Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.324
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora DE JURE Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Jurnal Hukum Samudra Keadilan Seminar Nasional Lahan Suboptimal MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Asia-Pacific Journal of Public Policy Notary Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Socius: Social Sciences Research Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Hadi Iskandar
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zulfikar, Zulfikar; Yusrizal, Yusrizal; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20390

Abstract

Teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Perkembangan ini menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen jasa telekomunikasi, terutama dalam hal hak atas layanan yang aman, informasi yang jelas, serta perlindungan privasi data pribadi. Regulasi yang mendukung perlindungan ini mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menjaga kerahasiaan data konsumen. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mempertegas kewajiban melindungi data pribadi dalam sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang ada serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016. Namun, hambatan seperti peretasan dan kebocoran data tetap menjadi ancaman serius yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi, baik melalui media sosial maupun secara langsung, serta menjaga dokumen pribadi mereka, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, agar tidak disalahgunakan untuk tindakan kejahatan yang dapat merugikan mereka dan lingkungan sekitar.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG PENGIDAP SKIZOFRENIA Sinaga, Muhammad Ardiansyah Putra; Asmara, Romi; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban seseorang dalam gangguan jiwa dan pengidap penyakit skizofrenia pada suatu tindak pidana. Gangguan mental, seperti skizofrenia, dapat berperan dalam perilaku kriminal. Dengan kondisi mental yang mengganggu fungsi normal otak dan ditandai dengan kurangnya respons emosional dan penarikan diri dari interaksi sosial. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan peran dan gangguan mental, seperti skizofrenia dalam perilaku kriminal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta bersifat penelitian deskriptif dan dengan bentuk penelitian studi prespektif yang bertujuan untuk menawarkan pemahaman komprehensif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan bertanggungjawab terdapat pada pasal 44 KUHP, dan hakim dalam menetapkan dan memutuskan seorang pengidap skizofrenia dapat bertanggungjawab atau tidak melalui pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
PERAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG GAMPONG (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe) Muhammad Zulfani; , Hadi Iskandar; Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21187

Abstract

Pembangunan Gampong merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Keuchik merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Gampong, dalam melaksanakan pembangunan Gampong, Keuchik memiliki kedudukan sebagai pemimpin Gampong yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan Gampong dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Keuchik dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan oleh Keuchik dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan Peran Keuchik dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Cut Mamplam yaitu sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada, dimulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Cut Mamplam terdapat kendala yang mempengaruhi pembangunan, yaitu anggaran yang terbatas dan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia, kerjasama antar aparatur gampong, dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia
PERAN PARTAI ACEH DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe) Fitria Ningsih, Tanti; Sari, Elidar; Hadi Iskandar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21759

Abstract

Partai politik memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik melalui pendidikan politik yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di Aceh, kewajiban ini melekat kuat pada Partai Aceh sebagai partai lokal dominan yang memiliki basis massa luas, termasuk di Kota Lhokseumawe. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Aceh masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme demokrasi, dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe, melibatkan anggota partai, masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh telah menjalankan pendidikan politik melalui kaderisasi, seminar, dialog publik, penyuluhan berbasis komunitas, dan forum diskusi terbuka yang menjangkau pemilih pemula, perempuan, dan kelompok marjinal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan hak politik, pemahaman pemilu, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Namun, rendahnya minat masyarakat, terutama dari kalangan muda, menjadi tantangan utama. Untuk itu, Partai Aceh melakukan pendekatan kreatif yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Disimpulkan bahwa Partai Aceh berperan dalam penguatan demokrasi melalui pendidikan politik, meskipun masih terdapat hambatan partisipatif. Disarankan agar Partai Aceh memperkuat strategi komunikasi dan optimalisasi media sosial untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlibat aktif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (Studi Penelitian Di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II) Amanda, Aura; Iskandar, Hadi; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22076

Abstract

Tindak pidana perpajakan terjadi ketika wajib pajak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, sehingga melanggar peraturan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji langkah penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan, serta hambatan dan upaya penanganannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum dilakukan bertahap sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai dari pendekatan persuasif hingga sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak serta kompleksitas struktur keuangan perusahaan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta publikasi kasus untuk efek jera. Kesimpulannya, penegakan hukum telah sesuai prosedur namun perlu penguatan pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Disarankan DJP memperkuat pengawasan berbasis teknologi, memperluas sosialisasi, dan mendorong perusahaan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pajak guna menghindari sanksi hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA KORBAN PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI DI KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH Bayhaqi, Yudha; Nur, Muhammad; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Kepada Tersangka Yang Menjadi Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi, Serta Mengidentifikasi Upaya Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Mereka Dan Hak-Hak Yang Sering Kali Diabaikan.Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Empiris Dengan Pendekatan Kualitatif, Melibatkan Wawancara Dengan Informan Dan Studi Pustaka Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tersangka Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Manusiawi, Akses Terhadap Bantuan Hukum, Dan Hak Untuk Melaporkan Tindakan Penganiayaan. Namun, Banyak Hak Yang Dilanggar, Seperti Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Akses Terhadap Pendampingan Hukum.Penelitian Ini Juga Menekankan Pentingnya Pengawasan Internal Dan Eksternal Untuk Memastikan Akuntabilitas Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya. Kesimpulannya, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah Masih Menghadapi Berbagai Tantangan. Diperlukan Upaya Yang Lebih Serius Dari Pihak Kepolisian Dan Lembaga Terkait Untuk Memastikan Bahwa Hak-Hak Tersangka Dihormati Dan Dilindungi, Serta Untuk Mencegah Terulangnya Tindakan Sewenang-Wenang Di Masa Depan.
Resiliensi Sosial Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Menghadapi Tantangan Degenerasi Petani Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i2.93242

Abstract

Degenerasi petani menjadi tantangan integrasi masyarakat pertanian di Desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu akibat tingginya aktifitas migrasi penduduk usia muda untuk meningkatkan status ekonomi dan sosialnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam terkait resiliensi sosial pada eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam menghadapi tantangan degenerasi petani. Konsep resiliensi sosial digunakan untuk mengeksplorasi tindakan sosial eks PMI dalam menjaga integrasi sistem sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, degenerasi petani memberikan tantangan pada sistem sosial seperti komposisi struktur kelas sosial yang tidak ideal, lunturnya nilai gotong royong, dan kelangkaan tenaga kerja petani buruh. Kedua, tindakan sosial eks PMI memberikan dampak pada sistem sosial seperti eksistensi kelas menengah, penguatan hubungan patron-klien, dan alternatif modal penghidupan masyarakat. Ketiga, secara analitis tindakan sosial eks PMI merupakan pola adaptasi dari tantangan degenerasi petani sehingga reintegrasi sosial tetap terjadi meskipun status quo sistem sebelumnya mulai meluntur. .
NAVIGATING THE DIGITAL DILEMMA: PROTECTING INDONESIAN CHILDREN FROM CYBERCRIME Yusrizal, Yusrizal; Saputra, Ferdy; Iskandar, Hadi; Asmara, Romi; Muhammad Rasyid, Laila
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v27i2.45738

Abstract

Children has been increasingly vulnerable to a multitude of cybercrimes in Indonesia. These include alarming issues such as online grooming, sexual exploitation, cyberbullying, and identity theft. This situation not only presents significant legal challenges but also represents a profound ethical crisis within Indonesias evolving digital landscape. This article utilizes a normative juridical approach alongside a conceptual framework to articulate legal arguments surrounding these pressing concerns. While regulatory measures exist, such as the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Child Protection Law, their enforcement remains fragmented and often inadequate to tackle the constantly changing nature of digital threats. The ethical dimensions of this crisis cannot be overlooked, as they intertwine with corporate responsibility, parental awareness, and systemic inaction. Such issues amplify the risks that children face online. This study asserts that the combination of legal deficiencies and ethical oversight creates a substantial protection gap that demands a coherent and interdisciplinary response. To effectively safeguard children in the digital age, it is crucial to strengthen institutional capacities, integrate digital literacy within educational curricula, and adopt child-centered approaches to digital governance. By doing so, we can work towards ensuring that the rights, dignity, and safety of children are prioritized and protected in Indonesia.
Islamic Law and the Constitution: Analyzing the Compatibility of Religion-Based Legislation in Indonesia Iskandar, Hadi; Hasbi, Yusrizal; Idami, Zahratul; Saputra, Ferdy
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.11652

Abstract

This study explores the constitutional compatibility of religion-based legislation in Indonesia, particularly laws influenced by Islamic jurisprudence, within the framework of the 1945 Constitution. As a Muslim-majority nation that embraces both religious values and democratic pluralism, Indonesia faces ongoing tensions between the demands for the formalization of Islamic norms and the constitutional commitment to human rights, legal equality, and religious freedom. The expansion of Sharia-inspired by laws at the regional level and Islamic influences in national statutes underscore the urgency of addressing this legal-religious interplay. While existing scholarship has addressed the sociopolitical and administrative aspects of religion-based lawmaking, there remains a lack of doctrinal analysis focused on constitutional alignment. This study employs a legal research method, which focuses on the analysis of legal norms, statutory regulations, and constitutional principles as textual constructs. This research fills that gap by applying a juridical-doctrinal approach to evaluate whether such legislation adheres to principles enshrined in the Constitution, including legal certainty, non-discrimination, and constitutional supremacy. Through critical analysis of legislation and Constitutional Court decisions, the study demonstrates that while certain religious laws can coexist with Pancasila and constitutional values, many pose substantive challenges to Indonesia’s legal order. The findings contribute to broader debates on legal pluralism, constitutionalism, and the appropriate role of religion in legislation, offering normative guidance for aligning religious norms with democratic constitutional principles.
Co-Authors Alfarizi, Ranal Amanda, Aura Amin, Mirazani Arif Rahman Arnita A Arnita Arnita Asrillah Asrillah Badar, Zainal Abidin Bayhaqi, Yudha Berutu, Riski Pardinata Budi Bahreisy Budi S.H. Bahreisy Dedy Syahputra, Dedy Dicky Armanda Elidar Sari Elidar Sari Faisal Faisal Faiz, Agil Ferdi Saputra Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Fitri Rizkiani Fitria Ningsih, Tanti Harun Harun Hasan Basri Hasbi, Yusrizal Hidayat Hidayat Jamaluddin Jamaluddin Juni Ahyar Khairina Khairina, Khairina Manfarisyah Manfarisyah Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Rasyid, Laila Muhammad Zulfani Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nur Aini Nuribadah, Nuribadah Purnama Sari Rahmadana, Rahmadana Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad Rasyidin Rasyidin Romi Asmara Romi Asmara Rudi Kurniawan Rudi Kurniawan Saharuddin Saputra, Ferdy Sasmita, Dahlia Sastro, Marlia Sela Azkia Silfia Tumangger Sinaga, Muhammad Ardiansyah Putra Sofyan Jafar Sophia Listriani Takdir Takdir Teuku Zulkarnaen tumangger, silfia Vahaddisz, Faiz Dayan Veithzal Rivai Zainal Widya, Sri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Hasbi Yusrizal, Yusrizal Zahratul Idami Zainal Abidin Zanzibar Zanzibar Zulfikar Zulfikar Zulkifli