Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kemitraan Bagi Hasil Usaha Pertukangan Kayu (Studi Kasus Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin) Achmad Azhar Basyir; Anwar Hafidzi; M. Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.228

Abstract

Abstract Cooperation is one of the recommended forms of transaction in Islam. This practice is basically based on the principles of justice and mutual consent (agreement). One of the profit-sharing cooperation forms that is widely applied is in the timber business sector. In the profit-sharing cooperation practice of lt he timber business in Alalak Selatan Village, it is still carried out verbally and uses customs that are still applied there. This paper aims to analyze the profit-sharing cooperation practice of the timber business from the perspective of muamalah jurisprudence. This research method uses a qualitative method by conducting observations and interviews. From the results of the research conducted, it was found that the profit-sharing cooperation practice in the timber sector was not in accordance with the principles of muamalah. As it should be, this is based on the contract and profit sharing Keywords: Cooperation, profit sharing, timber business   Abstrak Kerjasama merupakan salah satu bentuk  transaksi yang dianjurkan dalam Islam. Praktik ini pada dasarnya memiliki prinsip keadilan dan suka sama suka (kesepakatan). Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil yang banyak diterapkan salah satunya adalah pada bidang usaha perkayuan. Dalam praktik kerjasama bagi hasil usaha perkayuan di Desa Alalak Selatan masih dilakukan secara lisan dan mengunakan kebiasaan yang masih diterapkan disana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerjasama bagi hasil usaha perkayuan dari tinjauan fikih muamalah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktik kerjasama bagi hasil dibidang perkayuan belum sesuai dengan prinsip muamalah. Sebagaimana mestinya, hal ini didasari pada akad dan pembagian hasil. Kata Kunci: Kerjasama, bagi hasil, usaha perkayuan
Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin Khotimatul Husna; Anwar Hafidzi; Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.229

Abstract

This research will discuss about the impact of boycotting pro-israel products since the issuance of Fatwa DSN MUI Number 83 of 2023 on support for Palestine by the Indonesian government by taking firm steps to help the Palestinian cause, so that it can go through diplomacy in the UN to stop the war and sanctions on Israel. However, this also causes losses for home stalls that had previously sold many pro-Israel products before the issuance of the MUI DSN Fatwa on the prohibition of pro-Israel products which were the most needed goods before such as rayco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC and Bango (Unilever), and so on which were widely circulated in home stalls. The loss occurs that many parties are reluctant to buy pro-Israel products so that the products sold in home stalls do not sell. This research aims to find out how the impact of boycotting pro-Israel products Fatwa DSN MUI Number 83 of 2023 concerning support for Palestine on pro-Israel products. This research method is a qualitative method with interview and observation methods. From the results of this study, it can be concluded that the impact of the boycott of pro-Israel products is a decrease in sales and results in some of these products not selling. Meanwhile, efforts made by home-based stalls by giving free to people who buy, or keep selling them. This is done so that capital returns and buys similar products that do not include pro-Israel products. Keywords: Home Stalls, Fatwa DSN MUI, boycotting, Israel Abstrak Penelitian ini akan membahas tentang dampak pemboikotan produk pro israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel. Namun, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi warung rumahan yang sebelumnya telah banyak menjual produk-produk pro israel sebelum dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang pengharaman produk pro israel yang dimana merupakan barang yang paling dibutuhkan sebelumnya seperti rayco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC dan Bango (Unilever), dan lain sebagainya yang memang banyak beredar di warung rumahan. Kerugian tersebut terjadi bahwa banyaknya pihak yang enggan membeli produk pro Israel sehingga produk yang dijual di warung rumahan tidak laku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemboikotan produk pro israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina terhadap produk pro Israel. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari adanya pemboikotan produk pro Israel adalah menurunnya penjualan serta mengakibatkan beberapa produk tersebut tidak laku. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh warung rumahan dengan memberikan secara gratis kepada orang yang membeli, atau tetap menjualnya. Hal ini dilakukan agar modal Kembali dan membeli produk serupa yang tidak termasuk produk pro Israel. Kata Kunci: Warung Rumahan, Fatwa DSN MUI, Pemboikotan, Israel
Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin Muhammad Fauji; Anwar Hafidzi; M. Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.241

Abstract

Abstract This research was motivated by consumers who received inappropriate money back. There is a difference in price from what is stated in the words of some Banjarmasin gas station filling officers where they practice rounding. In Islam, the principle of buying and selling is to achieve benefit (maslahah) and avoid harm (mafsadah) in transactions. Good buying and selling practices in Islam promote public benefit and avoid loss and exploitation. This is an integral part of the Islamic view of justice and ethics in all aspects of life. In Islamic law, the existence of a contract is one of the conditions for a valid sale and purchase. Apart from that, according to Hanabilah and Hanafiyah, both sellers and buyers must be equally pleased. The purpose of this research is to find out how Islamic law reviews the practice of rounding nominal prices when purchasing fuel oil (BBM) at gas stations. The research method used in this research is a qualitative research method with observation. From the results of this research, it can be concluded that in Surah An-Nisa verse 29, Allah mentions principles relating to transactions and the fair distribution of property between humans. Although this verse is often interpreted in other contexts, in buying and selling transactions, the principle of voluntary agreement and mutual consent between both parties can be used as the basis for the practice of rounding in purchasing fuel oil (BBM). Surah Al-Baqarah verse 188 emphasizes the importance of honesty in transactions and economic life. The practice of rounding prices that are unfair or detrimental to other parties, even by small amounts, can be considered as taking away other people's rights and can be counted as a violation of the principle of honesty emphasized in the paragraph. In this context, the practice of rounding prices must be carried out with great care and fairness. Although the verse does not specifically discuss fuel price rounding, understanding honesty, fairness and protecting the rights of others are values that must be considered in every transaction, including the practice of rounding prices.   Keywords:   Islamic Law, Rounding Up, Fuel Oil (BBM),   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsumen yang memperoleh uang kembalian yang tidak semestinya. Terdapat selisih harga dari yang tertera dengan pengucapan sebagian petugas pengisian SPBU Banjarmasin di mana mereka melakukan praktik pembulatan. Dalam Islam, prinsip jual beli adalah untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kemudharatan (mafsadah) dalam transaksi. Praktik jual beli yang baik dalam Islam mempromosikan kemaslahatan umum dan menghindari kerugian serta eksploitasi. Hal ini merupakan bagian integral dari pandangan Islam terhadap keadilan dan etika dalam segala aspek kehidupan. Dalam hukum Islam, adanya akad merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Selain itu, menurut Hanabilah dan Hanafiyah baik penjual maupun pembeli harus sama-sama ridha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Praktik Pembulatan Nominal Harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah menyebutkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi dan pembagian harta secara adil di antara manusia. Meskipun ayat ini sering diinterpretasikan dalam konteks lain, dalam transaksi jual beli, prinsip kesepakatan sukarela dan ridho antara kedua belah pihak dapat dijadikan dasar bagi praktik pembulatan dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Surah Al-Baqarah ayat 188 menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan kehidupan ekonomi.  Praktik pembulatan harga yang tidak adil atau merugikan pihak lain, sekalipun dengan jumlah yang kecil, bisa dianggap sebagai pengambilan hak orang lain dan dapat diperhitungkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran yang ditegaskan dalam ayat tersebut. Dalam konteks ini, praktik pembulatan harga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan. Meskipun ayat tersebut tidak secara spesifik membahas pembulatan harga BBM, pemahaman tentang kejujuran, kewajaran, dan menjaga hak orang lain adalah nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi, termasuk dalam praktik pembulatan harga.   Kata Kunci: Hukum Islam, Pembulatan, Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Prosedur Pelaksanaan Lelang Di KPKNL Kanwil Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Muhammad Iqbal; Anwar Hafidzi; M. Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.291

Abstract

Abstract This study aims to understand the procedures for implementing auctions at the KPKNL Regional Office of Banjarmasin sharia economic law perspective, as well as understanding how Islamic law views the implementation of these auctions and helps Muslim communities understand what auctions are like in the spirit of Islam. to better understand. Auctions in Islam are generally allowed as long as the auction is carried out with the pillars, the conditions are met, and there is no injustice. Although some scholars prohibit the auction, the majority of scholars are of the opinion that it is permissible to conduct the auction. The method used in this research is qualitative method. Data collection is done by interview, observation, and documentation techniques conducted by researchers. The implementation of the Banjarmasin Regional KPKNL auction in 2023, the Banjarmasin Regional KPKNL implemented a security deposit system and a limit value to avoid the practice of Najasy and Tadlis to ensure that the implementation of the Banjarmasin KPKNL auction was carrout in accordance with Islamic law review. Keywords: Auction, Law, Knowledge Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang tersebut dan membantu masyarakat muslim memahami seperti apa lelang dalam semangat Islam. untuk lebih memahami pelelangan, dalam Islam pada umumnya diperbolehkan sepanjang pelelangan dilakukan dengan rukun, syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak ada kezaliman. Meskipun sebagian ulama melarang pelelangan, namun mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan pelelangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Penyelenggaraan lelang KPKNL Kanwil Banjarmasin, KPKNL Kanwil Banjarmasin menerapkan sistem uang jaminan dan nilai limit untuk menghindari praktik Najasy dan Tadlis guna memastikan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Kata Kunci: Lelang, Hukum, Pengetahuan
Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law Abrar, Muhammad Tajally Abrar; Mutthiah; Maulidiya Rahmah; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.488

Abstract

Abstract This study analyzes the validity of divorce conveyed through social media from the perspective of Kitabun Nikah and Indonesian positive law. In Islam, marriage is a very strong contract, but problems in the household can lead to divorce. Talak, as an act of the husband dissolving the marriage bond, can be done verbally or in writing. In the digital era, social media such as WhatsApp, Facebook, and others have become common means of communication, including to convey divorce. The Kitabun Nikah recognizes written divorce under certain conditions, while Indonesian positive law, especially Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), requires that divorce must be carried out in front of the Religious Court. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative approach to examine the views of the two legal systems. The results show that although in Islamic fiqh divorce through social media can be considered valid under certain conditions, Indonesian positive law does not recognize it if it is not done in front of the court. This creates a mismatch between the practice of religious law and state regulations, resulting in the inability of couples to remarry or claim rights after divorce. Therefore, harmonization efforts between the two legal systems are needed to accommodate the interests of the community and ensure the public good.   Keywords- Talak, Social Media, Kitabun Nikah, Indonesian Positive Law     Abstrak Penelitian ini menganalisis keabsahan talak yang disampaikan melalui media sosial dari perspektif Kitabun Nikah dan hukum positif Indonesia. Dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, namun permasalahan dalam rumah tangga dapat berujung pada perceraian. Talak, sebagai tindakan suami yang membubarkan ikatan pernikahan, dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Di era digital, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya telah menjadi sarana komunikasi yang umum digunakan, termasuk untuk menyampaikan talak. Kitabun Nikah mengakui perceraian secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mensyaratkan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pandangan kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam fikih Islam perceraian melalui media sosial dapat dianggap sah dengan syarat-syarat tertentu, namun hukum positif Indonesia tidak mengakuinya jika tidak dilakukan di depan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik hukum agama dan peraturan negara, yang berakibat pada ketidakmampuan pasangan untuk menikah kembali atau menuntut hak setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan menjamin kemaslahatan umum.   Kata Kunci- Talak, Media Sosial, Kitabun Nikah, Hukum Positif Indonesia
Konsep Hukum Muasyarah Pada Masyarakat Modern Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Nawawi Al-Bantani Endika Permana Putra; Putri Adhalia Mariza; Al-'Aina, Nadhrah; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.625

Abstract

Abstract This study aims to analyze the understanding and application of the laws of iddah and mu'asharah within the context of modern society. The law of iddah, which is the waiting period for women after divorce or the death of a husband, and mu'asharah, which pertains to the interactions between husband and wife, have strong foundations in classical Islamic jurisprudence. However, the social and cultural dynamics of the modern era influence how these laws are interpreted and applied by contemporary society. Utilizing a literature review approach, this research examines the evolving understanding and implementation of the laws of iddah and mu'asharah by collecting data through extensive literature review. The findings indicate that while there are efforts to maintain the essence of classical law, significant adaptations have been made by modern society to align with current social conditions and contemporary needs. This study also identifies the factors driving these changes. These findings provide insights into how Islamic law remains relevant and dynamic in the face of changing times and highlight the importance of contextualizing legal principles in the daily lives of modern society. Keywords: Iddah, Deceased, Passed Away, Muasyarah Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan hukum iddah dan muasyarah dalam konteks masyarakat modern. Hukum iddah, sebagai masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, serta muasyarah, yang berkaitan dengan interaksi suami istri, memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam klasik. Namun, dinamika sosial dan budaya di era modern mempengaruhi cara masyarakat memaknai dan menerapkan hukum ini. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji perubahan pemahaman dan pelaksanaan hukum iddah dan muasyarah dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mempertahankan esensi hukum klasik, terdapat adaptasi signifikan yang dilakukan oleh masyarakat modern untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan kontemporer. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam tetap relevan dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman, serta pentingnya kontekstualisasi hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Kata Kunci:Iddah, Wafat, Meninggal, Muasyarah
Regulation Of The Minister Of Trade No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Concerning The Prohibition Of Importing Used Clothing: An Effort To Protect The Local Industry Or Hinder Consumer Choice? Norhaifa Norhaifa; Nida Fitriani; Ayu Natasya; Anwar Hafidzi; Ahmad Muhajir
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.853

Abstract

This research examines Minister of Trade Regulation no. 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Imports of Used Clothing in the context of protecting local industry and its impact on consumer choices in Indonesia. The research uses normative juridical methods with a literature study approach through analysis of various literary sources, statutory regulations and related scientific studies. The research results show that this regulation has a complex impact. On the one hand, this policy aims to protect the domestic textile industry and public health, supported by the findings of the Ministry of Trade which found dangerous microbial contents in imported used clothing. On the other hand, this ban has a significant impact on micro traders and lower middle class consumers who rely on used clothing as an affordable alternative. Challenges to policy implementation include difficulties in monitoring in the field and the continued prevalence of illegal import practices. The research recommends the need for a more balanced approach between protecting domestic industry and meeting.
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Jubaidah; Muhammad Rahman Firdaus; Muhammad Gunawan Bahran; Mufti Wardani; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.855

Abstract

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam konteks Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun PKWT bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, penerapannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan mengabaikan batas waktu maksimal dan hak-hak pekerja, seperti upah, jam kerja, dan jaminan sosial. Selain itu, kendala seperti pengakhiran perjanjian secara sepihak, sanksi ganti rugi, serta kebingungan mengenai hierarki peraturan menjadi masalah utama dalam implementasi PKWT. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam penegakan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja..
Problematika Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu Akhmad Zuhad Haekal; Bawaihi; Mey Atren Nursasi; Dr. H. Jalaludidin, M. Hum; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.861

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya ketidak patuhan hukum dan pelanggaran hukum oleh para calon pemimpin daerah yang berkontestasi disaat pemilihan umum serta penegakan hukum yang kurang menjerat terhadap para calon pemimpin daerah yang nakal dengan melakukan aksi suap dalam bentuk bantuan sosial disaat masa sebelum dan disaat masa kampanye. Kondisi ini membuat dari demokrasi yang ada dinegara secara perlahan akan bermasalah dan terganggu karena suara dari masyarakat bisa dibeli dengan ditukar bantuan sosial ataupun hal lainnya yang bersifat ekonomis, pemberian bantuan sosial dikategorikan masuk sebagai politik uang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 515 tentang pemilihan umum atas dari landasan hukum yang ada ini menjadi dilema dan membuat dari eskalasi skeptis dari penulis terhadap Lembaga pengawas dan pelaksana pemilihan serta penegak hukum dalam menyelesaikan dari permasalahan pembagian bantuan sosial dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu berdasarkan dari fakta dan data serta juga dari studi kasus yang ada dilapangan,hasil yang didapat ialah efektifitas dari aturan mengenai larangan pemberian bantuan sosial yang masuk kategori politik uang disaat pemilu, kedua peran daripada Lembaga-lembaga penegak keadilan saat pemilihan umum dalam memastikan pemilu berjalan tanpa adanya aksi suap berupa pemberian bantuan sosial. Agar pesta demokrasi dari negara tercinta kita tidak tercoreng dari pada namanya politik uang maka perlu banyak keinginan dan usaha agar bisa berubah menjadi lebih baik kedepannya dan tidak selalu terjerat diputaran setan yang sama disaat masa-masa pemilihan umum maka dari problematika ini harus diselesaikan dan dipecahkan dalam masa sesingkat-singkatnya
Tradisi Penggantian Nama Ketika Akan Melaksanakan Akad Nikah Jasimah; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.936

Abstract

Nama merupakan kata panggilan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam Islam, nama bukan sekedar penanda. Dia adalah doa bagi diri dan kehidupannya. Sebagian masyarakat khususnya wilayah Negara, masih percaya dan mempraktikkan tradisi penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah. Hal ini bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, memperlancar rezeki, dilanggengkan jodohnya dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pandangan hukum Islam terkait tradisi penggantian nama ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya wilayah Negara. Tradisi perhitungan ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat Negara dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan nama merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan.
Co-Authors Abrar, Muhammad Tajally Abrar Achmad Azhar Basyir Ahda Fithriani Ahmad Muhajir Ajeng Juniwanti Akh. Fauzi Aseri Akhmad Jamaluddin Fikri Akhmad Zuhad Haekal Al-'Aina, Nadhrah Alifya Zhafira Ananda, Rizqa Anida Yuspa Annisa Az Zahra Annisa Hamdah Arie Sulistyoko Asep Sutarmin Ayu Natasya Bahran Bahran Bahran Bangun Wardana, Ade Bawaihi Diana Rahmi Dita Dr. H. Jalaludidin, M. Hum Dwi Aprilia Wahani Emiril Rozaq Endika Permana Putra Ghina Sanniya, Jasmine Gina Sabila Hadi Rahman, Ibnu Hallymah Thussadyah Maura Putri Hanafiah HARUM Jasimah Jubaidah Khairanor Khotimatul Husna Khulda Azizah Lailan Mufthirah Lia Nofitasari Luthfia Dwi Putri M. Ade Nugraha M. Fahmi al-Amruzi M. Hanafiah Masyithah Umar Maulidita Safitri Maulidiya Rahmah Mey Atren Nursasi Mufida Istati Mufti Wardani Muhamad Ishaac Muhammad Anshari Muhammad Fauji Muhammad Fazrianur Arridho Muhammad Gunawan Bahran Muhammad Iqbal Muhammad Noor Ridani Muhammad Rahman Firdaus Muhammad Rizky Ramadhan Muhammad Torieq Abdillah Mutia Anisah Mutthiah Muzdalifah Muzdalifah Najwa Salya Rahmadina Nazwa Nabila Nida Fitriani Noor Khalisah Noor Syifa Humairoh Norhaifa Norhaifa Norjannah Novita Novita Nur Halisa Nur Nazefa Adela Nuril Khasyi'in Nuril Khasyi’in Penti Pepriyanti Putri Adhalia Mariza Rabiatul Adawiah Radifa Nazhma Muntazhira Rahmawati Rahmawati Raudatun Nazwa Rina Mahdiana Rizki Nurramadhina Sari Indriyani Shopia Al-Khairina Fitri Siti Khadijah Siti Mukhalafatun Siti Nur Rahmah Subahan Sulaiman Kurdi Syufiya Putri Tasyaa Syadini Maharani Taupik Rahman Tiya Husaen, Mazena