Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM Brahmana, Herman; Rumapea, Mazmur Septian; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan; Kuara, Glenessa; Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4202

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and thennterviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive approach. The results show that Medan Tax Consultant’s compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leadingause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Rusady, Muhammad Imron; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5887

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Suka Damai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Suka Damai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris, penggunaan Pendekatan, Sosiologis, Antropologis, dan Psikologis Hukum, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai yaitu Kepala Desa Suka Damai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan Camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian Perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum respresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perangkat Desa, Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online Irawan, Agus; -, Juanda
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.5891

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis dan apa saja dasar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan apikasi ojek berbasis online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diamaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini bearti meskipun para pihak, pelaku usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana. Kata kunci : Perlindungan Hukum, aplikasi, Ojek

KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM Brahmana, Herman; Rumapea, Mazmur Septian; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan; Kuara, Glenessa; Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4202

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and thennterviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive approach. The results show that Medan Tax Consultant’s compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leadingause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Rusady, Muhammad Imron; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5887

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Suka Damai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Suka Damai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris, penggunaan Pendekatan, Sosiologis, Antropologis, dan Psikologis Hukum, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Suka Damai yaitu Kepala Desa Suka Damai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan Camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian Perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum respresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perangkat Desa, Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online Irawan, Agus; -, Juanda
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.5891

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis dan apa saja dasar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan apikasi ojek berbasis online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diamaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini bearti meskipun para pihak, pelaku usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana. Kata kunci : Perlindungan Hukum, aplikasi, Ojek

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Ilmu Hukum Prima

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Ilmu Hukum Prima

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Ilmu Hukum Prima