Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis University Of Bengkulu Law Journal GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) RIO LAW JURNAL Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Joong-Ki Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Joong-Ki
Meri Yarni
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Faizah Bafadhal; Evalina Alissa; Diana Amir; Netty Netty; Meri Yarni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2944

Abstract

Halal Certification is a form of protection provided by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) to provide security and comfort in consuming food for Muslim consumers regarding labels on food products. Halal certification for food products is very necessary, especially for Muslim consumers, in order to create consumer comfort in choosing the products they want to consume. The community service program in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency with the theme Socialization of Halal Certification Registration for food products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is to motivate the MSME community to register for halal certification for their food products, in order to provide comfort for Muslim consumers who consume these products. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023, attended by The community and officials of Bukit Baling Village, Sekernan District Muaro Jambi Regency. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Yarni, Meri
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.48 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.2037

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.
Government Collaboration in Improving Branding of Tangkit Village Pineapple Agrowism as an Effort to Improve the Quality of Tourism Post Covid-19 Pandemic Yarni, Meri; Hapsa, Hapsa; Suhendri, Suhendri
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 4 No 2 (2023): Bringing the Government Back in
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v4i2.318

Abstract

Government collaboration with various stakeholders including the academic world is very relevant in exploring contemporary issues that occur in the community, including in increasing appropriate tourist destination branding to improve a positive image and be more widely known by the general public so that it can affect the number of visitors and the quality of pineapple agrotourism management in Tangkit Village, Muara Jambi Regency, by involving local governments local and students of Government Science Jambi University, The method used is descriptive qualitative, by exploring and formulating findings on the results of interviews conducted. The team has carried out planning and analysis levels by presenting solutions related to the right destination branding and can be a consideration for all stakeholders involved together to focus on improving the quality of agrotourism governance with routine, measurable, and consistent destination branding intensity. Thus this method is designed to shape the mindset of all stakeholders with conceptual, procedural, and exploratory knowledge possessed to achieve tourism governance goals with a high level of efficiency.
PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI: PENGATURAN PENGUAATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI Yarni, Meri; Netty, Netty; Arfa, Nys; Febrian, Rifqi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.22537

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Penelitia ini bersifat empiris yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang ada. yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.. dan Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Bumdes dan pemerintah terbawah (kepala desa beserta aparatnya dan Badan Perwakilan Desa) dalam pengelolaan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (interview) dengan pihak yang dipandang berkompeten, melalui tanya jawab secara langsung tertuju pada para responden dengan menggunakan tuntunan wawancara yang ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga dapat diketahui pendapat atau tanggapan, keyakinan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan studidokumen, dimana dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Bumdes di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang belum sempurna Bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.
IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN LUAR NEGERI: Indonesian Oktavina, Yola; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.21542

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implikasi dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asing , 2). Bagaimana petugas imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap wisatawan asing yang menggunakan bebas visa kunjungan dan bagaimana memberikan sanksi hukum bagi warga negara asing yang melanggar kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif dari pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dan terlalu mudahnya syarat dan prosedur serta lemahnya penerapan sanksi hukum sehingga mudah disalahgunakan. kebijakan tersebut . 2). Ke depan, petugas imigrasi perlu lebih efektif dan selektif dalam menerima dan mengawasi warga negara asing yang akan masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan dan untuk pemberiannya harus ditinjau lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian dan pengenaan. sanksi hukum harus lebih tegas.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI yarni, meri; Irwandi, Irwandi; Erwin, Erwin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.29608

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui kewenangan bagi desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa seperti pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan. Muncul permasalahan seperti : bagaimana Implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi saat ini serta bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengimplementasian Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan good governance. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien akan memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan. Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Desa SUMMARY Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it recognizes the authority of villages and empowers villages to become strong, advanced, independent and democratic. Village governments are expected to be able to manage their areas independently, including managing village assets, finances and income so that they can improve the quality of life in the village and the welfare of the community. Implementation of Village Financial and Asset Management, village governments are obliged to manage village finances in a transparent, accountable and participatory manner. Concerns from various groups regarding the management of village funds include minimal management supervision and regulatory restrictions as well as the slow implementation of a legal product after it is promulgated. Problems arise such as: how is the implementation of village financial management in Bukit Baling village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency currently and what efforts can be made to maximize the implementation of Village Financial Management in realizing good governance. The method used in this research is an empirical juridical research method, namely an approach that examines secondary data first and then continues with conducting primary data research in the field. Effective and efficient Village Fund management will enable villages to be able to carry out development and improve community welfare more optimally based on strong regulations. The results of the research show that the implementation of village fund management in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency cannot yet be carried out in accordance with applicable laws and regulations and properly and correctly because the village government has not been able to issue a formal policy so that it does not provide profits and income to the village treasury. and is considered unproductive due to management patterns that are regulated directly by the district government. From the research results, it can be suggested that to optimize the management of village funds in Muaro Jambi Regency, the village government must be able to issue and form policies in managing village funds with standard management mechanisms and systems and accountability that comply with the rules. Keywords: Management, Finance, Village
Kewenangan Kejaksaaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif Sari, Kiki Angela; Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.32164

Abstract

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Kejaksaan yang secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga menimbulkan berbagai konflik serta perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi Kejaksaan dan memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat.
Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 Raihan, Zachary; Yarni, Meri; iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33384

Abstract

  Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan asas-asas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga independen yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Tujuan utamanya adalah melindungi hak individu dari campur tangan pihak lain. Komnas HAM berperan dalam studi, perlindungan, riset, edukasi, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki status setara dengan lembaga negara lainnya dan menangani pelanggaran HAM ringan dan berat.Kehadiran Komnas HAM sebagai lembaga independen menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan prinsip independensi dan pluralisme, Komnas HAM menjaga integritasnya dan tidak terpengaruh oleh pemerintah atau masyarakat sipil. Komnas HAM berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan data primer dan sekunder pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pendekatan konseptual dan analisis undang – undang serta peraturan, yang dianggap berhubungan erat terhadap permasalahan di teliti. Secara keseluruhan, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 Alamsyah, Mardi; Syamsir; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2024 dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 dan Apa saja kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam proses pembentukan perda tahun 2012-2017 terus menururun menjadi pasif dengan tidak digunakannya hak inisiatif DPRD secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Propemda bahwa lebih banyak Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dan hal ini menjadikan DPRD lebih banyak berperan dalam proses pengesahan saja. Kendala pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Provinsi Riau adalah: 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda, 2) Penyusunan Raperda pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan, dan 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.
Democratic Values ​​in Nagari: An Analysis on Electoral System Shifts in One Province of Indonesia Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Yetniwati, Yetniwati; Saputra, Beny
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.12106

Abstract

The Nagari system, a traditional form of regional government in Minangkabau, has historically employed a direct election method that empowers community members to elect their leaders. This model of participation aligns with the democratic values enshrined stated in the 1945 Constitution and the principles of human rights. However, a 2018 regulation altered this process, transitioning the selection of Nagari leaders from direct community engagement to an indirect election facilitated by the Nagari Traditional Council (KAN). This change was justified as a means to prevent the election of leaders who do not reflect the community’s values. This article seeks to identify the most effective democratic framework for village communities, particularly Nagari societies. The primary issue at hand is the shift from direct democracy to representative democracy in the election of Nagari leaders, instigated by Regional Regulation Number 7 of 2018. Utilizing normative legal research methods, this study emphasizes that the new regulation risks undermining democratic values ​​by restricting direct voter engagement. The findings suggest that these modifications to the electoral process weaken the foundational principles of democracy in Nagari by curtailing direct community participation, a vital aspect of local governance and social cohesion. Therefore, it is essential to reevaluate these regulations to safeguard the democratic rights and participatory traditions of the Nagari community, ensuring alignment with constitutional principles of direct democracy and comprehensive citizen involvement.
Co-Authors A. Zarkasi Achmad Noerkhaerin Putra Ajidirman , alamsyah, Mardi Alissa, Evalina Alissa, Evalina Amada, Khofifh Rizki Amanda, Khofifah Rizki Amin Nasution, Muhammad Amir, Diana Ana Ramadhona Andi Najemi, Andi Andrizal Andrizal Andrizal Andrizal Arfa'i Arfa, Nyimas Arfa’I, Arfa’I Bela, Nova Bima Wahyu Bustanuddin . Davega Prasna, Adeb Dhil's Noviades Dhyta, Nova Bela Diana Amir Dina Lorenza Dwi Suryahartati Erwin Erwin Etika Dwi Hardiyaningsi Faizah Bafadhal Febrian, Rifqi Gemmy Anugerah Prasetya Hapsa Hapsa Hasra, Siska Herma Yanti Hsb, Nurul Laylan Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi Iswandi Juanson, Juanson juliani, lauri Kosariza Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Latifah Amir Moh Ihsan Muhammad Eriton Muhammad Haris Saputra Murdiana, Ria Nababan, Simson Heskia Nazifah Nazifah, Nazifah Netty Netty Netty Netty,, Netty, Niken Arum Sari Noviya, Anis Nys Arfa Nys. Arfa Nys. Arfa Oktavina, Yola Pebi Ramadian Pinki Anzasmara Pramestia, Regina Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Putra, Taufan Dyusandra Raihan, Zachary Rema Syelvita Rifqi Febrian Risdayanti, Risdayanti Riski Saputri, Kiki Rizki Amanda, Khofifah Rona Indara SAPUTRA, BENY Sari, Kiki Angela Shelly Winda Puspita Sari Suhendri Suhendri Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Syamsir Syamsir Syamsir Taufan Dyusandra Putra Taufani, A. Yuli Tito Kharfia Valen Wiskandar , Yetniwati Yetniwati Zanur, Annisa