Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.298
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Community Services Journal (CSJ)
Widiati, Ida Ayu Putu
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Ida Ayu Putu Widiati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.155 KB)

Abstract

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikitan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa AdatPinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi memimjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali) I Wayan Wesna Astara; A.A.Gde Oka Wisnumurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Mardika; I Made Suniasta Amertha; I Ketut Irianto; A.A. Sagung Laksmi Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; Ni Luh Made Mahendrawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1157.392 KB)

Abstract

Abstrak Desa Plaga kuhusnya desa adat Kiadan secara legal telah didesign untuk menjadi Desa Wisata. Hal ini tidak terlepas dari proses politik dan hukum untuk menjadikan desa Plaga sebagai desa Wisata. Dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Badung, nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten Badung. Tujuan penetapan desa wisata untuk mencegah kesenjangan ekonomi wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata untuk Badung Utara khususnya Desa adat Kiadan diharapkan Desa Adat mampu mengelola fotensi Desa Wisatanya berdasarkan kearifan local yang hidup di masyarakat adat Bali sesuai dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata. Hampir 8 (delapan) tahun terbitnya Surat Keputusan Bupati tidak jelas model pengelolaaan Wisata Desa di Kiadan, karena masyarakat belum mengetahui tentang konsep desa Wisata, bagaimana mengelola desa wisata, dan bagaima memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra desa wisata untuk kesejahtraan masyarakat adat. Untuk itu, perlu pendampingan aktor pariwisata lokal, penyuratan pengelolaan desa wisata melalui awig-awig desa adat.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas Pande Gede Mantra Artha Wicaksana; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5348.563-568

Abstract

Local Charges One source of local revenue is parking fees on the edge of ordinary streets. In its implementation, parking fees are often used by several people without permission to make illegal parking spaces. Based on this there are two, the purpose of the study is to find out the legal actions of the city government with Denpasar based on the authority to issue illegal parking on the road as well as the factors that hinder and in the issuance of illegal parking on the road. The main problems studied are how to implement Denpasar City Regulation Number 19 of 2011 to support traffic order, what factors affect the process of controlling illegal parking and the government's efforts to minimize congestion in Denpasar City. This study uses empirical legal study methods. The results of this study indicate that so far with the implementation of the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2011 it is clearly sufficient in creating Traffic Order in the Parking Area Area in Denpasar City, so that congestion can be overcome and traffic accidents can be prevented. However, there are still several factors that influence the control of illegal parking, but various efforts have been made, such as controlling roads and managing parking areas, conducting vehicle raids, issuing warning letters or taking action, as well as conducting counseling and supervision.
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Kadek Yogie Adi Pramata; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8046.287-293

Abstract

Hak asasi manusia dan demokrasi mirip dengan dua bagian logam yang saling mendukung satu sama lain. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam. Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah kesepakatan dan keselarasan martabat dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, serta memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bagaimana pengaturan hak politik penyandang disabilitas? Dan bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan kesetaraan hak, terutama dalam hak politik di mana mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kedudukan umum. Bagaimana pemenuhan hak politik ini tercermin dalam kerangka hukum Indonesia yang didasarkan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? Selain itu, Undang-Undang Pemilihan Umum tidak hanya menjelaskan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga mengatur bahwa mereka berhak mendapatkan akses yang lebih terbuka untuk menyampaikan suara mereka.
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Shortcut Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan I Made Andi Putra Mahardika; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8047.294-300

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi dari pembebasan lahan masyarakat dalam pengadaan shortcut di Desa Antosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum, yang secara formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu terus ditingkatkan perwujudannya secara konsekuen dan konsisten. Ganti rugi lahan masyarakat diberikan dalam bentuk uang, meskipun terkadang juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai yang setara dengan uang. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan instansi, serta perbedaan keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar Darma Budi Setiawan; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8055.335-341

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup pembangunan jaringan listrik, yang dapat dijelaskan sebagai tindakan memperoleh tanah dengan membayar kepada pihak yang berhak dengan harga yang adil dan pantas. Pentingnya adanya perlindungan hukum bagi pemilik tanah untuk menerima ganti rugi atas pembangunan sarana transmisi listrik di Denpasar karena penggunaan tanah milik pribadi untuk pembangunan jaringan listrik akan diberikan kompensasi yang sesuai. Dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penalaran deduktif dan/atau induktif. Fokus penelitian adalah bagaimana hak-hak pemilik tanah di area pendirian PT dilindungi secara hukum. Di Denpasar, PLN (Persero) menerapkan dua pendekatan: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tanah yang digunakan langsung oleh pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik, serta bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut, akan mendapatkan ganti rugi sesuai hak atas tanah. Selain itu, kompensasi diberikan atas penggunaan lahan secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomi tanah, bangunan, dan tanaman yang dilalui oleh infrastruktur transmisi listrik.
Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia) Kadek Dini Destianingsih; I Nyoman Gede Sugiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8597.72-76

Abstract

Kebijakan visa rumah kedua atau second home visa menimbulkan sejumlah kritik. Pada kebijakan visa rumahkedua atau second home visa akan resmi diberlakukan pada tanggal 24 Desember yaitu sejak 60 hari sejak suratedaran diterbitkan pada tanggal 25 Oktober lalu. Permasalahan dari penelitian ini mengenai bagaimana pengaturanhukum kebijakan visa pada rumah kedua di Indonesia dan bagaimana implikasi terhadap pemberlakuan kebijakanvisa pada rumah kedua di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Jenispendekatan menggunakan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini pun membuktikanbahwasanya pengaturan kebijakan visa ini sejalan dengan surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 terkait pemberian visa dan kitas rumah kedua dinyatakan bahwasanya pemohonsecond home visa diwajibkan memenuhi syarat proof of fund setidaknya Rp. 2 Milyar. Adapun dampak yuridisdari kebijakan ini yaitu dampak langsung bagi perekonomian Indonesia berupa daya tariknya wisman untukberbelanja pada produk lokal di destinasi, dan dampak non yuridis dari kebijakan ini fenomena migrasi orangasing ke Indonesia.
Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan Setiawan, I Putu Yudi; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8077.171-176

Abstract

The increase in population has led to a rapid increase in motor vehicle ownership. Motorized vehicles have become a basic necessity for some people. Ownership of motorized vehicles will be followed by obligations as taxpayers who must make tax payments. However, increasing the number of motor vehicle ownership does not necessarily increase public awareness to be obedient and aware of the obligation to pay taxes. This can lead to legal consequences for both the community and the government. This research aims to find out the regulation in the field of taxes responding to the lack of public awareness of tax payments. With the main problems that will be discussed in this study, namely 1) how is law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency, 2) What are the inhibiting factors in the enforcement of late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method, with a fact approach and legal concept analysis approach. The results of law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency are given a PKB notification letter given a notification letter of STNK validation and a late notice of tax payment, if it has not been replied to from the taxpayer, UPTD PPRD Bali Province in Tabanan Regency will impose penalties on taxpayers such as administrative penalties for interest / fines and inhibiting factors are the lack of awareness of taxpayers in paying motor vehicle taxes, transferring motorized vehicles without transferring names, vehicle owners moving residence.
Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Wiguna, Putu Gede Satya; Suryawan, I Gusti Bagus; Widiati, Ida Ayu Putu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8091.259-264

Abstract

The central government gives authority to regional governments to take care of their household affairs which are unique to the region with the aim that local governments are more effective in managing regional affairs both in terms of development, utilization and management of natural resources and human resources. The Regional Head who plans the APBD to organize his administration is also required to be able to provide accountability/provide reports on the results of the use of the APBD. The use of this APBD, of course, must have an agency that oversees it, in the administration of regional government that supervises it, namely the DPRD. Based on this description, the problems examined in this study are: What is the mechanism for preparing the APBD accountability report? according to Law Number 17 of 2003 is a regional financial plan approved by the Regional People's Representative Council (DPRD). This research is a normative research that uses a statutory approach. The legal material used in this study comes from the results of library research which consists of primary and secondary legal materials obtained through literature review techniques supported by analytical techniques. From the results of this study it can be interpreted that accountability and oversight are one unit to realize good governance, because it can provide an evaluation of the performance of the government for the future.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Agung Laksmi Dewi A.A Gede Diotama A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.Gde Oka Wisnumurti Ade Marcelian Pande Adi Permana Agung Agus Leo Adi Wibawa Alda Vidia Vergionita Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa Anak Agung Istri Agung Anak Agung Triana Putri anastasia Ayu Yuliany Adisti Budayasa, I Made Darma Budi Setiawan Dendy Martono Prabowo Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewi, A.A Agung Laksmi Dinda Aurelia Danian Fransiskus Leric Kleden Garry Gerrson Riwu I Dewa Gede Dwipayana Putra I Gde Pasek Ari Krisnadana I Gede Andik Surya Dana I Gede Gita Ananda Putra I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede Wijaya Kusuma I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Made Jaya Kesuma I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Kadek Arimbawa I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Kadek Edy Sanjaya I Kadek Windi Pranata Putra I Ketut Adi Gunawan I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Komang Edy Susanto I Made Adi Karsa I Made Andi Putra Mahardika I Made Ari Nurjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Budayasa I Made Dwi Payana I Made Dwi Sanjaya I Made Hadiyanta Purnama Sardi I Made Karnadi I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Nova Wibawa I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Sumardhika I Nyoman Sumardika I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Gede Seputra I Putu Krisna llham Wiantama I Putu Putra Ariasa I Putu Raditya I Putu Widya Laksana Pendit I Wayan Artanaya I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gede Kristina Dewi Ida Bagus Gede Sesana Dharma Indah Permatasari Indah Permatasari Irianto, I Ketut Kadek Dini Destianingsih Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Mahadewi Kadek Yogie Adi Pramata Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Komang Sutriani Komang Triana Ayunita Luh Made Mahendrawati Luh Putu Suryati Lukman Hakimi Made Agus Satria Wahyudi Mariano Roberto Solsepa Michael Lianwar Antolis Ngakan Gede Bagus Widyagraha Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Ketut Sri Astiti Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih Ni Luh Sandiani Ni Made Ina Sulastini Ni Made Lady Ruslya Ni Made Puspasutari uj Ni Made Puspasutari Ujian Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Nyoman Satria Bismantara Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pande Putu Gede Parwata Putu Ananda Sari Putu Ayu Irma Wirmayanti Putu Budiartha, I Nyoman Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Rina Pratiwi Pudja I. A Setiawan, I Putu Yudi Suryani, Luh Putu suryawan, Gusti Bagus Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Wiguna, Putu Gede Satya