinata, Candiwulan, dan Karangcegak Kecamatan Kutasari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Pengambilan sampel pengrajin menggunakan metode simple random sampling dan metode sensus untuk populasi pengepul kecil dan pengepul besar. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis SCOR dan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan bantuan software LINDO 6.1. Hasil penelitian menunjukkan kinerja rantai pasok gula kristal berdasarkan analisis SCOR sudah memiliki kriteria yang baik. Analisis efisiensi kinerja pengepul kecil dan besar rantai pasok gula kristal dengan menggunakan DEA telah beroperasi secara efisien, sedangkan pengrajin belum efisien.
Stakeholder Salience in a Multistakeholder Initiative of the National Forestry Council of Indonesia Muttaqin, Tatag; Soraya, Emma; Dharmawan, Budi; Maryudi, Ahmad
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 29 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7226/jtfm.29.3.178

Abstract

This study analyzes the roles and positions of stakeholders in decision-making processes within the National Forestry Council (Dewan Kehutanan Nasional, DKN), a forest-related multistakeholder platform in Indonesia. It considers stakeholders’ power, legitimacy, and urgency. The research employed a qualitative case study, centered around in-depth interviews with 27 key informants with diverse backgrounds involved in the DKN. The study found that despite being designed to facilitate democratic and inclusive decision-making, the engagement of stakeholders in the DKN is heavily dominated by powerful government actors. Several stakeholder groups, such as NGOs and academics, may actively participate in decision-making processes, but they do not meaningfully influence and capacity to determine the organizational policy directions. This is related to an imbalance in the distribution of power among stakeholders in DKN. Even though this organization promotes the principle of inclusivity, the reality is that the presence and influence of the government are still the dominant factors in determining policy directions. This study confirms the importance of the stakeholder salience analysis approach in the context of multistakeholder initiative organizations such as the DKN, which allows recognition of power dynamics and domination among stakeholders within the DKN so that decisions made truly reflect the common interests of all parties involved.
Poor science meets political neglect: Land use changes of high conservation value forests in Indonesia Nurprabowo, Arnanto; Awang, San Afri; Hardwinarto, Sigit; Dharmawan, Budi; Daulay, Muhammad Haidar; Maryudi, Ahmad
Forest and Society Vol. 5 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Forestry Faculty, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24259/fs.v5i2.13451

Abstract

Forest land allocation and use in Indonesia have been politically contested and characterized by poor data and competing interests of different institutions. This study analyzes the process of integrating scientific findings in policymaking about land use and changes. The focus is on the processes related to the changes of Highly Important Forest Zones with Strategic Values (Dampak Penting Cakupan Luas dan bernilai Strategis/DPCLS). DPCLS forests are unique as any changes require approval from the parliament to complement the processes at the Ministry of Environment and Forestry and must be based on rigorous scientific evaluation. This study uses the case of Riau Islands (Kepri) Province, previously part of Riau Province, which to date is one of only two Indonesian provinces yet to accept the forest zonings of the Ministry. The province’s strategic positions as exclusive economic and free trade zones make it further interesting in terms of land allocation as land becomes increasingly valuable for other uses. This paper specifically asks how the scientific investigation on the potential land use changes were conducted, how reliable the discoveries are, and how they were utilized in multiple steps at different institutions from the proposal evaluations to the approval stages. Our research indicates that scientific findings have rarely been integrated in policy making regarding DPCLS forests in Kepri Province. In addition, the scientific findings are weak; the institution producing them is heavily dominated by government officials and paid consultants/ experts. The scientific body was only established to fulfill the formal processes required by the regulatory frameworks. Proposals and decisions on the changes of DPCLS forests in Kepri Province are more characterized by political considerations. The “scientific findings” of the current land use in Kepri Province is used as a political commodity (or commodities) to support the interests of actors.