Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.324
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora DE JURE Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Jurnal Hukum Samudra Keadilan Seminar Nasional Lahan Suboptimal MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Asia-Pacific Journal of Public Policy Notary Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Socius: Social Sciences Research Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Hadi Iskandar
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
SISTEM PENDIDIKAN DAYAH SEBAGAI UPAYA MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DI ACEH Yusrizal, Hasbi; Romi Asmara; Ferdi Saputra; Hadi Iskandar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.7046

Abstract

Dayah di Aceh dalam konteks nasional merupakan salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia yang eksistensinya telah diukir jauh sebelum negara Indonesia itu sendiri lahir. Oleh karena itu, dayah seringkali dinilai sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang masih eksis membina peradaban manusia. Isu radikalisme di dayah tentu menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, pasalnya tidak sedikit orang tua di Aceh yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok dayah untuk belajar, khususnya ilmu Agama Islam. Dalam prakteknya radikalisme sering menggunakan nama agama sebagaimana klaim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih menemukan adanya pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris, khusunya agama Islam. Paham radikal juga tidak diatur pada produk hukum yang ada di Indonesia. Paham radikal baru muncul pada UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini akan mengkaji dan menjelaskan mengenai peran sistem pendidikan dayah dalam menangkal paham radikalisme di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain ditemukan adalah sistem pendidikan di Pesantren/Dayah sangat menekankan kasih sayang dan cinta damai. Intinya bahwa keberadaan pesantren mampu mencegah radikalisme menyebar dan meracuni generasi muda Indonesia. Tradisi Pesantren memiliki narasi bahwa ekstremisme dan ekstremisme dapat diberantas karena didasarkan pada tiga nilai inti. Ketiganya adalah tawassuth atau sikap tengah, tawazun artinya semuanya seimbang dan i’tidal artinya berdiri tegak lurus. Pengajaran nilai deradikalisasi agama melalui pesantren merupakan salah satu bentuk upaya memerangi radikalisme dan terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama. Pendekatan keagamaan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang benar kepada masyarakat melalui pondok pesantren dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama
Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi di Kota Banda Aceh) Iskandar, Hadi; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy; Asmara, Romi; Yusrizal, Yusrizal; Hidayat, Hidayat
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v4i1.4488

Abstract

The development of technology and information in the form of the internet has grown rapidly. Not only for the elderly, but also for young people who use it, the increasingly easy use of the internet has been misused for gambling games. Initially people access online games, then out of curiosity and curiosity, people follow online gambling. Online games as an unreal virtual space make users free to do things that are prohibited in life, both in religious norms and prohibited by law, such as online gambling. Based on this background, the formulation of the problem from this legal counseling is how the criteria for online gambling criminal acts and how to sanction online gambling crimes in the perspective of Islamic law and national law. This legal counseling activity is carried out using lecture and discussion methods. Participants were given motivation and understanding about understanding online gambling in the perspective of Islamic criminal law and national criminal law. In addition, participants were given material on the importance of understanding the criteria for acts of online gambling and the sanctions of online gambling crimes. The objectives of the service to the millennial generation in Banda Aceh City are to: 1). Provide knowledge about the criteria for online gambling crimes and 2). Providing understanding to the millennial generation about online gambling criminal sanctions in the perspective of Islamic Law and National Law. this is also part of capturing problems that occur in society.
Model Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) di Kota Lhokseumawe Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi; Jafar, Sofyan; Sari, Elidar; Rahman, Arif; Sari, Purnama
Seminar Nasional Lahan Suboptimal Vol 11, No 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 “Optimalisasi Pengelolaan Lah
Publisher : Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nuibadah, N., Iskandar, H., Jafar, S., Sari, E., Rahman, A., Sari, P. (2023). Implementation model for gender mainstreaming in the beauty, cleanliness and order (K3) program in Lhokseumawe City. In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 Tahun 2023, Palembang  21 Oktober 2023. (pp. 65–77).  Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).The text discusses the implementation model of the K3 Program in Lhokseumawe City, which focuses on beauty, cleanliness, and order. The program aimed to ensure equal participation from both men and women in development. However, social norms and gender inequality often marginalize women, preventing them from accessing and governing the K3 programs. The research method used is qualitative, employing a sociological empirical/juridical approach. Primary and secondary data were collected through interviews with selected individuals who represent the relevance of the research. The results reveal a model for implementing gender mainstreaming in the K3 Program, which includes direct and indirect supervision, providing equal opportunities for men and women, and program monitoring and evaluation. Challenges in implementing gender mainstreaming in Lhokseumawe City include a lack of concern among individuals, erosion of ethics and morals, and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP). Efforts made to address these challenges include creating a website on gender issues, involving women in all stages of the program, forming a women's community, and reviving abandoned clean-up activities. It is recommended that women be involved in the drafting of SOPs for the implementation of the K3 Program and Qanun orderliness.
Sosialisasi Ekonomi Kreatif di Desa Batuphat Barat Saharuddin, Saharuddin; Rahmaniar, Rahmaniar; Zulkarnaen, Teuku; Khairina, Khairina; Iskandar, Hadi
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 4, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13071230

Abstract

Ekonomi kreatif merupakan ide atau gagasan yang diharapkan dapat menambah nilai ekonomi. Selain itu, ekonomi kreatif juga dianggap sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi. Generasi muda memiliki potensi besar dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menyosialisasikan konsep ekonomi kreatif kepada masyarakat, terutama di Desa Batuphat Barat, agar mereka memiliki motivasi tinggi untuk terlibat dalam ekonomi kreatif. Sosialisasi adalah proses yang membantu masyarakat belajar dan beradaptasi dengan cara hidup serta pola pikir yang sesuai, sehingga mereka memperoleh pemahaman tentang norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan keterampilan dalam bidang ekonomi kreatif. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama tiga bulan dengan tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setelah dilaksanakan sosialisasi dengan tema "Peran Generasi Muda dalam Ekonomi Kreatif", mitra pemuda-pemudi mampu meningkatkan pemahaman dan mengembangkan kemampuan di bidang ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Mereka juga berhasil meningkatkan pemahaman dan pengembangan kemampuan mengenai peran generasi muda dalam ekonomi kreatif.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA rahmadana, rahmadana; Mukhlis, Mukhlis; Iskandar, Hadi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18054

Abstract

Penafsiran hukum pada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, dan putusan MK No.  85/PUU-XX/2022. Meliputi pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara pengujian UU No. 97/PUU-XI/2013 dan perkara pengujian UU No. 85/PUU-XX/2022. Implikasi Putusan MK dalam Perkara setelah Putusan No. 85/PUU-XX/2022. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Normatif menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, case approach. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.MK menempatkan pilkada pada satu kesatuan dengan pemilu sebagaimana tertuang dalam putusan No. 72-73/PUU-II/2004. pada tahun 2013 MK mengeluarkan Putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa tidak berwenangnya MK dalam memutus perselisihan hasil pilkada, MK diperintahkan untuk membentuk lembaga khusus. kemudian diputuskan oleh MK dengan Putusan No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada secara permanent.Kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada menjadi objek perkara yang dapat diselesaikan dan dilaksanakan oleh MK telah memutuskan dalam putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, serta memberikan implikasi terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, juga memberikan jaminan terhadap kepastian hukum di Indonesia.
ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS SMURFING Faiz, Agil; Yusrizal, Yusrizal; Iskandar, Hadi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18496

Abstract

The objective of this study is to explore the legal dimensions of the criminal offense of money laundering, specifically focusing on the smurfing technique. Additionally, it seeks to examine the evidentiary framework applicable to the crime of money laundering as defined by Act No. 8 of 2010 concerning the Penal Procedure for Money Laundering. The advancement of technology has introduced various innovative methods in the prosecution of money laundering, one of which is the smurfing technique. This method involves the placement of illicitly obtained funds into the financial system by dividing the money into smaller sums and depositing them into bank accounts to evade detection. The concept of smurfing gained prominence following Judgment No. 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, which referenced "smurfing" as a tactic employed by criminals to obscure the origins of their illicit gains, thus rendering it a significant subject of analysis under Act No. 8 of 2010. This research employs a normative jurisprudence methodology, utilizing both qualitative and legislative approaches. The findings indicate that while the smurfing technique is not explicitly defined in Act No. 8 of 2010, its operational phases—ranging from initial funding to distribution and eventual withdrawal—align with the stipulations outlined in Articles 3, Articles 4, and Articles 5 of the Penal Enforcement Act on Money Laundering.
Criminalising Women, Silencing Victims: Human Rights and Sharia Enforcement in Aceh Hasbi, Yusrizal; Saputra, Ferdy; Iskandar, Hadi; Rasyid, Laila Muhammad; Harun, Harun
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i1.29635

Abstract

This study critically examines the role of Islamic law and local customs (adat) in Aceh in shaping criminalisation processes and victims’ rights, particularly focusing on the protection of women. Aceh, endowed with special autonomy within Indonesia, presents a unique legal framework that blends Islamic law (Sharia) with indigenous customary law, creating a hybrid legal environment grounded in both religious doctrine and cultural values. Although often perceived as rigid, Acehnese Islamic law incorporates a humanist ethos that prioritises community harmony and upholds women’s dignity. Using normative legal research methods, with a conceptual approach and scientific interpretation, the research evaluates the extent to which the current legal system aligns with national and international human rights standards. Specifically, it focuses on how legal norms are formulated, interpreted, and applied in cases of gender-based violence. By examining academic literature and legal analyses, this study underscores the importance of a balanced approach within Aceh’s legal framework, one that respects Islamic values and cultural traditions while strengthening the protection of women’s rights. The study’s main contribution lies in its normative critique of Aceh’s dual legal system and its recommendation to harmonise Islamic legal norms with international human rights obligations. By proposing a rights-based recalibration of the existing framework, the research offers a pathway to enhance legal protections, improve access to justice, and ensure that Islamic law functions as a means of empowerment rather than marginalisation. This review provides critical insights into the complexities of Aceh’s Islamic legal system and its broader societal implications.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie Iqbal, Muhammad; Iskandar, Hadi
Notary Journal Vol. 3 No. 1 (2023): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6275

Abstract

When a person dies, it will have legal consequences for his heirs, which is known as inheritance. Before death, a person can make a will. This research discusses the arrangement for granting a will in terms of the Civil Code and the responsibility of a Notary to the making of a will which was canceled for violating Legitime Portie (Case Study Decision Number 225/Pd.G/2017/PN.Sby). The method in this legal research is empirical normative juridical, namely obtaining data through literature study plus limited interviews. The result of this research is that in making a will, it is necessary to pay attention to the requirements in making a will, which must meet the requirements in making a will. Making a will in a state of serious illness can be said to be incompetence to make will (Article 895 of the Civil Code). In addition to having to pay attention to the competence in making wills, they must also pay attention to the Legitime Portie of their heirs (Article 914 of the Civil Code), because in making a will through the appointment of an heir, the heirs must not be harmed (Article 881 Paragraph (2) of the Civil Code). A general will is made before a Notary by witnessing 2 (two) witnesses. The Notary's responsibility for making a will that has ignored the law, then according to Article 84 and Article 85 of UUJN, a violation committed by a Notary or a deed becomes null and void by law can be a reason for parties who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation, and interest from the Notary.Bahasa Indonesia Abstrak: Ketika seseorang meninggal dunia maka akan menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya yakni dikenal dengan istilah pewarisan. Seseorang sebelum meninggal dunia dapat membuat suatu surat wasiat. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar Legitime Portie (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pd.G/2017/PN.Sby). Metode dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif empiris, yakni memperoleh data melalui studi kepustakaan ditambah dengan wawancara terbatas. Hasil penelitian adalah dalam membuat surat wasiat harus memperhatikan syarat dalam pembuatan wasiat, yakni harus memenuhi syarat-syarat dalam membuat surat wasiat. Membuat surat wasiat dalam keadaan sakit keras dapat dikatakan tidak cakap membuat suatu wasiat (Pasal 895 KUHPerdata). Selain harus memperhatikan kecakapan dalam membuat wasiat, juga harus memperhatikan Legitime Portie dari para ahli warisnya (Pasal 914 KUHPerdata), karena dalam membuat wasiat melalui pengangkatan waris tidak boleh merugikan para ahli warisnya (Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata). Wasiat umum yang dibuat di hadapan Notaris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang telah mengabaikan hukum, maka sesuai Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, pelanggaran yang dilakukan Notaris atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Penyuluhan Hukum Terkait Cyber Bullying pada Pelajar SMA Negeri 1 Dewantara Iskandar, Hadi; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra; Yusrizal; Fitri Maghfirah; Sela Azkia; Firman Alfathy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22626

Abstract

Anak merupakan bagian keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menangani kejahatan yang melibatkan anak tidak mudah. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendata kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, kasus perundungan merupakan kasus yang sering terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan dalam penanganan kasus perundungan terhadap anak sangat penting dan memerlukan penanganan yang serius dalam merespon peningkatan kasus kekerasan di sekolah. Implementasi kebijakan pencegahan dan perundungan di Sekolah Menengah Atas memerlukan perhatian serius. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Hambatan dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah meliputi tidak ada laman pelaporan online, kesadaran dan pemahaman perundungan pada siswa yang minim, sumber daya dan fasilitas untuk korban terbatas, evaluasi dan pengawasan belum efektif karena tidak adanya pengawas sekolah di bidang bimbingan konseling, upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan guru, kampanye kesadaran anti perundungan, sosialisasi, dan koordinasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta memastikan perlindungan korban dan mencegah tindakan perundungan terjadi kembali.
Resiliensi Sosial Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Menghadapi Tantangan Degenerasi Petani Iskandar, Hadi
Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Vol 11, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ma.v11i2.18451

Abstract

Farmer degeneration becomes a challenge for the integration of the farming community in Tanjakan Village, Krangkeng District, Indramayu Regency due to the high migration activity of young people to improve their economic and social status. This article aims to analyze in more depth the social resilience of former Indonesian Migrant Workers (PMI) in facing the challenges of farmer degeneration. The concept of social resilience is used to explore the social actions of former PMI in maintaining the integration of their social system. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results of the study show that: First, farmer degeneration poses challenges to the social system such as the composition of the non-ideal social class structure, the fading of mutual cooperation values, and the scarcity of farmer labor. Second, the social actions of former PMI have an impact on the social system such as the existence of the middle class, strengthening of patron-client relationships, and alternative livelihood capital for the community. Third, analytically, the social actions of former PMI are a pattern of adaptation to the challenges of farmer degeneration so that social reintegration continues to occur even though the status quo of the previous system has begun to fade.
Co-Authors Alfarizi, Ranal Amanda, Aura Amin, Mirazani Arif Rahman Arnita A Arnita Arnita Asrillah Asrillah Badar, Zainal Abidin Bayhaqi, Yudha Berutu, Riski Pardinata Budi Bahreisy Budi S.H. Bahreisy Dedy Syahputra, Dedy Dicky Armanda Elidar Sari Elidar Sari Faisal Faisal Faiz, Agil Ferdi Saputra Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Fitri Rizkiani Fitria Ningsih, Tanti Harun Harun Hasan Basri Hasbi, Yusrizal Hidayat Hidayat Jamaluddin Jamaluddin Juni Ahyar Khairina Khairina, Khairina Manfarisyah Manfarisyah Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Rasyid, Laila Muhammad Zulfani Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nur Aini Nuribadah, Nuribadah Purnama Sari Rahmadana, Rahmadana Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad Rasyidin Rasyidin Romi Asmara Romi Asmara Rudi Kurniawan Rudi Kurniawan Saharuddin Saputra, Ferdy Sasmita, Dahlia Sastro, Marlia Sela Azkia Silfia Tumangger Sinaga, Muhammad Ardiansyah Putra Sofyan Jafar Sophia Listriani Takdir Takdir Teuku Zulkarnaen tumangger, silfia Vahaddisz, Faiz Dayan Veithzal Rivai Zainal Widya, Sri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Hasbi Yusrizal, Yusrizal Zahratul Idami Zainal Abidin Zanzibar Zanzibar Zulfikar Zulfikar Zulkifli