Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unram Law Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Meta-Yuridis GANEC SWARA Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Alamtana
Atika Zahra Nirmala
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : ANDREW Law Journal

 1 
TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBENTUK EMOJI DAN MEME DI MEDIA SOSIAL Atika Zahra Nirmala; Yuni Ristanti
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.49

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.
ANALISIS YURIDIS PEMERKOSAAN SESAMA JENIS ANTAR ORANG DEWASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DARI HETERONORMATIF KE NETRAL GENDER Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.107

Abstract

Pemerkosaan terhadap laki-laki, khususnya dalam konteks sesama jenis antar orang dewasa, merupakan bentuk kekerasan seksual yang selama ini kurang terlihat dan kerap terabaikan. Kasus A di Lapas Kediri dan tiga korban dewasa dalam kasus EDW di Sleman menunjukkan bahwa tindakan seperti sodomi paksa, pemaksaan oral, serta eksploitasi seksual dapat terjadi secara sistematis dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Namun, KUHP lama melalui Pasal 285 hanya mengakui perempuan sebagai korban dan membatasi pemerkosaan pada penetrasi vaginal, sehingga tidak mampu menjangkau kasus-kasus tersebut dan menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama secara inheren gagal melindungi korban laki-laki karena rumusan deliknya bersifat sempit dan heteronormatif. Sebaliknya, KUHP Nasional melalui Pasal 473 menghadirkan reformulasi penting dengan pendekatan netral gender, perluasan definisi persetubuhan meliputi penetrasi anal, oral, maupun menggunakan benda serta pengakuan terhadap berbagai bentuk pemaksaan dan kondisi rentan. Dengan rumusan ini, tindakan kekerasan seksual dalam kedua kasus tersebut kini secara jelas memenuhi unsur pemerkosaan. Temuan ini menegaskan bahwa KUHP Nasional mampu menutup kekosongan hukum yang sebelumnya ada dan memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi seluruh korban kekerasan seksual
Co-Authors Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Amalia, Ayu Riska Amanda, Alvira Friska Ashady , Suheflihusnaini Ashady, Suheflihusnaini Baiq Ishariaty Wika Utary Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Ika Yuliana Susilawati Imran, Bahtiar Jamaludin . Mulyana, Septira Putri Nunung Rahmania nurfatlah, titin Putri Raodah Rahmania, Nunung Ramadhan, Saidah Raodah, Putri RIska, Ayu Ristanti, Yuni SYAMSUL HIDAYAT Taufan, Taufan Taufik, Zahratul Ain Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Viky Dheaurrayyani Zahratul'ain Taufik