Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review UIR LAW REVIEW Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Jurnal Jatiswara Dialogia Iuridica Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Cepalo Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pahlawan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Riset Indragiri SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Hukum Mimbar Justitia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Law and Legal Reform Journal Of Law And Social Society
Ulfia Hasanah
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 296 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 296 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Bistamam '; Rika Lestari; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Which one explanation in inheritance law is explanation about someone who is rightful to receive inheritance and someone who is hindered to receive inheritance. The cause of someone receive inheritance is relationship marriage, kinship and freeing slaves. While someone hindered to receive inheritance which one it who is diference religion between the heir and the heirs can to miscarry someone fo rightful to inherit it inheritance. The purpose of this thesis are: first, to khow how division of inheritance for the heirs a diference religion with the heir in review of civil law and islamic law. Second, to know how judgement of judge in decide case for the heirs a diference religion with the heir.The type of research are used in author this in research is a normative legal research. This research discuss the comparative law. The source of data used are secondary data obtained from the literature another the official document, books, research of the result are tangible report and so forth.The conclusion that can obtained from this research the first, division of heritance for hers different religion the heir in term of islamic law is a barrier or heiirs to get inheritance. This matter reiforced with Hadits Rasulullah SAW which mean “Moslem people can not inheritance freasure moslem people. In article 171 alphabet c compilation of islamic law also clarify about heirs different religion with heir a barrier to get inheritance. While in terms of civil law, not article which govern expressly about heirs different religiion with heir. In article 382 civil law stated that entitled to be heirs is the nearest relation both legitimate nor outdoor wedding and husband who live longest. Second, to decide case, judge obligatory give judgement of law and sense of justice. As the verdict number 16/AG/2010. Judge have consideration that marriage heir with heirs long enough that is 18 years means long enough heirs devoted on heir and case heirs with heir while alive mingle harmonisously peace although different religion, therefore worth and worthy heirs obtaining inheritance heir the form testament wajibah.Keywords: Inheritance-Heirs-Difference Religion
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP MEREK TAS PALSU OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU Wan Elfya Delima; Firdaus '; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan merek khususnya merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yang sebenarnya, yakni sipemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi, konsumen juga dirugikan karena banyak sekali pembeli yang tertipu atau tidak dapat membedakan mana merek tas branded yang asli dengan kualitas baik dengan barang palsu yang berkualitas rendah, selain itu negara juga ikut dirugikan. Tujuan penulisan skripsi ini, yakni: pertama, untuk mengetahui dan mengkaji konsumen merasa dirugikan atas penjualan tas palsu dengan merek palsu oleh pelaku usaha(penjual). Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab penjual yang menjual tas palsu di Kota Pekanbaru.Jenis Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti. Sedangkan populasi dan sample adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan kepustakaan.Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, tindakan pelaku usaha dalam penjualan merek tas palsu dengan menyerupai yang asli dipasaran merupakan perilaku menyimpang dan merugikan konsumen karena konsumen harus membayar mahal untuk tas yang telah dibelinya itu dan kurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan haknya oleh pelaku usaha dan lemahnya hukum dalam hal ini. Kedua, Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha (penjual) kepada konsumen tidak seutuhnya menjamin kerugian yang dialami konsumen tersebut. Pelaku usaha tidak sepenuhnya bertanggungjawab kepada konsumen karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen dalam barang yang dijualnya kepada konsumen. Saran Penulis. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum secara tegas memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka penulis memberi saran kepada aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam hal pembuatan peraturan untuk mengadakan perubahan kepada Undang-Undang perlindungan konsumen guna untuk penyempurnaan perlindungan konsumen secara Kompleks agar dalam prakteknya tidak ada lagi pelaku usaha yang berbuat curang kepada konsumen. Kedua, konsumen harus lebih berani menyuarakan hak-haknya kepada pelaku usaha sebelum atau setelah menggunakan barang atau jasa, dan pelaku usaha harus mendengar apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dan tidak ada lagi konsumen yang harus merasa terus menerus dirugikan haknya.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen – Merek Terkenal – Merek Palsu
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG BEKERJA PADA MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lidya Destyani; Hayatul Ismi; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since Indonesia was founded, the people of Indonesia have realized that work is a basic need of citizens. One of the job opportunities is offered to people who have specialist knowledge especially nursing and work in hospital. In his consideration, the authors took place at Aulia Hospital Pekanbaru, the caregiver was male and female. They are not entitled to such rights as set forth in the Manpower Act and other government regulations relating to protection, in particular the rights to be obtained for male and female nurses working at night.The purpose of this research is First, the implementation of legal protection against nurses who work at night at Aulia Hospital Pekanbaru based on Law Number 13 Year 2003 About Manpower. Second, constraints and efforts faced by the parties in the implementation of legal protection against nurses who work at night in Aulia Hospital Pekanbaru. This type of research is sociological research. This research was conducted at Aulia Hospital Pekanbaru. The population is the nursing manager and contract nurse. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature study.From the results of research there are two things that can be concluded. First, the implementation of the legal protection of nurses who work at night in Aulia Hospital Pekanbaru is still not fulfilled, namely the right to get food and drink, the right to get security during work, and the right available shuttle facility workers. Secondly, the efforts and obstacles to fulfill the right of nurse, Aulia Hospital Pekanbaru's obstacle is the lack of understanding of the regulation in Law Number 13 Year 2003 on manpower so as not to explain in detail the right of nurse, the nurse does not know the right what they should get at work. It should make an agreement that contains all the rights and obligations of both applied during the employment relationship, until the workers know all of their rights that should be earned while working and the employers know their duties and what they should do to give the nurse right.Key Words: Legal protection of nurses at night, male nurses and female nurses - Aulia Hospital Pekanbaru Pekanbaru
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA USAHA EKONOMI DESA/KELURAHAN DENGAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU Ridho Alamsyah; Hayatul Ismi; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019): Juli - Desember 2019
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The economic development of a region's community is seen from how many people live below the poverty line, the cause of poverty is the absence of income from each of these communities. For people who want to apply for a loan to get a business capital loan from the Savings and Loans Village Economy Business (UEK-SP) is by entering into an agreement between the community (Debtor) and Savings and Loans Village Economy Business (UEK-SP) in this case as a creditor.This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Savings and Loans Village Economic Business (UEK-SP) Pekanbaru City, because every kelurahan in Pekanbaru had Savings and Loans Village Economic Enterprises while the population and sample were the Chairman of the Savings and Loans Village Economy Business in Pekanbaru City, Head of Community Empowerment Section Mayor Office Pekanbaru and Chair of the Pekanbaru City Urban Empowerment Program. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, and literature reviewThe conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the Economic Status of Savings and Loans Village Businesses (UEK-SP) has been regulated in the Governor Regulation and Permendagri Number 06 Year 1998 Concerning Economic Savings in Village Savings and Loans (UED-SP). Only the status as a legal entity or not is still not clearly and firmly regulated. Second, the Savings and Loans Village Economy Business (UEK / D-SP) can carry out savings and loan activities.and Third, the inhibiting factors for the implementation of savings and loan agreements for the economy of urban village savings and loans (UEK-SP) consist of Status (UEK / D-SP), savings and loan agreements (UEK / D-SP) require a long time, customer loan installment payments do not everything is smooth, Guidance and Supervision of the Credit Capital Business Customers are less than optimal, and Financial ResourcesKeywords: Implementation, Credit Agreement, Business Capital, Village Economy Business, Savings and Loans, Community, Pekanbaru.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI KOPERASI UNIT DESA (KUD) PETAPAHAN MAKMUR SEJAHTERA Evandre Arif Nanda; Firdaus '; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017): Wisuda April 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The credit agreement is an agreement between the Debtor with the creditor konsensuil who delivered accounts payable relationship, where the Debtor is obligated to repay the loan granted by the creditor, based on the terms and conditions agreed upon by the parties. In the implementation of the agreement many agreements are not performing well so need legal protection.The purpose of this study is to investigate the implementation of the credit agreement have to farm village unit cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera. To find out why the event of default under the credit agreement farming in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera and how the settlement efforts in the implementation of the savings and loan defaults in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.This type of research adlah sociological research. This research was conducted in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera village Petapahan Kampar, Sedangkang sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data terseier , data collection techniques in this study with interviews, questionnaires, and literature study.Farmer Business Credit Agreement implementation in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera has not done well. Because of the default committed by the debtor and the creditor. Cooperative efforts made to resolve the breach in the implementation of savings and loans in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera is giving SP I, SP II, SP III, immediately come to the place of the debtor, seek a solution amicably settlement, sell or foreclose credit guarantees.Keywords: Agreement-Credit-Tort
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP TARIF SEWA MODAL (BUNGA) PADA USAHA PERGADAIAN DI KOTA PEKANBARU Nana Satun Nazirah; Maryati Bachtiar; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017): Wisuda Oktober 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for borrowers against rental rates of capital (interest on payable busines,to high interest that there are restrictions on determining interest based on jurisprudene No. 12 / Pdt-G / 2016 / PN Blk in the jurisprudence provides restrictions on achieving asense of security and Justice so as to avoid the practice of usury, and not to abuse the tate of the debtor when borrowing money. What is meant by the protection of the law is a provision of assurance or certainty that a person will get what has become the rights and obligations, so that the person feels safe Based on the above The objectives of thesis writing are: firstly, to know how the legal protection is like the debtor to the rental rate of capital (interest) on the pawnshop business Secondly, to know the factors that make difficulty of setting the rental rate of capital (interest) on the business of pawn in the city of Pekanbaru.This type of research can be classified as a type of sociological law research. This research is descriptive, a research that describes clearly and detailed about legal protection for debtors to the rental rate of capital (interest) on the business of pawnshop in the city of Pekanbaru. Sources of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires, observation and literature review, after the data collected and then analyzed to be drawn conclusions .From the results of research and discussion it can be concluded first that, Based on jurisprudence No. 12 / Pdt.G / 2016 / PN Blk states that in Article 1767 The Second Criminal Code allows an agreement to determine interest in excess of the law At that time determined at 6% per year according to the Panel of Judges for the principle of justice, the principle of propriety and public order then the determination of the amount of interest should be a guide even for individuals who run the practice of borrowing money with interest in order not to support the practice of usury in society that can abuse the state of society Which is squeezed in need of money.Keywords: Legal Protection - Debtor - Interest - Pawn
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BAPMI OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PERKARA NOMOR 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST) Yohanna Petresia; Maryati Bachtiar; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Settlement of business disputes be an option for the parties to the dispute are usually used method of dispute resolution through alternative dispute resolution. Choice of dispute resolution in the capital market conducted litigation in general through the arbitration institution Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI). BAPMI arbitration decision issued BAPMI-004 / ARB-03 / VIII / 2011 on the application submitted by PT Bank Permata. BAPMI verdict obliging PT Nikko Securities to replace most of the payments made by PT Bank Permata to investors. However, PT Nikko Securities filed a cancellation decision BAPMI the Central Jakarta District Court by reason of deception in BAPMI decision. BAPMI verdict is final, binding and must be implemented immediately canceled by Court decision No. 513 / PDT.G-ARB / 2012 / PN.JKT.PST.This type of research can be classified into types of normative legal research is research that emphasizes the literature data, cover the entire legislation relating to the object of research. Source of data used is primary data, secondary data and data tertiary. Analysis of the data used in this study is qualitative.BAPMI ruling has the force of law, as stated in Article 48 of the Decree of the Indonesian Capital Market Arbitration Board Number: Kep-02 / BAPMI / 11.2009 of the Rules and Events Indonesian Capital Market Arbitration Board. The head of the written decision BAPMI "SAKE OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD" which means decision executorial BAPMI have legal force and are binding on the parties. District Court Judge ruled Court No. 513 / PDT.G-ARB / 2012 / PN.JKT.PST related cancellation BAPMI decision. Decision handed down by the judge is not based on proof of their ruse conducted by BAPMI and PT. Bank Permata Tbk. Elucidation of Article 70 of Law Arbitration stated that in order to be able to say meets the requirements as stated in Article 70 of Law Arbitration, the need for advance ruling which stated the presence / absence of the fraudulent action.From the research, there are two basic problems that can be concluded, first, the decision BAPMI already have legal force. Second, evidence has been the fulfillment of the elements of fraud are not carried out by a judge. Advice, First, the arbitration award is final and binding with legal force by the parties should be implemented immediately. The judge can carry out his duties by ordering the execution of the arbitral award is registered to the court. Second, the trial judge should carry out the cancellation of arbitration in accordance with the Civil Procedure Code, that the cancellation of arbitral awards especially BAPMI decision is consistent with the rule of law.Keywords: BAPMI - Arbitration - Decision
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH ANTARA NINIK MAMAK BUKIK LIMBUKU DENGAN ANAK NAGARI KAPEH PANJI KECAMATAN BUNUHAMPU KAB.AGAM SUMATERABARAT MENURUT HUKUM ADAT Putri Nilam Sari; Evi Deliana; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019): Juli - Desember 2019
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The customary land of the people in the MinangKabau Customary Law community is a treasure that is always at stake, because the authority of a people lies from some of the customary land owned by the people they own. The land functions for the interests and welfare of members of the hereditary generation, basically the customary communal land of the people may not be traded or diverted for granted and may only be mortgaged but must meet one of the requirements namely: maik tabujua in the middle of a house, a drainage house, drainage gadang alun balaki, summoning the tarandam trunk. At present it is permissible to sell customary land in accordance with these conditions. In connection with the foregoing, problems arise: How is the sale and purchase of land between the ninik mamak Pilubang and the children of Nagari Kapeh Panji, BunuhAmpu Subdistrict, Agam Regency according to customary law, What are the legal consequences of buying and selling land between the ninik mamak Pilubang and the child of Nagari Kapeh Panji Subdistrict, Bunakam District, Agam Regency according to customary law.In writing this thesis, the author uses a sociological juridical approach method by analyzing various regulations that apply to the customary law community in Nagari Pilubang, as well as analyzing laws that are seen as community behavior that is patterned in the lives of people who always interact and relate to social aspects. . The results of research and discussion can be seen that, Nagari Pilubang ulayat land still exists, but as a result of the shift in customary law at this time the initial ulayat land of the people may not be traded, but can be sold by their people, in selling ulayat land there must be procedures and processes that must be passed, starting from the internal process of the clan, such as having to get the approval of all members of the clan to the process of filing, customary land is sold by their people due to several factors, namely factors of economic importance, economic speculation and also harys for the interests and welfare of the community folk.Keywords: Implementation Buying and selling, Ulayat Land
Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Yang Melakukan Pembayaran Premi Melalui Payment Point Online Bank ( PPOB ) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Oktaviani Aswar; Hayatul Ismi; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019): Januari -Juni 2019
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health insurance is held with the aim of ensuring that participants receive health care andprotection benefits in meeting basic health needs. But BPJS Health participants in this case manyexperienced complaints because of the late Payment Point Online Bank (PPOB) paying participants'contributions to BPJS Health. The purpose of this essay is: First, the implementation of legal protection forBPJS Health participants who make premium payments through Payment Point Online Bank (PPOB) inTanjung Bungo Village, Kampa Subdistrict, Secondly, constraints and efforts made by BPJS HealthParticipants who make premium payments through Payment Point Online Bank (PPOB) in Tanjung BungoVillage, Kampa District.This type of research is a type of sociological legal research. This research was conducted at thePekanbaru Branch BPJS Health office JL. Tuanku Tambusai Ujung Komp. 20 Ruko No. 6F-10J Ex.Labuhbaru Barat Kec. Umbrella City of Pekanbaru. While the population and sample are the Head ofPublic Communication BPJS, BPJS Health Participants, and PPOB. The data used are primary data,secondary data and tertiary data and data collection techniques are field studies, interviews, and literaturestudies.The results of the problem research are two main things that can be concluded. First, theimplementation of legal protection for BPJS Health participants who make premium payments throughPayment Point Online Bank (PPOB) in Tanjung Bungo Village, Kampa Subdistrict does not work inaccordance with applicable laws and regulations, namely that everyone has the right to get health services,benefits health and protection in meeting basic health have not been fully obtained by participants. Second,the constraints and efforts made in implementing legal protection for BPJS Health participants who makepremium payments through Payment Point Online Bank, the obstacle experienced by the PPOB is the lackof openness and caution in accepting and paying participant contributions and the existence of networkdisruption in terms of deposits to the BPJS Kesehatan, while from the participants there was a lack ofknowledge of participants regarding the rights they should have obtained.Keywords: Legal Protection-BPJS Participants Health-Payment Point Online Bank
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN SEPATU BERMEREK PALSU DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU Desi Muzdalifah; Firdaus '; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In addition to copyright and patents, trademark rights has also become a part of the intellectual property rights that must be protected from the legal aspect. Not Maximum efforts are made to reduce violations of the brand led to the present distribution of the goods of violations still occur. Traders itself has continued to trade in fake goods by using well-known brands such as Nike, Adidas, Bilabong, Ripcurl, channel and much more.In the world of trade, the brand as one form of intellectual property has an important role has been used to distinguish the origin of goods and services. A brand becomes a valuable asset because it make the price of a product expensive.Sales of fake designer goods is licensee of the mark concerned may sue the other party who intentionally use the brand to earn greater profits by using the brand without permission owner of the mark.The research method is that the yuridict sociological law research and data collection is done by searching for information based on the questionnaires, interview and review of literature which it aims.Keywords : famous brands, counterfeit brands, consumer protection.
Co-Authors ', Firdaus ', Jefrizal ', Jeprialis ', Nurlia ', Rahmita ', Rosmaneli ', Suhardi , Deviona, , , Rosmaneli A. M, Wita Trisnawati Aan Royfan Aci Lovita Sari Ade Burju Roberkat Simanjuntak Adelina, Cindi Afrial Syarli Afriani Nazara Aftahul Jefran Agrian Hilmar Alfattah Agus Kusni Mubarok Ahsanu Ilham Akbar, Fajar Alamsyah Akbar, Jaliludin Muhammad Akmal, Saidul AKMI AZRIANTI Al Arif Amaliah, Nadhira Amelia, Sri Ayu Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Ananda Eka Putri Anandadhea Putricharina Andini Innayah Putri Anggita Yekholia Berti Annisa Dwi Chandra Annisha Maharani Apmayuda, Andrian Apriliani, Nuri Ardya Englando Baker Arief Rivansyah Arrahman Arsista Aryo Mitra Hans M ASIKA EUNIKE SORMIN Asrul Ariadi Atikah, Muhana Ayana, Sandy Bakti Azet Purnama Basarah, Budiman Bistamam ' Boris Brison Brison, Boris Budiman Basarah Budiman Basarah Bunga Khairatunisa Bunga Primatania Candra, Reynold Maytri Chandra, Bobby Charisa Yasmine Christin, Jesicha Maria Citra Rahmawati Lubis Cresensia Yohana Saragih Cristina, Mawar Dara Aiko Damantha Darnia, Meriza Elpha Darryandra Arshaff Delfi Aris Wanto Delima, Wan Elfya DENNY PRANATA AJIE Desi Muzdalifah Desi Nurliana Dessy Artina Devi Satria Devi Wulan Tari Dewo, Punto DINI BERLIANA ANNISA Dini novriansyah Dito Prananda Dwi Liana Rahmayuni Edy Putra Tambunan, Edy Putra Eko Yulinggar Permana Elfikri, Moh. Zaky Elpiya ' Emilda Firdaus Emilia Hidayani Endah Melina Erda Rahmayanti Sitinjak Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Eri Surya Wibowo, Eri Surya ERIZA, NOVI Evandre Arif Nanda Evi Deliana HZ Ewa Kukuh juwanda Fadli Rahman, Fadli Fajri Bushairi Fajri, M. Nur Fani Yolandri Fani, Said Farhan Muhammad Aziz FATTIAH NAMIROH Fauzi Akbar Parinduri Febbyana, Febbyana Feblil Huda Febrianti. Z, Cindy Feby Savira Rangkuti, Feby Savira Fendra Rizaldy Pratama Firdaus ' Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus, Annisa Fitcanisa, Jenny Divia Frizka Lystari Limbong Fuad Buchari Galuh Dwi Nugroho Gita Putri Candra Githa Fitria Lisa Ulfa Greis Greis Gresiana Suyati Gurning Hafiiz Adri Junyes Handika Iqbal Pratama HANDIKO PRASETIO SITUMORANG Haniva Rahmadani Harpami, Yaumal Akmal Hartini, Theresia Devi Has, Randi Awara Hayatul Ismi Hayatul Izmi Helmi Helmi Helvicha Ressy Hengki Firmanda Hikmah, Hidayatul Humairah, Shania Husna, Irdatul Husnul Khotimah Hutabarat, Ribka Delila Icha Rezky Ihda Hasbiyati Ika Sulistya Ningrum Ilham Rijab Ilham Saputra Indah Okvalita Indra Lesmana Indrasari, Rahmayani Intan Almadina Irfan Hamdani Irma Nora Irma Nurul Hasyanah IRWAN PARDEDE Irwani, Nike Irza Legista Ismina, Tria Ivan Ryian Ewaldo Jamhari Jamhari Jannah, Roudhatul Jeckon Franki Hutabarat Jeni Desfa Junita JOHANES PASRA JAIMAN Jordi Satria Nanda Jumadianto ' Jumpa Malum Simarmata, Jumpa Malum Kamal, Alisa Karnofa, Sa’dianti Nabila KARTIKA WILY Kurniawan, M. Hapis Latifah Alkhairiyah Lestari Anggraeni Lestari, Rafida Lidya Destyani Lili Tampi Mayangsari Limbong, Frizka Lystari Lofi, R. Mustar Luh Putu Ratna Sundari M Prima M. Janrigo Hidayat M. Wahyu Nugraha Maharani Maharani Maimunah, Maimunah Manurung, Yulika Donna Mardalena Hanifah Maret Priyanta Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Mashut Mashut Maulana Ihsan Habibi Maulini, Dhinda Rielna Mayangsari, Lili Tampi Mentari Gemilang Mercy Yuliana Sitompul Merigo, Tri Ipo Mexsasai Indra Mia Safitri Mifta, Sarah Mizanty, Novradiella Moch. H. Cahyana Maulana Mudinillah, Adam Muhammad Farhan Aswan Muhammad Farqi Muhammad Irfan Maulana Muhammad Ranni Muhammad Shofi Mukhlis R. Mulia Sixtriani Mutiara Rizkia Mutmainnah, Mahyanatul Nadia Hayatun Nufus Nadia Sanjaya Nana Satun Nazirah Naomi Christin Natasya Basanida Sirait Nia Kurniati Nina Haryati Ningrum Susilawati Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Novita Hardianti NOVRIDA FAUZIYAH NASUTION nudirwan, wawan Nuraliyah, Putri Nurazilla Nurkamilah ' Nurlia ' Nurul Auliya Nurul Azkiah Okarisandi, Febri Weldi Oktaviani Aswar Opia Rendra Osha Putri Parawansa P, Mega Lestaria Prasiswi Ningsih Puspasari, Fitri Putri Annisa PUTRI ANNISAH Putri Aulia Ramadani Putri Rahmadani Putri Ramadani R Sadiah Maharani Rachman, M. Yogi Radius Lase Rafida Lestari Rahayu Silvia Annisa Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahman, Danang Sugandi Rahmat Rian Putra Rahmat Septiadi Rahmawan Mulya Sanah Rahmayani Indrasari Randy Prasetya Raudatul Adawiyah Nasution Ravienda Purnama Rayhanil Jannah Redha Rahayu Ria Okta Meliana S Ricki Musliadi Ridha Wahyuni Ridhayani, Meilyn Ridho Alamsyah Rika Dianti Rika Lestari Rinu Nabilla Riska Septiari Rismadefi - Woferst Rita Teresia, Rita Rivanka Gradian Baldi Rizka Aprilia Rizki Safitra Sulistio Rozi Oktri Novika Rudianto Hutagalung Rusdah Cia, Rusdah Sabrena Sukma Sabrena Sukma Samariadi, Samariadi sari, Ayu Frizcha Sebastian, Yuda Selly Prima Desweni Selvia Rahma Dona Septian Bestari S Setia Putra Setia Putra, Setia Shanti Fitriani Shinta Permata Sari Siburian, Churcil Sidabutar, Menanti Simbolon, Tuppal Parasian Sinaga, Butet Tiara Siti Halimah Tusadiah Siti Hapsah, Siti Sovia Oktarima Sri Divia Bella Suarsanti, Devi Sukma Apyanda Sulik Rahayu Sunggu, Elisa P Op Susilawati Susilawati Susilawati, Ningrum Sy. Khairol Olfa Syafiqa Tiara Ayunda Syafira Nurhaliza Syafrida Syafrida, Syafrida Syahrial Halomoan Syasha Mellya Karnain Syauqi Sepriza Tafwan, Jihan Tampubolon, Kristin Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Teguh Risyan Putra Tengku Arief Tiara Rahma Syafitr Tomi Yoshua Pardede Tri Rahmi Khairunnisa, Tri Rahmi Tubagus, Rizwan Utami, Lisa Putri VERRA SELY AUDIAWATY Vertina, Annisa Sophia Vito Oktariandi MK Vivianne I R Nadeak Wahyuni Malina Harahap Wan Elfya Delima Wan Nishfa Dewi Wanty Agustina Wildaniati Wildaniati Wilis, Erna Winda Pertiwi Windy Purwanti, Windy Wita Ananda Chikita Wook, Izawati Yeni Kusumawaty Yenni Kusumawati Yohanna Petresia Yopita Arihta Yuli Maharani Yulia Pratiwi Yulisa Rika Sari Zikri Andrian Zikrilla Mayuli Hoppi Zsa Zsa Quamila Pasyura Zui Zui Anita Safari Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma Zuliantika, Ananda Zulkifli Zulkifli