Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PREAVIA MONOGRAF JURNAL KOMPILASI Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan Cepalo Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Corruptio Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Social Science and Business Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Multidisciplinary Journals Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik J-CEKI Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen
Maroni Maroni
Faculty Of Law, Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum Kiki Diah Hafidzah; Maroni, Maroni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2107

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika normatif dan implementatif dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban perkosaan di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori viktimologi dan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi sering terhambat oleh minimnya kesadaran korban, keterbatasan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta paradigma penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan retributif. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan Model Restitusi Sosial yang mengintegrasikan pemulihan finansial, psikologis, dan sosial, dengan dukungan mekanisme dana talangan negara serta kolaborasi lintas lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih berpihak pada korban anak
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Fardiansyah, Ahmad Irzal; Maroni, Maroni; Gustiniati, Diah; Susanti, Emilia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.16 KB)

Abstract

Kerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawancara mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.
Formation Of the Commissioner Judge Institution as A Court Supervision Policy (Judicial Scrutiny) Indonesian Criminal Justice System Nurahman, Dwi; Maroni, Maroni; Fardiansyah, A. Irzal; Akib, Muhammad; Tisnanta, HS.
Journal of Social Science and Business Studies Vol. 2 No. 4 (2024): JSSBS
Publisher : Yayasan Gema Bina Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61487/jssbs.v2i4.110

Abstract

The idea of the concept of commissioner judges as Preliminary Examination Judge Institutions is the influence of the development of the times, as well as the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights by Indonesia, so that protection of the rights of suspects/defendants becomes the country's main priority in efforts to enforce the law through law enforcement officers. The fundamental function of Criminal Procedure Law is to seek material truth, so it is felt that the Preliminary Examination Judge as a new institution that emerged in the Criminal Procedure Code Bill is a new breakthrough to maintain the Due Process of Law so that it can continue to run according to expectations. It is also hoped that in the future there will be no innocent people who are sentenced without ignoring the interests of the victim. This scientific writing uses the Sociological Legal Research method (socio legal research).
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Fardiansyah, Ahmad Irzal; Maroni, Maroni; Gustiniati, Diah; Susanti, Emilia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawancara mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.
INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID.B/2023/PN TJK Mutia suntami; Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.; Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/30q4py60

Abstract

Putusan hakim yang objektif dan sesuai hukum memiliki peranan penting dalam menjaga rasa keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Permasalahan serius muncul ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus pencurian yang melibatkan anggota Kepolisian Polda Lampung dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai aparat kepolisian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan wawancara mendalam bersama hakim, jaksa, dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun memberatkan, namun vonis satu tahun penjara dinilai terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan substantif. Penjatuhan hukuman terhadap aparat penegak hukum semestinya dilakukan secara lebih tegas dan proporsional, mengingat peran strategis mereka sebagai teladan dalam menaati hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dan ketegasan dalam penerapan hukum guna menjaga integritas aparat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Sistem Hukum Terintegrasi Mengenai Green, Blue dan Circular Economy untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Bagi Indonesia Rumelawanto, Fajar Putra Prastina; Maroni, Maroni; Putri, Ria Wierma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16699

Abstract

Permasalahan lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum mendorong terciptanya urgensi penerapan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan berupa ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan keuntungan guna peningkatan ekonomi nasional dan internasional secara berkelanjutan. Didapati rumusan masalah bagaimana sistem hukum terintegrasi mengenai green, blue dan circular economy untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur terkait judul. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah mulai menerapkan ketiga sistem ekonomi tersebut, namun belum adanya sistem hukum yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem ekonomi tersebut di Indonesia yang disebabkan belum adanya harmonisasi hukum dan belum adanya tata kelola kelembagaan yang efektif dan representatif. Saya merekomendasikan agar program ekonomi hijau, ekonomi biru dan eknomi sirkular sebagai prioritas Nasional Negara Indonesia, harmonisasi hukum, reformasi kelembagaan yang efektif dan representatif serta melakukan gerakan semesta seluruh rakyat Indonesia memperbaiki kebiasaan dan perilaku sehari-hari agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau, biru dan sirkular.
Urgensi Pemberatan Hukuman Bagi Residivis Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia Azrieliani Vira Annisa; Maroni; Dewi, Erna
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1425

Abstract

Violence against children is a form of human rights violation that requires serious handling, especially when committed by perpetrators who are recidivists. In the context of criminal law in Indonesia, the aggravation of punishment against perpetrators of child abuse who repeat their actions is still not explicitly regulated in the applicable regulations. In fact, the aggravation of punishment against recidivists is an important step to strengthen the legal protection of children. This research aims to examine the urgency and contribution of aggravated punishment in order to provide more effective legal protection for children as a vulnerable group. Through a normative juridical approach, it is found that the aggravation of punishment for recidivists does not only create a deterrent effect, but also serves as a preventive effort, the formation of a legal culture, and the enforcement of substantive justice. The state has a moral and legal responsibility to tackle violence against children through legal instruments that are clear, firm, and oriented towards victim protection. Therefore, it is necessary to reformulate criminal law policies that explicitly regulate the aggravation of sanctions for recidivists of violence against children so that the criminal justice system can work more effectively, fairly, and humanistically.
Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin Rini Fathonah; Maroni, Maroni; Susanti, Susi; Siswanto, Heni; Rizki, Budi
Jurnal Sinergi Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v3i2.43

Abstract

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk memberikan pemahaman yang baik terkait pinjaman online kepada masyarakat khususnya Desa Merak Batin yang dialkukan oleh akademisi bagian hukum pidan Fakultas Hukum Unila. Metode Dallam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih paham mengenai pinjaman online yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman online ilegal, Aspek Hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman online yang ilegal bagi masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Aspect of Justice in The Application of "Impoverishment" Concept in Asset Seizure Resulting from Corruption Offenses Jaya, Arizon Mega; Maroni; Fardiansyah, A Irzal; Soerjatisnanta, Hieronymus; Akib, Muhammad; Jaya, Belardo Prasetya Mega
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.14.2.2025.377-400

Abstract

The main question and context of the discussion is whether the concept of impoverishment through asset confiscation in corruption cases in Indonesia fulfills the aspect of justice for defendants. This research will play a role in providing legal boundaries and certainty regarding the concept of impoverishment. This research used normative legal research. Normative legal research focuses on analyzing legal rules, principles, and doctrines to understand how the law should be, rather than how it is practiced. This research showed that the concept of impoverishing perpetrators of corruption crimes is interpreted as the confiscation of wealth/assets belonging to perpetrators of corruption crimes, which are the proceeds of corruption, and carried out in accordance with applicable regulations. Asset confiscation from perpetrators of corruption crimes must be implemented with legal measures that do not disregard the sense of justice and without disregarding or respecting the rights of the defendants and the property rights of others unrelated to the corruption case being handled, so the execution in the form of asset confiscation that can provide a sense of justice as it is conducted in a civilized manner and based on humanitarian values. Confiscating the wealth of defendants in corruption cases must be carried out proportionally, and the confiscation of individuals suspected of committing criminal acts of corruption must be upheld and must not violate constitutional principles.
Gender Bias in The Indonesian Correctional System: A Legal Analysis of Human Rights Protection Gaps for Female Prisoners Monica, Dona Raisa; Marpaung, Indra Joseph; Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali; Maroni; Fardiansyah, Ahmad Irzal
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.14.2.2025.281-316

Abstract

The correctional system in Indonesia is designed to rehabilitate prisoners humanely, without discrimination. However, in practice, female prisoners often face inequal treatment due to correctional structures and policies that are still gender biased. This article aims to analyse the gap in human rights protection for female prisoners in Indonesia through a normative legal research approach supported by empirical data, which is then analysed qualitatively. The results of the study found that although the national legal framework already includes human rights principles, in practice, female prisoners still face various structural injustices and gender bias, such as a lack of reproductive health facilities, insufficient protection from violence, and limited access to women-friendly basic services. This article concludes that there is a need for policies to guide the treatment of female prisoners and to strengthen oversight mechanisms to ensure the fulfilment of human rights for female prisoners. This study contributes to developing a more just and equitable correctional law.
Co-Authors Agus Triono Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Anisa, Jenny Anwar, Mashuril Artha Kariasmarico Ayu Ardhia Pramesti, Ratih Azrieliani Vira Annisa Balkis, Fahira Budi Rizki Husin Deni Achmad Dewi, Erna Dheka Ermelia Putri Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. Dwi Nurahman, Dwi Emilia Susanti Emilia Susanti Erna Dewi . Fakih, M Fardiansyah, A Irzal Fardiansyah, A. Irzal Fardiansyah, Ahmad Irzal Fathoni Fathoni Firmansyah, Ade Arif Fransisca Emilia Fristian BerdianTamza FX Sumarja, FX Gunawan Jatmiko Gustiniati, Diah Gutimigo, Zelta Pratiwi Heni Siswanto Heri Siswanto Hieronymus Soerjatisnanta Hutagalung, Naomi Maynarti Hutagaol, Richard Gunawan Indah Satria Irma Nur Amanda Jaya, Arizon Mega Jaya, Belardo Prasetya Mega Khoirunnisa, Nabila Kiki Diah Hafidzah Layaali, Khairul M. Gibransyah Marpaung, Indra Joseph Mashuril Anwar Mashuril Anwar Maya Shafira Muhammad Akib Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Ihsan MUHAMMAD ILHAM Muhtadi Muhtadi Mutia suntami Najla Qurratuain Nenni Dwi Ariyani Nenny Dwi Ariani Niken Nurhadz Febriyani Putra, M. Yudhi Guntara Eka Putri, Sarah Adinda Recca Ayu Hapsari Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rizki, Budi RR. Ella Evrita Hestiandari Ruben Achmad Rumelawanto, Fajar Putra Prastina Satria Prayoga Saur Costanius Simamora Suriani, komang Susi Susanti Tanjung, Ahmad Rafi Tri Andrisman TriAndrisman Wanda Monica Putri Salsabila Warganegara, Damanhuri