Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.269
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta Bina Hukum Lingkungan DE'RECHTSSTAAT JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Al-Adl : Jurnal Hukum RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana MANAJEMEN Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Bina Hukum Lingkungan Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Jurnal Sosial dan Sains Lentera: Multidisciplinary Studies Community Service Journal Of Economic Education Jurnal Media Akademik (JMA) Advances In Social Humanities Research Journal of Innovative and Creativity SASI Rechtsvinding IPSSJ Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Mizan: Journal of Islamic Law Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Review of International Economy and finance (RITEF) Sharia Oikonomia Law Journal Rechtsnormen: Journal of Law
Agus Satory
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kelemahan Implementasi Kebijakan Amdal Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup Nyimas Ayu Maha Putri; Agus Satory
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i3.7577

Abstract

Fenomena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, meskipun kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterapkan sebagai instrumen pencegahan. Di lapangan, banyak proyek pembangunan yang gagal mengimplementasikan rekomendasi AMDAL secara efektif, akibat pengawasan yang lemah, rendahnya kualitas studi AMDAL, serta ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kelemahan implementasi kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur terkait kebijakan AMDAL. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi AMDAL masih terkendala oleh kurangnya pengawasan, kualitas studi yang buruk, serta pelanggaran terhadap kewajiban oleh pelaku usaha. Selain itu, kapasitas pengawasan yang terbatas di tingkat daerah memperburuk efektivitas kebijakan ini. Kesimpulannya, untuk memperbaiki implementasi AMDAL, perlu dilakukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kualitas studi AMDAL, serta peningkatan kapasitas aparat pengawas di daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan AMDAL dapat lebih efektif dalam melindungi lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
A Comparative Analysis of Consumer Protection Norms in E-Commerce Between Indonesia’s Civil Law and Singapore’s Common Law Systems Agus Satory; Luis Santos; Samantha Gonzales
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2025)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v3i6.3014

Abstract

Background. The rapid expansion of e-commerce has intensified consumer protection challenges in digital markets. Legal systems are required to respond to issues such as information asymmetry, unfair contract terms, and limited access to remedies, particularly within cross-border online transactions. Purpose. This study aims to analyze and compare consumer protection norms in e-commerce within Indonesia’s civil law system and Singapore’s common law system, focusing on how legal tradition shapes regulatory design and enforcement mechanisms. Method. The research employs a qualitative comparative legal approach using doctrinal and normative analysis. Primary legal sources, including statutes, regulations, and judicial decisions, are examined alongside secondary legal literature through a structured comparative framework. Results. The findings reveal that Indonesia emphasizes codified rules and administrative enforcement to ensure legal certainty, while Singapore relies on judicial interpretation and principle-based regulation to maintain flexibility. Conclusion. The study concludes that legal tradition remains a decisive factor in shaping consumer protection norms in e-commerce. The novelty of this research lies in its contextual comparative analysis within Southeast Asia, demonstrating that digitalization does not eliminate legal diversity but reconfigures its expression in consumer protection law.
The Legal Framework for Regulating the Digital Economy: Protecting Consumers and Promoting Innovation Agus Satory; Rashid Rahman; Rina Farah
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v4i2.3570

Abstract

Background. The rapid expansion of the digital economy has transformed global market structures, creating new opportunities for innovation while raising significant concerns regarding consumer protection, data governance, and regulatory coherence. Existing legal frameworks often struggle to address the complexity of cross-border digital transactions and platform-based business models, resulting in gaps that affect both market efficiency and user trust. Purpose. This study aims to examine the effectiveness of legal frameworks in regulating the digital economy, with a particular focus on balancing consumer protection and innovation. Method. A qualitative doctrinal and comparative legal research design is employed, analyzing statutory instruments, policy documents, and regulatory practices across selected jurisdictions. Data are systematically evaluated using thematic analysis and comparative legal matrices to identify patterns, strengths, and limitations in regulatory approaches. Results.The findings reveal that jurisdictions with coherent, adaptive, and enforceable legal frameworks demonstrate higher levels of consumer trust and innovation performance. Evidence indicates that regulatory quality, rather than regulatory intensity, determines the success of digital governance. Conclusion.The study concludes that an integrated and flexible legal framework is essential for sustaining digital market growth while ensuring consumer protection.
Aspek Hukum Perjanjian Elektronik dalam Bisnis Digital di Indonesia Uu Lukmanul Hakim; Agus Satory
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 01 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i01.p10

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perjanjian elektronik di Indonesia seiring meningkatnya transaksi bisnis digital. Pergeseran dari perjanjian konvensional ke kesepakatan daring menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan, pembuktian, persetujuan, serta tanggung jawab para pihak yang berinteraksi melalui sistem elektronik. Selain itu penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum perjanjian elektronik, mengidentifikasi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, dan menganalisis pembagian tanggung jawab hukum dalam interaksi bisnis digital. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah KUHPerdata, UU ITE, PP PSTE, UUPK, dan UU PDP. Sumber sekunder berupa literatur akademik, artikel ilmiah, serta yurisprudensi mendukung interpretasi doktrinal terhadap norma-norma tersebut. Analisis menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata serta standar teknis dalam UU ITE dan PP PSTE. Persetujuan melalui klik, tanda tangan elektronik, dan rekam jejak digital diakui sebagai manifestasi sah dari kehendak para pihak. Namun, masih terdapat tantangan dalam verifikasi identitas, keamanan data, asimetri informasi, serta kompleksitas tanggung jawab berlapis yang melibatkan penyelenggara platform dan pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia semakin responsif terhadap digitalisasi, namun efektivitas implementasinya bergantung pada penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan data untuk memastikan transaksi elektronik yang adil, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW IN E-COMMERCE TRANSACTIONS Agus Satory; Haziq Idris; Sara Hussain
Sharia Oikonomia Law Journal Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/solj.v4i3.4283

Abstract

E-commerce has expanded rapidly, yet its multilayered contractual structures create uncertainty regarding consent, ownership, financing, delivery, and consumer protection under Sharia economic law across increasingly complex and rapidly evolving markets. This study aimed to evaluate the Sharia compliance of e-commerce transactions and identify legal risks within digital commercial ecosystems. A mixed legal-research design combined normative juridical analysis, transaction auditing, platform-document review, consumer-complaint analysis, expert validation, and a structured Sharia Compliance Index. The dataset comprised 240 transactions, 96 platform documents, 72 verified complaints, and assessments from 18 experts. Results showed that 49.17% of transactions were fully compliant, 35.00% were conditionally compliant, and 15.83% were noncompliant. Direct marketplace sales achieved the highest compliance scores, whereas buy-now-pay-later and dropshipping models showed greater exposure to rib?, gharar, unclear ownership, hidden charges, misleading information, and unfair risk allocation. Price transparency, verified ownership or agency, delivery certainty, fair refund rights, and strong platform disclosure significantly increased compliance. The study concludes that e-commerce is permissible when the entire transaction architecture protects valid consent, lawful ownership, transparent pricing, consumer welfare, and equitable risk distribution. Comprehensive Sharia assessment must therefore examine sellers, platforms, financiers, suppliers, logistics providers, and digital interfaces rather than the primary sale alone.
Co-Authors A. Rahmat Rosyadi Alba Liliana Sanchez Andi Muhammad Asrun As, Lili Riyanti Asrun, Andi Muhammad Azzahra, Sri Rezeki Carwan, Carwan Darmawan , Iwan Darmoyo, Agung Budi Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Fanny Rafaldini Fariz Jundan Gusti Krisdiana, Friskila Nesya Haziq Idris Hendro Yudha Siswako Herdianto Herdianto, Herdianto Hidayat, Dafit Hotma Sibuea Iskandar Zulkarnain Ivana Noor Iwan Darmawan Jeehoon, Moon Kartika Sari, Rindy Purwa Lestari, Sari Indah Lisdyanto llisdyanto Luis Santos Mahipal Mahipal Mahipal Mardiyanto, Joko Monica, Tri Moon Jeehoon Muhamad Handi Wijaya Muhammad Munjin Sulaeman Muhammad Orie Anantama Mustaqim , Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nazmuddin, Mohammad Nico Tri Saputra Nugraha, Iman Nyimas Ayu Maha Putri Okviany, Hana Ratlian Oteu Herdiansyah Pattipeilohy, Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Pitriadi, Selamat Putra, Bagus Candra Rafaldini, Fanny Rahayu, Fitrie Aryani Rahmawati, Ayu Nur Rashid Rahman Ricky Yuniardi Ridwan Arifin Ridwan Malik Ridwan Malik Rina Farah Roby Satya Nugraha Rostiyanti, Susy Fatena Roy, M. Tahsin Rusdi, Awan A. Salimah, Alvy Nur Samantha Gonzales Sanchez, Alba Liliana Sara Hussain Septo Sihombing, L. Alfies Sobar, Fidji Muhammad Sofwan Ansori Sufmi Dasco Ahmad Sufmi Dasco Ahmad Sukmayanti, Andini Wulan Sulthan, Fariz M. Sunardi, Gianto Supenawati, Erni Suryani, Anna Suududdin Syamsul Arifin Ujang Ma’mun Uu Lukmanul Hakim Vany Lucas Vany Lucas Vera Salma Meilania Vivi Vivi Yazdi, Ahmad Yeni Nuraeni Yennie K. Milono Yoyok Suharyanto