Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta Bina Hukum Lingkungan DE'RECHTSSTAAT JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Al-Adl : Jurnal Hukum RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Bina Hukum Lingkungan Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Lentera: Multidisciplinary Studies Community Service Journal Of Economic Education Majapahit Journal of Islamic Finance dan Management Jurnal Media Akademik (JMA) Advances In Social Humanities Research Journal of Innovative and Creativity Majapahit Journal of Islamic Finance dan Management SASI Rechtsvinding IPSSJ Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Mizan: Journal of Islamic Law
Agus Satory
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran Jkn Bpjs Kesehatan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Proses Hukum PKPU/Pailit As, Lili Riyanti; Sobar, Fidji Muhammad; Satory, Agus
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11572

Abstract

AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menegaskan kedudukan tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan sebagai kewajiban prioritas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan tersebut, kendala teknis dan interpretasi yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi di lapangan. Berdasarkan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Putusan MK memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya regulasi teknis yang jelas, interpretasi yang tidak seragam di kalangan pelaku hukum, dan kurangnya keterlibatan aktif BPJS Kesehatan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, hak BPJS Kesehatan untuk menerima pembayaran tunggakan iuran kerap diabaikan karena kurangnya pemahaman dan prioritas yang diberikan oleh kurator atau hakim. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan peran aktif BPJS Kesehatan, dan harmonisasi pemahaman di antara para pelaku hukum untuk memastikan implementasi Putusan MK berjalan efektif. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung keberlanjutan program JKN dan perlindungan hak pekerja atas jaminan Kesehatan.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, BPJS Kesehatan, tunggakan iuran JKN, PKPU, kepailitan. AbstractThe Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 affirms the status of overdue JKN BPJS Health contributions as a priority obligation in the process of Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) and bankruptcy. This research aims to analyze the legal implications of this decision, the technical challenges and interpretations faced during its implementation, and to provide recommendations for optimizing its practical application. Based on a normative juridical method, this study finds that while the MK Decision provides a strong legal basis, its implementation encounters various obstacles, such as the lack of clear technical regulations, inconsistent interpretations among legal practitioners, and insufficient active involvement of BPJS Health in the legal process. In some cases, BPJS Health's rights to receive overdue contribution payments are often overlooked due to a lack of understanding and priority given by curators or judges. The research concludes that there is a need for strengthening technical regulations, enhancing the active role of BPJS Health, and harmonizing understanding among legal actors to ensure the effective implementation of the MK Decision. These steps are crucial for supporting the sustainability of the JKN program and protecting workers' rights to health insurance.  Keywords: Constitutional Court Decision, BPJS Health, JKN contribution arrears, PKPU, bankruptcy.
Menggagas Constitutional Review TAP MPR: Solusi Atas Potens Konflik dengan UUD NRI Tahun 1945 Nugraha, Iman; Putra, Bagus Candra; Satory, Agus
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11578

Abstract

 ABSTRAK Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) memiliki peran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukannya berubah signifikan. Tap MPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum tertinggi dan dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan ini memunculkan kontroversi, terutama terkait potensi pertentangan antara Tap MPR dan UUD 1945. Tanpa mekanisme pengujian yang jelas, sulit untuk menilai konstitusionalitas Tap MPR yang dihasilkan sebelum reformasi. Penelitian ini mengusulkan pengujian konstitusionalitas Tap MPR melalui Mahkamah Konstitusi atau melalui mekanisme yang melibatkan MPR dengan mencerminkan kehendak rakyat. Studi ini juga membandingkan mekanisme judicial review di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, untuk memberi solusi bagi penguatan supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia. Kata Kunci: TAP MPR, Constitutional Review, UUD NRI Tahun 1945, Hirarki Perundang-undangan, Amandemen.ABSTRACT The Decrees of the People's Consultative Assembly (Tap MPR) have played a significant role in the constitutional history of Indonesia. However, following the amendments to the 1945 Constitution, their status has undergone a substantial shift, with Tap MPR no longer holding the highest legal authority and being removed from the hierarchy of legislation. This change has sparked controversy, particularly regarding the potential conflicts between pre-reform Tap MPR and the 1945 Constitution. Without a clear review mechanism, assessing the constitutionality of pre-reform Tap MPR remains challenging. This study proposes a constitutional review mechanism for Tap MPR, either through the Constitutional Court or a special process involving the MPR that reflects the people's will. The study also examines judicial review practices in other countries, such as the United States and Germany, to offer solutions for strengthening constitutional supremacy and ensuring legal certainty in Indonesia. Keywords: Tap MPR, Constitutional Review, UUD NRI Tahun 1945, Legislative Hierarchy, Amendments.
STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI KOREA SELATAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI INDONESIA BESERTA PERKEMBANGANNYA Jeehoon, Moon; Darmawan, Iwan; Satory, Agus; Nugraha, Roby Satya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10528

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan analisis tentang persamaan, perbedaan serta perkembangan dari Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan di Republik Indonesia adalah sama-sama mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum; sama-sama mengatur tentang badan atau lembaga penanggulangan terorisme, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan National Counter Terrorism Center (NCTC) dan The Counter Terrorism Center (CTC) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); sama-sama menerapkan ancaman hukum mati; sama-sama mengatur tentang kompensasi/santunan bagi korban atau keluarga korban terorisme; serta sama-sama mengatur tentang perlindungan bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam hal jumlah bab, pasal dan ayat; jumlah perubahan; imbalan uang bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme; subjek pidana mati; pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor; dan ancaman jumlah ancaman denda. Undang-Undang Antiterorisme yang berlaku di Republik Korea adalah Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik yang telah mengalami tiga kali perubahan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021. Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kata Kunci: Undang-Undang Antiterorisme, Republik Korea, Republik Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to provide an analysis of the similarities, differences and developments of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia. The research method used is the empirical normative legal research method. The similarities of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia are that they both define the crime of terrorism as an act that threatens national security and the general public; both regulate counter-terrorism agencies or institutions, namely the National Counter-Terrorism Committee or called the National Counter-Terrorism Center (NCTC) and The Counter Terrorism Center (CTC) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT); both apply the threat of the death penalty; both regulate compensation/benefits for victims or families of victims of terrorism; and both regulate protection for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism. While the differences between the two are in terms of the number of chapters, articles and verses; number of changes; monetary rewards for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism; subject of the death penalty; additional penalties in the form of revocation of the right to own a passport; and the threat of the amount of the threat of a fine. The Anti-Terrorism Law in force in the Republic of Korea is Law Number 14071 of 2016 concerning Actions to Eradicat Terrorism for the Protection of Citizens and Public Security which has undergone three amendments, which were amended through Law Number 15608 of 2018, Law Number 17466 of 2020 and Law Number 18321 of 2021. Meanwhile, in Indonesia there is Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. Keywords: Anti-Terrorism Act, Republic of Korea, Republic of Indonesia.
Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir Online: Antara Mitra atau Pekerja Harian Lepas Perdana, Gemilang Adi; Satory, Agus
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7843

Abstract

Ojek online dan kurir daring telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, memudahkan akses transportasi sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM melalui layanan pengantaran yang cepat dan efisien. Namun, di balik kontribusinya terhadap ekonomi digital, muncul permasalahan ketenagakerjaan akibat status hukum pengemudi dan kurir yang dikategorikan sebagai “mitra”, bukan pekerja formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan status hukum antara pengemudi/kurir online sebagai mitra dengan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan regulasi serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi dan kurir online tidak memperoleh hak perlindungan seperti jaminan sosial, upah minimum, dan kepastian kerja sebagaimana yang diterima oleh PHL, meskipun pola kerja keduanya serupa. Kesimpulannya, perbedaan status ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum yang berdampak pada kesejahteraan para pekerja digital. Implikasinya, diperlukan reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk hubungan kerja di era ekonomi digital untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua jenis pekerja.
Hukum Bisnis dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Kepastian Hukum, Tantangan, dan Solusi Herdianto, Herdianto; Satory, Agus
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i10.32549

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek hukum bisnis. Regulasi yang kompleks, rendahnya literasi hukum, lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual, serta keterbatasan akses perizinan dan pembiayaan membuat UMKM rentan terhadap praktik bisnis yang merugikan. Penelitian ini mengkaji keterkaitan hukum bisnis dengan keberlangsungan UMKM melalui pendekatan normatif dan studi literatur, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU Cipta Kerja, UU ITE, serta regulasi perlindungan konsumen dan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (normative juridical research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah norma, asas, dan peraturan hukum yang berlaku terkait dengan pengembangan dan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama UMKM mencakup dominasi perjanjian lisan tanpa kontrak tertulis, ketidakpatuhan pada regulasi ketenagakerjaan, sengketa merek dagang, serta kerentanan terhadap pinjaman online ilegal. Studi kasus menegaskan bahwa kelemahan dalam aspek hukum dapat menghambat pertumbuhan bahkan mengancam kelangsungan usaha. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum, penyederhanaan perizinan berbasis digital, penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual, dorongan penggunaan kontrak tertulis, serta optimalisasi akses pembiayaan legal. Penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi atau arbitrase juga perlu diperkuat. Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, hukum bisnis dapat berfungsi bukan sebagai beban, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing UMKM di era globalisasi dan digitalisasi
Periodisasi Sejarah Hukum Adat Sulthan, Fariz M.; Pattipeilohy, Alex Maxer; Okviany, Hana Ratlian; Satory, Agus
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 2 (2024): Advances in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i2.186

Abstract

Customary law is a form of law that still exists in the lives of traditional law communities in Indonesia. The existence of customary law as a form of law whose existence is recognized in the life and legal culture of Indonesian society is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the background of the problem, the problem formulation is: 1) what is the periodization of the history of customary law in Indonesia? and 2) what are the benefits of studying customary law? This research uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The data source used is a secondary data source, while the data collection method in researching research objects is library data obtained through library research. The results of this research provide an illustration that the periodization of customary law in Indonesia consists of the Ancient era, up to around 500, the Kingdom era (from 500 to 1600), the period of influence of Islam and other religions, the Dutch East Indies period, and the period after independence. . The benefits of studying customary law are that customary law is a form of Indonesian legal culture, the position and role of customary law in national development, and customary law as a means of social control.
Fiduciary Guarantee Registration Implementation Through Electronic (Online System) in Indonesia Satory, Agus; Ahmad, Sufmi Dasco; Nugraha, Roby Satya
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.41689

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of electronic fiduciary registration in Indonesia and to analyze the factors that support and hinder the implementation of electronic fiduciary registration. The research methods taken in this study is a normative juridical approach supported by empirical data. Fiduciary as a guarantee institution is regulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and followed up with Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Costs for Making Fiduciary Guarantee Deeds. Fiduciary registration cannot be separated from fiduciary collateral because fiduciary registration results in guaranteed legal certainty for creditors and interested parties. However, until now there are still many fiduciary guarantees that are not registered because many things have become obstacles in the registration process for fiduciary guarantees. To overcome the obstacles that occur in daily practice both those that occur in bank financing institutions and non-bank financing institutions (leasing) and notaries in registration of fiduciary guarantees, then the government made a new breakthrough by increasing the service of registration of fiduciary guarantees easily, quickly, and at low cost, namely by conducting electronic fiduciary registration services.
KEUNGGULAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH “AMANAH UMMAH” DALAM PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Asrun, Andi Muhammad; Rosyadi, Abdu Rahmat; Satory, Agus; Milono, Yennie K.; Malik, Ridwan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20257

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsipprinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yangmenempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.
Indek Kepuasan dan Indek Kepentingan Masyarakat Pada Inplementasi CSR PT. EMP Energi Riau, Sebagai Bagian Tata Kelola dan Etika Bisnis Perusahaan Darmoyo, Agung Budi; Satory, Agus
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i11.32484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya lokal terhadap pertumbuhan iman Makalah ini membahas Indek Kepuasan Masayrakat pada implementasi Corporate Social responsibility (CSR) PT.EMP Energi Riau sebagai bagian pelaksanaan dalam Tata Kelola, Etika Bisnis dan Corporate Governance Perusahaan PT. EMP Energi Riau yang merupakan anak perusahaan dari holding PT.Energi Mega Persada Tbk, dalam mengimplementasikan Corporate Social Responsibility sebagai bagian keberlanjutan operasi eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di daerah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau.  Hasil survei  tingkat kepuasan masyarakat pada program CSR menunjukan angka Nilai Indeks Tingkat kepuasan 0,87 berarti bahwa kinerja program CSR PT. EMP Energi Riau predikatnya Sangat Baik (A), atau dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat. Begitu juga untuk hasil survei tingkat kepentingan masyarakat terhadap program CSR PT. EMP Energi Riau, menunjukkan nilai Indeks Tingkat Kepentingan sebesar 0,97 artinya masyarakat menganggap program CSR sangat penting bagi mereka (A). Semua aspek CSR memiliki nilai di atas 0,75, artinya dipandang Sangat Penting (A). Dari Matrik Importance Performance Analysis, aspek Dampak CSR masuk ke kuadran I yaitu Prioritas Utama. Sedangkan aspek efektifitas Pengelolaan Program Sosial, Sustainability dan CSR officer masuk ke kuadran II yaitu Pertahankan Prestasi. Aspek Efektifitas Pengelolaan Program CSR dan Jangkauan masuk kuadran III yaitu Priotas Rendah.
"THE LEGAL STATUS OF INSURANCE AGENTS AND BROKERS AND THE IMPACT OF INSURANCE POLICIES ON THE INTERESTS OF INSURANCE CUSTOMERS" (A REVIEW OF BUSINESS ETHICS, NATIONAL REGULATIONS, AND INTERNATIONAL LAW) Sunardi, Gianto; Satory, Agus
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 4 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i4.51486

Abstract

Makalah ini mengkaji perbedaan hukum antara agen dan pialang asuransi, serta kedudukan hukum polis asuransi dalam melindungi pemegang polis, dari perspektif etika bisnis, regulasi nasional, dan hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif melalui penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan standar internasional komparatif seperti Arahan Distribusi Asuransi Uni Eropa (IDD). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa agen bertindak atas nama perusahaan asuransi dan terikat secara hukum untuk hanya mewakili satu perusahaan asuransi, sementara pialang beroperasi secara independen untuk mewakili dan melindungi kepentingan pemegang polis. Perbedaan mendasar ini memengaruhi transparansi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan kekuasaan kontraktual. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa prinsip "itikad baik yang paling tinggi" (uberrimae fidei) mendasari semua perjanjian asuransi, yang mewajibkan baik perusahaan asuransi maupun tertanggung untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan keterbukaan yang setinggi-tingginya. Kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Kresna Life menunjukkan bagaimana lemahnya penerapan tata kelola dan etika dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sistemik. Makalah ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan edukasi etika bagi perantara asuransi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas sangat penting untuk memastikan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi Indonesia.
Co-Authors A. Rahmat Rosyadi Alba Liliana Sanchez Andi Muhammad Asrun As, Lili Riyanti Asrun, Andi Muhammad Ayu Maha Putri, Nyimas Azzahra, Sri Rezeki Carwan, Carwan Darmawan , Iwan Darmoyo, Agung Budi Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Fanny Rafaldini Fariz Jundan Gusti Krisdiana, Friskila Nesya Hendro Yudha Siswako Herdianto Herdianto, Herdianto Hidayat, Dafit Hotma Sibuea Iskandar Zulkarnain Iwan Darmawan Jeehoon, Moon Johnson Sianipar, Osner Kartika Sari, Rindy Purwa Lestari, Sari Indah Lisdyanto llisdyanto Mahipal Mardiyanto, Joko Monica, Tri Moon Jeehoon Muhammad Munjin Sulaeman Muhammad Orie Anantama Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nazmuddin, Mohammad Nico Tri Saputra Noor, Ivana Nugraha, Iman Okviany, Hana Ratlian Oteu Herdiansyah Pamadia, Era Pattipeilohy, Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Perdana, Gemilang Adi Pitriadi, Selamat Putra, Bagus Candra Rafaldini, Fanny Rahayu, Fitrie Aryani Rahmawati, Ayu Nur Ricky Yuniardi Ridwan Arifin Ridwan Malik Ridwan Malik Roby Satya Nugraha Rostiyanti, Susy Fatena Roy, M. Tahsin Rusdi, Awan A. Salimah, Alvy Nur Sanchez, Alba Liliana Septo Sihombing, L. Alfies Sobar, Fidji Muhammad Sofwan Ansori Sufmi Dasco Ahmad Sukmayanti, Andini Wulan Sulthan, Fariz M. Sunardi, Gianto Supenawati, Erni Suryani, Anna Suududdin Syamsul Arifin Ujang Ma’mun Valentino, Andi Joshua Saputra Vany Lucas Vany Lucas Vivi Vivi Wulandari, Nur Fitriani Yazdi, Ahmad Yeni Nuraeni Yennie K. Milono Yoyok Suharyanto