Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PREAVIA MONOGRAF JURNAL KOMPILASI DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan Cepalo Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Corruptio AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Smart Society: Community Service and Empowerment Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Social Science and Business Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Multidisciplinary Journals Journal of Accounting Law Communication and Technology Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Cendekia Ilmiah Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen
Maroni Maroni
Faculty Of Law, Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENGARUH NPL, LDR DAN BOPO TERHADAP ROE PADA PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk PERIODE TAHUN 2011-2019 Maroni; Saur Costanius Simamora
Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen
Publisher : Feb Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/c3xq1x04

Abstract

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan penyelenggara transaksi pembayaran juga berfungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, maka dapat dikatakan bahwa perbankan adalah salah satu sektor yang berperan dalam menggerakkan perekonomian.Untuk mempertahankankepercayaan masyarakat bank harus menjaga likuiditasnya dan beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Equity (ROE) pada Bank Mandiri,Tbk periode 2011-2019. Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa NPL, LDR dan BOPO secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE pada Bank Mandiri (Persero)Tbk periode 2011-2019.
Upaya Pencegahan Dan Penindakan Transaksi Narkotika Oleh Narapidana Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anisa, Jenny; Dewi, Erna; Putri, Ria Wierma; Maroni, Maroni; Siswanto, Heni
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The surveillance system in correctional institutions plays an important role in suppressing drug trafficking, given that around 40% of drug abuse cases in Indonesia occurred in prisons and detention centres in 2023. This study analyses the effectiveness of surveillance and law enforcement and identifies the main challenges in eradicating drug abuse. The methods used were literature review and secondary data analysis from official government reports. The findings show that manual surveillance is still prone to collusion, while the use of technology such as CCTV, electronic monitoring, and sniffer dogs can reduce smuggling by up to 25% in priority prisons. The main obstacles include budget and infrastructure limitations, especially in class II and III prisons. Inter-agency synergy has proven to increase effectiveness, with more than 150 narcotics cases uncovered throughout 2023, while a rehabilitative approach has reduced recidivism by up to 15%. This study recommends strengthening regulations, increasing human resource capacity, and integrating technology and intelligence as sustainable strategies to eradicate narcotics in prisons.
Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Irma Nur Amanda; Dewi, Erna; Putri, Ria Wierma; Maroni, Maroni; Siswanto, Heni
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice is an important approach in handling cases of drug abuse by children as an alternative to the repressive judicial system. This study analyses the effectiveness of its application in rehabilitation, education, and social reintegration, as well as identifying obstacles in the field through literature review and secondary data. The results show that diversion mechanisms and community-based rehabilitation programmes can reduce recidivism and social stigma. However, their implementation is still hampered by a lack of rehabilitation facilities, insufficient training for officials, and social stigma. Restorative justice has proven to be relevant for child protection, but requires stronger regulations, increased human resource capacity, and cross-sector collaboration to achieve sustainable results.
Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung Niken Nurhadz Febriyani; Heni Siswanto; Maya Shafira; Maroni Maroni; Aisyah Muda Cemerlang
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v3i1.2836

Abstract

Child trafficking is an organized crime that exploits children in various forms and is still prevalent in Indonesia. This continues despite law enforcement efforts and regulations on child protection in an attempt to combat it. The purpose of this study is to examine the efforts made in handling child trafficking crimes in Bandar Lampung City through a case study approach to Case Number 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The methods used are a normative legal approach and a legal approach. The findings of the study indicate that the crime prevention strategy is pursued through penal mechanisms with the application of criminal provisions based on Article 83 of Law Number 17 of 2016 of the Republic of Indonesia, which stipulates Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 as the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as a non penal approach in the form of strengthening supervision, optimizing the Task Force on Human Trafficking Crimes, increasing public awareness, active reporting, supporting victim rehabilitation, and education to strengthen child protection and resilience.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal Maya Shafira; Maroni; Dewi, Erna; Farid, Muhammad; Deni Achmad
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.194

Abstract

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Praktik pinjol ilegal sering disertai bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya belum efektif karena minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar mampu mengenali dan menghindari risiko pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan kuesioner evaluatif yang melibatkan aparat desa dan kelompok ibu-ibu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 85%, terutama dalam kemampuan peserta mengidentifikasi pinjol ilegal dan memahami mekanisme pengaduan ke OJK serta aparat penegak hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi praktik keuangan ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap upaya mitigasi risiko hukum dan sosial akibat pinjol ilegal secara berkelanjutan.
Efektivitas Penyidikan dalam Mengungkap Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Indonesia Najla Qurratuain; Maroni; Tri Andrisman; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3097

Abstract

Pembunuhan berencana terhadap anak merupakan bentuk kejahatan berat yang memerlukan penanganan penyidikan secara cepat, cermat, dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme kerja penyidik, kecukupan alat bukti, koordinasi antarpenegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara terbatas terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi forensik, ketersediaan anggaran, serta sinergi lintas lembaga. Meskipun kerangka hukum telah memadai, masih terdapat kendala berupa minimnya kemampuan teknis penyidik, keterlambatan pengumpulan bukti, dan kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi laboratorium forensik, serta penguatan regulasi perlindungan anak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyidikan.
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) Suriani, komang; Maroni; Rini Fathonah; TriAndrisman; Fristian BerdianTamza
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1909

Abstract

Seorang Anak pada masa pertumbuhan selalu mencari jati dirinya oleh karena itu tidak jarang dijumpai terdapat penyimpangan dari sikap atau perilaku yang tidak stabil bahkan ada juga anak-anak yang sampai melanggar hukum. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai pengedar pastinya dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan terhadap narkotika serta tergoda dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan menjadi pemicu keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal yang dalam hal ini menjadikan anak di bawah umur sebagai pengedar dan menjadi sasaran untuk mengedarkan barangnya secara luas. Permasalahan yang diteliti penulis adalah mengenai bagaimakah pemidanaan terhadap Anak Pelaku sebagai pengedar narkotika pada studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap Anak Pelaku sebagai pengedar narkotika mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan Pelatihan Kerja selama 2 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di Pesawaran Lampung. Menurut pandangan Penulis hukuman tersebut sudah cukup karena tindakan yang dilakukan Anak Pelaku telah memenuhi segala unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Selama masa persidangan Anak Pelaku mengakui perbuatannya, menyesali dan bersikap sopan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Kemudian dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk., Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mempertimbangkan pidana yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa secara sosiologis, dan secara filosofis, hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku sebagai edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan yang baik dan tidak abai serta efek jera.
HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN M. Rizqullah Raffi; Maroni; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/s7090j65

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan permasalahan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama program KUR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam praktiknya penanganan perkara korupsi KUR masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan perspektif praktik kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik penegakan hukum oleh kejaksaan dalam menangani perkara korupsi KUR sebagaimana ditemukan dalam penelitian skripsi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta temuan empiris yang relevan dengan penanganan perkara korupsi di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung penyidikan, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi KUR yang melibatkan aspek perbankan dan administrasi turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan non-yuridis dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaruan kebijakan yang lebih responsif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat.
Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana: (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK) Ni Made Trinsnawati; Maroni; Muhammad Farid; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4249

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang menuntut pembuktian unsur “berencana” secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini tercermin dalam perkara pembunuhan di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin yang membunuh lima anggota keluarganya dan menyembunyikan jenazah di dalam septic tank. Kompleksitas pembuktian meningkat akibat keterlibatan anak di bawah umur dan upaya sistematis terdakwa menghilangkan jejak. Terdakwa dijatuhi pidana mati yang dikuatkan melalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta tantangan dan upaya mengatasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi JPU dilakukan melalui optimalisasi alat bukti Pasal 184 KUHAP, khususnya ahli forensik, visum et repertum, dan petunjuk dari pola perencanaan serta jeda waktu perbuatan. Meskipun menghadapi tantangan berupa kondisi jenazah yang membusuk dan hambatan psikologis saksi anak, JPU berhasil membuktikan seluruh unsur delik melalui pendalaman keterangan ahli dan rekonstruksi fakta hukum yang komprehensif. Strategi ini terbukti efektif dalam meyakinkan hakim pada tingkat pertama hingga banding. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kemampuan teknis jaksa dalam penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dan penguatan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan perkara pembunuhan berencana untuk menjamin penegakan hukum yang akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kejaksaan Meiza Amanda Pratama; Maroni; Rinaldy Amrullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4266

Abstract

Pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering kali menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak korban, khususnya dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi anak korban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, mekanisme eksekusi restitusi yang belum efektif, serta hambatan administratif dan yuridis dalam proses penuntutan dan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Kejaksaan melalui optimalisasi kewenangan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.
Co-Authors Agus Triono Ahmad Rafi Tanjung Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Anisa, Jenny Anwar, Mashuril Artha Kariasmarico Ayu Ardhia Pramesti, Ratih Azrieliani Vira Annisa Balkis, Fahira Budi Rizki Husin Deni Achmad Deni Achmad Dewi, Erna Dheka Ermelia Putri Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. Dwi Nurahman, Dwi Emilia Susanti Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Fardiansyah, A Irzal Fardiansyah, A. Irzal Fardiansyah, Ahmad Irzal Firmansyah, Ade Arif Fransisca Emilia Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristian BerdianTamza FX Sumarja, FX Gunawan Jatmiko Gustiniati, Diah Gutimigo, Zelta Pratiwi Heni Siswanto Heni Siswanto Heri Siswanto Hieronymus Soerjatisnanta Hutagalung, Naomi Maynarti Hutagaol, Richard Gunawan Indah Satria Irma Nur Amanda Jaya, Arizon Mega Jaya, Belardo Prasetya Mega Khairul Layaali Khoirunnisa, Nabila Kiki Diah Hafidzah M. Gibransyah M. Rizqullah Raffi M. Yudhi Guntara Eka Putra Mamanda Syahputra Ginting Marpaung, Indra Joseph Martha Yulisa Mashuril Anwar Mashuril Anwar Maya Shafira Meiza Amanda Pratama Muhammad Akib Muhammad Fadhil Akbar Muhammad Fakhri Luthfi Muhammad Fakih Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Ihsan MUHAMMAD ILHAM Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Mutia suntami Najla Qurratuain Nenni Dwi Ariyani Nenny Dwi Ariani Ni Made Trinsnawati Niken Nurhadz Febriyani Putri, Sarah Adinda Recca Ayu Hapsari Refi Meidiantama Refi Meidiantama Resannita, Pinkan Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rizki, Budi RR. Ella Evrita Hestiandari Ruben Achmad Rumelawanto, Fajar Putra Prastina Satria Prayoga Saur Costanius Simamora, Saur Costanius Suriani, komang Susi Susanti Sutan Manogari Syahputra Ginting, Mamanda Tarmizi Tarmizi Tarmizi Tarmizi Tarmizi Tri Andrisman TriAndrisman Wanda Monica Putri Salsabila Warganegara, Damanhuri