Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Agrium Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Faisal Faisal
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Publik Hearing Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Aceh Utara Faisal, Faisal; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar; Jumadiah, Jumadiah; Ramziati, Ramziati
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i2.13306

Abstract

Background: Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, ketentuan yang ada belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit secara seksama. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan terhadap rancangan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mewujudkan kepastian hukum dan peran pemerintah serta masyarakat. Metode: Kegiatan ini dilakukan secara public hearing yaitu Focus Group Discussion, dimana Tim Pengabdian menyampaikan materi, diskusi, dan tanya jawab. Subyek dalam pengabdian ini meliputi Pemerintahan Aceg Utara, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, diskusi dan dokumentasi. Hasil: Hasil dari kegiatan ini, pentingnya regulasi secara khusus dalam bentuk qanun Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Kesimpulan: Focus Group Discussion merekomendasikan pentingnya regulasi khusus untuk mengatur berbagai norma dan mengikat pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh Kabupaten Aceh Utara.
PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSUKON) melizar, melizar; jamaluddin, jamaluddin; Faisal, Faisal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16337

Abstract

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui Penetapan Hakim pada Mahkamah Syariyah. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena perkawinan siri banyak ditemui di Aceh tidak terkecuali di wilayah Aceh Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, dan bersifat preskriptif, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syariyah Lhoksukon dimulai dengan melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman isbat nikah selama 14 hari, dan menghadiri persidangan. Faktor yang menyebabkan Mahkamah Syariyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri diantaranya kurangnya bukti bahwa telah terjadinya perkawinan secara agama, isbat nikah yang diajukan oleh janda/duda cerai hidup yang belum memiliki akta cerai, perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun akibat hukum bagi penolakan perkara isbat nikah terhadap suami isteri adalah tidak memiliki hak atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadinya perpisahan, karena perkawinan mereka dapat dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan terhadap anak yaitu dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan akan sangat sulit untuk megurus akta kelahiran, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.
Putusan Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara Sari, Elidar; Kurniasari, Tri Widya; Nuribadah; Thani, Shira; Rahman, Arif; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16427

Abstract

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Service Learning (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil: Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Kesimpulan: Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.
Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Jamaluddin, Jamaluddin; Manfarisyah, Manfarisyah; Maghfirah, Fitri
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.13993

Abstract

Aceh is a province with special authority under the Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh/UUPA). The special authority is mentioned, among other regulations, in Article 180, which makes zakat the source of original income of the Aceh Region and the district or city. This study is a normative juridical research, that is, a study that analyses the regulations of laws that set law as a system of norms.The data collection technique used in this research is a literature studies of laws and regulations. This study concludes that zakat management in Aceh is regulated based on the UUPA of 2006. Baitul Mal Aceh and Baitul Mal districts or cities manage the institutions that regulate it. In addition, this legal regulation also explains that the amount of zakat paid is a deductible expense from the taxpayer's income tax liability. However, the existence of zakat, as stipulated in a number of UUPA articles, has not been implemented as expected. The absence of government regulations governing the implementation of taxes as a deductible factor for the amount of income tax payable is one of the reasons for not implementing Article 192. This government regulation is an essential factor towards strengthening the law on the Government of Aceh as part of the Helsinki Memorandum of Understanding mandate. The principle of lex specialis derogate lex generalis must be used as a legal argument in order to encourage the implementation of these regulations. Since Aceh is a region with special autonomy, the application of its law must also be handled specifically.
Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah: Building North Aceh Regional Government Participation in Preparation Qanun Concerning Regional Asset Management Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal; Muammar, Muammar; Tasyukur, Tasyukur; Gani, Fauzi A.
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 5 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333

Abstract

The qanun design process refers to Aceh Qanun Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Qanuns. Article 22 of the Qanun states that the community provides verbal/written input in forming the Qanun. North Aceh Regional Government participation and community input on the draft revision of regional property management qanun was carried out through Focus Group Discussions (FGD). Existing Qanuns related to Regional Property must be adjusted to Government Regulation 28 of 2020 concerning the Management of State or Regional Property. This activity was carried out as a Focus Group Discussion (FGD) with stages of material delivery, question and answer, and interviews. This activity aims to obtain input on the draft qanun regarding managing goods owned by the North Aceh Regency area. Participants in this activity are government elements, community leaders, academics, and NGOs. After the FGD was carried out, the draft qanun was revised based on input to perfect the raqan, including the need for perfect administration of regional property from the planning stage to destroying assets belonging to the North Aceh Regency region. Apart from that, it is necessary to maintain and secure regional property so that the value and quality of assets are always maintained. Then, a good understanding is needed for regional property managers so they can carry out management properly and correctly by the mechanisms provided by law.
EKSISTENSI PANGLIMA LAOT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI ACEH UTARA DAN LHOKSEUMAWE Tunnur, Layla; Malahayati, Malahayati; Faisal, Faisal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16268

Abstract

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement diakui secara universal. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Di Aceh, pengungsi yang pertama kali tiba melalui jalur laut ditangani oleh Panglima Laot. Meskipun Panglima Laot tidak memiliki kewenangan resmi menurut hukum, dalam prakteknya ia terlibat dalam memberikan pertolongan pertama karena perannya sebagai pemimpin adat laut yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan di area laut.Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi di Aceh Utara dan lhokseumawe; kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh Utara dan Lhokseumawe dan upaya Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Aceh Utara dan Lhokseumawe.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot memberikan pertolongan kepada pengungsi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan adat istiadat. Eksistensi Panglima Laot sebagai ketua adat laut memiliki peran penting dalam menjalankan adat dan hukum adat serta menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah pesisir, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Namun, kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi meliputi ketidakpastian hukum, isu keamanan, ketidakwenangan resmi, dan keterbatasan Undang-Undang. Hal ini membuat Panglima Laot kesulitan untuk memberikan pertolongan kepada pengungsi karena tidak ada pengakuan resmi terhadap perannya. Upaya yang dilakukan oleh Panglima Laot terhadap penanganan pengungsi meliputi memberikan kebutuhan dasar, berkoordinasi dengan pemerintah, penguatan keamanan, penyadaran masyarakat, bantuan psikososial, serta advokasi dan diplomasi.
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Untuk Perlindungan Gender, Hak Minoritas dan Kelompok Rentan di Lhokseumawe Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Muammar, Muammar; Muksalmina, Muksalmina; Putri, Raihan
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22239

Abstract

Pelatihan paralegal bagi masyarakat di Lhokseumawe merupakan upaya strategis dalam memperkuat akses keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perempuan, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan tujuan membekali peserta dengan pengetahuan dasar hukum serta keterampilan praktis dalam menyusun laporan, menyampaikan pengaduan, dan memberikan pendampingan hukum di tingkat komunitas. Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga mengangkat isu-isu penting terkait keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan. Melalui pendekatan partisipatif dan materi yang kontekstual, peserta diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta serta tumbuhnya kesadaran kritis untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat secara inklusif. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, merata, dan menghargai keberagaman.
PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM OLEH RENTENIR Rut Mey Sintah; Sulaiman; Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21299

Abstract

Unsur penyalahgunaan keadaan terdapat dalam perjanjian pinjam-meminjam  oleh rentenir yang menyebabkan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak baru di luar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang berkembang melalui yurisprudensi. Tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai rentenir, mengakibatkan  perbedaan pertimbangan putusan pengadilan pada perkara tersebut. Doktrin Misbruik Van Omstandigheden hadir dan memberikan dasar bagi pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang melibatkan penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir, pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dari 3 jenis sumber data yaitu, data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui library research dan dianalisis dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan bunga dalam perjanjian rentenir tidak dilarang, tetapi harus memperhatikan asas keadilan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika bunga yang ditetapkan tidak wajar, rentenir dapat dianggap menyalahgunakan keadaan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 3666K/PDT/1992. Perbedaan penafsiran hakim terhadap doktrin misbruik van omstandigheden terjadi karena pemahaman yang tidak seragam sebagian melihatnya sebagai pelanggaran asas keadilan, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk cacat kehendak yang berkembang melalui yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian pinjam meminjam yang mengandung unsur ini dapat dibatalkan oleh pengadilan. Saran yang dapat diberikan adalah perjelas batasan bunga yang dianggap tidak wajar dan standarisasi penafsiran hakim terhadap misbruik van omstandigheden agar kepastian hukum lebih terjamin.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSEUMAWE Cut Ifonna Iyasha; Faisal; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21748

Abstract

Mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe telah diupayakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun efektivitasnya masih rendah dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 5–10 perkara per tahun, sementara angka perceraian terus meningkat. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilaksanakan sebelum sidang perkara perceraian dimulai, dengan harapan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberi ruang damai bagi para pihak, sehingga perlu upaya optimalisasi agar ketentuan hukum tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PERMA tersebut dalam perkara perceraian, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menekan angka perceraian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap para pihak berperkara, akademisi hukum, serta hakim dan mediator di Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi belum efektif akibat faktor internal seperti ketidakpatuhan para pihak terhadap prosedur mediasi, serta keterbatasan Mahkamah Agung dalam mendorong optimalisasi mediasi. Faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penghambat. Sebagai solusi, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah melakukan penyuluhan hukum dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Mediasi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi seperti UU No. 30 Tahun 1999 serta Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Syar’iyah lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum agar mediasi dapat berfungsi maksimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan efisien.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agam Muarif Ahmad Fauzi Al Chaidar Amatul Najla Andhika Jaya Putra Ardian Syahputra Arif Rahman Arif Rahman Arnawan Hasibuan Asran Asran Assy'ra Assy'ra Cut Ifonna Iyasha Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Dilshad Shaik Diras Diras Diras Elidar Sari Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fauzan Fauzan Fauzi A. Gani Fika Amaly Putri Rais Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Gani, Fauzi A. Gusti Indah Sari Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Handayani, Sri Wahyu Hasan Basri Herinawati Herinawati Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Jumadiah Jumadiah Kartika Kartika Layla Tunnur Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisah Manfarisah Manfarisah, Manfarisah Manfarisyah, Manfarisyah Mawardi Mawardi Melizar, Melizar Meriatna Meriatna Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar, Muammar Muhammad Hatta Muhammad Nouval Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nanda Amalia NANDA AMALIA Nidal, Ahmad nofrin ariska beru sembiring Nouval, Muhammad Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nurwijayanti Putri Setia Ningsih Quthni Effida, Dara Raihan Putri Ramziati Ramziati, Ramziati Riris Ardhanariswari Rizka Nurlaila Rut Mey Sintah Saifannur Saifannur Sastro, Marlia Siti Kunarti Siti Lukmana Sophia Listriani Sulaiman Sulaiman Sulaiman Tamarsah Tamarsah Tasyukur Tasyukur Tasyukur, Tasyukur Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Tunnur, Layla Yulia Yulia Yulisa Fitri Yulisa Fitri Zainal Abidin Zainuddin Ginting Zulfadli Zulfadli Zulfiyanda Zulfiyanda Zulfiyanda, Zulfiyanda