Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kesadaran Hukum Konsumen Paylater atas Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pattipeilohy, Alex Maxer; Satory, Agus; Mahipal, Mahipal
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1845

Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan kepada penegak hukum mengenai penerapan UU PDP pada Paylater, khususnya mekanisme penegakan hukum, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran data pribadi yang merugikan konsumen. Memberi masukan kepada Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi, meningkatkan standardisasi keamanan data pribadi, dan mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih efektif dalam ekosistem keuangan digital. Memberi gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat kesadaran hukum konsumen dalam menjaga data pribadi, risiko penyalahgunaan data dalam Paylater, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban untuk mengurangi potensi kerugian. Metode penelitian yang dihunakan adalah yuridis normati, menggunakan pendekatan undang-undang/statute approach dan menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual/conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran hukum konsumen Paylater sangat rendah, mereka umumnya tidak membaca S&K dan tidak mengetahui hak data pribadinya (hak akses, hapus). Implementasi UU PDP terhambat klausula baku yang tidak transparan dan keamanan teknis yang lemah. Solusinya adalah penegakan sanksi administratif, peningkatan transparansi, dan peningkatan literasi data pribadi masyarakat.

Transformasi CSR Lingkungan Sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Mangrove oleh PT Mitra Pembangunan Sultra Azzahra, Sri Rezeki; Satory, Agus
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i11.5127

Perlindungan lingkungan hidup merupakan isu global yang menuntut peran aktif dari seluruh sektor, termasuk korporasi. Sebagai badan usaha yang beroperasi dalam sektor industri di kawasan pesisir, PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) mengemban tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis lingkungan yang tidak semata terfokus pada akumulasi profit ekonomi, melainkan juga berorientasi pada keberlanjutan sosial dan preservasi ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui studi kasus pengelolaan mangrove oleh PT Mitra Pembangunan Sultra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Mitra Pembangunan Sultra. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan analisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik dan jurnal hukum), serta tersier (putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah daerah) guna mengkaji koherensi program CSR dengan instrumen hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR telah mengalami pergeseran dari sekadar komitmen etis menjadi kewajiban hukum yang mengikat, sejalan dengan prinsip hukum responsif. Implementasi CSR PT MPS memperlihatkan sinergi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi lingkungan pesisir. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan CSR memerlukan harmonisasi regulasi, partisipasi masyarakat, serta internalisasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola korporasi.

Legal Formalism in Amendments to Mining Law in Indonesia Suryani, Anna; Darmawan , Iwan; Satory, Agus
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i02.1198

Mining law reform is associated with the constitutional mandate of Indonesia, prioritizing social justice and welfare of the people. Therefore, this study aimed to analyze, from both philosophical and constitutional perspectives, the evolution of Indonesian mining law regulations. The analysis also aimed to examine mining law reform as a transition from legal formalism toward a just, sustainable, and participatory constitutional framework. A normative legal process with a doctrinal method was used, which was supplemented by an analysis of legal philosophy through the ontological, epistemological, and axiological dimensions of law. Data sources included statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant academic literature on law and environment. The results showed that the shift in the new law generated tensions between the logic of centralization and the ideals of democratic resource management. Additionally, strengthening state control was not often accompanied by adequate checks and balances or the protection of community ecological rights. Amendments to Law on Mineral and Coal Mining produced significant philosophical and constitutional implications. As the new law reinforced state control through the centralization of authority, it simultaneously raised concerns about diminishing regional, indigenous, and public participation in natural resource governance. The importance of repositioning mining law as a constitutional instrument capable of ensuring substantive justice, ecological sustainability, and public participation was prioritized. Accordingly, the analysis recommended revising to promote inclusive participation, strengthen independent oversight, and empower the Constitutional Court to uphold the principles of social justice and right to a healthy environment.

Analisis Hukum Perundang-Undangan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pembinaan, Hak Narapidana, Dan Budaya Hukum Muhammad Orie Anantama; Fariz Jundan; Agus Satory
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5039

The correctional system in Indonesia is a manifestation of a paradigm shift from a prison system that emphasizes punishment to one that focuses on rehabilitation oriented toward the moral and social recovery of prisoners. Prisons serve as a means of rehabilitation so that prisoners can once again play a positive role in society. This study discusses three main issues, namely the legal basis governing the correctional system, the application of prisoners' rights and obligations, and the role of legal culture in shaping law-abiding behavior. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the success of guidance in prisons is greatly influenced by the consistent implementation of legal norms, the professionalism of officers, and the internalization of legal values in prisoners. It is necessary to strengthen regulations, improve the quality of officers, and provide guidance based on humanity in order to realize an effective and fair correctional system.

REKONSTRUKSI PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR Zulkarnain, Iskandar; Satory, Agus; Mahipal, Mahipal
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22721

UUPT mengenal dua macam RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan Pasal 78 ayat 2 UUPT menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam praktiknya banyak Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. Dalam UUPT terkait tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir tidaklah diatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) UUPT mengenai Tindakan Direksi yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Buku Berakhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UUPT terdapat kelemahan normatif yaitu implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, stabilitas tata kelola, dan efektivitas operasional perseroan. Norma yang tidak disertai mekanisme sanksi maupun ruang diskresi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini membutuhkan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan memiliki kekuatan mengikat untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola Perseroan.

REKONSTRUKSI PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR Zulkarnain, Iskandar; Satory, Agus; Mahipal, Mahipal
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22721

UUPT mengenal dua macam RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan Pasal 78 ayat 2 UUPT menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam praktiknya banyak Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. Dalam UUPT terkait tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir tidaklah diatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) UUPT mengenai Tindakan Direksi yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Buku Berakhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UUPT terdapat kelemahan normatif yaitu implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, stabilitas tata kelola, dan efektivitas operasional perseroan. Norma yang tidak disertai mekanisme sanksi maupun ruang diskresi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini membutuhkan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan memiliki kekuatan mengikat untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola Perseroan.

Corporate Governance Failure in the Use of Influencer Content: Ethical and Legal Analysis Valentino, Andi Joshua Saputra; Satory, Agus
Majapahit Journal of Islamic Finance and Management Vol. 6 No. 1 (2026): Islamic Finance and Management
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/mjifm.v6i1.812

The development of digital marketing has created a new phenomenon in the form of the unauthorized use of influencer content for commercial purposes, which reflects the failure of corporate governance at the operational level. This study aims to examine the practice of unauthorized use of influencer content from a business ethics perspective, analyze the legal implications that arise, explain the role of corporate governance failure, and provide recommendations for ethical and sustainable digital marketing practices. The research uses a qualitative approach with an empirical experience-based case study design, in which data is collected through participatory observation and literature study, then analyzed using Agency Theory, Stewardship Theory, and the principles of business ethics and Good Corporate Governance. The results show that the practice of using content without permission violates the principles of fairness, transparency, and responsibility in business ethics, and has the potential to violate the Copyright Law, Personal Data Protection Law, and provisions against unlawful acts. Governance failures occur due to the absence of legal verification procedures, weak coordination between marketing and legal functions, and the absence of a stewardship culture that respects stakeholder rights. Through the lens of Agency Theory, this case reflects the uncontrolled opportunistic behavior of agents, while Stewardship Theory shows the absence of moral values in the organizational culture. The resolution of disputes through public pressure indicates the weakness of internal governance mechanisms as a preventive system.

Kelemahan Implementasi Kebijakan Amdal Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup Ayu Maha Putri, Nyimas; Satory, Agus
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i3.7577

Fenomena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, meskipun kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterapkan sebagai instrumen pencegahan. Di lapangan, banyak proyek pembangunan yang gagal mengimplementasikan rekomendasi AMDAL secara efektif, akibat pengawasan yang lemah, rendahnya kualitas studi AMDAL, serta ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kelemahan implementasi kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur terkait kebijakan AMDAL. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi AMDAL masih terkendala oleh kurangnya pengawasan, kualitas studi yang buruk, serta pelanggaran terhadap kewajiban oleh pelaku usaha. Selain itu, kapasitas pengawasan yang terbatas di tingkat daerah memperburuk efektivitas kebijakan ini. Kesimpulannya, untuk memperbaiki implementasi AMDAL, perlu dilakukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kualitas studi AMDAL, serta peningkatan kapasitas aparat pengawas di daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan AMDAL dapat lebih efektif dalam melindungi lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Corporate Governance Failure in the Use of Influencer Content: Ethical and Legal Analysis Valentino, Andi Joshua Saputra; Satory, Agus
Majapahit Journal of Islamic Finance and Management Vol. 6 No. 1 (2026): Islamic Finance and Management
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/mjifm.v6i1.812

The development of digital marketing has created a new phenomenon in the form of the unauthorized use of influencer content for commercial purposes, which reflects the failure of corporate governance at the operational level. This study aims to examine the practice of unauthorized use of influencer content from a business ethics perspective, analyze the legal implications that arise, explain the role of corporate governance failure, and provide recommendations for ethical and sustainable digital marketing practices. The research uses a qualitative approach with an empirical experience-based case study design, in which data is collected through participatory observation and literature study, then analyzed using Agency Theory, Stewardship Theory, and the principles of business ethics and Good Corporate Governance. The results show that the practice of using content without permission violates the principles of fairness, transparency, and responsibility in business ethics, and has the potential to violate the Copyright Law, Personal Data Protection Law, and provisions against unlawful acts. Governance failures occur due to the absence of legal verification procedures, weak coordination between marketing and legal functions, and the absence of a stewardship culture that respects stakeholder rights. Through the lens of Agency Theory, this case reflects the uncontrolled opportunistic behavior of agents, while Stewardship Theory shows the absence of moral values in the organizational culture. The resolution of disputes through public pressure indicates the weakness of internal governance mechanisms as a preventive system.

Kesenjangan etika dan hukum dalam manajemen talent dancer pada industri hiburan malam berstandar internasional di Kawasan Urban: Studi kasus Jakarta dan PIK2 Rahmawati, Ayu Nur; Satory, Agus
Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2025): Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cocreation.v4i1.1591

Penelitian ini mengkaji praktik manajemen talent dancer dalam industri hiburan malam berstandar internasional di kawasan urban seperti Jakarta dan PIK2. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menyoroti aspek rekrutmen, kontrak kerja, pengawasan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Hasil temuan menunjukkan adanya ketimpangan antara kemajuan artistik dan lemahnya tata kelola sumber daya manusia. Pola rekrutmen cenderung informal melalui agensi atau relasi personal, sementara sistem kontrak tidak seragam, bahkan banyak talent bekerja tanpa perjanjian tertulis. Perlindungan hukum dan sosial seperti BPJS atau sistem pelaporan formal juga belum tersedia secara sistemik. Meskipun terdapat praktik positif di beberapa klub, umumnya prinsip Good Corporate Governance dan etika profesi belum sepenuhnya diimplementasikan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola internal, peningkatan literasi hukum pekerja, serta kebijakan perlindungan kerja adaptif untuk sektor informal hiburan malam. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara kemajuan artistik dan tata kelola sumber daya manusia dalam industri hiburan malam berstandar internasional di kawasan urban Jakarta dan PIK2. Beberapa klub sebagai destinasi nightlife telah menunjukkan praktik manajemen yang profesional, namun sebagian besar agensi di klub masih mempraktikkan pola kerja informal dan minim regulasi.

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search