Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.324
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora DE JURE Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Jurnal Hukum Samudra Keadilan Seminar Nasional Lahan Suboptimal MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Asia-Pacific Journal of Public Policy Notary Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Socius: Social Sciences Research Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Hadi Iskandar
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADI-SAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe Faisal Faisal; Jamaluddin Jamaluddin; Elidar Sari; Ramziati Ramziati; Hadi Iskandar; Manfarisyah Manfarisyah
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 3, No 2 (2023): AGUSTUS 2023
Publisher : Dikara Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pendidikan khusus ini merupakan suatu bentuk pendidikan yang harus diikuti oleh seseorang yang berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan PKPA ini mempunyai relefansi dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang didalamnya dinyatakan bahwa jenis Pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, kegamaan dan khusus. Kegiatan pengabdian ini bertujuan melahirkan para profesi advokat yang handal, madiri, dan bertanggung jawab sehingga mampu tampil sebagai penegak keadilan dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil dan sesuai dengan tujuan hukum yakni, keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi semua dengan pemberlakuan kesamaan di depan hukum. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober sampai 05 November 2022 di Kota Lhokseumawe. Metode yang dilakukan Service Learning (SL), dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan PKPA atau Kemitraan Fakultas Hukum dengan PERADI-SAI. Selain itu, pendekatan Participatory Action Research (PAR) berorientasi pada pemberdayaan para peserta PKPA. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdi dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan. Hasil kegiatan ini adalah melahirkan para profesi advokat dan memberikan pemahaman Advokat merupakan profesi yang mulia, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, serta kegiatan profesi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya supremasi hukum.
KEWENANGAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI NAGARI KOTO SAWAH KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT Aini, Nur; Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16189

Abstract

Pembangunan merupakan suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik. Nagari Koto Sawah merupakan salah satu desa yang saat ini masih dalam proses pembangunan, baik dari infrastuktur, ekonomi, Pendidikan bahakan sumber daya manusia yang masih rendah. Wali Nagari sebagai pemimpin Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa agar menjadi lebih baik demi mencapai pembangunan untuk kehidupan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan wali nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil peneitian meunjukan dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sudah dilaksanakan dengan semestinya oleh Wali Nagari. Kepala desa memimpin pelaksanaan pembangunan. Hasil peneitian meunjukan bahwa kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan nagari baru berjalan pada tahap perencanaan pembangunan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOKSEUMAWE Alfarizi, Ranal; Sastro, Marlia; Iskandar, Hadi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui implikasi dan potensi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap keabsahan bukti yang ditemukan, termasuk pengakuan yang diperoleh dari tersangka dalam proses pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 KUHAP, memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Jika hak ini dilanggar, maka dapat menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan pembelaan hukum, seperti penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Dari segi implikasi, pelanggaran hak-hak tersangka dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan dan pengakuan yang diperoleh dari tersangka menjadi tidak sah di pengadilan, yang dapat melemahkan kasus penuntutan atau bahkan membatalkan proses hukum. Dari segi potensi pelanggaran, berbagai bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dapat terjadi selama proses penyidikan, seperti penyiksaan, tekanan psikologis, atau intimidasi. Hal ini juga dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan menjadi tidak sah di pengadilan. Diharapkan agar aparat penegak hukum memastikan hak tersangka dihormati dengan memberikan pelatihan kepada tim penyidik, menetapkan prosedur transparan, melakukan pengawasan internal yang ketat, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersangka. Hal ini akan menciptakan lingkungan penyidikan yang menghormati hak-hak tersangka secara efektif.
Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berutu, Riski Pardinata; Iskandar, Hadi; Syahputra, Dedy
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8391

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari pembentukan hukum. Menurut Hans Kalsen kepastian hukum merupakan norma hukum yang dibuat dengan jelas tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi, multi tafsir, dan keragu-raguan dalam masyarakat. Suatu produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Dalam hal ini produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah telah mencerminkan kepastian hukum.            Pada permasalahannya dalam penelitian ini untuk menjawab apa yang menjadi landasan pemikiran Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mencerminkan kepastian hukum.            Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara-cara penelitian Pustaka, melalui pendekatan-pendekatan asas-asas, norma-norma hukum, kaidah-kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan.            Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permasalahan tersebut, maka dapat di jawab bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melalui penafsiran konstitusi namun pada putusan tersebut belum mencerminkan kepastian hukum sebagaimana tujuan pembentukan suatu produk hukum.     Pada akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum mencerminkan asas kepastian hukum sehingga berdasarkan penelitian ini harapan dan saran kepada Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan suatu keputusan lebih mempertimbangkan segala aspek didalamnya sehingga tercipta sebuah produk hukum yang memberikan kepastian hukum untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa.
Implementasi Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Amin, Mirazani; Iskandar, Hadi; Nuribadah, Nuribadah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13204

Abstract

AbstractLegal Aid Posts have an important role in public services by providing assistance to individuals who need legal assistance. This assistance is not limited to those who are economically disadvantaged, but is also provided to individuals who do not fully understand the judicial process and therefore require the assistance of an advocate to ensure the upholding of their rights and obligations. This service is available to all Indonesian citizens, with the aim of upholding justice for those caught in legal problems. Legal aid organizations play an important role in society by offering solutions at various levels, including consultation and assistance outside the courtroom.This research method includes a type of empirical juridical study, or what is called a field study, namely examining applicable legal provisions and what appears in reality in society. And answer all questions. Empirical juridical studies are legal studies regarding the enactment or application of empirical legal provisions in action in all specific legal events that arise in society.According to this study, it was found that the Legal Aid Post (Posbakum) of the Banda Aceh State Administrative Court has a very important role in providing legal aid services. Even though there are challenges faced, efforts to overcome these obstacles are carried out through various means such as disseminating information, increasing legal knowledge, and creating websites. Through these initiatives, Posbakum strives to ensure that individuals have access to the legal assistance they need, ultimately promoting fairness and fairness in the state administrative justice system.The author's suggestion is that the Chairman of the Banda Aceh State Administrative Court take a transparent and cooperative approach, with the aim of obtaining more precise and reliable information during research. Furthermore, this approach is expected to improve the quality of assistance services provided by Posbakum at the Banda Aceh State Administrative Court as a whole. Going forward, it is very important to closely monitor the performance of Posbakum and effectively introduce or promote to the general public the existence of the Legal Aid Post at the Banda Aceh State Administrative Court, which is specifically designed to serve individuals who need free legal services.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Widya, Sri; Iskandar, Hadi; Yusrizal, Yusrizal
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14368

Abstract

This study aims to examine how legal protection of children as victims of sexual abuse according to Law Number 35 of 2014, as well as how criminal liability perpetrators of sexual abuse against children. The government has implemented two laws, Law No. 23 of 2004 and Law No. 35 of 2014, with the main aim of protecting children. However, despite legal action, there are still cases of sexual abuse such as sexual abuse against children still occur in schools, neighborhoods, or in the family environment. This research uses normative research using a statutory approach and a conceptual approach, legal norms or or rules. Based on the results of research that the regulation that specifically regulates the protection of children, namely Law No. 35, 2014 relates to the Amendment of Law No. 23, 2002 concerning Child Protection, which is a legal instrument that can protect children from criminal acts, including sexual abuse. This law stipulates that sexual cruelty to children is cruelty, so that suspects can be brought to the police with the support of related individuals, there are also sanctions for perpetrators of sexual abuse violence against children, which is quite concise 5 years and quite late 15 years in prison and also compensation. And the suspect of sexual abuse of children must be accountable for all his actions before the law and must receive appropriate punishment in line with applicable rules and regulations and also he will be subject to compensation.
Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues Bahri, Samsul; Iskandar, Hadi; Badar, Zainal Abidin
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13006

Abstract

This study aims to examine the implementation of the authority of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency in processing narcotics crimes, the form of coordination between Gayo Lues Regency National Narcotics Agency investigators and Gayo Lues Regency Police Investigators, the obstacles and efforts faced by Gayo Regency National Narcotics Agency investigators. Lues in carrying out his authority to investigate narcotics crimes. Based on the research results, it is known that the implementation of the investigative authority of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency is carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The form of coordination between the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency and the Gayo Lues Regency Police Investigators is if they are going to conduct a joint raid and conduct outreach to agencies, villages/villages, make arrests and determine whether the suspect should be rehabilitated by BNN or not, then notify each other in writing that start of investigation. The obstacles faced by investigators from the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency in implementing their authority to investigate narcotics crimes are lack of community participation, the public is still unfamiliar with the regulations on narcotics abuse, and personnel limitations. maximize the capabilities of existing personnel, and try to request additional personnel from the Police. 
Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sasmita, Dahlia; Iskandar, Hadi; Hidayat, Hidayat
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16987

Abstract

Saat ini sistem peradilan pidana sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian material yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Melalui penelitian ini, akan dibahas tentang pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi dan upaya yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada saat ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada aparat penegak hukum sebagai penyelenggara. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif dan penegak hukum memerlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hak restitusi. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan adanya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai perlindungan hukum kepada saksi dan korban terkait pelaksanaan pemenuhan hak restitusi, agar masyarakat lebih mengetahui akan pentingnya hak restitusi.
Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging tumangger, silfia; Arnita, Arnita; Iskandar, Hadi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13774

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kabupaten Pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menangulangi tindak pidana illegal logging tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutananan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pakpak Bharat.  Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging
Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi ( Studi Penelitian Di Komisi Informasi Aceh) Vahaddisz, Faiz Dayan; Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.4906

Abstract

Berdasarkan uraian tersebut, jadi kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaku pemberi data Aceh dilaksanakan dengan struktur pada Sekeretariat Komisi Informasi Provisi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara taknis operasional berada dibawah dan mempunyai kewajiban terhadap ketua Tingkat Provinsi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas IT Provinsi Aceh. Pada dasarnya posisi Komisi Informasi Aceh merupakan Komisi Informasi tingkat provinsi. Pasal 27 ayat (3) UU Komisi Informasi Publik menyebutkan, bahwasanya yang menjadi kewenangan dari pada Pelaku Provinsi Aceh antara lain wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait. Hambatan internal dalam penyelesaian mediasi pada sisi yang bermasalah. Dilihat segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang (UU KIP) dimana Lembaga tidak mematuhi eksekusi putusan pada Komisi Informasi Publik yang begitu lama, sehingga publik harus melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Upaya dalam meningkatkan integritas terhadap Komisi Informasi Aceh agar memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Co-Authors Alfarizi, Ranal Amanda, Aura Amin, Mirazani Arif Rahman Arnita A Arnita Arnita Asrillah Asrillah Badar, Zainal Abidin Bayhaqi, Yudha Berutu, Riski Pardinata Budi Bahreisy Budi S.H. Bahreisy Dedy Syahputra, Dedy Dicky Armanda Elidar Sari Elidar Sari Faisal Faisal Faiz, Agil Ferdi Saputra Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Fitri Rizkiani Fitria Ningsih, Tanti Harun Harun Hasan Basri Hasbi, Yusrizal Hidayat Hidayat Jamaluddin Jamaluddin Juni Ahyar Khairina Khairina, Khairina Manfarisyah Manfarisyah Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Rasyid, Laila Muhammad Zulfani Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nur Aini Nuribadah, Nuribadah Purnama Sari Rahmadana, Rahmadana Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad Rasyidin Rasyidin Romi Asmara Romi Asmara Rudi Kurniawan Rudi Kurniawan Saharuddin Saputra, Ferdy Sasmita, Dahlia Sastro, Marlia Sela Azkia Silfia Tumangger Sinaga, Muhammad Ardiansyah Putra Sofyan Jafar Sophia Listriani Takdir Takdir Teuku Zulkarnaen tumangger, silfia Vahaddisz, Faiz Dayan Veithzal Rivai Zainal Widya, Sri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Hasbi Yusrizal, Yusrizal Zahratul Idami Zainal Abidin Zanzibar Zanzibar Zulfikar Zulfikar Zulkifli