Claim Missing Document
Check
Articles

Status Hak Asuh Anak akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran Putu Sandiawan Putra Wiranata; Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many Indonesian citizens are now married to foreigners. The marriage has legal consequences in the event of divorce, including the status of custody due to the divorce of the marriage. From the above background, the author took the research title: Situation of child custody due to divorce in mixed marriages. The research question is about the regulation of children's rights in mixed marriages and the status of custody in the event of divorce in a mixed marriage. The research method used is normative legal research method. Conceptual and legislative approaches. The results show that there is no general difference between the rights of children from mixed marriages and the rights enjoyed by children from other normal marriages. Only children from interracial marriages have special rights: the right to choose their nationality and to have parental rights when they turn 18. In the event of divorce, with due regard to the best interest of the child.
Perlindungan Hukum dan Peningkatan Kualitas Pekerja Tenun Kain Endek/Songket di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung Ni Komang Arini Styawati; I Made Mardika; Ida Ayu Putu Widiati
Postgraduated Community Service Journal Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.3.1.2022.26-34

Abstract

Gelgel Village is one of the villages in the Klungkung District, Klungkung Regency, Bali Province. Gelgel village is famous for the production of Balinese woven fabrics, namely songket and endek. Songket/endek cloth is one of the characteristics of Balinese cultural products. In the past, Balinese endek/songket fabrics were very famous, not only in demand by domestic tourists, but also in demand by foreign tourists. However, in its development endek fabric has decreased, this can be seen from the decreasing production of songket/endek woven fabrics, as a result of competition with similar fabrics produced by factories that enter the market. The obstacle faced by Partners is the competition for endek/songket woven fabrics at lower prices. Partners also experience problems in the production process of songket/endek fabrics, which are constrained by the limited number of workers as pattern/design makers. The development of songket/endek fabric production has also experienced a very drastic decline with the Covid-19 pandemic, this has an impact on the production of songket/endek woven fabrics and also has an impact on the fate of weaving workers in Gelgel Village, Klungkung Regency. Therefore. This PKM seeks to empower weaver groups, namely in the form of legal protection and increasing the production of songket/endek fabrics in Gelgel Village, Klungkung.
Optimization of Source-Based Waste Management in Apuan Village Through Village Regulations Luh Putu Suryani; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati; I Made Gianyar; Dewa Gede Agung Semarabawa; I Wayan Sunarta; Ayu Metta Sandra; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7604.87-91

Abstract

Trash is a problem faced almost everywhere in the world. Considering the numerous waste issues that occur, it is expected that all elements of society work together to tackle the waste problem from upstream to downstream. Bali, which is famous as a tourist destination, also has serious waste issues, prompting the Governor of Bali to issue Governor Regulation No. 47 of 2019 regarding Source-Based Waste Management. The purpose of this research is also to discuss the legal framework that enables the Apuan village government to implement a source-based waste management program and to understand the mechanism of source-based waste management. The research method involves conducting interviews with the Apuan Village Government, Susut Sub-district, Bangli Regency. Source-based waste management has not been fully implemented in Apuan Village due to the lack of legal framework for source-based waste management. The proposed solution to the partner is to draft a new village regulation that provides detailed provisions for implementing source-based waste management, as well as conducting Focus Group Discussions (FGD) and raising awareness about the importance of proper waste management. The method to be used involves providing assistance during the drafting of the village regulation and conducting public awareness campaigns on the significance of source-based waste management.
Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Ida Ayu Putu Widiati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.1.2018.20-23

Abstract

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikitan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa AdatPinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi memimjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali) I Wayan Wesna Astara; A.A.Gde Oka Wisnumurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Mardika; I Made Suniasta Amertha; I Ketut Irianto; A.A. Sagung Laksmi Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; Ni Luh Made Mahendrawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.45-52

Abstract

Abstrak Desa Plaga kuhusnya desa adat Kiadan secara legal telah didesign untuk menjadi Desa Wisata. Hal ini tidak terlepas dari proses politik dan hukum untuk menjadikan desa Plaga sebagai desa Wisata. Dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Badung, nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten Badung. Tujuan penetapan desa wisata untuk mencegah kesenjangan ekonomi wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata untuk Badung Utara khususnya Desa adat Kiadan diharapkan Desa Adat mampu mengelola fotensi Desa Wisatanya berdasarkan kearifan local yang hidup di masyarakat adat Bali sesuai dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata. Hampir 8 (delapan) tahun terbitnya Surat Keputusan Bupati tidak jelas model pengelolaaan Wisata Desa di Kiadan, karena masyarakat belum mengetahui tentang konsep desa Wisata, bagaimana mengelola desa wisata, dan bagaima memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra desa wisata untuk kesejahtraan masyarakat adat. Untuk itu, perlu pendampingan aktor pariwisata lokal, penyuratan pengelolaan desa wisata melalui awig-awig desa adat.
PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti; Kadek Nadya Pramita Sari; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; Ida Ayu Kartika Indrawan
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.38-46

Abstract

Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Desa Adat Apuan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Dharma Abadi Apuan, namun  belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah memberikan pendampingan penyusuanan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai dasar yuridis BUM Desa dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta pengkajian terhadap Perjanjian kerjasama ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa. Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hukum tetapi juga diperlukan untuk mengatur seluruh daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Apuan berjalan efektif. Perjanjian kerjasama yang disusun haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan kontribusi dari para pihak dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Yang Adil dan Transparan di Desa Apuan Bangli Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati; A.A Gede Ananta Wijaya Sahadewa; I G. A. Intan Saputra Rini; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; Dewa Gede Agung Semarabawa
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.26-32

Abstract

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pungutan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Desa Apuan, Susut, Bangli, menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendapatan desa sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Kegiatan pendampingan penyusunan Perdes ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi pungutan desa. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, analisis regulasi terkait, diskusi kelompok terarah, serta FGD dalam penyusunan draf Perdes. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan multi pihak, terutama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, mampu menghasilkan rancangan Perdes yang lebih sistematis, adil, dan transparan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi warga dalam tata kelola desa.
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan I Gede Aris Eka Pramana; I Made Arjaya; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.27-31

Abstract

Abstract-Indonesia's natural resources are very useful to meet the needs of their people, one of the most important needs is land. But land often causes disputes among the people, a fair settlement, in accordance with the applicable administration is highly expected. The formulation of the problem in this study is how the absolute competence of the State Administrative Court and General Courts related to the tangent point in land disputes and how to consider the Denpasar State Administrative Court Judges in dropping the Decision regarding the tangency point of authority of the State Administrative Court and District Court case study No. verdict 27 / G / 2017 / PTUN.DPS. This study uses normative legal research, StatuteApproach, Conceptual Approach and case approach. The State Administrative Court and the General Court (Civil) have competencies that intersect in land disputes. To certify land that has something to do with customary land in Bali as well as village land (AYDS), it is regulated at the Provincial Government of Bali number: 3 of 2011 concerning Pakramman village. Which in order to be able to certify a land of Ayahan Desa (AYDS) that the community wants to ask for has not been permitted, this is done so that Adat and Balinese culture remain steady and sustainable. The customary land in Bali is inseparable from the obligation to pay for or give services to the village, therefore for village karma it is prohibited to trade and buy it. Keywords: Land dispute, competence authority of the judge Abstrak-Sumber daya alam Indonesia sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya salah satu kebutuhan yang sangat penting adalah tanah. Namun tanah sering menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat, penyelesaian yang adil, sesuai dengan administrasi yang berlaku sangat diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan Putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN.DPS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum (Perdata) mempunyai kompetensi yang bersinggungan dalam sengketa pertanahan. Untuk mensertifikatkan tanah yang ada kaitannya dengan tanah adat di Bali seperti halnya tanah ayahan desa (AYDS) di atur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Desa Pakraman dimana untuk dapat mensertifikatkan suatu tanah Ayahan Desa (AYDS) yang ingin dimohonkan oleh masyarakat sebelum diperijinkan maka dalam hal ini dilakukan supaya adat dan budaya Bali tetap ajeg dan lestari. Tanah adat yang ada di bali tak terlepas dari kewajiban-kewajiban untuk ngayah atau memberi ayahan kepada desa, oleh karena itu bagi krama desa dilarang untuk memperjual belikannya. Kata kunci : Sengketa tanah, kompetensi absolut, Peradilan Tata Usaha Negara.
Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pemadaman Listrik yang dilakukan Secara Sepihak Oleh PT. PLN (Persero) UP3 Bali Selatan I Gede Dharma Kusuma; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.230-234

Abstract

Indonesia is a country consisting of several islands and every region that requires electricity as a daily need and long -term needs, the current situation many people complain about the services provided by PLN is a power outage without prior notice. The numb er of public complaints related to power outages makes PLN in improving the organizational structure, especially in the sector of coordination between workers. The government in terms of providing protection to the community in terms of obtaining electricity supply is enough to make consumer protection regulations in which there is a right and obligation of consumers to get justice and obliged to conduct appeals from the government in an effort to prevent criminal acts in accordance with positive laws appli cable in Indonesia. The government is questioning the field workers from the PLN who deliberately or unintentionally do not inform the public of this turn -based power outage and it should be the PLN to give a reprimand for its workers who do not carry out orders in accordance with the SOP applicable in the company.
Penerapan Denda oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Kepada Masyarakat Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 A.A. Tri Padmawati; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.3.2021.376-381

Abstract

Covid-19 is a dangerous epidemic that attacks the entire community with the rapid transmission. Health protocols are mandatory for all parties to carry out safe activities during the Covid-19 pandemic. Such as Gianyar Regent Regulation No. 56 of 2020 which discusses health protocols. Problems in this study are: (1) How is the regulation of the imposition of fines on people who violate health protocols during the Covid-19 pandemic in Gianyar Regency? (2) How is the imposition of fines on people who violate health protocols during the Covid-19 pandemic in Gianyar Regency?. The method used is empirical research. The data collection technique used was library research, observation, interviews, and literature study. Analysis of the data used descriptive analysis techniques. The legal basis for the imposition of fines is Article 11 of the Gianyar Regent's Regulation no. 56 of 2020. The regulation on the imposition of fines that have been implemented is effective, it can be seen from the decrease in the level of violations from before the regulation was enacted until the regulation was enacted.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A.A Agung Laksmi Dewi A.A Gede Ananta Wijaya Sahadewa A.A Gede Diotama A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Tri Padmawati A.A.Gde Oka Wisnumurti Ade Marcelian Pande Adi Permana Agung Agung Ananda Putria Elda Sukawati Agus Leo Adi Wibawa Alda Vidia Vergionita Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Sagung Nandya Pramesti Anak Agung Triana Putri anastasia Ayu Metta Sandra Ayu Yuliany Adisti Bongon, Miel S. Budayasa, I Made Darma Budi Setiawan Darma Budi Setiawan Dendy Martono Prabowo Dewa Ayu Diah Handayani Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewi, A.A Agung Laksmi Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dinda Aurelia Danian Erawati, Ni Putu Tina Fransiskus Leric Kleden Garry Gerrson Riwu Gede Nofantara Putra Gede Putu Oka Brahma Adhi I Dewa Gede Dwipayana Putra I Dewa Oka Angga Wirama I G. A. Intan Saputra Rini I Gde Pasek Ari Krisnadana I Gede Andik Surya Dana I Gede Aris Eka Pramana I Gede Dharma Kusuma I Gede Gita Ananda Putra I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede Mallik Satya Devangga I Gede Sayogaramasatya I Gede Wijaya Kusuma I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Jaya Kesuma I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Agus Dimas Harta Khanna I Kadek Arimbawa I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Kadek Edy Sanjaya I Kadek Windi Pranata Putra I Ketut Adi Gunawan I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Komang Edy Susanto I Made Adi Karsa I Made Andi Putra Mahardika I Made Andi Putra Mahardika I Made Ari Nurjaya I Made Ariana I Made Arjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Budayasa I Made Dwi Payana I Made Dwi Sanjaya I Made Gianyar I Made Hadiyanta Purnama Sardi I Made Karnadi I Made Mardika I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Nova Wibawa I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Satria Perwira I Nyoman Sujana I Nyoman Sumardhika I Nyoman Sumardika I Nyoman Sutama I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Putu Agus Sudiyasa Putra I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Dion Mahardika I Putu Gede Seputra I Putu Krisna llham Wiantama I Putu Putra Ariasa I Putu Raditya I Putu Widya Laksana Pendit I Putu Yudi Setiawan I Wayan Artanaya I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Ary Setiawan I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Suambara I Wayan Sunarta I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gede Kristina Dewi Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Bagus Gede Sesana Dharma Indah Permatasari Indah Permatasari Irianto, I Ketut Kadek Dini Destianingsih Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Hapsari Ika Palupi Kadek Hendra Wiguna Kadek Mahadewi Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Vegas Ananta Sicaya Kadek Yogie Adi Pramata Kadek Yogie Adi Pramata Karma, Ni Made Sukaryati Kepakisan, I Putu Aryana Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Komang Ariadarma Suputra Komang Sutriani Komang Triana Ayunita Laksmi, Anak Agung Rai Sita Luh Made Mahendrawati Luh Putu Suryani Luh Putu Suryati Luh Putu Suryati Lukman Hakimi Made Agus Satria Wahyudi Mariano Roberto Solsepa Michael Lianwar Antolis Muliana, I Wayan Mulyawati, Kade Richa Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati Ngakan Gede Bagus Widyagraha Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih Ni Luh Sandiani Ni Made Faniasih Ni Made Ina Sulastini Ni Made Indah Krisna Dewi Ni Made Lady Ruslya Ni Made Puspasutari uj Ni Made Puspasutari Ujian Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nengah Seri Ekayani Ni Nyoman Candra Krisnayanti Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Nyoman Satria Bismantara Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pande Putu Gede Parwata Putu Ananda Sari Putu Ayu Irma Wirmayanti Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany Putu Galang Widiantara Ws Putu Gede Putra Dharma Yasa Putu Gede Satya Wiguna Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Putu Wilang Pra Yoga Raymundo, Carlos M. Rina Pratiwi Pudja I. A Sentelices, Leovigildo C. Setiawan, I Putu Yudi Styawati, Ni Komang Arini Suardana, Ni Made Queena Amora Putri Suryani, Luh Putu suryawan, Gusti Bagus Susanthi, I Gusti A.A. Dian Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. Wiguna, Putu Gede Satya