Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Afrita, Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Rizky Novriandi Novriandi; Yetti Yetti; Indra Afrita Afrita Afrita
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7421

Abstract

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang umum ke khusus. Temuan penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha depot air minum yang tidak memenuhi standar mutu berdasarkan peraturan yang berlaku. Kerugian yang diderita konsumen yang sering diigunakan adalah wanpertasi atau perbuatan melawan hukum. Wanpertasi dilakukan apabila ada kaitan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan konsumen yang dirugikan karena tidak dilakukannya prestasi oleh pengusaha atau jika konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum maka kotraktual antara pelaku usaha dan konsumen tidak disyaratkan
Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif Frycles Franseda Hutabarat; Yetti Yetti; Indra Afrita
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7418

Abstract

Pelaksanaan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, namun pada kenyataannya pemberian bantuan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat akibat dampak pembuangan limbah industri pabrik sawit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif, AkibaTanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup, Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap pembuangan limbah industri berdasarkan hukum positif bahwa peran dari perusahaan adalah memberikan tanggung jawab sosial sebagai etika bisnis untuk menanggulangi pembuangan limbah industri kepada masyarakat, dan tanggung jawab dari perusahaan berdasarkan hukum positif akibat pembuangan limbah industri adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana, dan administrasi.                Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif bahwa apabila terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat pacta sunt servanda bagi para pihak. Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegakak hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.
PELIMPAHAN WEWENANG SECARA DELEGATIF KEPADA PERAWAT TERHADAP TINDAKAN SIRKUMSISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN Candra Ahmadi; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.996

Abstract

Abstract: Health services to the community include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. On of the health services in the field of promotive and preventive is circumcision (sunat/khitan). Circumcision in indonesia is a common practice in society based on religious guidance, customs, or cultural and social guidailines. Circumcision usually done by most nurses in carrying out independent practice. Circumcision according to law number 29 of 2009 concerning medical practice is an invasive procedure or minor surgery under the authority of a doctor. These actions can be carried out by nurses with delegation of authority either by mandate or by delegative. The delegation of authority to nurses based on law number 38 of 2014 concerning nursing is only general in nature and is not clear and detailed. Avoiding overlapping authorities, this study analyzes the extent of delegation, of authority and legal responsibilities in the delegation.Keywords: circumcision, delegation of authority, delegative, nursing lawAbstrak: Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif adalah sirkumsisi (sunat/khitan). Sunat/khitan di Indonesia merupakan tindakan yang lazim di tengah masyarakat berdasarkan tuntunan agama, kebiasaan adat istiadat atau budaya dan sosial. Khitan sudah biasa dilakukan sebagian besar perawat dalam menjalankan praktek mandiri. Tindakan sirkumsisi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran merupakan tindakan invasif atau bedah minor yang merupakan kewenangan dokter. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perawat dengan pelimpahan wewenang baik secara mandat atau delegasi. Pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan hanya bersifat umum dan tidak jelas dan rinci. Menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, penelitian ini menganalisis sejauh mana pelimpahan wewenang secara delegasi dan tanggung jawab hukum dalam pedelegasian tersebut.Kata kunci: sunat, pendelegasian wewenang, pendelegasian, hukum keperawatan
Peningkatan Pemahaman Terkait Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medik Di Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru: Increasing Understanding Regarding the Legal Position of Therapeutic Agreements in Approval of Medical Actions at Aulia Hospital Pekanbaru City Indra Afrita Indra; Wilda Arifalina Wilda; Tri Anggara Putra Anggara
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 2 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.75 KB) | DOI: 10.57152/consen.v1i2.142

Abstract

 The problem found in community service activities is the lack of understanding of health workers in the Pekanbaru City Aulia Hospital regarding the Legal Position of Therapeutic Agreements in Approval of Medical Actions. They do not understand the Therapeutic agreement in detail and have a legal basis, especially the benefits and uses of the Therapeutic agreement for Health Workers.The solution offered in this service activity is to increase the understanding of Health Workers in the Pekanbaru City Aulia Hospital regarding the Legal Position of Therapeutic Agreements in Medical Action Agreements.The method of implementing this service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in the context of legal counseling about Increasing Understanding of the Legal Position of Therapeutic Agreements in Approval of Medical Actions at Aulia Hospital Pekanbaru City.The participation of partners in this community service activity is the management of the Aulia Hospital and also the health workers who play a role in carrying out this therapeutic agreement. Aulia Hospital contributes to providing a place and supporting facilities to carry out activities and bring health workers and management.The output targets of this community service activity are scientific articles which will later be published in national journals, as well as part of the implementation of the Tri Dharma of higher education.The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt for the participants. This can be seen from the participants' answers to the questionnaire given after the activity was carried out. After the activity was carried out, 98% of participants answered that they knew and understood the material presented.The suggestion is that activities with this theme should be carried out on an ongoing basis to health workers and management of the Pekanbaru City Aulia Hospital. Keywords: Agreement, Therapeutic Agreement.
Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pendelegasian Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat Ratna Astri Andhini; Suhendro Suhendro; Indra Afrita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1860

Abstract

Sebaran dokter di Indonesia dapat dikatakan belum merata di setiap daerah. Keadaan tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Dalam upaya meningkatkan dejarat kesehatan warga negara maka pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan, dimana dalam pelaksanaannya pelimpahan wewenang dari dokter kepada tenaga Kesehatan misalnya seperti perawat. Kurangnya pengetahuan tenaga medis dan kesehatan terkait aspek hukum dari pendelegasian wewenang rentan menimbulkan konflik baik antar dokter perawat maupun dengan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum dari pendelegasian wewenang antara tenaga medis dan tenaga Kesehatan, khususnya dalam hal ini antara dokter dan perawat. penelitian ini merupakan penelitan juridis normatif dengan sumber data dari bahan hukum primer seperti perundangan, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelimpahan wewenang adalah bentuk perikatan dimana kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi. Dalam pelimpahan wewenang yang bersifat mandat, pemberi wewenang masih memiliki tanggung jawab selama penerima mandat tidak mencederai perjanjian. Namun, penerima juga dituntut untuk mencapai prestasi, seperti menyelesaikan tugas sesuai batas kompetensinya.
Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital Vivi Alviana; Indra Afrita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6378

Abstract

Pembiayaan digital telah mengubah lanskap keuangan global dengan mendorong inovasi teknologi dan pemecahan masalah keuangan melalui platform digital. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan perusahaan, perkembangan cepat dalam industri ini juga memunculkan berbagai tantangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang ada dan tantangan hukum yang dihadapi dalam sistem pembiayaan digital dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam pembiayaan digital dengan merinci hukum dan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul. Penelitian ini memeriksa peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman industri yang mempengaruhi sistem pembiayaan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan digital menghadapi tantangan hukum seperti perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan perpajakan. Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum selaras dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri ini, menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko yang mungkin timbul. Studi ini menyoroti perlunya perbaikan dalam kerangka regulasi untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam pembiayaan digital. Hal ini mencakup perluasan regulasi yang relevan, peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan, dan pembentukan standar yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan konsumen dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pembiayaan digital. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman tentang masalah hukum yang dihadapi dalam pembiayaan digital dan mengidentifikasi arah perbaikan dalam kerangka regulasi yang dapat menghadapi tantangan ini. Selain itu, studi ini dapat membantu pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk mengembangkan solusi yang lebih baik untuk menjaga kestabilan dan keamanan dalam sistem pembiayaan digital.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN ORANG DI INDONESIA Sitorus, Samson Hasonangan; Afrita, Indra; Winstar, Yelia Nathassa
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1269

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia, and to examine the legal consequences of applying these sanctions. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia demonstrates the state's commitment to protecting victims and combating human trafficking crimes. Existing laws provide a strong legal basis for firmly addressing offenders, yet in the application of judicial decisions based on the above, judges and prosecutors impose lower penalties, namely Articles 81, 82, 83, and 86 of Indonesian Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Articles 2, 3, 4, and 10 of Indonesian Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. However, more severe penalties aimed at deterrence should ideally be stipulated under Article 120 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Human smuggling crimes are classified as serious offenses threatening security and human rights. The legal consequences of applying criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia include severe punishments such as imprisonment and fines commensurate with the severity of the crimes committed. Moreover, offenders may face additional sanctions such as asset confiscation obtained from illegal activities. The imposed penalties aim to deter both the perpetrators and the general public, serving as a preventive measure against the recurrence of similar crimes and as a warning to those involved in illegal activities. Handling human trafficking crimes also involves aspects of victim protection. Thus, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia not only impacts the individual perpetrators but also reflects the state's efforts to strengthen legal protection of human rights and national security.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Afrita, Indra; Arifalina, Wilda
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7232

Abstract

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka. Hasil dan pembahasan dari penelitian adalah Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran uang santunan kepada pemegang polis atau tertunjuk wajib dilaksanakan oleh penanggung apabila telah terjadi evenemen atau resiko. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas pemegang polis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya
Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lina, Lina; Fahmi, Fahmi; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15646

Abstract

Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut. Permasalahan yang penulis teliti dalam kasus Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan gambaran kepada penulis bahwa begitu pentingnya mekanisme yang benar untuk tatacara pemberhentian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 105 UUPT. Dalam perkara Nomor: 1301 PK/Pdt/2023, Nomor: 1888K/Pdt/2020, Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG. Pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT yaitu “105 ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS” maupun anggaran dasar perseroan, perkara yang penulis telaah telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi ” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Oleh karenanya, pemberhentian tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada.
Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien Alviana, Vivi; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tanggung jawab hukum tenaga medis merupakan aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis dipatuhi dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, serta untuk menilai implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban serta tanggung jawab hukum tenaga medis dalam konteks kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kelalaian tenaga medis, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien dengan lebih efektif.
Co-Authors Adri, M. Aida, Zul Alex Saputra Siregar Alexander Simamora Debata Raja ALFARISI , SALMAN Alfitra Rinaldo Alviana, Vivi Andrew Shandy Utama Aprianti, Dwi Putri Ardiansah, Ardiansah Arifalina, Wilda Aswin Brigade, Vidi Renovri Candra Ahmadi Deddy Felandry Esprida Hotma Dame Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Frycles Franseda Hutabarat Hadi Nasbey Harahap, Irawan Harvandy Anwir Hasnati Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Hazizul Hermawan, Nofa Iriansyah Iriansyah Jambi Luna Maisyarah Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni, Juni Krismat Hutagalung Lina Lina Mahendra, Mahendra Manita, Rehulina Martilova, Lia Mayren Hemfy Muhammad Iqbal Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Oktapani, Silm Pratama, Alvin R., Fransiskus Putra P. Ratna Astri Andhini Renita Renita Risfa Anesa Rizky Novriandi Novriandi Saputra, Ega Septriany, Dewi Setianari, Ira Setiawan, Jetmiko Sihotang, Tunggul Silaen, Gabriel Francius Sitorus, Samson Hasonangan Suhendro Suhendro Suhendro Suhendro Sustiyanto, Sustiyanto Suyanti, Eka Tarigan , Petra Pengarapenta Tarmizi, Fahmi Tri Anggara Putra Triana, Yeni Trisnawati, Mieke Ully May Pani Vivi Alviana Wilda Arifalina Wilda Winstar, Yelia Nathassa Wirasto, Ari Yasmin, Nur Adilah Yelia Natassa Winstar Yeni Triana Yetti Yetti Yetti Yetti Yetti, Yetti