Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.269
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta Bina Hukum Lingkungan DE'RECHTSSTAAT JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Al-Adl : Jurnal Hukum RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana MANAJEMEN Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Bina Hukum Lingkungan Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Jurnal Sosial dan Sains Lentera: Multidisciplinary Studies Community Service Journal Of Economic Education Jurnal Media Akademik (JMA) Advances In Social Humanities Research Journal of Innovative and Creativity SASI Rechtsvinding IPSSJ Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Mizan: Journal of Islamic Law Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Review of International Economy and finance (RITEF) Sharia Oikonomia Law Journal Rechtsnormen: Journal of Law
Agus Satory
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Hukum Perundang-Undangan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pembinaan, Hak Narapidana, Dan Budaya Hukum Muhammad Orie Anantama; Fariz Jundan; Agus Satory
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5039

Abstract

The correctional system in Indonesia is a manifestation of a paradigm shift from a prison system that emphasizes punishment to one that focuses on rehabilitation oriented toward the moral and social recovery of prisoners. Prisons serve as a means of rehabilitation so that prisoners can once again play a positive role in society. This study discusses three main issues, namely the legal basis governing the correctional system, the application of prisoners' rights and obligations, and the role of legal culture in shaping law-abiding behavior. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the success of guidance in prisons is greatly influenced by the consistent implementation of legal norms, the professionalism of officers, and the internalization of legal values in prisoners. It is necessary to strengthen regulations, improve the quality of officers, and provide guidance based on humanity in order to realize an effective and fair correctional system.
Kesenjangan etika dan hukum dalam manajemen talent dancer pada industri hiburan malam berstandar internasional di Kawasan Urban: Studi kasus Jakarta dan PIK2 Rahmawati, Ayu Nur; Satory, Agus
Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2025): Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cocreation.v4i1.1591

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik manajemen talent dancer dalam industri hiburan malam berstandar internasional di kawasan urban seperti Jakarta dan PIK2. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menyoroti aspek rekrutmen, kontrak kerja, pengawasan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Hasil temuan menunjukkan adanya ketimpangan antara kemajuan artistik dan lemahnya tata kelola sumber daya manusia. Pola rekrutmen cenderung informal melalui agensi atau relasi personal, sementara sistem kontrak tidak seragam, bahkan banyak talent bekerja tanpa perjanjian tertulis. Perlindungan hukum dan sosial seperti BPJS atau sistem pelaporan formal juga belum tersedia secara sistemik. Meskipun terdapat praktik positif di beberapa klub, umumnya prinsip Good Corporate Governance dan etika profesi belum sepenuhnya diimplementasikan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola internal, peningkatan literasi hukum pekerja, serta kebijakan perlindungan kerja adaptif untuk sektor informal hiburan malam. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara kemajuan artistik dan tata kelola sumber daya manusia dalam industri hiburan malam berstandar internasional di kawasan urban Jakarta dan PIK2. Beberapa klub sebagai destinasi nightlife telah menunjukkan praktik manajemen yang profesional, namun sebagian besar agensi di klub masih mempraktikkan pola kerja informal dan minim regulasi.
REKONSTRUKSI PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR Iskandar Zulkarnain; Agus Satory; Mahipal Mahipal
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22721

Abstract

UUPT mengenal dua macam RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan Pasal 78 ayat 2 UUPT menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam praktiknya banyak Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. Dalam UUPT terkait tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir tidaklah diatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) UUPT mengenai Tindakan Direksi yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Buku Berakhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UUPT terdapat kelemahan normatif yaitu implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, stabilitas tata kelola, dan efektivitas operasional perseroan. Norma yang tidak disertai mekanisme sanksi maupun ruang diskresi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini membutuhkan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan memiliki kekuatan mengikat untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola Perseroan.
REKONSTRUKSI PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR Iskandar Zulkarnain; Agus Satory; Mahipal Mahipal
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22721

Abstract

UUPT mengenal dua macam RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan Pasal 78 ayat 2 UUPT menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam praktiknya banyak Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. Dalam UUPT terkait tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir tidaklah diatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) UUPT mengenai Tindakan Direksi yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Buku Berakhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UUPT terdapat kelemahan normatif yaitu implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, stabilitas tata kelola, dan efektivitas operasional perseroan. Norma yang tidak disertai mekanisme sanksi maupun ruang diskresi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini membutuhkan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan memiliki kekuatan mengikat untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola Perseroan.
Consumer Dispute Resolution in the Financial Services Sector in Indonesia Agus Satory; Sufmi Dasco Ahmad; Roby Satya Nugraha
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50489

Abstract

The purpose of this study is to analyze the model of consumer dispute resolution in the financial services sector in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical approach supported by empirical data. Consumer disputes can be resolved through the courts or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. This means that consumers are given the freedom to claim their rights if they are harmed by business actors, either through litigation or non-litigation channels. Thus, consumers in the financial services sector who have been harmed can choose from the current models of consumer dispute resolution in the financial services sector, namely litigation through breach of contract suits, unlawful act suits, class actions, legal standing, and small claims courts. Meanwhile, non-litigation can be pursued through BPSK, LAPS SJK, or LAPS SK. The use of the small claims court mechanism as one of the models for resolving consumer disputes in the financial services sector through litigation in court can be empowered, and the process of resolving consumer disputes through non-litigation via BPSK can be carried out in stages.
Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha Ricky Yuniardi; Yoyok Suharyanto; Agus Satory
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.9988

Abstract

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa Pasal 13 ayat 1 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, ruang lingkup dalam perizinan lingkungan sangatlah berbeda misalnya saja berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan.  Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha. Hal ini sangatlah berdampak bagi masyarakat juga para pelaku usaha dibidang yang keterkaitan dengan perizinan lingkungan.
Tata Kelola Perusahaan, Etika Bisnis, dan Kepuasan Karyawan dalam Pengelolaan Lembur Outsourcing Sesuai Regulasi Ketenagakerjaan: Studi Kasus PT. Bantu Bantu Selaras Vera Salma Meilania; Agus Satory
MANAJEMEN Vol. 6 No. 1 (2026): Mei : MANAJEMEN (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan)
Publisher : LPPM Politeknik Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/b3278w75

Abstract

This study examines the relationship between corporate governance, business ethics, and employee satisfaction, and how these factors influence the management of overtime among outsourced employees at PT Bantu Bantu Selaras in compliance with Indonesian labor regulations. A quantitative approach was employed using a questionnaire survey administered to 53 outsourced employees. The study evaluates the effectiveness of transparent and accountable governance and ethical practices by applying the Community Satisfaction Index (CSI) and Importance–Performance Analysis (IPA) techniques. The results indicate that corporate governance and business ethics are implemented at a very high level, as reflected in satisfaction scores exceeding 4.6 out of 5 in key areas such as transparency, social security (BPJS), and compensation. However, the frequency of overtime remains an aspect that requires better management to prevent employee fatigue and potential long-term risks. Overall, the findings contribute to the development of fair, ethical, and legally compliant human resource management practices within the Indonesian outsourcing sector.
Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel Nugraha, Iman; Satory, Agus
Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana Vol. 6 No. 1 (2026): Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/diversityjournal.v5i3.22110

Abstract

Perkembangan teknologi digital menjadikan internet kebutuhan dasar masyarakat, dengan penetrasi di Indonesia mencapai lebih dari 78% pada tahun 2024. Penyedia layanan telekomunikasi besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata menawarkan beragam paket data. Namun, praktik "hangusnya sisa kuota internet" setelah masa berlaku paket berakhir menjadi persoalan hukum perlindungan konsumen. Konsumen kehilangan sisa kuota tanpa kompensasi memadai, sementara penyedia layanan berlindung di balik kontrak baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi telekomunikasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar konsumen dan pelaku usaha, kurangnya transparansi, dan potensi unfair contract terms dalam kontrak elektronik. Literatur Hukum Bisnis Digital menekankan perlindungan konsumen digital menuntut regulasi yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan menilai praktik "kuota hangus" dalam perspektif hukum positif Indonesia, melalui pendekatan perlindungan konsumen, hukum perjanjian, dan teori hukum bisnis digital. Tujuannya adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi penguatan perlindungan konsumen dalam layanan telekomunikasi digital.
IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND CSR IN INDONESIA BUSINESS PRACTICES: LEGAL AND ETHICAL ANALYSIS Muhamad Handi Wijaya; Agus Satory
Review of International Economy and Finance Vol. 1 No. 3 (2025)
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16731992

Abstract

This study examines the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia, focusing on legal and ethical aspects. The research addresses the problem of weak governance and ceremonial CSR practices, particularly in small and medium enterprises (SMEs). Using a qualitative descriptive approach with secondary data from company reports and academic journals, the study analyzes GCG and CSR practices in large companies and SMEs. Findings indicate that large companies like Unilever implement robust GCG, while SMEs lack formal structures. Strategic CSR enhances reputation, but SMEs often engage in short-term philanthropy. Regulations support implementation, but enforcement is weak. Ethical practices rooted in Pancasila are crucial, yet challenges like corruption persist. The study recommends strengthening regulations and ethics education to enhance GCG and CSR effectiveness.
Ethics of Artistic Collaboration in Cultural Diplomacy Amid Global Conflict: The Collaboration Between the Jakarta Arts Council (DKJ) and the Ukrainian Institute in 2024 Ivana Noor; Agus Satory
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 3 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i3.32764

Abstract

Cultural diplomacy has increasingly become an important approach to strengthening international relations through cultural exchange and artistic collaboration. This study examines the ethical dimensions of artistic cooperation in cultural diplomacy through the collaboration between the Jakarta Arts Council (Dewan Kesenian Jakarta – DKJ) and the Ukrainian Institute in 2024. The research aims to analyze how ethical principles shape artistic collaboration and how cultural initiatives function as diplomatic instruments in the context of global conflict. This study employs a qualitative research design, using document analysis and a literature review to explore cultural programs, institutional reports, and scholarly sources related to cultural diplomacy and artistic exchange. The findings indicate that artistic collaboration serves as an effective medium for promoting intercultural dialogue, strengthening international cultural relations, and expanding networks among artists and cultural institutions. Ethical principles such as respect for cultural diversity, neutrality in political contexts, and intercultural dialogue play an important role in ensuring that artistic initiatives remain constructive platforms for cultural communication. However, challenges related to political sensitivity, cultural representation, and institutional coordination may influence the implementation of cultural diplomacy initiatives. Overall, the study demonstrates that ethical artistic collaboration can contribute significantly to cultural diplomacy by fostering cultural understanding and international cooperation, even in times of geopolitical tension.
Co-Authors A. Rahmat Rosyadi Alba Liliana Sanchez Andi Muhammad Asrun As, Lili Riyanti Asrun, Andi Muhammad Azzahra, Sri Rezeki Carwan, Carwan Darmawan , Iwan Darmoyo, Agung Budi Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Fanny Rafaldini Fariz Jundan Gusti Krisdiana, Friskila Nesya Haziq Idris Hendro Yudha Siswako Herdianto Herdianto, Herdianto Hidayat, Dafit Hotma Sibuea Iskandar Zulkarnain Ivana Noor Iwan Darmawan Jeehoon, Moon Kartika Sari, Rindy Purwa Lestari, Sari Indah Lisdyanto llisdyanto Luis Santos Mahipal Mahipal Mahipal Mardiyanto, Joko Monica, Tri Moon Jeehoon Muhamad Handi Wijaya Muhammad Munjin Sulaeman Muhammad Orie Anantama Mustaqim , Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nazmuddin, Mohammad Nico Tri Saputra Nugraha, Iman Nyimas Ayu Maha Putri Okviany, Hana Ratlian Oteu Herdiansyah Pattipeilohy, Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Pitriadi, Selamat Putra, Bagus Candra Rafaldini, Fanny Rahayu, Fitrie Aryani Rahmawati, Ayu Nur Rashid Rahman Ricky Yuniardi Ridwan Arifin Ridwan Malik Ridwan Malik Rina Farah Roby Satya Nugraha Rostiyanti, Susy Fatena Roy, M. Tahsin Rusdi, Awan A. Salimah, Alvy Nur Samantha Gonzales Sanchez, Alba Liliana Sara Hussain Septo Sihombing, L. Alfies Sobar, Fidji Muhammad Sofwan Ansori Sufmi Dasco Ahmad Sufmi Dasco Ahmad Sukmayanti, Andini Wulan Sulthan, Fariz M. Sunardi, Gianto Supenawati, Erni Suryani, Anna Suududdin Syamsul Arifin Ujang Ma’mun Uu Lukmanul Hakim Vany Lucas Vany Lucas Vera Salma Meilania Vivi Vivi Yazdi, Ahmad Yeni Nuraeni Yennie K. Milono Yoyok Suharyanto