Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ijtimaiyya Intizar Hasanuddin Law Review SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Cepalo Constitutionale Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penjaminan Mutu Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Erina Pane
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Budaya Kerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Lampung Selatan Fuadah, Yayu Tsamrotul; Umami, Ida; Pane, Erina
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.7403

Abstract

Budaya kerja guru merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi mutu pendidikan di sebuah lembaga. Budaya kerja yang positif, seperti disiplin, profesionalitas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap tugas, berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Sebaliknya, budaya kerja yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, menghambat perkembangan potensi siswa, dan menurunkan prestasi sekolah secara keseluruhan.  Adapun masalah dalam penelitian di madrasah ibtidaiyah di lampung selatan di antaranya: Bagaimanakah integritas guru dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah  di Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimanakah profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah  di Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimanakah inovasi guru dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah  di Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimanakah   tanggung   jawab   guru   dalam meningkatkan mutu Madrasah   Ibtidaiyah   di Kabupaten Lampung Selatan Bagaimanakah keteladanan guru dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah  di  Kabupaten Lampung Selatan.   Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber Data terdiri dari Pengawas, Kepala Madrasah, siswa dan Guru. Teknik analisa data melalui langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada tiga kriteria yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.  Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting mengenai peran budaya kerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kabupaten Lampung Selatan Integritas ditunjukkan dengan tekad dan kemauan aparatur sipil negara dan guru untuk berbuat baik, bijaksana dalam menyelesaikan  problem  kerja,  mematuhi  aturan  yang  berlaku bagi  aparatur   sipil  negara  dan  aturan  agama   yang  dianut oleh aparatur sipil negara, serta menolak suap, gratifikasi dan korupsi;Inovasi  yang  ditunjukkan  dengan  sistem  program  yang selalu disempurnakan secara berkala, keterbukaan pegawai dam menerima kritik yang membangun, selalu meningkatkan kompetensi dengan  mengikuti  asesmen    yang    berlaku,    dan pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  untuk menjalankan  dan mensosialisasikan  program;Tanggung  jawab ditunjukkan dengan penyelesain program yang cukup tepat sesuai dengan target   yang   ditentukan,   serta menerima  evaluasi   yang  konstruktif  dalam program evaluasi triwulan;Keteladanan ditunjukkan dengan palayanan yang baik bagi masyarakat,   dan   adanya   bimbingan   dari   sejawat    aparatur  sipil negara serta kepala MIN 1 Lampung Selatan, MIN 2 Lampung Selatan dan MIN 6 Lampung Selatan.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA MADRASAH DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PROFESIONALITAS PADA KINERJA GURU MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI LAMPUNG AR, Syahrul; Umami , Ida; Pane, Erina
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 04 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i04.7572

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap profesionalitas guru, 2) Pengaruh budaya organisasi terhadap profesionalitas guru, 3) Pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap profesionalitas guru, 4) Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru, 5) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru, 6) Pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja guru, 7) Pengaruh profesionalitas guru terhadap kinerja guru, dan 8) Pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan profesionalitas guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri di Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi, dan melibatkan 400 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas dan kinerja guru, baik secara individu maupun bersama-sama. Profesionalitas guru sendiri juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, dengan kontribusi total dari semua faktor sebesar 13,7%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemimpinan transformasional kepala Madrasah berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas guru dengan kontribusi 5,6%; (2) Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas guru dengan kontribusi 4,1%; (3) Keduanya secara bersama-sama berpengaruh terhadap profesionalitas guru sebesar 7,3%; (4) Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi 6,2%; (5) Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 3,6%; (6) Secara bersama-sama, keduanya mempengaruhi kinerja guru sebesar 7,5%; (7) Profesionalitas guru berpengaruh terhadap kinerja dengan kontribusi 9,9%; dan (8) Kombinasi ketiga faktor berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 13,7%.
Dispute Resolution of Akad Mudharabah Muqayyadah (Analysis of Decision No. 1695/Pdt.G/2012/PA. Js, Number 5/Pdt.G/2014/PTA. Jk and Number 272 K/Ag/2015) Fauzi, Muhammad Yasir; Pane, Erina; Hasan, Muhamad
ASAS Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i02.18521

Abstract

Sharia economic dispute resolution in Indonesia can be resolved through litigation and non-litigation. Through litigation becomes the absolute authority of religious courts, while non-litigation can be through deliberation, mediation or sharia arbitration bodies. The problem in this study is about the disparity in the decision of religious court judges in deciding disputes over mudharabah muqayyadah contracts submitted in religious courts, namely Decision Number 1695 / Pdt.G / 2012 / PA. Js, Number 5/Pdt.G/2014/PTA. Jk and Number 272 K / Ag / 2015, which in its contract mentions the sharia arbitration body as a dispute resolution institution. The purpose of this study is to analyze the judge's consideration of the disparity of the three rulings. This type of research is literature research and the nature of analytical descriptive research. The data obtained was sourced from the document of the South Jakarta Religious Court Decision Number 1695 / Pdt.G / 2012 / PA. Js, Jakarta High Religious Court Decision Number 5/Pdt.G/2014/PTA. Jk and Supreme Court Decision Number 272 K / Ag / 2015. Data collection techniques by means of library and documentation methods. Data analysis using qualitative analysis research methods. The results of this study showed that the South Jakarta Court Decision granted the Plaintiff's lawsuit by not considering the authority of the religious court in resolving the dispute despite the difference in contract clauses, the Jakarta High Religious Court stated that the religious court was not authorized to adjudicate the dispute because there was an arbitration clause in the contract, while the Supreme Court ruled that the religious court was authorized to resolve the dispute with consideration under Article 1343 and Article 1344 of the Civil Code, that is, the will of the parties takes precedence.Keywords: contract mudharabah muqayyadah, sharia economics, dispute resolution
Application Of Modern Monetary Theory In Efforts For Country Economic Recovery From Islamic Economic Perspective Putri, Mega Aulia; Pane, Erina; Irwantoni, Irwantoni
ASAS Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v16i1.18778

Abstract

The global economic crisis is when all sectors of the world market economy experience a collapse (a state of emergency) and affect other sectors worldwide. To reduce the deficit, the DPR proposed money printing by observing the policies of several countries that carry out economic stimulus through printing money, as has been implemented by America and China, but the proposal from the DPR was rejected by the Ministry of Finance and BI because it was thought to cause inflation, but several countries in the eurozone have implemented MMT to be a solution to the economic crisis. Proponents of MMT argue that governments can print money to fund spending without causing inflation, as long as they manage the money supply and keep inflation rates low. This research aims to explain explicitly the application of MMT to improve the country's economy and how the concept of MMT is from an Islamic economic perspective. The method used in this article is qualitative library research. The study concludes that several countries, especially in Europe, have used the MMT concept to be applied to a country's economic development. Several pro-MMT experts explained that printing money will not result in inflation in the country as long as it manages the money supply and the inflation rate remains low, from an Islamic Economics perspective. Also, MMT is not contradictory because the MMT concept is something that humans use as a price standard, a means of exchange transactions, and a means of storage.Keywords: Economy; Inflation; Money;
Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Pane, Erina
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1128

Abstract

Abstract: Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power. This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Governement, holding special position in the field of Islamic criminal law (jinayat). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of ahwāl al-syakhshiyah (family law), mu'āmalah (economic law/civil) and, jināyat (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of jināyat maysīr (gambling). In such a case  Court decision is widely accepted among the people of Aceh as  they are deemed more sense of fairness. Abstrak: Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Artikel ini mengulas tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (jināyat). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwāl al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu’āmalah (hukum ekonomi/perdata) dan, jināyat (hukum pidana Islam). Salah satu perkara jināyat yang banyak masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara jināyat maysīr (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan. 
TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) Imansyah, Zuhri; Jayusman, Jayusman; Pane, Erina; Efrinaldi, Efrinaldi; Fahimah, Iim
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 13 No. 1 (2020): Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijpmi.v13i1.6344

Abstract

The problem of joint property disputes after divorce in the jurisdiction of the Bengkulu Religious high courts, in the period 2010 to 2015 all decisions are always made up of half of the property of the ex-wife and the other half of the property of the ex-husband, regardless of who is more dominant in working to produce the property. This is based on article 97 of the Islamic Law Compilation. According to the authors the decisions did not fulfill a sense of justice, with regard to wives who participated in working for a living. The judges of the first level Religion Court in Bengkulu did not consider the role of the wife working for a living; which incidentally is the husband's obligation. How does the Maqāsid asy-Syarī'ah review the Bengkulu judges' consideration of joint property in the case of a wife participating in earning a living in the jurisdiction of the Bengkulu’s Religious high courts? and What are the implications of the judge's decision in the jurisdiction of the Bengkulu’s Religious high courts regarding joint property in the case of the wife participating in earning a living in the context of Islamic family law reform in Indonesia? The conclusions of this research are: Judges' considerations on decisions regarding joint assets in the case of wives participating in earning a living in the jurisdiction of the Bengkulu Religious high courts were not in accordance with Maqāsid asy-Syarī'ah, because the judge did not consider the position of his ex-wife who continued to work for a living besides running obligation to take care of the household. The judge's decision regarding joint property in the case of his wife helped earn a living in the jurisdiction of the Bengkulu Religious high courts in the context of reforming the Islamic Family Law in Indonesia, the judge must be progressive. The ex-wife who helped make a living should get a share of the joint property that is greater than the ex-husband. The ex-wife's portion was formulated peacefully and deliberately between the parties.
SMUGGLING OF THE LAW IN DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE AS A LEGAL ACTION IN THE STATE OF PANCASILA Arsyita, Muhammad Aprizal; Khair, Damrah; Pane, Erina; Ja'far, A. Kumedi; Mahmudah, Siti
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 1 No. 1 June (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v1i1.9781

Abstract

Marriage in Indonesia is a legal act that is valid in an external forum based on the legal contract of each religious law or belief. Interestingly, interfaith marriages continue to occur and experience problems related to illegal acts against various attempts to smuggle laws to obtain legal recognition from the State. This issue will be analyzed based on the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and the Decision of the Constitutional Court Number. 68/ PUU-XII / 2014. To find out the legal arrangements in interfaith marriages, a normative juridical legal research method and a statutory approach were carried out by collecting literature study data. Secondary data were analyzed using qualitative juridical analysis. The results of this study explain that positive law in Indonesia does not prohibit interfaith marriage, but does not regulate it. The substance of the validity of a marriage is pluralistic based on religious law and belief, even though the majority prohibits its followers so that a juridical understanding emerges that it is impossible to legalize interaction marriages, but in reality, some religions and beliefs provide dispensation or permission. Law smuggling by individuals adhering to religions or beliefs with low quality and/ or not obeying the forum internum which prohibits interfaith marriages, but imposes themselves on various motives (Al-Baits) based on positive law. The conclusion is that even though there is disharmony of norms, the smuggling of law in interfaith marriages fulfills the elements of acts against the law, which deliberately contradicts positive law, and reduces the authority of law and religion in the Pancasila State. Juridically, the determination of the legality of marriage is based on religious norms or beliefs, not a Court Ruling mechanism, because the State only determines administrative validity.Keywords: Smuggling, Marriage, Different Religions, Acts against the Law, Pancasila
THE PARADIGM OF JUDGE'S THOUGHTS IN THE SETTLEMENT OF ISLAMIC INHERITANCE CASES AND THEIR IMPLICATIONS ON FAMILY LAW RENEWAL IN INDONESIA (Study on Supreme Court Decision Number 721 K/Ag/2015, Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016, and Supreme Court Decision Number 331/K/AG/2018) Pradikta, Hervin Yoki; Faisal, F.; Pane, Erina; Muafiah, Evi
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 1 No. 2 December (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v1i2.11037

Abstract

Judges do not only act as mouthpieces of the law and carry out normative and procedural laws and regulations, but also promote a sense of justice in the community. Several Supreme Court decisions such as Supreme Court Decision Number 721 K/Ag/2015, Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016, and Supreme Court Decision Number 331/K/AG/2018, have illustrated the existence of progressive ijtihad that does not only adhere to positivistic legal reasoning but also to progressive legal reasoning by using the legal discovery method in the form of legal interpretation with a philosophical, empirical and juridical approach. In practice, the decisions mentioned above can be used as permanent jurisprudence by judges in all judicial bodies. The legal values contained in jurisprudence can be used as legal rules in upholding justice and legal certainty. The judge's decision has two important dimensions. First, the decision is a solution for solving Islamic inheritance cases for the disputing parties and outside the parties. Second, as a legal regulation for the future (ius constituendum). Keywords:     Judge's Decision, Ijtihad, Progressive, Jurisprudence.
PENYERAHAN SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MELALUI HIBAH Pebriansyah, Taufik Pajar; Burhasan, Burhasan; Pane, Erina; Zuhraini, Zuhraini
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3947

Abstract

Hibah adalah salah satu di antara aspek hukum perdata yang sering mendapat perhatian di tengah masyarakat Indonesia. Permasalahan hibah masih marak menimbulkan perselisihan di masyarakat, hibah juga menjadi media pendistribusian harta, namun hibah tidak boleh dilakukan terhadap seluruh harta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memakai metode penelitian bersifat alamiah demi mempelajari objek. Metode penelitian ini memakai sistem wawancara guna menggali dan mengetahui sikap, pemikiran, dan kepribadian seseorang atau segelintir orang. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian hibah seluruh harta pada anak angkat dilatarbelakangi karena tidak memiliki ahli waris lain yang ada hak menerima warisan, serta dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kedudukan hukum hibah seluruh harta kepada anak angkat tidak sinkron dengan norma hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah maksimal dari harta yang boleh dihibahkan ialah lebih kecil atau sama dengan 1/3 harta. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis riwayat Muslim dari Amir bin Sa'd, bahwa Rasulullah menetapkan wasiat 1/3 harta sudah cukup dan bahkan jumlah tersebut sudah banyak. Menurut hadis ini juga dalam perspektif maslahah mursalah hibah seluruh harta kepada anak angkat dan mengabaikan kewenangan ahli waris belum seutuhnya bermanfaat atau maslahat bagi orang banyak.
TIDAK MENIKAH (MENJOMBLO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGIS Sari, Srijati Ratna; Pane, Erina; Syukur, Iskandar; Saputra, Muhammad Alvin
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3948

Abstract

Di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai tahapan penting dan nyaris menjadi keharusan dalam kehidupan. Namun, banyak generasi milenial yang memilih untuk tetap melajang karena merasa takut berkomitmen dalam pernikahan. Keputusan ini sering menimbulkan perdebatan dan stigma negatif, terutama di lingkungan keluarga besar yang masih menjunjung tinggi tradisi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai menjomblo dalam perspektif hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikologis. Metodologi yang digunakan berbasis kepustakaan melalui pendekatan psikologis dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tidak menikah atau menjomblo dapat memiliki dampak psikologis yang beragam, seperti kesepian, stigma sosial, dan dukungan emosional. Rasulullah memberi wasiat kepada para jomblo dengan dua pilihan. Pertama, jika seseorang sudah cukup hartanya, maka segeralah menikah. Jika belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa. Dalam kitab Al-Badru Tamam, yang merupakan penjelasan atas hadis-hadis dalam Bulughul Maram dinyatakan bahwa sunnah para nabi dalam pernikahan bukan sekadar lawan dari kewajiban, melainkan merupakan bagian dari pedoman hidup yang harus dijalani. Menjomblo karena alasan yang dibenarkan syariat tidak diharamkan, sebagaimana para tokoh Islam yang mengabdikan diri pada ilmu. Namun, menjomblo karena membenci pernikahan diharamkan karena bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, status menjomblo bukan pelanggaran hukum, karena seseorang bisa memilih tidak menikah jika belum menemukan pasangan yang sesuai atau memiliki alasan sah untuk menunda pernikahan.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Ahmad Fauzan AR, Syahrul Ardiansyah Aristama Arsyita, Muhammad Aprizal Bambang Hartono Burhasan, Burhasan Damrah Khair Efrinaldi Efrinaldi Efrinaldi Efrinaldi Erika Norliza’Aini Erlina B Evi Muafiah F. Faisal Faisal, F. Fauzi, Muhammad Yasir Hervin Yoki Pradikta Ida Umami, Ida Iim Fahimah Iim Fahimah Imansyah, Zuhri Irwantoni Irwantoni Iskandar Syukur Izzah, Azqiya Akidatul Jayusman Jayusman Jayusman Kartika S Kartika S Khair, Damrah Linda Firdawaty Lintje Anna Marpaung M. Yasin Al Arif Muhamad Faudzan Muhamad Hasan Muhammad Akmansyah Muhammad Aprizal Arsyita Muhammad Noupal Nur Syamsiah Nurhana, Nurhana Nurnazli Nurnazli Pebriansyah, Taufik Pajar Putri, Mega Aulia Saputra, Muhammad Alvin Sari, Srijati Ratna Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Tami Rusli Umami , Ida Yanis, Adam Muhammad Yanis, Tryan Zaki Aulia Yayu Tsamrotul Fuadah, Yayu Tsamrotul Zuhraini Zuhri Imansyah