Claim Missing Document
Check
Articles

Consumer Dispute Resolution in the Financial Services Sector in Indonesia Agus Satory; Sufmi Dasco Ahmad; Roby Satya Nugraha
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50489

Abstract

The purpose of this study is to analyze the model of consumer dispute resolution in the financial services sector in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical approach supported by empirical data. Consumer disputes can be resolved through the courts or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. This means that consumers are given the freedom to claim their rights if they are harmed by business actors, either through litigation or non-litigation channels. Thus, consumers in the financial services sector who have been harmed can choose from the current models of consumer dispute resolution in the financial services sector, namely litigation through breach of contract suits, unlawful act suits, class actions, legal standing, and small claims courts. Meanwhile, non-litigation can be pursued through BPSK, LAPS SJK, or LAPS SK. The use of the small claims court mechanism as one of the models for resolving consumer disputes in the financial services sector through litigation in court can be empowered, and the process of resolving consumer disputes through non-litigation via BPSK can be carried out in stages.
Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha Ricky Yuniardi; Yoyok Suharyanto; Agus Satory
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.9988

Abstract

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa Pasal 13 ayat 1 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, ruang lingkup dalam perizinan lingkungan sangatlah berbeda misalnya saja berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan.  Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha. Hal ini sangatlah berdampak bagi masyarakat juga para pelaku usaha dibidang yang keterkaitan dengan perizinan lingkungan.
Tata Kelola Perusahaan, Etika Bisnis, dan Kepuasan Karyawan dalam Pengelolaan Lembur Outsourcing Sesuai Regulasi Ketenagakerjaan: Studi Kasus PT. Bantu Bantu Selaras Vera Salma Meilania; Agus Satory
MANAJEMEN Vol. 6 No. 1 (2026): Mei : MANAJEMEN (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan)
Publisher : LPPM Politeknik Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/b3278w75

Abstract

This study examines the relationship between corporate governance, business ethics, and employee satisfaction, and how these factors influence the management of overtime among outsourced employees at PT Bantu Bantu Selaras in compliance with Indonesian labor regulations. A quantitative approach was employed using a questionnaire survey administered to 53 outsourced employees. The study evaluates the effectiveness of transparent and accountable governance and ethical practices by applying the Community Satisfaction Index (CSI) and Importance–Performance Analysis (IPA) techniques. The results indicate that corporate governance and business ethics are implemented at a very high level, as reflected in satisfaction scores exceeding 4.6 out of 5 in key areas such as transparency, social security (BPJS), and compensation. However, the frequency of overtime remains an aspect that requires better management to prevent employee fatigue and potential long-term risks. Overall, the findings contribute to the development of fair, ethical, and legally compliant human resource management practices within the Indonesian outsourcing sector.
Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel Nugraha, Iman; Satory, Agus
Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana Vol. 6 No. 1 (2026): Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/diversityjournal.v5i3.22110

Abstract

Perkembangan teknologi digital menjadikan internet kebutuhan dasar masyarakat, dengan penetrasi di Indonesia mencapai lebih dari 78% pada tahun 2024. Penyedia layanan telekomunikasi besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata menawarkan beragam paket data. Namun, praktik "hangusnya sisa kuota internet" setelah masa berlaku paket berakhir menjadi persoalan hukum perlindungan konsumen. Konsumen kehilangan sisa kuota tanpa kompensasi memadai, sementara penyedia layanan berlindung di balik kontrak baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi telekomunikasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar konsumen dan pelaku usaha, kurangnya transparansi, dan potensi unfair contract terms dalam kontrak elektronik. Literatur Hukum Bisnis Digital menekankan perlindungan konsumen digital menuntut regulasi yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan menilai praktik "kuota hangus" dalam perspektif hukum positif Indonesia, melalui pendekatan perlindungan konsumen, hukum perjanjian, dan teori hukum bisnis digital. Tujuannya adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi penguatan perlindungan konsumen dalam layanan telekomunikasi digital.
IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND CSR IN INDONESIA BUSINESS PRACTICES: LEGAL AND ETHICAL ANALYSIS Muhamad Handi Wijaya; Agus Satory
Review of International Economy and Finance Vol. 1 No. 3 (2025)
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16731992

Abstract

This study examines the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia, focusing on legal and ethical aspects. The research addresses the problem of weak governance and ceremonial CSR practices, particularly in small and medium enterprises (SMEs). Using a qualitative descriptive approach with secondary data from company reports and academic journals, the study analyzes GCG and CSR practices in large companies and SMEs. Findings indicate that large companies like Unilever implement robust GCG, while SMEs lack formal structures. Strategic CSR enhances reputation, but SMEs often engage in short-term philanthropy. Regulations support implementation, but enforcement is weak. Ethical practices rooted in Pancasila are crucial, yet challenges like corruption persist. The study recommends strengthening regulations and ethics education to enhance GCG and CSR effectiveness.