Articles
<![CDATA[Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1947
<![CDATA[According to the practice of Islamic banking principles, a bank should have muamalat agreement including the principle of deposit or deposits (depository/al-wadi'ah), the principle of profit sharing (profit-sharing), purchase (sale and purchase), leases (operational and financial lease lease), and services (fee-based services). Legal agreement adheres to several principles, including the principle of the freedom of an agreement (the sense of autonomy), the principle of adjustments will, and the principle of trust. In addition, there is also the principle of binding force, the principle of legal equality, the principle of balance, the principle of legal certainty, moral principles, merit principle, and the principle of habit.]]>
<![CDATA[METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK ]]>
<![CDATA[Mr Faisal]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.498 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16032
<![CDATA[Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.]]>
<![CDATA[URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA DI ACEH ]]>
<![CDATA[Faisal F]]>;
<![CDATA[Jamaluddin J]]>;
<![CDATA[Nanda Amalia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.755 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16690
<![CDATA[AbstractA valid marriage according to the religion, but not legal under state law led to marriage is not legal protection, so that the rights are owned by the family unprotected. Additionally, family law arrangements are still voluntary, can cause difficulties in realizing the goal of law that works to protect the rights of every person in family relationships. The issue of family law at the present time needs serious and comprehensive arrangement, namely the presence of family law in Aceh. Family law has a crucial role in regulating the various issues ranging from the establishment of a family to provide guarantees for the fulfillment of the rights possessed by each member of the family.IntisariPerkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara menyebabkan perkawinan tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh keluarga tidak terlindungi. Selain itu, pengaturan hukum keluarga yang masih bersifat fakultatif, dapat menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan tujuan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hubungan keluarga. Persoalan hukum keluarga pada masa kini perlu pengaturan secara serius dan komprehensif, yakni kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. Hukum keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mengatur pelbagai permasalahan mulai dari pembentukan sebuah keluarga hingga memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.]]>
<![CDATA[Dampak Letak Buah Pada Pohon dan Perlakuan Benih Terhadap Perkecambahan Benih Kakao (Theobroma cacao L.) ]]>
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Muhammad Rafli]]>
<![CDATA[ Agrium Vol 14, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Agriculture, Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/agrium.v14i1.868
<![CDATA[This study aims to determine the effect of the location of fruit on trees and treatment on seeds to germination cocoa. This study was conducted in Tumpok Teungoh Village, Banda Sakti Sub-district, Lhokseumawe City, August to September 2016. This study used Completely Randomized Design with 3 replications. Two factors studied were (a) the location of the fruit on the tree where L1 = The location of the fruit on the stem and L2 = The location of the fruit on the branch. (b) treatment factor in seeds where P1 = Without pulp clearance, P2 = Pulp cleansing. The parameters observed were potential growth, germination, vigor index, growth rate and synchronization of cocoa seed growth. The result of variance analysis showed that the fruit difference treatment did not affect the observation of maximum growth potential and cocoa seed germination, but it influenced the observation of vigor index, growth rate and synchronization of cocoa seed growth. Treatment of pulp cleansing did not affect the observation of growth potential, germination, growth rate and synchronization of seed growth, but pulp cleansing treatment had an effect on observation of vigor index of cocoa seed. There was no interaction between fruit difference treatment and treatment of cocoa bean pulp cleansing of all observed parameters]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN TANGAN MOTIF ACEH SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Fika Amaly Putri Rais]]>;
<![CDATA[Yulia Yulia]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7935
<![CDATA[Pasal 38 ayat (1)-(4) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional dan penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta sebagai pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mengembangkan sumber daya lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal, serta hambatan yang dihadapi dan upaya meminimalisir hambatan dalam perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif, Sumber data primer dan data sekunder. Analisis data secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal, karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh terkait ekspresi budaya tradisisional dan Sikap apatis masyarakat dan Pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Adapun upaya Perlindungan Hukum Meminimalisir terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara, yaitu dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara dan enggelar suatu perhelatan atau festival kebudayaan, meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait.]]>
<![CDATA[ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN ]]>
<![CDATA[Ardian Syahputra]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7945
<![CDATA[Hukum jinayah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 memberikan aturan yang jelas tentang perlindungan harta dengan penyesuaian batasan jumlah yang tergolong kepada pencurian ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang pencurian ringan, mulai dari pengertian, unsur dan sanksi penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative atau studi literatur dengan sifat penelitian preskriptif yang mengarah kepada penelitian komparatif dengan membandingkan data sekunder atau data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Sumber bacaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012, yakni persamaan keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-sama memperhitungkan nilai barang. Perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum jinayah penentuan barang yang dicuri adalah senilai ¼ dinar dan PERMA senilai Rp.2.500.000. Hukum jinayah memberikan konpensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan PERMA tidak.]]>
<![CDATA[ITSBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE) ]]>
<![CDATA[Assy'ra Assy'ra]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>;
<![CDATA[Dara Quthni Effida]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v5i1.3571
<![CDATA[A marriage that is legal according to the law if the marriage is carried out according to each religion and belief and is recorded in accordance with the prevailing laws and regulations and is proven by a marriage certificate. However, some husband and wife only perform marriages that are legal according to religion and are not yet legally valid or carry out an underhand marriage so that it cannot be proven by a marriage certificate, so the couple can apply for Itsbat Nikah to the Syar'iyah Court by fulfilling predetermined conditions. This study aims to determine and understand the implementation of Itsbat Nikah in Lhokseumawe City, the legal consequences of unregistered marriages and recorded marriages. This study uses an empirical or juridical sociological method (sociological legal research) which is descriptive in the form of written or spoken words from people who are used as sources of information. The Itsbat Nikah was held in Lhokseumawe City by involving the APIK Legal Aid Institute which was energized with the government and the Syar'iyah Court in the Mobile Marriage program. The legal consequence of registering Marriage is to obtain legal certainty for married couples and children born in marriage. Itsbat Nikah can make it easier for the community to apply for a legal marriage but under the responsibility it becomes a legal marriage according to positive law and obtains a marriage book. The Lhokseumawe Government needs to socialize to the public about the importance of marriage registration, so that the community becomes more aware of the legal consequences and legal strength of marriage which is recorded in accordance with statutory regulations. Keywords: Itsbat Marriage, Legal Consequences.]]>
<![CDATA[Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang ]]>
<![CDATA[Yulia Yulia]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>
<![CDATA[ JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 5 No 1 (2021): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta (DIS) Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36339/je.v5i1.381
<![CDATA[Socialization and legal counseling on the Tuha Peut Traditional Institution in dispute resolution in Sawang District are part of community service activities. The background of this activity is that in the Qanun of Customary Institutions, Tuha Peut is one of the customary institutions that has the authority to settle disputes between members of a community of a village. In Sawang Subdistrict, Aceh Utara District, there are still many customary disputes that have not been resolved by customary settlement in the village and many have been reported by the community to the police. This is also due to the lack of knowledge of the Tuha Peut Customary Institution in resolving disputes at the village level. This socialization and legal counseling was carried out by presenting the material and continued with a discussion of questions and answers and swearing back. The results of socialization and legal counseling in Sawang District found that the results of the feedback provided by participants experienced an increase in understanding of the role of the Tuha Peut Traditional Institution in dispute resolution. The implementation of this activity received a good response from the Tuha Peut Customary Institution, because they increased their knowledge and they rarely got activities like this.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam) ]]>
<![CDATA[Siti Lukmana]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8906
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perum pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai. Perum Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai yang berlandaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dengan cara yang mudah, cepat dan aman. Ketika nasabah wanprestasi dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan gadai tersebutTerjadinya kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas yang terputus akibat kelalaian oleh pihak petugas Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan, padahal menurut hukum islam pihak yang menerima barang jaminan harus menjaga jaminan tersebut seperti sedia kala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat 2 yaitu pegadaian wajib mengembalikan/mengganti barang jaminan yang rusak/hilang dengan uang atau barang yang sama atau nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yaitu : (a) ketika nasabah sudah jatuh tempo maka upaya yang dilakukan pertama kali dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, (b) kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka akan diperingati secara tertulis maupun melalui telepon, (c) upaya terakhir pihak Pegadaian terpaksa melelang barang jaminan gadai tersebut.]]>
<![CDATA[Praktek Qadhi Nikah Tidak Tercatat Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang) ]]>
<![CDATA[Fauzan Fauzan]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v6i2.5675
<![CDATA[Marriage is an bond between a man and a woman to justify the relationship as husband and wife. Illegal marriages or unregistered marriages still often occur in the practice of the people of Sabang City. This is due to the ease of managing the files. The purpose of this study is to explain and analyze the implementation of the practice of unregistered marriage qadhi as well as to explain and analyze the impact or legal consequences in the jurisdiction of the City of Sabang. This survey is a qualitative survey with a normative and empirical legal approach. The normative judicial approach examines laws and regulations related to unrecorded Gaddy marriage practices. While considering the normative provisions that can be applied in practice, an empirical legal approach provides an alternative solution to the problem of illegal marriage caddy practice in the jurisdiction of the people of the city of Sabang. The results of the study show that the practice of implementing qadhi marriages is not recorded in the view of Islamic law which has occurred for a long time and is still developing in the Sabang community due to the inability of the community to meet the requirements and mechanisms regulated by the Office of Religious Affairs (KUA). KUA does not want to take the risk to resolve the reasons related to unregistered marriage. Efforts that can be made are by marriage itsbat or remarriage. It is recommended to the public that marriages be carried out in accordance with written laws. Law enforcement officials should take firm action against the perpetrators of illegal/siri marriages so as to create a deterrent effect. For KUA, it should record and re-socialize couples who have unregistered marriages to be remarried so that they are legal according to regulations and religion.]]>
