Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Agrium Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Faisal Faisal
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat Tamarsah Tamarsah; Faisal Faisal; Hamdani Hamdani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9161

Abstract

Menurut Pasal 1 Ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Terdapat satu kasus tentang jarimah zina yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mereka sudah ada ikatan perkawinan (menikah) namun terhadap terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa tersebut melanggar Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat karena telah melakukan jarimah zina. Dan terhadap kasus tersebut dalam Perkara Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah melakukan jarimah Khalwat.Tujuan dari penelitian Tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap jarimah zina dan jarimah khalwat menurut hukum Islam dan qanun Aceh nomor 6 tahun  2014 tentang hukum jinayat, penerapan hukum pada putusan perkara nomor 19/JN/2020/MS/Takengon, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 19/JN/2020/Ms/Takengon.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini bersifat prespektif.            Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam terdapat perbedaan hukuman yaitu pezina yang sudah menikah di cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam dengan batu sedangkan pezina yang masih lajang dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut Qanun Aceh tidak membedakan antara pezina yang menikah dengan yang lajang dan hanya mendapat hukuman seratus kali cambukan. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 19/JN/2020/MS.Tkn tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 19/JN/2020/MS.Tkn terdapat kekeliruan karena Majelis Hakim tidak menerapkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 37  ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.Disarankan agar dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat juga perlu dibuat perbedaan hukuman antar pelaku jarimah yang sudah menikah dengan pelaku jarimah yang belum menikah. Disarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta di persidangan. Disarankan agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta dipersidangan harus dengan ketelitian dan tidak mengenyampingkan ketentuan yang khusus yang terdapat dalam Qanun Aceh. 
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Produktivitas Panen Udang Melalui Pemberian Pakan Udang Secara Otomatis di Meunasah Aron Raihan Putri; Asran Asran; Arnawan Hasibuan; Kartika; Faisal Faisal; Saifannur Saifannur
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10492

Abstract

Background: Budidaya udang diwilayah pesisir pantai sebagian besar menjadi pencaharian bagi masyarakat di Aceh Utara. Pemberian pakan udang dilakukan secara manual pada saat pagi dan sore dengan cara menaburkan pakan ke dalam tambak. Pemberian pakan tersebut tidak efektif karena terikat dengan waktu dan ukuran pakan yang diberikan. Hal tersebut yang melatar belakangi tim pengabdian memberikan pengetahuan dengan memperkenalkan prototipe berupa teknologi alat pemberi pakan secara otomatis. Metode: Metode yang dilakukan adalah observasi, perancangan dengan cara merakit dan sosialisasi, serta memperaktekkan secara langsung penggunaan alat otomatis tersebut. Hasil:  Hasil pengabdian menunjukkan bahwa petani tambak udang sangat termotivasi untuk dapat segera menggunakan alat pakan udang otomatis karena sangat tepat dalam memperbaiki manajemen pemberian pakan sehingga dapat berkelanjutan agar ketahanan pangan terjaga. Teknologi yang digunakan berupa mikrokontroller Arduino Uno, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi volume pakan, RTC sebagai modul pewaktu, Lcd sebagai penampil informasi hari, tanggal, bulan, modul relay, driver motor, dan motor DC. Kesimpulan: Harapan pengabdian kepada masyarakat ini adalah akan memberikan pengetahuan dan temuan baru untuk petani tambak sehingga petani mampu merancang pemberian pakan udang secara otomatis untuk memudahkan pemberian pakan agar meningkatkan produktivitas serta menghasilkan kualitas udang.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) Cut Nela Ulfira; Faisal Faisal; Sulaiman Sulaiman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9664

Abstract

Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia Pidie District Branch. Customer protection after the conversion of Conventional Banks to Indonesian Islamic Banks is very important. Aceh is a Muslim-majority area, making it easier to implement the Islamic banking system, especially after the birth of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions.This legal research aims to identify and explain the regulation of conversion of conventional banks to Bank Syariah Indonesia, especially in Pidie District, Aceh. Then to find out and explain legal protection for customers after conversion from conventional banks to Bank Syariah Indonesia. This research is an empirical research with the type of qualitative research and the nature of descriptive research with data sources, namely primary data obtained by conducting field research (filed research), and secondary data obtained by conducting library research.The results of this study indicate that the Regulations concerning the Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks are regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, POJK Number 64/POJK.03/2016 concerning Changes in Business Activities of Conventional Banks to Sharia Banks, Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, besides that, various related laws are also regulated, including; OJK Law and Bank Indonesia Law. The legal protection provided to customers of Bank Syariah Indonesia, the Pidie Regency Branch is still weak, in the sense that there are still many complaints from the public regarding its services, for example the system often has errors that prevent customers from transacting. However, the Indonesian Sharia Bank of Pidie Regency has made maximum efforts in providing protection to its customers both in terms of trust, fund management, and also distributing education to its customers.It is recommended for the Government to socialize the conversion of Conventional Banks to Bank Syariah Indonesia. Customer protection must be provided from the start, namely by providing informative information on the existence of Bank Syariah Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) Cut Nela Ulfira; Faisal Faisal; Sulaiman S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7129

Abstract

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (filed research), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN QANUN PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Hasan Basri; Muksalmina Muksalmina; Zainal Abidin; Hadi Iskandar; Sophia Listriani
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v6i1.2353

Abstract

Salah satu bentuk datang orang asing ke Indonesia yakni pengungsi. Pengungsi merupakan orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan oleh ketakutan akan terjadinya persekusi dari negara asalnya dengan alasan-alasan ras, suku, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial tertentu, perbedaan politik serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Pengungsi merupakan bentuk datangnya orang asing yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan. Realitas sosial saat ini, masyarakat Aceh dihadapkan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri. Yayasan geutanyoe mencatat kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sejak Tahun 2009-2022 sebanyak 17 kali, yaitu Tahun 2009-2021 sebanyak 15 kali dan Tahun 2022 ada dua kali, Kedatangan pengungsi tersebut sebagai bagian dari tamu yang diperlakukan secara kemanusiaan dan adat setempat. Pemulia jame merupakan suatu tradisi yang melekat bagi masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, bangsa yang harus dilayani secara baik dan sesuai dengan syari’at Islam. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi menjadi masalah internasional, namun sampai saat ini Aceh belum mempunyai peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Hal ini menjadi masalah karena Aceh salah satu tujuan yang didatangi pengungsi luar negeri sehingga tentunya perlu mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat suatu peraturan pemerintah atau Qanun khusus untuk menangani pengungsi luar negeri yang masuk kedalam wilayah Aceh
Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well: Publik Hearing Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua Jamaluddin; Faisal Faisal; Elidar Sari; Malahayati; Arif Rahman; Marlia Sastro; Yusrizal Yusrizal
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v7i1.13360

Abstract

North Aceh has many old Dutch heritage wells that still have the potential to be reactivated. Reactivation aims to regulate management so that there is a need for innovation to optimize the management of old wells whose innovation starts from the management concept to the technology used to make it more efficient, effective, and economical. This activity was carried out in the form of a public hearing on the draft Qanun of North Aceh Regency on the management of old oil wells involving the local government, DPRD, religious leaders, and community leaders. The public hearing results assessed that the management of old oil wells requires clear rules to avoid illegal drilling and tapping. Communities around the former drilling areas conduct mining in old oil wells, which are no longer economical for corporations. It is necessary to improve the legal basis that supports the establishment of a Draft Qanun on the management of old Dutch-owned oil wells in North Aceh District.
Eksistensi Mawah di Aceh: Analisis Habitus, Modal, dan Maqashid Syariah Fitri Maghfirah; Faisal Faisal; Fauzah Nur Aksa; Fitria Mardhatillah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v10i1.5026

Abstract

This article describes the discourse on Mawah culture in Aceh, namely about why the concept of mawah continues to exist among the people of Aceh and what are the implications of mawah practice for mawah practitioners. This study is a field research conducted based on qualitative methods and a socio-legal approach. Data reviews are examined from interviews, observations, and previous studies and information from the media. In analyzing the discourse in this article, the author uses the capital and habitus theory framework from Pierre Bourdiue and the maqashid sharia theory from Jasser Auda. The results of this study indicate that, mawah is a habitus that continues to exist and is practiced by the people of Aceh, the existence of mawah is also supported by the arena and capital owned by the parties, both cultural, social and economic capital. In addition, the vacancy of cultural capital can also be a driving factor for the practice of mawah. Meanwhile, the continued existence of mawah practices can also be influenced by the realization of mawah's objectives and the benefits that will be obtained by the people of Aceh. Borrowing an analytical knife in maqāshid al-'ammah, then there is the placement of soul safety (Hifz al-nafs) as the main basis for the purpose of establishing an Islamic economy that is just and has the principle of helping each other. Meanwhile in maqāshid al-khassah (special purpose), this represents the existence of hifz al-māl, where with the concept of mawah, the productivity of an asset is more optimal. Furthermore, within the reach of maqāshid juziyyah (partial goal), the practice of mawah also contains the aim of strengthening and developing the economies of the parties through the realization of maqāshid protecting assets (hifz al-māl), whether it is protecting the assets of the owner of the mawah object as an investor or as an effort to strengthen the economy of the mawah object manager.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022 Amatul Najla; Faisal F; Fatahillah F
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8 (2023): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8307406

Abstract

This research aims to understand and analyze the legal protection for online-based loan consumers based on POJK Number 6/POJK.07/2022 and to analyze the supervision of consumer protection for online-based loans by the Financial Services Authority (OJK). The research methodology used is a Normative Legal Research method (legal approach) and is reinforced by an Empirical Legal Research method. The research results indicate that in order to achieve consumer and public protection in the financial services sector, improvements are needed in the implementation of consumer protection by Financial Services Providers (FSPs). Legal protection for the public is divided into two aspects: Preventive Legal Protection (prevention) and Repressive Legal Protection (resolution). The role of the Financial Services Authority in technology-based lending involves the Financial Services Authority acting as a Regulator, in accordance with its functions, duties, and authorities. The role of the Financial Services Authority as a Supervisor involves overseeing the implementation of Financial Services Authority Regulations. It is recommended to the government, especially the Financial Services Authority, to conduct public awareness campaigns and educate the public about online loans, as well as to strengthen the performance of the Financial Services Authority in terms of legal protection and supervision in this banking sector.
Focus Focus Group Discussion; Peluang, Tantangan dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri di Laut Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Muammar Muammar; Zulfadli Zulfadli; Raihan Putri; Andhika Jaya Putra
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v12i2.11966

Abstract

Background: Indonesia merupakan salah satu negara yang dituju menjadi tempat pendaratan para pengungsi dari luar negeri, meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi pengungsi Tahun 1951 dan protokol Tahun 1967.  Semakin banyaknya para pengungsi yang datang ke Indonesia khususnya Tanah Aceh akan mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi, misalnya hak untuk hidup, hak menempati sementara, hak sosial dan hak lain-lainnya. Tujuan kegiatan ini yaitu upaya untuk melindungi kawasan laut, lingkungan pantai, sanitasi di wilayah Aceh sebagai daerah yang sering terjadi pendaratan pengungsi luar negeri, serta strategi dalam menangangi pengungsi dari luar negeri sesuai standar internasional. Metode: Focus group discussion dengan cara diskusi tanya jawab, pemaparan materi sekaligus sosialisasi. Subyek dalam pengabdian ini meliputi panglima laot dan nelayan. Hasil: Hasil diskusi yaitu membuat rencana kontinjensi pada perlindungan kawasan laut dan menyelenggarakan tugas dan wewenang terkait penanganan pengungsi berdasarkan SOP internasional. Kesimpulan: Hambatan penanggulannya adalah ketidaksanggupan menampung jumlah pengungsi, kelayakan sarana dan prasarana sehingga dibutuhkan standar internasional. Diperlukan pengaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengakomodir pengungsi luar negeri.
ENHANCING LEGAL OVERSIGHT FOR THE MANAGEMENT OF OLD OIL WELLS IN NORTH ACEH REGENCY, INDONESIA Arif Rahman; Jamaluddin Jamaluddin; Elidar Sari; Faisal Faisal; Nurdin Nurdin; Dilshad Shaik
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.33377

Abstract

The control and exploitation of aging oil and gas wells in North Aceh Regency present intricate challenges and conflicts. This article sheds light on the various conflicts arising from this issue and propose potential solutions for their resolution. This article adopts a normative legal research approach, complemented by in-depth interviews, to examine the legal dimensions of control and exploitation by local communities. The findings highlight the necessity of clear regulations in the management of old oil wells to prevent illegal drilling or unauthorized tapping. Specifically, the government should establish robust regulations concerning the mechanism for transferring old oil wells left by companies. In this context, corporations can involve local residents who engage in activities to rejuvenate the wells. While local communities rely on customary law for control and exploitation of old oil wells, the government's approach is based on statutory regulations. By addressing these legal aspects and promoting collaboration between stakeholders, a more effective and harmonious management of aging oil and gas wells can be achieved in North Aceh Regency.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agam Muarif Ahmad Fauzi Al Chaidar Amatul Najla Andhika Jaya Putra Ardian Syahputra Arif Rahman Arif Rahman Arnawan Hasibuan Asran Asran Assy'ra Assy'ra Cut Ifonna Iyasha Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Dilshad Shaik Diras Diras Diras Elidar Sari Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fauzan Fauzan Fauzi A. Gani Fika Amaly Putri Rais Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Gani, Fauzi A. Gusti Indah Sari Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Handayani, Sri Wahyu Hasan Basri Herinawati Herinawati Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Jumadiah Jumadiah Kartika Kartika Layla Tunnur Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisah Manfarisah Manfarisah, Manfarisah Manfarisyah, Manfarisyah Mawardi Mawardi Melizar, Melizar Meriatna Meriatna Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar, Muammar Muhammad Hatta Muhammad Nouval Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nanda Amalia NANDA AMALIA Nidal, Ahmad nofrin ariska beru sembiring Nouval, Muhammad Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nurwijayanti Putri Setia Ningsih Quthni Effida, Dara Raihan Putri Ramziati Ramziati, Ramziati Riris Ardhanariswari Rizka Nurlaila Rut Mey Sintah Saifannur Saifannur Sastro, Marlia Siti Kunarti Siti Lukmana Sophia Listriani Sulaiman Sulaiman Sulaiman Tamarsah Tamarsah Tasyukur Tasyukur Tasyukur, Tasyukur Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Tunnur, Layla Yulia Yulia Yulisa Fitri Yulisa Fitri Zainal Abidin Zainuddin Ginting Zulfadli Zulfadli Zulfiyanda Zulfiyanda Zulfiyanda, Zulfiyanda