Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.298
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum
Widiati, Ida Ayu Putu
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 139 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 139 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Widiati, Ida Ayu Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Sari, Kadek Nadya Pramita; Maharani, Ni Putu Laksmi Krisnina; Indrawan, Ida Ayu Kartika
Community Service Journal (CSJ) 38-46
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.38-46

Abstract

Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Desa Adat Apuan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Dharma Abadi Apuan, namun  belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah memberikan pendampingan penyusuanan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai dasar yuridis BUM Desa dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta pengkajian terhadap Perjanjian kerjasama ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa. Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hukum tetapi juga diperlukan untuk mengatur seluruh daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Apuan berjalan efektif. Perjanjian kerjasama yang disusun haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan kontribusi dari para pihak dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Yang Adil dan Transparan di Desa Apuan Bangli Ujianti , Ni Made Puspasutari; Widiati, Ida Ayu Putu; Sahadewa, A.A Gede Ananta Wijaya; Rini, I G. A. Intan Saputra; Maharani, Ni Putu Laksmi Krisnina; Semarabawa, Dewa Gede Agung
Community Service Journal (CSJ) 26-32
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.26-32

Abstract

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pungutan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Desa Apuan, Susut, Bangli, menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendapatan desa sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Kegiatan pendampingan penyusunan Perdes ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi pungutan desa. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, analisis regulasi terkait, diskusi kelompok terarah, serta FGD dalam penyusunan draf Perdes. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan multi pihak, terutama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, mampu menghasilkan rancangan Perdes yang lebih sistematis, adil, dan transparan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi warga dalam tata kelola desa.
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps) Pramana, I Gede Aris Eka; Arjaya, I Made; Widiati, Ida Ayu Putu
Jurnal Analogi Hukum 77-81
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.77-81

Abstract

Indonesia's natural resources are very useful to meet the needs of their people, one of the most important needs is land. But land often causes disputes among the people, a fair settlement, in accordance with the applicable administration is highly expected. The formulation of the problem in this study is how the absolute competence of the State Administrative Court and General Courts related to the tangent point in land disputes and how to consider the Denpasar State Administrative Court Judges in dropping the Decision regarding the tangency point of authority of the State Administrative Court and District Court case study No. verdict 27 / G / 2017 / PTUN.DPS. This study uses normative legal research, StatuteApproach, Conceptual Approach and case approach. The State Administrative Court and the General Court (Civil) have competencies that intersect in land disputes. To certify land that has something to do with customary land in Bali as well as village land (AYDS), it is regulated at the Provincial Government of Bali number: 3 of 2011 concerning Pakramman village. Which in order to be able to certify a land of Ayahan Desa (AYDS) that the community wants to ask for has not been permitted, this is done so that Adat and Balinese culture remain steady and sustainable. The customary land in Bali is inseparable from the obligation to pay for or give services to the village, therefore for village karma it is prohibited to trade and buy it. Sumber daya alam Indonesia sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya salah satu kebutuhan yang sangat penting adalah tanah. Namun tanah sering menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat, penyelesaian yang adil, sesuai dengan administrasi yang berlaku sangat diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan Putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN.DPS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan Per Undang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum (Perdata) mempunyai kompetensi yang bersinggungan dalam sengketa pertanahan. Untuk mensertifikatkan tanah yang ada kaitannya dengan tanah adat di Bali seperti halnya tanah ayahan desa (AYDS) di atur pada Perda Prov bali nomor: 3 Tahun 2011 tentang desa pakraman dimana untuk dapat mensertifikatkan suatu tanah Ayahan Desa (AYDS) yang ingin dimohonkan oleh masyarakat sebelum di perijinkan maka dalam hal ini dilakukan supaya Adat dan budaya Bali tetap ajeg dan lestari. Tanah adat yang ada di bali tak terlepas dari kewajiban-kewajiban untuk ngayah atau memberi ayahan kepada desa, oleh karena itu bagi krama desa dilarang untuk memperjual belikannya.
Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Paramitari, Ni Nyoman Ayu; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 114-119
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.114-119

Abstract

The development of the internet in the business world, especially trade, provides many benefits but also provides losses for both sellers and buyers. E-Commerce is an activity to sell and buy goods and / or services through the internet network (Online). The rapid development of E-Commerce in Indonesia raises questions about the taxes imposed on this E-Commerce transaction. The government also began to consider tax regulation that was in accordance with E-Commerce transactions in Indonesia. This research was analyze the scope of E-Commerce transactions in Indonesia and how the tax base applies in E-Commerce transactions in Indonesia. The research method used in this paper is the normative research method, where the author uses literature in accordance with the laws and regulations. The results of the thesis research that I get is the imposition of tax on E-Commerce transactions similar to conventional trade transactions in accordance with the laws and regulations governing the provisions of E-Commerce tax, namely the Director General of Tax Circular Number.SE-62 / PJ / 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms For E-Commerce Transactions. Perkembangan internet dalam dunia bisnis khusunya perdagangan, memberikan banyak keuntungan namun juga memberikan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.E-Commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli barang dan/ atau jasa melalui jaringan internet (Online). Pesatnya perkembangan E-Commerce di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi E-Commerce ini. Pemerintah juga mulai menimbang mengenai pengaturan pajak yang sesuai dengan transaksi E-Commerce di Indonesia. Penelitian ini menganalisis ruang lingkup transaksi E-Commerce di Indonesia dan bagaimana dasar pengenaan pajak dalam transaksi E-commercedi Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penellitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwapengenaan pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transakssi perdagangan konvensional yang sesuai dengan peraturan perundangan mengatur ketentuan pajak E-Commerce yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan Pramana, I Gede Aris Eka; Arjaya, I Made; Widiati, Ida Ayu Putu
Jurnal Analogi Hukum 27-31
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.27-31

Abstract

Abstract-Indonesia's natural resources are very useful to meet the needs of their people, one of the most important needs is land. But land often causes disputes among the people, a fair settlement, in accordance with the applicable administration is highly expected. The formulation of the problem in this study is how the absolute competence of the State Administrative Court and General Courts related to the tangent point in land disputes and how to consider the Denpasar State Administrative Court Judges in dropping the Decision regarding the tangency point of authority of the State Administrative Court and District Court case study No. verdict 27 / G / 2017 / PTUN.DPS. This study uses normative legal research, StatuteApproach, Conceptual Approach and case approach. The State Administrative Court and the General Court (Civil) have competencies that intersect in land disputes. To certify land that has something to do with customary land in Bali as well as village land (AYDS), it is regulated at the Provincial Government of Bali number: 3 of 2011 concerning Pakramman village. Which in order to be able to certify a land of Ayahan Desa (AYDS) that the community wants to ask for has not been permitted, this is done so that Adat and Balinese culture remain steady and sustainable. The customary land in Bali is inseparable from the obligation to pay for or give services to the village, therefore for village karma it is prohibited to trade and buy it. Keywords: Land dispute, competence authority of the judge Abstrak-Sumber daya alam Indonesia sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya salah satu kebutuhan yang sangat penting adalah tanah. Namun tanah sering menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat, penyelesaian yang adil, sesuai dengan administrasi yang berlaku sangat diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan Putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN.DPS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum (Perdata) mempunyai kompetensi yang bersinggungan dalam sengketa pertanahan. Untuk mensertifikatkan tanah yang ada kaitannya dengan tanah adat di Bali seperti halnya tanah ayahan desa (AYDS) di atur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Desa Pakraman dimana untuk dapat mensertifikatkan suatu tanah Ayahan Desa (AYDS) yang ingin dimohonkan oleh masyarakat sebelum diperijinkan maka dalam hal ini dilakukan supaya adat dan budaya Bali tetap ajeg dan lestari. Tanah adat yang ada di bali tak terlepas dari kewajiban-kewajiban untuk ngayah atau memberi ayahan kepada desa, oleh karena itu bagi krama desa dilarang untuk memperjual belikannya. Kata kunci : Sengketa tanah, kompetensi absolut, Peradilan Tata Usaha Negara.
Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Impor Ayu, FeviLia Dea; Widiati, Ida Ayu Putu; Arthanaya, I Wayan
Jurnal Analogi Hukum 22-26
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.22-26

Abstract

Abstract-The development and advancement of an industry in trade which is increasingly rapidly influencing the world economy, especially in international trade through exports and imports. The Bill of Lading in Indonesian is known as the "agreement" which is the most important shipping document in the process of shipping goods by sea transportation to reduce responsibility for the risks that will arise in international trade. Bill of Lading (B / L) is one of the important documents of the Letter of Credit (L / C) as a means of payment transactions for exporters and importers. So that the formulation of the problem used: 1) What is the role of the Bill of Lading documents in export-import activities? 2) What is the procedure for applying the Bill of Lading documents in export-import activities? The research method used is the normative legal research method so that the problem approach used is the legislation approach, and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. So that the legal material collection technique used is the documentation technique by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. The results of this study can be concluded that the regulation of the Bill of Lading (B / L) can be seen through the provisions of Article 506, the Commercial Law (KUHD); Article 25 paragraph (1) of Law No. 39 of 2007 concerning Excise. Keywords: Bill of Lading, International Trade, and Letter of Credit. Abstract-The development and advancement of an industry in trade which is increasingly rapidly influencing the world economy, especially in international trade through exports and imports. The Bill of Lading in Indonesian is known as the "agreement" which is the most important shipping document in the process of shipping goods by sea transportation to reduce responsibility for the risks that will arise in international trade. Bill of Lading (B / L) is one of the important documents of the Letter of Credit (L / C) as a means of payment transactions for exporters and importers. So that the formulation of the problem used: 1) What is the role of the Bill of Lading documents in export-import activities? 2) What is the procedure for applying the Bill of Lading documents in export-import activities? The research method used is the normative legal research method so that the problem approach used is the legislation approach, and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. So that the legal material collection technique used is the documentation technique by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. The results of this study can be concluded that the regulation of the Bill of Lading (B / L) can be seen through the provisions of Article 506, the Commercial Law (KUHD); Article 25 paragraph (1) of Law No. 39 of 2007 concerning Excise. Kata Kunci: Bill of Lading, transaksi international, surat kredit
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dewi, Ida Ayu Dyah Permata; Widiati, Ida Ayu Putu; Sukadana, I Ketut
Jurnal Analogi Hukum 109-113
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.109-113

Abstract

Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as the implementation of the participation of a drafter in drafting of local legislation in the province of Bali. This research uses empirical legal research method. The result of this research shows that the position and duty of a drafter of a legislation in the drafting of local legislation is very important, namely to prepare, process, and formulate the draft of legislation and other legal instruments. Moreover, the implementation of the participation of the legislative drafters in the drafting of local legislation in the province of Bali, there are still 3 Districts or Cities which have not involve a drafter in the drafting of local legislation. The comparison of revoked legislation from the year 2013-2018 between Districts or Cities which do involve drafters and the Districts or Cities which do not involve a drafter shows a significant gap of numbers. However in the year 2018, the implementation of the drafters' involvement in the drafting of local legislation in the provincr of Bali is starting to be involved from the beginning to the final phase. Therefore the implementation of the drafters' involvement is starting to proceed effectively. The legal effect of not involving drafters explicitly, no legislation has clearly sanctioned such situasion, hence, there is an empty norm in this case. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan tugas perancang dalam pembentukan perda serta pelaksanaan keikutsertaan perancang dalam pembentukan perda di Provinsi Bali. Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dan Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat penting yaitu menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Sedangkan Pelaksanaan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Bali, masih terdapat 3 Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang dalam pembentukan perda. Perbandingan jumlah perda yang dicabut dari tahun 2013-2018 antara Provinsi atau Kabupaten yang melibatkan perancang dengan Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang tidak menunjukkan perbandingan jumlah angka yang signifikan. Akibat hukum apabila tidak mengikutsertakan perancang secara ekplisit, peraturan perundang-undang tidak mencantumkan secara tegas mengenai sanksi sehingga terdapat norma kosong dalam hal ini.
Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Ham pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali Masdewi, Ni Ketut Sinta; Widiati, Ida Ayu Putu; Sutama, I Nyoman
Jurnal Analogi Hukum 98-103
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.98-103

Abstract

The allegations of human rights violation in the Province of Bali whether done vertically by the government or horizontally by the fellow society, were noted through the high number of the people’s report, which were flowing to the team of the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali. The issues to be elaborated in this research are as set forth how is the mechanism in resolving the allegations of Human Rights violations through the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali, and what are the factors which affect the resolution of the allegations of Human Rights violations through the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali. The research method used is empirical legal research. The results have shown that the Regional Office of the Legal and Human Rights Ministries of Bali in handling the allegations of human rights violations through the Public Communication Service has done such by using a mediation method and is acting as the mediator. Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali baik yang dilakukan secara vertikal oleh pemerintah maupun yang dilakukan secara horizontal oleh sesama masyarakat, ditandai dengan tingginya pengaduan masyarakat yang masuk ke tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat dilakukan dengan cara mediasi dan bertindak sebagai mediator.
Eksistensi Taksi Online pada Kawasan Pariwisata di Bali Adnyana, I Ketut; Widiati, Ida Ayu Putu; Sutama, I Nyoman
Jurnal Analogi Hukum 207-212
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.207-212

Abstract

The economic growth of a nation depends greatly on the quality of transportation. Online taxi is an innovation in public transport. Using communication technology in the form of applications that can connect between users with transport driver. The existence of a taxi online growing rapidly due to public transport users got options other than conventional taxis. But the presence of a taxi online got rejection in the society especially by society as the transport trade, because the rated breaking traffic laws and road transport as well as going on unhealthy business competition. There are two (2) problems of research: (1) legal online taxi arrangements according to the law No. 22 of 2009, (2) the existence of a taxi online at Bali's tourism regions. The purpose of this research is to know the law setting the online presence and existence of taxi online on the area of tourism in Bali.This research uses the normative legal research methods with the application of laws or regulations, the study of librarianship as primary and secondary legal materials and supported by empirical data with interviews directly. Based on the results of the research note that: (1) online Taxi is not mentioned explicitly in the Act No. 22 of year 2009, but the taxi online is set in the regulation of the Minister of transportation Number 108 Years 2017, as the rental of special transport. (2) A taxi online still got rejections due to its perceived would happen competition and do not respect the role of the community in the area of tourism. The role of local governments in regulating taxi online presence is very important, so as not to give rise to polemics which can interfere with the image of Bali tourism.
Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS) Fitriyani, Kadek Dwi; Widiati, Ida Ayu Putu; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Analogi Hukum 254-258
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.254-258

Abstract

In state administrative disputes has ditermined who can sue and who can be sued. But aside from the plaintiff and the defendan, in a state administrative dispute lawsuit it is possible for everyone with an interest in the dispute to participate or be include in the vetting process. The formulation of the problems are 1) How the mechanism of the inclusion of the third party in the process of dispute resolution in the state administrative court. 2) How the legal consequences of the inclusion of the third party in the case number 23/G/2015/PTUN.DPS. This research is a normative legal research with the problems approach are statute approach and case approach. Everyone who has an interest can be include in a state administrative dispute. The inclusion of the intervention can be due to their self, the wishes of either party or the initiative of the judge. The entry of the intervention gave the intervention the same obligations and rights with the parties. In case number. 23/G/2015/PTUN.Dps the intervention is placed as a defendant II intervention because of the interest that it has the same as the defendant. And that make the third party has the same obligation and the rights as those of the defendant.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Agung Laksmi Dewi A.A Gede Diotama A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.Gde Oka Wisnumurti Ade Marcelian Pande Adi Permana Agung Agus Leo Adi Wibawa Alda Vidia Vergionita Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa Anak Agung Istri Agung Anak Agung Triana Putri anastasia Anastasya, Dewa Ayu Julia Ani, Ni Kadek Ayu Yuliany Adisti Ayu, FeviLia Dea Bimantara, I Made Dwi Bongon, Miel S. Budayasa, I Made Budiartha , I Nyoman Putu Daniswara, I Kadek Tedo Tamara Putra Darma Budi Setiawan Dendy Martono Prabowo Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewi, A.A Agung Laksmi Dewi, I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi, Ida Ayu Dyah Permata Diana, I Kadek Bayu Surya Diantara, I Komang Triana Dinda Aurelia Danian Diyatmika, Kadek Purwa Sastra Erawati, Ni Putu Tina Fitriyani, Kadek Dwi Fransiskus Leric Kleden Garry Gerrson Riwu Gianluca Fredrick Wou Dopo Gotama, I Wayan Sentana Hartana, Herry Jaya I Dewa Gede Dwipayana Putra I Gde Pasek Ari Krisnadana I Gede Andik Surya Dana I Gede Gita Ananda Putra I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede Wijaya Kusuma I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Made Jaya Kesuma I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Arimbawa I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Kadek Edy Sanjaya I Kadek Windi Pranata Putra I Ketut Adi Gunawan I Ketut Adnyana I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Edy Susanto I Made Adi Karsa I Made Andi Putra Mahardika I Made Ari Nurjaya I Made Arjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Budayasa I Made Dwi Payana I Made Dwi Sanjaya I Made Hadiyanta Purnama Sardi I Made Karnadi I Made Mardika I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Nova Wibawa I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nengah Laba I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Sumardhika I Nyoman Sumardika I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Gede Seputra I Putu Krisna llham Wiantama I Putu Putra Ariasa I Putu Raditya I Putu Widya Laksana Pendit I Wayan Artanaya I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gede Kristina Dewi Ida Bagus Gede Sesana Dharma Indah Permatasari Indah Permatasari Indrawan, Ida Ayu Kartika Irianto, I Ketut Juliantini, Ni Nyoman Kadek Dini Destianingsih Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Mahadewi Kadek Yogie Adi Pramata Karma, Ni Made Sukaryati Kesuma, I Dw Md Suryawan Wira Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Khanna, I Kadek Agus Dimas Harta Komalasari, Karti Komang Sutriani Komang Triana Ayunita Kori, I Made Sadhu Arta Krisna, Dewa Gede Ary Kusuma , I Gede Dharma Laksmi, Anak Agung Rai Sita Luh Made Mahendrawati Luh Putu Suryati Lukman Hakimi Made Agus Satria Wahyudi Maharani, Ni Putu Laksmi Krisnina Mahendrawati, Ni Luh Mariano Roberto Solsepa Masdewi, Ni Ketut Sinta Michael Lianwar Antolis Muliana, I Wayan Nariasih, Ni Putu Epy Neru, Satrya Raul Ngakan Gede Bagus Widyagraha Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Ketut Sri Astiti Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih Ni Luh Sandiani Ni Made Ina Sulastini Ni Made Lady Ruslya Ni Made Puspasutari uj Ni Made Puspasutari Ujian Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nengah Seri Ekayani Ni Putu Diah Agustini Devi Novitasari, Kadek Dwi Nyoman Satria Bismantara Padmawati, A.A. Tri Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pande Putu Gede Parwata Paramitari, Ni Nyoman Ayu Pradiatmika, Putu Putra Pramana, I Gede Aris Eka Purnayasa, I Made Putra, I Putu Agus Sudiyasa Putu Ananda Sari Putu Ayu Irma Wirmayanti Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Raymundo, Carlos M. Rina Pratiwi Pudja I. A Rini, I G. A. Intan Saputra Rusnama, I Nyoman Sri Agus Sahadewa, A.A Gede Ananta Wijaya Sari, Kadek Nadya Pramita Semarabawa, Dewa Gede Agung Sentelices, Leovigildo C. Seputra , .PT.GD. Seputra, I Putu Gede Setiaawan, Ida Bagus Trisnha Setiawan, I Putu Yudi Setiawan, I Wayan Ary Setyawan, I Komang Adi Sicaya, Kadek Vegas Ananta Styawati, Ni Komang Arini Sudibya, Diah Gayatri Sugiarta, I Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana , I Nyoman Suryadewa, Gusti Ngurah Agung Suryani, Luh Putu suryawan, Gusti Bagus Susanthi, I Gusti A.A. Dian Trimarlina, Komang Dara Ujianti , Ni Made Puspasutari Ujianti, Ni Made Puspasutari Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. Warmadewa, Anak Agung Putu Eka Putra Widyantara , I Made Minggu Wiguna, I Made Amertha Wiguna, Kadek Hendra Wiguna, Putu Gede Satya Wijaya, I Made Dicky Taruna Wirama, I Dewa Oka Angga Wiranata, I Kadek Suryantara Bagus