Claim Missing Document
Check
Articles

Defarmation Against Government in National Criminal Code: Review on Freedom of Expression and Opinion Rights Kurdi, Kurdi; Yudha Prayoga, Sandi; Ahmad Dadek, Teuku
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2026
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.vi.131960

Abstract

The offense of insulting the government or state institutions is considered contrary to the right to freedom of expression and opinion. This study aims to determine the regulation of the offense of insulting the government or state institutions based on the perspective of the right to freedom of expression and opinion. In addition, it also aims to compare the regulation of insulting offenses against the government or state institutions in Indonesia with other countries. The research is included in normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and comparative legal approach. The results show that the offence under discussion does not violate the right to freedom of expression and opinion because Article 240 of the National Criminal Code has clearly distinguished between the act of "insulting" and the act of criticizing the government, which is a right of expression. In addition, the offense is included in the complaint offense so that it cannot be prosecuted prior to a report. Moreover, the regulation of the offense of insulting the government or state institutions is still in line with the principle of limiting the right to freedom of expression and opinion as a derogable right. Because the act of insulting is included in acts that violate morals and public order, which are the limits of the guaranteed rights
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil dalam Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat: Studi Kasus Pertambangan Nikel di Raja Ampat Papua Kurdi, Kurdi; Cahayo, Raul Gindo
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2025): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i2.7505

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-‎pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat pada ‎studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil dari kegiatan pertambangan dengan tata kelola yang buruk. Perlindungan tersebut termasuk perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Adapun kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan tersebut melanggar UU PWP3K karena berdasarkan aspek ekologis mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, mengancam pemenuhan asas kedaulatan rakyat permasalahan ini berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, proses perizinannya kurang melibatkan masyarakat terdampak dan tidak menerapkan prinsip akuntabilitas. Saran penelitian ini adalah dalam pemberian izin terkait pertambangan, pemerintah seharusnya mengikutsertakan masyarakat, utamanya yang terdampak keputusan tersebut.