Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Aksesbilitas Halte Bus Simpang Lima bagi Penyandang Difabel Irawan, Agus; Wibawa, Baju Arie
UMPAK : Jurnal Arsitektur dan Lingkungan Binaan Vol 2, No 1 (2019): Maret
Publisher : Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/umpak.v2i1.15852

Abstract

Seperti yang kita ketahui, di kota semarang begitu banyak halte bus yang sudah didirikan, tetapi tidak sedikit juga dari halte tersebut yang belum memenuhi standart yang sudah ditentukan. Sehingga dari kesalahan itulah yang menjadikan halte kurang nyaman dan kurang layak untuk digunakan terutama bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus terutama pengguna kursi roda dan tuna netra.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang bersangkutan dengan fasilitas para pengguna kursi roda dan juga tuna netra dengan melandaskan standart pada Permen PUPR14-17 yang kemudian dilakukan perbandingan antara data eksiting dengan standart. Setelah mendapatkan hasil dari perbandingan antara data eksiting dengan standart maka akan ditemukan data-data yang kurang sesuai dengan standart yang sudah ditentukan. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian yang kemudian akan dilakukan redesain pada bagian-bagian yang kurang sesuai agar nantinya bisa menjadi koreksi dalam pembuatan halte yang baru
Transformasi Digital di Pesantren: Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Menuju Pesantren Cerdas Rudianto, Rudianto; Munawaroh, Munawaroh; Laksana, April; Kenedi, Kenedi; Ardiyansah, Ardiyansah; Pramitasari, Anisa; Aziza, Pretty Failasufa; Setyawati, Kiki; Ningsih, Sari; Yani, Indri; Rozikin, Imam; Denardo, Denardo; Kusumawardani, Anisa; Pramono, Abdul Chatim; Krahara, Yuwan Ditra; Harsiti, Harsiti; Irawan, Agus; Hilman, Mohamad; Fernando, Iqbal; Fatoni, Ahmad
WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): January - June
Publisher : P3M FIA UNKRIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61332/windradi.v3i1.323

Abstract

Community service represents one of the fundamental contributions of academics to social development, particularly in the educational sector. This article elaborates on the implementation of a community engagement program entitled Towards Smart Pesantren through Digital Transformation, conducted on May 28, 2025, at SMA Bi’rul Ulum Cisait, Serang, Banten. The initiative emerged from an inter-university collaboration aimed at enhancing the digital capacities of santri (Islamic boarding school students) to better prepare them for the challenges of the digital age. The program focused on training in graphic design, public speaking, an introduction to artificial intelligence (AI), and human resource development (HRD) in the digital context. Methods employed in the program included lectures, interactive discussions, and hands-on practice, allowing participants to gain both theoretical understanding and practical skills. The participatory approach fostered active engagement and created an enriching learning environment. Evaluation results indicated a high level of enthusiasm among the participants and a marked improvement in their grasp of fundamental digital competencies. This program exemplifies the strategic potential of inter-institutional academic collaboration in supporting the digital transformation of pesantren-based education in Indonesia. It is expected that the initiative can serve as a replicable and sustainable model for future community service efforts in similar educational contexts, particularly in promoting 21st-century skills.
Tinjauan Hukum Tentang Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Brahmana, Herman; Nainggolan, Theresia Argatha; Gea, Zuniati; Irawan, Agus
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1484

Abstract

Because there is still a lot of land that has not been registered, legal certainty regarding community rights to land is important in land dispute situations. The Minister of Agrarian Affairs issued Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This is research that aims to find mass certification procedures for government land, as well as factors that support and hinder Complete Systematic Land Registration (PTSL) efforts in Dairi Regency. Legal frameworks are used first in field research, then social and behavioral data. Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 6 of 2018 states that certificates obtained in Dairi Regency through Complete Systematic Land Registration (PTSL) fulfill the land registration requirements. Program implementation still faces challenges related to location distance. Due to a lack of public awareness of the program, PTSL was only partially implemented, with a small number of surveyors and little public enthusiasm. The National Land Agency needs to involve the community more and carry out further inspections to reduce obstacles.
Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual, Bullying Bullying , serta Narkotika di SMP Negeri 3 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat Omalia, Noka; Mansyur, Alfi; Rehan, Rehan; Rauzah, Rauzah; Irawan, Agus
Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2, No 3 (2023): September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/nawadeepa.v2i3.152

Abstract

This socialization was carried out in one of junior high school namely SMP Negeri 3 Meulaboh. This activity aims to improve and add insight to the younger generation or adolescents regarding the dangers of sexual harassment, drug abuse, and bullying crimes that can occur in today’s school environment. The method used is in the form of presentations related to prevention of sexual harassment, bullying and narcotics. This socialization seeks to prevent the occurrence of bad behavior for the younger generation who are in a period of physical and mental growth and development. The result obtained from this socialization are that students begin to understand the dangers of drugs, sexual harrassment and bullying for the younger generation, and they also begin to know about how to prevent this behavior.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA Emir Adzan Syazali , Emir Adzan Syazali; Irawan, Agus; Alfarisi, MS; Ternando, Albi; Rahman, Rahman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.23302

Abstract

Abstrak Praktek yang sering terjadi di Pasar modal dalam bentuk Kejahatan yakni perdagangan orang dalam (Insider trading) sudah lama terjadi, akan tetapi sangat sedikit kasus yang sampai ke pengadilan Hal ini Menimbulkan permasalahan di pasar Modal dalam Jangan panjang. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan. Kegunaan penulisan ini a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan khasanah Ilmu Hukum khususnya yang menyangkut dengan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. b.Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan saran terhadap pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan dalam menerapkan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. Tipe penulisan dengan menggunakan, metode hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kasus insider trading bisa masuk kepengadilan dan dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa 1.Dalam Hukum Pasar Modal ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dalam membuktikan Kasus Insider Trading yang terjadi di pasar modal Indonesia. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen, agar bisa menjangkau pelaku kejahatan di Pasar Modal, Insider Traiding
DARI NIAT KE AKSI: KERANGKA TEORITIS PERILAKU SUSTAINOPRENEUR YANG DIMOTORI FAKTOR INTERNAL Qamarani, Syabibah; Fadholi, Muhammad; Irawan, Agus; Pratomo, Adi
INTEKNA Jurnal Informasi Teknik dan Niaga Vol 25 No 2 (2025): Jurnal INTEKNA, Volume 25, No. 2, Nov 2025
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara niat dan tindakan dalam kewirausahaan berkelanjutan, di mana pelaku usaha sering memiliki komitmen lingkungan dan sosial namun gagal mempertahankannya ketika menghadapi tekanan ekonomi atau persaingan. Untuk menjawab fenomena tersebut, penelitian ini menganalisis faktor internal yang memengaruhi Sustainable Entrepreneurial Behavior dengan menekankan peran Sustainable Motivation Factors, Moral Disengagement, serta Sustainable Self-Identity. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan (SEM-PLS) melalui survei terhadap pelaku sustainopreneurship di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sustainable Motivation Factors berpengaruh positif signifikan terhadap Sustainable Entrepreneurial Intention, Antecedents of Moral Disengagement, dan Sustainable Self-Identity. Selanjutnya, Sustainable Entrepreneurial Intention terbukti mendorong Sustainable Entrepreneurial Behavior, sedangkan Moral Disengagement berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tersebut. Namun, pengaruh negatif ini dapat dilemahkan melalui Sustainable Self-Identity yang kuat. Model penelitian terbukti kuat, dengan hasil predictive relevance tinggi (Q² = 0,922) dan nilai R-square untuk Sustainable Entrepreneurial Behavior sebesar 0,523, menunjukkan bahwa lebih dari setengah variasi perilaku kewirausahaan berkelanjutan (sustainopreneurship) dipengaruhi oleh niat intrinsik dan moral disengagement. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman intention–behavior gap, sementara secara praktis memberi rekomendasi bagi UMKM, pendidikan, dan kebijakan dalam mendukung kewirausahaan berkelanjutan.
LEGAL COMPLIANCE IN THE FOREIGN FRANCHISE SECTOR: EXAMINING THE ALIGNMENT BETWEEN FRANCHISE AGREEMENTS AND BUSINESS LICENSING IN INDONESIA Nugraha, Muhammad Al Haadi; Fathni, Indriya; Kurniawan, Ridha; Damanik, Herlina; Irawan, Agus
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1801

Abstract

This study analyzes the legal implications of regulatory disharmony between Government Regulation No. 35/2024 on Franchises and Government Regulation No. 28/2025 on Risk-Based Business Licensing, focusing on the position of the Franchise Registration Certificate (STPW) within the Online Single Submission (OSS) system. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the research relies on secondary legal materials legislation, scholarly works, and prior studies examined qualitatively through legal certainty theories and relevant doctrines. Findings indicate three main issues. First, overlapping requirements between STPW and OSS create administrative duplication and potential dual-track enforcement, resulting in legal uncertainty. Second, conflicts arise between public law obligations and private contractual practices in foreign franchise agreements, particularly regarding exclusive supply clauses that contradict local content and MSME partnership requirements. Third, comparative analysis shows that Malaysia’s Franchise Act 1998, strengthened by the 2020 amendment, ensures stronger legal certainty through ex-ante registration, clear deadlines, and enforceable criminal sanctions, providing more credible deterrence than Indonesia’s framework. The study concludes that Indonesia’s franchise regulation remains fragmented and lacks binding statutory authority, which undermines investor confidence and domestic economic protection. It recommends the enactment of a comprehensive franchise law at the statutory level, full integration of STPW within the OSS system, and reinforced sanction mechanisms to enhance legal certainty and create a more conducive business climate.
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 irawan, agus; Alendra; Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.520

Abstract

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.
Repositioning Gratification as an Ordinary Criminal Offense in Indonesia’s Criminal Law System: a Conceptual Analysis and Directions for Legal Reform Alendra, Alendra; Irawan, Agus; Pebrianto, Iin; Bustari, Hendra; Adrian, Salman
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.393

Abstract

Gratification under the Indonesian Anti-Corruption Law (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) is classified as a special criminal offense characterized by a repressive approach, a broad legal definition, and the application of a reverse burden of proof. This regulatory framework raises normative concerns following the enactment of the 2023 National Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), which emphasizes the principles of legality, culpability, and proportionality in sentencing. This study aims to examine the legal construction of gratification, identify regulatory disharmony between the Anti-Corruption Law and the National Criminal Code, and assess the urgency of reformulating the legal status of gratification within the Indonesian criminal law system. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds a paradigmatic divergence and a heightened risk of overcriminalization resulting from the absence of a clearly defined mens rea element. The study concludes that reclassifying gratification as an ordinary criminal offense with differentiated sanctions is necessary to achieve a just, consistent, and effective criminal justice system.
Co-Authors Adi Pratomo Aditya, Sandi Adrian, Salman Ahmad Fatoni Albi Ternando Alendra Alfarisi, M. S Alfarisi, M.S Alfarisi, MS Anhar Khalid Anisa Kusumawardani Antoro, Agung Aorta, Dian Tias April Laksana Ardiyansah, Ardiyansah Aziza, Pretty Failasufa Baju Arie Wibawa, Baju Arie Budianto, Dian Tri Bustari, Hendra Damanik, Herlina Denardo, Denardo Effan Najwaini Eka Danik Prahastiwi Eko Nuriyatman Emir Adzan Syazali Endang Rismunarsi, Endang FADHOLI, MUHAMMAD Fauzi, Yusuf Rizal Fernando, Iqbal Fitria Fitria Fitriani, Cindy Friliyawati, Desy Gea, Zuniati Hairul Anwar, Hairul Harsiti Harsiti, Harsiti Heldiansyah -, Heldiansyah Herman Brahmana, Herman Hernadi, Afriza Hilman, Mohamad Ikhwan Faisal, Ikhwan Indri Yani, Indri Indriya Fathni Juanda - Kartika Sasi Wahyuningrum Kenedi, Kenedi Krahara, Yuwan Ditra Kuara, Glenessa Lili Naili Hidayah Linda Permanasari, Linda Mailani, Asrti Mansyur, Alfi Masniar Masniar, Masniar Mazmur Septian Rumapea Mey Risa, Mey Muhammad Teguh Nuryadin Munawaroh Munawaroh Muttaqien, Muhammad Ayyasy Muttaqien, Muhammad Ayyasy Nainggolan, Theresia Argatha Najiullah, Ahmad Noor, Tajuddin Noor, Tajuddin Nugraha, Muhammad Al Haadi Nurohman, M. Yusuf Nurwidiawati, Desti Omalia, Noka Orid Tatiana Pebrianto, Iin Pramitasari, Anisa Pramono, Abdul Chatim Prayitno, Slamet Putra Usman, Arie Qamarani, Syabibah Rahman Rahman Rahman Rauzah, Rauzah Rehan, Rehan Ridha Kurniawan Ronny Mantala, Ronny Rozikin, Imam Rudianto Rudianto Rusady, Muhammad Imron Said Muhammad, Said Salim, Muchtar Saloma Sari Ningsih Setiyorini, Nanda Krisna Setyawati, Kiki Shinnay, Adam Elyas Shinnay, Adam Elyas Shintia, Novie Sigit, Haris Triono Siroj, Sirojudin Siti Fatimah Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso Syachwaldi, Rizki Alyan Tajudin Tajudin Yosiyansyah, Ahmad Aldan