Articles
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>;
<![CDATA[Arfa, Nyimas]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.038 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16190
<![CDATA[Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang sekaligus merupakan tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. serta menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan lainnya yang berlaku untuk desa. Di samping itu memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar mitra memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pembentukan peraturan desa, memahami pentingnya keberadaan peraturan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;. mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Kosariza, Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (887.133 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16191
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Kosariza, Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.943 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16997
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[Unlocking the Future of Village Governance: Legal Counseling and Digital Transformation ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Irwandi, Irwandi]]>;
<![CDATA[Kosariza, Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v7i1.22822
<![CDATA[This Community Service Program was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on the importance of digitalization in village governance. Village governance involves the collaboration of the village area, its community, and the local government. This program aimed to increase the village government's understanding of how digitalization can improve administrative efficiency, transparency, and accountability. The goal was to provide legal counseling to enhance the knowledge of village officials on the role of digitalization in governance, and to explore solutions to challenges in daily governance tasks. The methods included lectures, discussions, and question-and-answer sessions to encourage active participation. The expected outcome is to improve the village government's administrative competence and service delivery. This initiative aims to promote the adoption of digital tools in governance processes, ultimately making village administration more efficient, transparent, and modern. The contributions of this project are significant in enhancing governance practices in the village, providing a model for other regions to follow.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Irwandi Irwandi]]>;
<![CDATA[Kosariza Kosariza]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Adeb Davega]]>;
<![CDATA[Rifqi Febrian]]>
<![CDATA[ Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2481
<![CDATA[Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro. Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari dari Geografis/ wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efeisien, efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; mitra dapat meningkatkan pemahaman arti pentingnya peraturan desa; mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa; mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa; mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa; mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi; Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Nababan, Simson Heskia]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Prasna, Adeb Davega]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v5i1.33854
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganilisis proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pengisian Penjabat (PJ) Kepala Daerah dan ketidaksesuainnya dengan Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan,literatur,dan referensi lainnya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah tidak adanya keterlibatan rakyat dan langsung ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah merupakan suatu bentuk degradasi politik dalam sistem demokrasi sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi politik pejabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Warga Negara Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Pramestia, Regina]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bela, Nova]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38243
<![CDATA[ Penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius, salah satunya yaitu diskirimnasi yang terjadi, di mana hak pilih mereka sering kali diabaikan atau dibatasi, terutama bagi mereka yang dianggap sedang mengalami gangguan jiwa. Meskipun hak memilih merupakan hak asasi yang fundamental, banyak penyandang disabilitas mental yang terpinggirkan akibat stigma sosial dan pembatasan hukum yang menganggap mereka tidak mampu berpartisipasi secara rasional dalam proses pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya adanya perhatian dalam merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta pentingnya menyusun undang-undang khusus yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas mental. Dengan langkah ini diperlukan agar terdapat kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif yang secara khusus menjawab kebutuhan penyandang disabilitas mental. Dengan adanya undang-undang yang khusus ini, diharapkan hak-hak mereka dapat dilindungi dan dipenuhi dengan lebih baik, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. ]]>
<![CDATA[Dinamika Keadilan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mk Dari Perspektif Pekerja dan Pengusaha ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>;
<![CDATA[Prasna, Adeb Davega]]>;
<![CDATA[Ramadhona, Ana]]>;
<![CDATA[Dhyta, Nova Bela]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1810
<![CDATA[The notion of justice has long captivated the minds of philosophers, religious scholars, politicians, and legal experts alike. One of the challenges in this realm is that there is no absolute benchmark for determining fairness; what seems equitable to one party may not resonate with another. As a result, perceptions of fairness tend to be subjective, often leaving certain stakeholders dissatisfied. This complexity fuels ongoing debates within various cases that emerge in both national and state contexts. In this article, we explore the intricacies of these debates through the lens of the recent Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, which many view as favoring employers over workers. The Court's ruling deemed the law conditionally unconstitutional, igniting discussions about its implications for justice. To analyze the impact of this decision on both workers and employers, we apply the frameworks of procedural, substantive, and distributive justice theories. Our research employs a normative juridical approach, examining the Constitutional Court’s ruling alongside relevant laws and legal doctrines.]]>
<![CDATA[Transformasi UMKM Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi melalui Pendampingan Optimalisasi Keuangan Digital dan Inovasi Teknologi ]]>
<![CDATA[Ihsan, Moh]]>;
<![CDATA[Ajidirman, Ajidirman]]>;
<![CDATA[Wiskandar, Wiskandar]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Muhammad Haris Saputra]]>
<![CDATA[ NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.214
<![CDATA[Desa Tarikan, yang terletak di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di desa ini adalah rendahnya literasi terhadap teknologi digital serta kurang optimalnya efisiensi dalam pengelolaan usaha. Selain itu, terdapat kelemahan dalam aspek manajerial, strategi pemasaran digital yang belum berkembang, dan sistem keuangan usaha yang belum tertata dengan baik. Produk yang dihasilkan pun masih terbatas pada komoditas musiman seperti duku dan durian, tanpa adanya diversifikasi atau inovasi nilai tambah. Merespons kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang keuangan digital (digital finance) dan inovasi bisnis berbasis digital. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas pelaku UMKM di Desa Tarikan. Dengan menguasai teknologi digital, pelaku usaha akan mampu menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif dan memperkuat daya saing mereka di tengah transformasi pasar yang semakin terdigitalisasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah serta sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi dan mengaitkannya dengan praktik usaha mereka. Hasil utama dari kegiatan ini mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM terkait digital finance dan inovasi bisnis digital. Selain itu, kegiatan ini turut memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai pentingnya peran regulasi dan kebijakan lokal dalam mendorong pertumbuhan dan kinerja UMKM secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Risdayanti, Risdayanti]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Arfa’I, Arfa’I]]>
<![CDATA[ Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6281
<![CDATA[Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakuman sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaannya mengalami berbagai macam permasalahan, terutama dalam hal pelaksanaan atau eksekusi Putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pengaturan kekuatan hukum putusan yang telah memiliki hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi dan apa akibat hukum pada putusan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatig, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan karakternya Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Putusan Deklaratoir, Putusan Konstitutif, dan Putusan Kondemnatoir. Putusan yang memerlukan eksekusi hanya putusan kondemnatoir diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sampai (11) UU Nomor 5 Tahun 1986. Putusan Mahkamah Agunng Nomor 319/K/TUN/2022 termasuk dalam karakter putusan kondemnatoir. Namun tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh Tergugat (non eksekutabel) karena pada saat keputusan hukum tetap dikeluarkan telah terjadi perubahan keadaan bahwa keputusan yang digugat telah selesai dilaksanakan.]]>
