Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum DE JURE Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Jurnal Hukum Samudra Keadilan Seminar Nasional Lahan Suboptimal MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee Asia-Pacific Journal of Public Policy POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Notary Journal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Socius: Social Sciences Research Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Hadi Iskandar
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN PARTAI ACEH DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe) Fitria Ningsih, Tanti; Sari, Elidar; Hadi Iskandar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21759

Abstract

Partai politik memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik melalui pendidikan politik yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di Aceh, kewajiban ini melekat kuat pada Partai Aceh sebagai partai lokal dominan yang memiliki basis massa luas, termasuk di Kota Lhokseumawe. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Aceh masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme demokrasi, dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe, melibatkan anggota partai, masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh telah menjalankan pendidikan politik melalui kaderisasi, seminar, dialog publik, penyuluhan berbasis komunitas, dan forum diskusi terbuka yang menjangkau pemilih pemula, perempuan, dan kelompok marjinal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan hak politik, pemahaman pemilu, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Namun, rendahnya minat masyarakat, terutama dari kalangan muda, menjadi tantangan utama. Untuk itu, Partai Aceh melakukan pendekatan kreatif yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Disimpulkan bahwa Partai Aceh berperan dalam penguatan demokrasi melalui pendidikan politik, meskipun masih terdapat hambatan partisipatif. Disarankan agar Partai Aceh memperkuat strategi komunikasi dan optimalisasi media sosial untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlibat aktif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (Studi Penelitian Di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II) Amanda, Aura; Iskandar, Hadi; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22076

Abstract

Tindak pidana perpajakan terjadi ketika wajib pajak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, sehingga melanggar peraturan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji langkah penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan, serta hambatan dan upaya penanganannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum dilakukan bertahap sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai dari pendekatan persuasif hingga sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak serta kompleksitas struktur keuangan perusahaan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta publikasi kasus untuk efek jera. Kesimpulannya, penegakan hukum telah sesuai prosedur namun perlu penguatan pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Disarankan DJP memperkuat pengawasan berbasis teknologi, memperluas sosialisasi, dan mendorong perusahaan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pajak guna menghindari sanksi hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA KORBAN PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI DI KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH Bayhaqi, Yudha; Nur, Muhammad; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22287

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Kepada Tersangka Yang Menjadi Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi, Serta Mengidentifikasi Upaya Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Mereka Dan Hak-Hak Yang Sering Kali Diabaikan.Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Empiris Dengan Pendekatan Kualitatif, Melibatkan Wawancara Dengan Informan Dan Studi Pustaka Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tersangka Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Manusiawi, Akses Terhadap Bantuan Hukum, Dan Hak Untuk Melaporkan Tindakan Penganiayaan. Namun, Banyak Hak Yang Dilanggar, Seperti Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Akses Terhadap Pendampingan Hukum.Penelitian Ini Juga Menekankan Pentingnya Pengawasan Internal Dan Eksternal Untuk Memastikan Akuntabilitas Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya. Kesimpulannya, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah Masih Menghadapi Berbagai Tantangan. Diperlukan Upaya Yang Lebih Serius Dari Pihak Kepolisian Dan Lembaga Terkait Untuk Memastikan Bahwa Hak-Hak Tersangka Dihormati Dan Dilindungi, Serta Untuk Mencegah Terulangnya Tindakan Sewenang-Wenang Di Masa Depan.
NAVIGATING THE DIGITAL DILEMMA: PROTECTING INDONESIAN CHILDREN FROM CYBERCRIME Yusrizal, Yusrizal; Saputra, Ferdy; Iskandar, Hadi; Asmara, Romi; Muhammad Rasyid, Laila
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v27i2.45738

Abstract

Children has been increasingly vulnerable to a multitude of cybercrimes in Indonesia. These include alarming issues such as online grooming, sexual exploitation, cyberbullying, and identity theft. This situation not only presents significant legal challenges but also represents a profound ethical crisis within Indonesias evolving digital landscape. This article utilizes a normative juridical approach alongside a conceptual framework to articulate legal arguments surrounding these pressing concerns. While regulatory measures exist, such as the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Child Protection Law, their enforcement remains fragmented and often inadequate to tackle the constantly changing nature of digital threats. The ethical dimensions of this crisis cannot be overlooked, as they intertwine with corporate responsibility, parental awareness, and systemic inaction. Such issues amplify the risks that children face online. This study asserts that the combination of legal deficiencies and ethical oversight creates a substantial protection gap that demands a coherent and interdisciplinary response. To effectively safeguard children in the digital age, it is crucial to strengthen institutional capacities, integrate digital literacy within educational curricula, and adopt child-centered approaches to digital governance. By doing so, we can work towards ensuring that the rights, dignity, and safety of children are prioritized and protected in Indonesia.
Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Penelitian Dinas kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat) Tumangger, Silfia; A, Arnita; Iskandar, Hadi
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10624105

Abstract

This study aims to examine the authority, obstacles and efforts made by the Forestry Service in tackling the crime of Illegal Logging in Pakpak Bharat Regency. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Based on the research results, it is known that the authority of the forestry service in dealing with illegal logging crimes in the Pakpak Bharat district begins with reports, inspections by forest police and the forestry service. Patrol every forest that has experienced damage, but the implementation is not yet optimal because there are several obstacles or barriers to the implementation of tackling the criminal act of illegal logging, which is related to the lack of public awareness about the importance of forests and the impact of these activities, forestry officers and forest police are very minimal. Lack of supporting facilities to patrol to tackle illegal logging crimes in Pakpak Bharat Regency.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Muhammmad, Fuad; Iskandar, Hadi; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17281

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perataruan yang mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan  terhadap tindak kejahatan terhadap anak salah satunya tindak eksploitasi, namun kenyataan yang terjadi di Kota Lhokseumawe tindak eksploitasi anak khususnya anak jalanan masih sering ditemukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penagakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, mengentahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum berlandaskan UU Nomor 35 Tahun 2014, pentingnya penegakan hukum yang efektif penting dilakukan untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik untuk mencegah tindak eksploitasi, saran penulis hendaknya penguatan sistem hukum dan program pembinaan, perlindungan, rehabilitasi bagi anak-anak telah dieksploitasi.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH TAHUN 2024 Fahrul Razi; Yusrizal; Hadi Iskandar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.23469

Abstract

Studi ini untuk mengkaji penegakan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh tahun 2024, dan menganalisis peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam penegakan hukum Undang-Undang No. 10 tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh tahun 2024. Pilkada 2024 diselenggarakan secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan asas demokratis. Namun, pelanggaran seperti politik uang dan ketidaknetralan aparat masih marak. Di Aceh, penegakan hukum Pilkada memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode hukum empiris, dan bersifat deskriptif, data diperoleh melalui data primer dan data sekunder serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penegakan hukum Pilkada 2024 di Aceh masih menghadapi berbagai kendala, seperti intervensi politik terhadap Panwaslih, rendahnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya pembuktian pelanggaran. Meskipun UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya belum berjalan optimal. Panwaslih memiliki peran strategis dalam pengawasan, penerimaan dan penanganan laporan pelanggaran, investigasi, serta rekomendasi tindak lanjut melalui Gakkumdu. Selain itu, Panwaslih juga melakukan edukasi politik sebagai langkah preventif.
Penyuluhan Hukum Bahaya Judi Online pada Silaturahmi Ramadhan Atlet Futsal Lhokseumawe Yusrizal Hasbi; Ferdy Saputra; Hadi Iskandar; Romi Asmara; Muhammad Fikry; Budi Bahreisy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i2.26664

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atlet futsal terhadap bahaya judi online, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh perkembangan teknologi digital. Kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian silaturahmi Ramadhan atlet futsal Pora Lhokseumawe pada tanggal 16 Maret 2026 di Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang terdiri atas atlet futsal, pengurus organisasi, pelatih, serta tokoh pemuda setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk, dampak, serta risiko hukum dari praktik judi online. Tingkat antusiasme peserta yang tinggi tercermin dari keterlibatan aktif dalam diskusi, yang mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi yang mereka hadapi. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kritis dan sikap preventif terhadap praktik judi online. Peserta juga diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi serta membangun kesadaran di lingkungan sekitarnya. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan judi online di kalangan generasi muda melalui pendekatan edukatif yang partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan yang lebih sistematis dan berkelanjutan guna memperluas dampak serta meningkatkan efektivitas program pengabdian kepada masyarakat.
Controlled Constitutionalism and the Decline of Institutional Independence in Indonesian Constitutional Law Hadi Iskandar; Yusrizal Hasbi; Muhamad Sadi Is
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.14580

Abstract

The weakening of institutional independence has become a significant challenge for constitutional democracies, particularly in states experiencing democratic decline without formal constitutional rupture. Existing theories, including abusive constitutionalism, constitutional capture, and executive aggrandizement, primarily explain democratic erosion through constitutional amendments, direct institutional takeovers, or overt expansions of executive authority. These approaches provide limited explanatory power for cases in which constitutional structures remain formally intact while institutional autonomy is gradually constrained through ordinary legal mechanisms. This article addresses that gap by introducing the concept of controlled constitutionalism to explain constitutional developments in Indonesia between 2014 and 2025. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and institutional approaches, the study combines quantitative indicators of the rule of law, institutional integrity, and public trust with qualitative analysis of legislative reforms, judicial decisions, and institutional restructuring involving the Constitutional Court, Supreme Court, Corruption Eradication Commission, Judicial Commission, and other oversight bodies. The findings reveal that institutional independence has eroded through a cumulative process of executive consolidation, legal institutionalization, judicial legitimation, and functional subordination. Rather than dismantling constitutional institutions, these mechanisms reconfigure them into a system of hierarchical governance that preserves formal legality while reducing substantive autonomy. The article argues that controlled constitutionalism constitutes a distinct form of constitutional regression in which law serves as a mechanism of institutional dependence rather than a safeguard against power concentration. This framework offers a new perspective for understanding democratic erosion under conditions of formal constitutional continuity and contributes to broader debates on democratic backsliding in emerging democracies.
REPRODUCTIVE JUSTICE AND WOMEN’S HEALTH RIGHTS IN INDONESIA: BETWEEN LEGAL PROTECTION AND STRUCTURAL INEQUALITY Yusrizal Hasbi; Ferdy Saputra; Hadi Iskandar; Romi Asmara
Masalah-Masalah Hukum Vol 55, No 1 (2026): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.55.1.2026.47-81

Abstract

Women’s reproductive health rights constitute a fundamental component of human rights, imposing an obligation on the state to respect, protect, and fulfill women’s health rights in a fair, equal, and non-discriminatory manner. This study aims to analyze the legal protection of women’s reproductive health rights in Indonesia from legal and human rights perspectives, with particular reference to Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024. This research employs a socio-legal method with a descriptive-analytical approach, supported by library research and policy analysis. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, including statutory regulations, academic literature, human rights instruments, and relevant policy documents, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that Indonesia has developed a relatively progressive legal framework through the strengthening of reproductive rights, the expansion of maternal healthcare services, protection against discrimination and violence, and the recognition of women’s reproductive autonomy. However, the implementation of these legal protections continues to face significant structural challenges. These include the unequal distribution of healthcare workers, limited healthcare infrastructure in remote and disadvantaged areas, socio-cultural barriers rooted in patriarchal norms, insufficient reproductive health education, and weak state accountability mechanisms in ensuring equal access to healthcare services. Furthermore, normative ambiguities concerning religious and moral values in the regulation of reproductive rights may potentially restrict women’s autonomy and create uncertainty in service delivery. The study argues that the protection of women’s reproductive health rights cannot rely solely on formal legal recognition, but must also be supported by effective implementation, institutional responsiveness, and substantive equality. Therefore, strengthening legal protection requires harmonization between national and regional policies, reinforcement of a human rights-based and gender-responsive approach, and improvement of equitable, accessible, and accountable healthcare services for women throughout Indonesia.
Co-Authors A, Arnita Alfarizi, Ranal Amanda, Aura Amin, Mirazani Arif Rahman Armanda, Dicky Arnita Arnita Asrillah Asrillah Badar, Zainal Abidin Bayhaqi, Yudha Berutu, Riski Pardinata Budi Bahreisy Budi S.H. Bahreisy Dedy Syahputra, Dedy Elidar Sari Elidar Sari Fahrul Razi Faisal Faisal Faiz, Agil Ferdi Saputra Ferdy Saputra Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Fitri Rizkiani Fitria Ningsih, Tanti Harun Harun Harun Harun Hasan Basri Hasan Basri Hidayat Hidayat Hidayat, Hidayat Indradewa, Rhian Jamaluddin Jamaluddin Juni Ahyar Khairina Khairina, Khairina Manfarisyah Manfarisyah Muhamad Sadi Is Muhammad Fikry Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Rasyid, Laila Muhammad Zulfani Muhammmad, Fuad Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nuribadah, Nuribadah Purnama Sari Rahmadana, Rahmadana Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad Rasyidin Rasyidin Romi Asmara Romi Asmara Romi Asmara Rudi Kurniawan Rudi Kurniawan Saharuddin Saputra, Ferdy Sasmita, Dahlia Sastro, Marlia Sela Azkia Sinaga, Muhammad Ardiansyah Putra Siswahyudianto Sofyan Jafar Sophia Listriani Takdir Takdir Teuku Zulkarnaen Tri Widya Kurniasari tumangger, silfia Vahaddisz, Faiz Dayan Veithzal Rivai Zainal Widya, Sri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Hasbi Yusrizal, Hasbi Zainal Abidin Zanzibar Zulkifli