Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.148
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis University Of Bengkulu Law Journal GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) RIO LAW JURNAL Constitutionale Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Joong-Ki Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Joong-Ki
Meri Yarni
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) (Studi Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jamb) Murdiana, Ria; Yarni, Meri; Syamsir, Syamsir
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1612

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi reformasi birokrasi serta kendala yang dihadapi terhadap Kebijakan Zona Integritas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pertanahan Provinsi Jambi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan penelitian ilmu empiris. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai dan pemangku kepentingan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi serta Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Wawancara mendalam dan observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan zona integritas pelayanan publik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi melakukan upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Kantor Pertanahan Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang saat ini melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat : Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar Yarni, Meri; Amanda, Khofifah Rizki
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2146

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, namun masih berlaku selama dua tahun tanpa perbaikan. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kasus Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Ius Constituendum untuk pengujian Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan inkonstitusional bersyarat adalah mengikat dan wajib dilaksanakan. Ius Constituendum dalam putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perbaikan Undang-Undang terkait dan kolaborasi lembaga negara. Rekomendasi penulis termasuk pembentukan dasar hukum melalui revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan jenis putusan bersyarat sebagai landasan pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan konstitusi.
Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasra, Siska; Priskap, Ridham; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34103

Abstract

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan perihal urgensi keududukan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil atas tidak disebutkan kedudukan Wakil Kepala daerah secara eksplisit didalam Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik itu didalam kedudukan Kepala Daerah maupun didalam pasal perihal pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi harus diketahui bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk stabilitas Pemerintahan Daerah dan juga menjaga agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Wakil Kepala Daerah meskipun anatar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung sering mengalami konflik pada saat menjabat. Selain itu untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan hak untuk menentukan keperluan mereka untuk mengisi ataupun mengosongkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Flexing Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Riski Saputri, Kiki; Yarni, Meri; Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34764

Abstract

AbstrakFlexing atau pamer kekayaan yang menunjukkan gaya hidup mewah secara berlebihan, telah menjadi tren di berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan kode etik dan perilaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa flexing atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh ASN memberikan dampak yang serius terhadap integritas ASN yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku flexing ASN di media sosial saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang tidak selalu konsistenPada penelitian ini penulis mengimplikasikan DPR dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur perilaku ASN di media sosial, termasuk larangan flexing dan agar Pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kuat memerlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak. Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan disiplin yang tegas, diharapkan perilaku pamer kekayaan di kalangan ASN dapat diminimalkan.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi Zanur, Annisa; A. Zarkasi; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.36209

Abstract

Studi ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 13 tahun 2012 tentang pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Meskipun telah diberlakukan lebih dari satu dekade yang lalu, tujuan dari peraturan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan bagi pengguna jalan belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi dan literatur. Temuan menunjukkan bahwa mandat pembangunan jalan khusus angkutan batu bara belum direalisasikan, sehingga jalan umum masih digunakan untuk angkutan batu bara. Praktik ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan bahaya keselamatan bagi masyarakat. Selain itu, upaya untuk mengatur jadwal pengangkutan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar tidak konsisten dan tidak efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa tidak ada komitmen serius dari pemerintah untuk menegakkan peraturan dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan perusahaan tambang batubara. Temuan-temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan implementasi dan penegakan peraturan transportasi batu bara yang lebih ketat di Provinsi Jambi.
Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Irwandi, Irwandi; Bustanuddin, Bustanuddin; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1526

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Delima menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Hasil Kegiatan Pengabdian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Delima belum optimal, menghambat efektivitas program peningkatan ekonomi masyarakat desa. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik, didukung dengan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes, dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari Kegiatan Pengabdian ini mencakup pentingnya sosialisasi peraturan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DI DESA DELIMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Amir, Diana; Yarni, Meri; Alissa, Evalina; Suhermi, Suhermi; Bafadhal, Faizah
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 2 No. 5 (2024): Oktober
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v2i5.1407

Abstract

Itsbat nikah adalah penetapan hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama namun belum dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa pencatatan resmi, sehingga status perkawinan mereka belum diakui secara hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum tentang implikasi itsbat nikah terhadap status perkawinan, khususnya terkait hak-hak suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 di Kantor Kepala Desa Delima dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh hak-hak legal, termasuk pengakuan terhadap status anak. Kata Kunci: Itsbat Nikah, Status Perkawinan
Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Yarni, Meri; Suryahartati, Dwi; Netty, Netty; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.861 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8495

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam peningkatkan pengetahuannya dalam membentuk peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan yang berlaku untuk desa. Serta memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan , penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar pemerintah desa dapat memahami dan , Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku., Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaaan Aset Desa; (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan (5) Dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Saran : (1) Perlu sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak terkait tentang pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan peraturan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.
Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irwandi, Irwandi; Yarni, Meri; Kosariza, Kosariza; Andrizal, Andrizal; Putra, Taufan Dyusandra
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.005 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v4i1.9828

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia . Dalam hal ini desa terbentuk dari komponen yang terdiri dari wilayah desa,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan negara dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prateknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, Jam 09.00 – 13.00. di Ruang Aula Kantor Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri,, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.
Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.331 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v4i3.11585

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prateknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 , Jam 12.30 – 17.00. di Ruang Aula Kantor Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.
Co-Authors A. Zarkasi Achmad Noerkhaerin Putra Ajidirman , alamsyah, Mardi Alissa, Evalina Alissa, Evalina Amada, Khofifh Rizki Amanda, Khofifah Rizki Amin Nasution, Muhammad Amir, Diana Ana Ramadhona Andi Najemi, Andi Andrizal Andrizal Andrizal Andrizal Arfa'i Arfa'i Arfa'i Arfa’I, Arfa’I Bela, Nova Bima Wahyu Bustanuddin . Davega Prasna, Adeb Dhil's Noviades Dhyta, Nova Bela Diana Amir Dina Lorenza Dwi Suryahartati Erwin Erwin Etika Dwi Hardiyaningsi Faizah Bafadhal Febrian, Rifqi Gemmy Anugerah Prasetya Hapsa Hapsa Hasra, Siska Helmi Helmi Herma Yanti Hsb, Nurul Laylan Irwandi Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi Iswandi Juanson, Juanson juliani, lauri Kosariza Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Latifah Amir M. Yogi Riyantama Isjoni Moh Ihsan Muhammad Eriton Muhammad Haris Saputra Murdiana, Ria Nababan, Simson Heskia Nazifah Nazifah, Nazifah Netty Netty Netty Netty,, Netty, Niken Arum Sari Noviya, Anis Nur ‘Azah Nys Arfa Nys. Arfa Oktavina, Yola Pebi Ramadian Pinki Anzasmara Pramestia, Regina Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Putra, Taufan Dyusandra Putri, Adelia Raihan, Zachary Rema Syelvita Rifqi Febrian Riko Hamdan Risdayanti, Risdayanti Riski Saputri, Kiki Rizki Amanda, Khofifah Rona Indara SAPUTRA, BENY Sari, Kiki Angela Shelly Winda Puspita Sari Suhendri Suhendri Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Syamsir Syamsir Syamsir Taufan Dyusandra Putra Taufani, A. Yuli Tito Kharfia Valen Wiskandar , Yetniwati Yetniwati Zanur, Annisa