Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.881

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis University Of Bengkulu Law Journal GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) RIO LAW JURNAL Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Joong-Ki Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Joong-Ki

Meri Yarni

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Author-ID : 3276364

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Bima Wahyu; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Dikarenakan membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim jika semua orang muslim khususnya di kota jambi membayar zakat maka akan menjadi masalahyang tidak wajar ketika mendengar penduduk Kota Jambi anaknya tidak merasakan bangku pendidikan dan masih ada yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini juga ingin mengetahui pebgelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Jambi, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Jambi, dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS daqlam pengelolaan zakat serta dalam program pemberdayaan fakir miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran bazda dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota jambi sangat efektif, semua program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan bantuan usaha dan bantuan-bantuan lainnya guna melakukan pemberdayaan Pengelolaan dana zakat yang dilakukan bazda Kota Jambi mengikuti prosedur yang tertera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gemmy Anugerah Prasetya; Meri Yarni; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Presiden dalam mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tahapan mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan mengenai mekanisme pengankatan Kepala kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bedasarkan hasil pembahasan, bahwa setelah bergulirnya masa order baru dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu sebagai cerminan dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensil dengan prinsip check and balances. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan DPR tetapi tidak ditetapkan oleh Presiden. Adapun mekanisme yang seharusnya, bahwa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan fit and poper test dan telah mendapat persetujuan dari DPR haruslah dilantik/ditetapkan oleh Presiden.

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 Pebi Ramadian; Meri yarni; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN KEBEBASAN HUKUM BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET Etika Dwi Hardiyaningsi; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to: 1) To find out how the legal protection of the regulation of freedom of expression through the internet media, 2) To find out how the form of the Indonesian state's obligation to protect the right to freedom of expression on the internet media. The method used in this stkebebudy is the normative juridical method, which is a legal research that is prescriptive not descriptive as in social and natural sciences, the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and regulations. legislation. The results obtained are: 1). Freedom of expression in Indonesia, both orally and in writing, has been guaranteed and has been regulated in the rules contained in the 1945 Constitution until it is contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights), 2) The rights and obligations of the state (government) and citizens are regulated in law - The 1945 Constitution is in the fourth paragraph. and Article 281 paragraphs (4) and (5). The fourth paragraph contains the goals and obligations of the state that must be carried out by every government, namely protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, advancing public welfare, educating the nation's life, and implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice. Keywords; Freedom of Opinion, Internet.

PERANAN LURAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI) Pinki Anzasmara; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20006

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan social terhadap masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Kendala Apa Saja Yang di Hadapi Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin.

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA SUMBERSARI KECAMATAN RIMBO ULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA Niken Arum Sari; Meri Yarni; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.22188

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahu bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kendala yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Tata cara dalam pengambilan sempel yaitu Purposive Sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pemanfaatan potensi alam yang ada di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan BUMDES ini mendirikan unit usaha baru yang lebih memanfaatkan potensi Desa dan banyak nya kendala yang dihadapi BUMDES Sumbersari ini membuat macetnya beberapa unit usaha yang sudah berjalan. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang dalam memajukan dan berkembangnya unit usaha BUMDES.

KONSTITUSIONALITAS PENDISKUALIFIKASIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA Meri Yarni; Kosariza; Irwandi; Netty; Tito Kharfia Valen
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu ajang pergantian kepala daerah diIndonesia dilakukan serentak setiap 5 (lima) tahun sekali, di seluruh daerahdi Indonesia, dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. MeskipunUndang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah ini kerap kali diubah demimenyempurnakan isinya, akan tetap ada saja permasalahan yang timbul dalamsebuah pemilihan kepala daerah di Indonesia, sering kali terjadi keributanterhadap sebuah pemilihan, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten SabuRaijua, di mana pada dalam pemilihan tersebut pihak yang memperoleh suaratertinggi dan menang dalam pemilihan tersebut atas nama Orient PatriotRiwu Kore merupakan seseorang dengan kewarganegaraan Amerika Serikat,dibuktikan dengan adanya kepemilikan paspor Amerika Serikat. Hal inimerupakan suatu pelanggaran Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015yang mengisyaratkan pihak yang bisa mencalonkan diri adalah seorang warganegara Indonesia.Dengan demikian, adanya Permohonan yang dilakukan olehPemohon (dalam hal ini atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M. SI. danIr. Herman Hegi Radja Haba yang merupakan pasangan calon nomor urut 3dalam pemilihan tersebut)kepada Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikanperkara ini, Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan PutusanNomor135/PHP.BUP-XIX/2021 yang memutus mendiskualifikasi pasangan calon Orient PatriotRiwu Kore dan pasangannya dari keikutsertaan mereka dalam pemilihantersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi pendiskualifikasian inisejatinya tidak ada dasar hukum ataupun kewenangan untuk mendiskualifikasipasangan terpilih oleh Mahkamah Konstitusi, yang ada hanya sebatas untukmenyelesaikan sengketa pemilu bukan sampai mendiskualifikasi pasanganterpilih dalam perkara ini. Dengan ada ke yang terjadi dalam putusan ini,peneliti ingin mengetahui dan menganalisis ke konstitusionalitasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang di keluarkan olehMahkamah Konstitusi guna menyelesaikan perkara ini

Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Meri Yarni; Kosariza Kosariza; Nyimas Arfa; Suhermi Suhermi; Rifqi Febrian
Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) Vol 3 No 4 (2023): Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)
Publisher : Pustaka Galeri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i4.470

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa dengan cara digitalisasi sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya transparan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi diri sendiri, lembaga ataupun pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting prose dan prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . serta manfaat diyang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini agar pemerintahan desa dapat meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi.

Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Kosariza Kosariza; Meri Yarni; Adeb Davega; Rifqi Febrian
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2481

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro. Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari dari Geografis/ wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efeisien, efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; mitra dapat meningkatkan pemahaman arti pentingnya peraturan desa; mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa; mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa; mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa; mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi; Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Evalina Alissa; Faizah Bafadhal; Suhermi Suhermi; Meri Yarni; Diana Amir
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2867

Itsbat Nikah (Legalization of Marriage) is a determination of the marriage of husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, but the marriage has not been or has not been registered with the authorized official, namely the Religious Affairs Office official, in this case the Marriage Registrar Officer. The marriage regulations determined by the Religious Courts have a very big role and contribution in efforts to provide a sense of justice and legal certainty for married couples who do not yet have a marriage book as authentic proof or married couples who carry out unregistered marriages. By stipulating the marriage law, husband and wife will receive their rights as full citizens, including recognition of their children. Community service activities in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency with the theme of increasing understanding of the importance of the Itsbat Nikah in unregistered marriages to increase public insight into the procedures for applying for the Itsbat Nikah related to unregistered marriages which are still found in society for various reasons so that husband and wife are not have a marriage certificate or marriage book. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023 at the Office of the Head of Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency and was attended by the community and local village officials. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.

Co-Authors A. Zarkasi Achmad Noerkhaerin Putra Ajidirman , alamsyah, Mardi Alissa, Evalina Alissa, Evalina Amada, Khofifh Rizki Amanda, Khofifah Rizki Amin Nasution, Muhammad Amir, Diana Ana Ramadhona Andi Najemi, Andi Andrizal Andrizal Andrizal Andrizal Arfa'i Arfa, Nyimas Arfa’I, Arfa’I Bela, Nova Bima Wahyu Bustanuddin . Davega Prasna, Adeb Dhil's Noviades Dhyta, Nova Bela Diana Amir Dina Lorenza Dwi Suryahartati Erwin Erwin Etika Dwi Hardiyaningsi Faizah Bafadhal Febrian, Rifqi Gemmy Anugerah Prasetya Hapsa Hapsa Hasra, Siska Herma Yanti Hsb, Nurul Laylan Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi Iswandi Juanson, Juanson juliani, lauri Kosariza Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Latifah Amir Moh Ihsan Muhammad Eriton Muhammad Haris Saputra Murdiana, Ria Nababan, Simson Heskia Nazifah Nazifah, Nazifah Netty Netty Netty Netty,, Netty, Niken Arum Sari Noviya, Anis Nys Arfa Nys. Arfa Nys. Arfa Oktavina, Yola Pebi Ramadian Pinki Anzasmara Pramestia, Regina Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Putra, Taufan Dyusandra Raihan, Zachary Rema Syelvita Rifqi Febrian Risdayanti, Risdayanti Riski Saputri, Kiki Rizki Amanda, Khofifah Rona Indara SAPUTRA, BENY Sari, Kiki Angela Shelly Winda Puspita Sari Suhendri Suhendri Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Syamsir Syamsir Syamsir Taufan Dyusandra Putra Taufani, A. Yuli Tito Kharfia Valen Wiskandar , Yetniwati Yetniwati Zanur, Annisa

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search