Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Agrium Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Faisal Faisal
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
CHILDFREE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND COMMUNITY VIEWS IN ASAHAN DISTRICT Putri Setia Ningsih; Faisal Faisal; Malahayati Malahayati
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i2.19412

Abstract

Childfree is a choice made by a person or married couple who do not want to have children after marriage, whether biological children, stepchildren, or adopted children. The assumption is that the inability of a person or partner to be responsible for having children, fear, and financial conditions are the main factors in choosing childfree. This study is related to childfree ness in the perspective of Islamic law and the views of the people of Asahan Regency, and its impacts. The method in this study is qualitative research, with an empirical juridical approach. Descriptive nature with data collection techniques using field study techniques and literature review. The results of the study show that from an Islamic perspective, childfree is carried out by permanently disabling the reproductive system, so the law is unlawful. However, if it is done in a temporary period then the law is makruh because basically having children is a recommendation, not an obligation. This is also in line with Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the opinion of some people in Asahan Regency, the choice of childfree is a private right of a person which cannot be questioned because basically in the 1945 Constitution Article 28E paragraph (2) stipulates that everyone has the right to freedom of expression of thoughts and attitudes according to their conscience, however, some others argue that the childfree choice in society is considered a selfish choice and violates nature. In addition, the impact of choosing childfree, especially for women, has a high risk in terms of health.
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Produktivitas Panen Udang Melalui Pemberian Pakan Udang Secara Otomatis di Meunasah Aron Raihan Putri; Asran Asran; Arnawan Hasibuan; Kartika; Faisal Faisal; Saifannur Saifannur
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10492

Abstract

Background: Budidaya udang diwilayah pesisir pantai sebagian besar menjadi pencaharian bagi masyarakat di Aceh Utara. Pemberian pakan udang dilakukan secara manual pada saat pagi dan sore dengan cara menaburkan pakan ke dalam tambak. Pemberian pakan tersebut tidak efektif karena terikat dengan waktu dan ukuran pakan yang diberikan. Hal tersebut yang melatar belakangi tim pengabdian memberikan pengetahuan dengan memperkenalkan prototipe berupa teknologi alat pemberi pakan secara otomatis. Metode: Metode yang dilakukan adalah observasi, perancangan dengan cara merakit dan sosialisasi, serta memperaktekkan secara langsung penggunaan alat otomatis tersebut. Hasil:  Hasil pengabdian menunjukkan bahwa petani tambak udang sangat termotivasi untuk dapat segera menggunakan alat pakan udang otomatis karena sangat tepat dalam memperbaiki manajemen pemberian pakan sehingga dapat berkelanjutan agar ketahanan pangan terjaga. Teknologi yang digunakan berupa mikrokontroller Arduino Uno, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi volume pakan, RTC sebagai modul pewaktu, Lcd sebagai penampil informasi hari, tanggal, bulan, modul relay, driver motor, dan motor DC. Kesimpulan: Harapan pengabdian kepada masyarakat ini adalah akan memberikan pengetahuan dan temuan baru untuk petani tambak sehingga petani mampu merancang pemberian pakan udang secara otomatis untuk memudahkan pemberian pakan agar meningkatkan produktivitas serta menghasilkan kualitas udang.
Focus Focus Group Discussion; Peluang, Tantangan dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri di Laut Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Muammar Muammar; Zulfadli Zulfadli; Raihan Putri; Andhika Jaya Putra
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v12i2.11966

Abstract

Background: Indonesia merupakan salah satu negara yang dituju menjadi tempat pendaratan para pengungsi dari luar negeri, meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi pengungsi Tahun 1951 dan protokol Tahun 1967.  Semakin banyaknya para pengungsi yang datang ke Indonesia khususnya Tanah Aceh akan mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi, misalnya hak untuk hidup, hak menempati sementara, hak sosial dan hak lain-lainnya. Tujuan kegiatan ini yaitu upaya untuk melindungi kawasan laut, lingkungan pantai, sanitasi di wilayah Aceh sebagai daerah yang sering terjadi pendaratan pengungsi luar negeri, serta strategi dalam menangangi pengungsi dari luar negeri sesuai standar internasional. Metode: Focus group discussion dengan cara diskusi tanya jawab, pemaparan materi sekaligus sosialisasi. Subyek dalam pengabdian ini meliputi panglima laot dan nelayan. Hasil: Hasil diskusi yaitu membuat rencana kontinjensi pada perlindungan kawasan laut dan menyelenggarakan tugas dan wewenang terkait penanganan pengungsi berdasarkan SOP internasional. Kesimpulan: Hambatan penanggulannya adalah ketidaksanggupan menampung jumlah pengungsi, kelayakan sarana dan prasarana sehingga dibutuhkan standar internasional. Diperlukan pengaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengakomodir pengungsi luar negeri.
PENGARUH BERAT BAHAN BAKU DAN WAKTU PIROLISIS PADA PRODUK SAMPING DARI PROSES PIROLISIS PADA LIMBAH PADAT HASIL PENYULINGAN MINYAK NILAM UNTUK PEMBUATAN BRIKET BIOARANG Gusti Indah Sari; Zainuddin Ginting; Rizka Nurlaila; Meriatna Meriatna; Agam Muarif; Faisal Faisal
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol 3, No 1 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v3i1.9332

Abstract

Briket bioarang adalah bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang berasal dari limbah pertanian yang melalui proses karbonasi kemudian dicetak dengan tekanan tertentu baik dengan atau tanpa bahan pengikat (binder) maupun bahan tambahan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan bioarang yang berasal dari limbah padat penyulingan minyak nilam dengan temperatur dan waktu pirolisis yang optimum sehingga diperoleh bioarang dengan nilai kalor yang tinggi. Penelitian pemanfaatan produk samping dari proses pirolisis pada limbah padat hasil penyulingan minyak nilam untuk pembuatan briket bioarang memiliki variabel berat bahan baku 600 gr, 1200 gr dan 1800 gr dengan variabel waktu 60, 90 dan 120 menit. Limbah padat yang terlebih dahulu telah dipotong menjadi ukuran yang kecil dan dikeringkan dibawah sinar matahari terlebih dahulu kemudian dimasukkan kedalam alat pirolisis untuk dikarbonisasi sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, hasil dari pirolisis kemudian dimasukkan kedalam desikator untuk didinginkan selama 30 menit lalu dilakukan uji kadar air, uji kadar abu, uji kadar zat terbang, uji kadar karbon terikat, uji nilai kalor, uji SEM, dan juga uji laju pembakaran. Adapun hasil penelitian kadar air terbaik diperoleh pada berat bahan baku 600gr dan waktu 150 menit sebesar 5,72%, kadar abu terbaik diperoleh pada berat bahan baku 1800gr dengan wasktu pirolisis 60 menit adalah 4,28%, zat terbang terbaik diperoleh pada berat bahan baku 600gr dengan waktu pirolisis 150 menit adalah 9,11%, laju pembakaran tertinggi sebesar 0,1486 gr/menit, nilai kalor yang didapat pada berat baku 1200gr dengan waktu pirolisis 120 menit sebesar 5.291 cal/gr, berdasarkan uji SEM yang dilakukan dapat dilihat bahwa terdapat pembesaran pori-pori pada arang setelah aktivasi dibandingkan dengan pori-pori sebelum aktivasi. Kalor yang diperoleh menunjukkan bahwa briket bioarang limbah padat nilam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui.Kata kunci : Bioarang, karakteristik, limbah padat nilam dan pirolisis
Mapping and Harmonizing Qanun on Sharia Financial Institutions Faisal Faisal; Jumadiah Jumadiah; Layla Tunnur; Diras Diras; Nanda Amalia
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 1, January 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2513.pp20-37

Abstract

Law No. 11/2006 on the Government of Aceh (Aceh Government Law) has mandated Aceh Qanun No. 11/2018 on ShariaFinancial Institutions. A thorough and integrated regulatory infrastructure must support the Qanun on Sharia Financial Institutions. The Qanun on Sharia Financial Institutions regulates that all Sharia Financial Institutions operating in Aceh must transition from the conventional to the Sharia system. However, in reality, many norms still need to be synchronised with national rules so that Sharia Financial Institutions do not run optimally. This study aims to map and harmonise legal issues and purification of Qanun on Sharia Financial Institutions in the future. The method used is normative juridical with a qualitative approach and uses secondary data. The study found that first, the mapping of Qanun on Sharia Financial Institutions still has articles that overlap and need to be more technical with the inclusion of the year that has passed. In addition, an article includes administrative sanctions that are not implemented. Then, there are ambiguous norms that cause multiple interpretations. Second, Qanun on Sharia Financial Institutions needs harmonisation with higher laws and regulations. In addition, several Governor and Regent Regulations and other technical rules are required to maximise the implementation. Third, purification is needed by revising articles that overlap with the rules above and harmonising them with national regulations in Islamic finance.
Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law Kunarti, Siti; Handayani, Sri Wahyu; Ardhanariswari, Riris; Faisal, Faisal
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.17045

Abstract

The implementation of work employment and wages is not in line between labor and Islamic law. This study aimed to review and analyze labor employment and wage arrangements from perspectives on labor law and Islamic law. This research used a normative juridical method with a contextual approach, rules and regulations, the Quran, and hadith. The results showed that Islamic and labor laws have the same goal: that workers can live decent lives. In labor law, work relations are born from work agreements, and wages are the right of workers after obligations are carried out. However, in Islamic law, work relations are based on justice without exploitation, are efficient, and do not violate other sharia principles, and wages are included in the study of Ijarah. The concept of employment is based on time, type of work, and targets obtained. F or work relations and wages to fulfill human dignity, it is necessary to contain labor regulations that pay attention to the principles of relations and wages in Islamic law.
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe Diras; Muhammad Hatta; Faisal
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12742340

Abstract

Abstrak: Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah kebijakan daerah Aceh salah satunya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaian perkara pidana pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni dengan meneliti penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan sifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian didapati dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku agar dapat di lakukan perdamaian oleh lembaga adat gampong berdasarkan prinsip kekeluargaan. Keywords: Perkara Pidana; Lembaga Adat; Gampong
ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina; Faisal, Faisal Faisal; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17212

Abstract

Pengawasan merupakan salah satu bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun oprasionalnya. Sistem pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengenai pengawasan asuransi syariah sedikit berbeda dalam substansi hukum masing-masing pengaturan tersebut. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga pengawas yang mewakili DSN di tingkat Aceh. Pada Qanun LKS lembaga pengawasan untuk penerapan prinsip syariah disebutkan secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPS merupakan lembaga pengawas pada asuransi syariah. Diharapkan kepada lembaga pengawas asuransi syariah seperti OJK, DSN, DSA, dan DPS untuk memberikan sanksi yang tegas untuk oknum pada LKS apabila didapati melanggar kepatuhan syariah yang bisa merugikan pihak tertanggung maupun penanggung dalam praktik berasuransi secara syariah.
ISPO Policy on Palm Oil Industry and Biodiesel Development in North Aceh Jamaluddin; Faisal; Sari, Elidar; Jumadiah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i2.1198

Abstract

The total area of oil palm plantations in Aceh Utara Regency is 33,781.64 hectares, managed and operated by 11 oil palm plantation companies. In accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture Number 11/Permentan/Ot.140/3/2015 regarding the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO), the Government of Aceh Utara Regency has formulated a vision for the palm oil industry within its jurisdiction. This vision is centered around sustainability and its influence on the growth of the biodiesel sector in Aceh Utara Regency. To achieve this, the government encourages the palm oil industry to adopt ISPO certification. This research aims to analyze and describe the challenges, roles, and initiatives undertaken by the Government in Aceh Utara Regency to promote ISPO certification within the palm oil industry. The research employs an empirical juridical approach, encompassing the identification of research subjects, a statutory analysis, and horizontal and vertical synchronization methodologies to address the implementation of ISPO certification. The results of study reveal that the Government of Aceh Utara Regency has actively motivated palm oil plantation entrepreneurs to swiftly pursue ISPO certification. The government has established a dedicated team and allocated funds to expedite the implementation of ISPO.
Revolving Marriage Among the Radicals: An Analysis of Rotational Unrecorded Matrimonies within the Jemaah Islamiyyah Community Al Chaidar, Al Chaidar; Faisal, Faisal; Sari, Elidar
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i1.26411

Abstract

This article examines the practice of revolving marriage among the members of Jemaah Islamiyyah (JI), a clandestine radical Islamist group in Southeast Asia. Revolving marriage is a term coined by the author to describe the phenomenon of JI members marrying and divorcing multiple partners in a short span of time without registering their marriages with the state authorities. Employing the ethnographic method, this article argues that revolving marriage serves as a strategy of survival, resistance and recruitment for JI, as it enables them to evade detection, foster solidarity and attract new followers. This research reveals how such practices are rooted in a multicultural Fiqh perspective, reflecting the movement's adherence to traditional values while navigating a diverse cultural landscape.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agam Muarif Ahmad Fauzi Al Chaidar Amatul Najla Andhika Jaya Putra Ardian Syahputra Arif Rahman Arif Rahman Arnawan Hasibuan Asran Asran Assy'ra Assy'ra Cut Ifonna Iyasha Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Dilshad Shaik Diras Diras Diras Elidar Sari Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fauzan Fauzan Fauzi A. Gani Fika Amaly Putri Rais Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Gani, Fauzi A. Gusti Indah Sari Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Handayani, Sri Wahyu Hasan Basri Herinawati Herinawati Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Jumadiah Jumadiah Kartika Kartika Layla Tunnur Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisah Manfarisah Manfarisah, Manfarisah Manfarisyah, Manfarisyah Mawardi Mawardi Melizar, Melizar Meriatna Meriatna Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar, Muammar Muhammad Hatta Muhammad Nouval Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nanda Amalia NANDA AMALIA Nidal, Ahmad nofrin ariska beru sembiring Nouval, Muhammad Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nurwijayanti Putri Setia Ningsih Quthni Effida, Dara Raihan Putri Ramziati Ramziati, Ramziati Riris Ardhanariswari Rizka Nurlaila Rut Mey Sintah Saifannur Saifannur Sastro, Marlia Siti Kunarti Siti Lukmana Sophia Listriani Sulaiman Sulaiman Sulaiman Tamarsah Tamarsah Tasyukur Tasyukur Tasyukur, Tasyukur Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Tunnur, Layla Yulia Yulia Yulisa Fitri Yulisa Fitri Zainal Abidin Zainuddin Ginting Zulfadli Zulfadli Zulfiyanda Zulfiyanda Zulfiyanda, Zulfiyanda