Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.044
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan RIO LAW JURNAL International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JHCLS SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Indonesia Sosial Sains Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Innovative: Journal Of Social Science Research Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi Indonesia Journal Of Zakat and Waqf Jurnal Studi Pemerintahan FUNDS: Jurnal Ilmiah Akutansi, Keuangan, dan Bisnis Islamic Financial And Accounting Review
Zainal Said
IAIN Parepare
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Responsibility of The Sidenreng Rappang Religious Court Class IB Based on Maqāṣid Al-Sharīʻah in Reducing The Rate of Marriage Dispensation Astuti, Tri; Rahmawati, Rahmawati; Said, Zainal; Basri, Rusdaya; Yunus, Mukhtar
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1181

Abstract

This research aims to evaluate the responsibility of Sidenreng Rappang Class IB Religious Court in reducing the number of marriage dispensations. The study employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with judges, court officials, as well as families and couples applying for marriage dispensation. The findings of the study are as follows: 1) From 2019 to 2023, there has been a significant shift in the number of marriage dispensation applications at Sidenreng Rappang Class IB Religious Court. This shift indicates a change in societal perspectives on marriage values and the challenges they face in meeting marriage requirements. 2) Factors such as changes in family structure, increased social mobility, and the evolution of religious and cultural norms may contribute to this trend. Additionally, difficulties in meeting marriage requirements can drive individuals to seek dispensation. 3) The responsibility of Sidenreng Rappang Class IB Religious Court is also critical in preventing child marriages. The court's role includes tightening the examination of administrative requirements, providing explanations, exploring the genuine intentions of the child, and considering the true benefits and harms of child marriage
KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM UUD NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM Zaky, Ahmad; L, Sudirman; Rahmawati, Rahmawati; Basri, Rusdaya; Said, Zainal
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31607

Abstract

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA”BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH) Salmah, Salmah; Hannani, Hannani; Fikri, Fikri; Rahmawati, Rahmawati; Said, Zainal
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.32534

Abstract

Penelitian tesis ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pangadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Persepsi hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadila Agama Barru. 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadila Agama Barru dan 3) Pandangan Maqashid al Syariah tentang pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadila Agama Barru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pertimbangan hukum hakim dalam kasus permohonan dispensasi nikah tahun 2021 mencakup elemen yuridis dengan menetapkan peraturan dan sumber hukum sebagai rujukan tempat hakim menggunakan landasan hukum sebagai cara untuk melaksanakan kepastian hukum.Selanjutnya, pertimbangan mewujudkan keadilan. Selain penerapan landasan hukum, pertimbangan mewujudkan keadilan juga sangat penting. 2) Faktor dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, hakim mempertimbangkan dua hal: kesiapan dan kesungguhan anak. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan asas keuntungan, ketiga, karena situasi yang sangat mendesak, dan keempat, faktor budaya.3. Perspektif Maqahid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus sensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah bahwa pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak seharusnya sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqahid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, yang berarti bahwa keputusan hakim tersebut memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang”.
REGULASI EKONOMI DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL Said, Zainal; Sukri, Indah Fitriani; Ariska, Dwi Putri
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76939

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk di wilayah Ajatappareng. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji regulasi ekonomi digital dari perspektif hukum serta menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam terhadap pelaku usaha digital, akademisi, dan aparat penegak hukum. Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel dari objek penelitian yakni melalui informasi dari dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat yang dicocokkan dengan Perda yang telah dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang ada, selain itu berguna untuk mengukur sejauh mana Perda terkait izin pendirian swalayan dapat diharmonisasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum, perlindungan konsumen, serta kesenjangan akses digital. Secara sosial, ekonomi digital memberikan peluang peningkatan ekonomi lokal namun juga memunculkan risiko ketimpangan digital dan perubahan pola interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang adaptif serta kebijakan inklusif yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi digital di tingkat lokal.
Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone: Reform of Islamic Family Law During the Mourning Period for Husbands: A Review of the Compilation of Islamic Law and the Socio-Cultural Context in Bone Regency Faizal; Rusdaya Basri; Zainal Said
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 6 No. 3 (2025): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v6i3.2218

Abstract

This study aims to examine how the people of Bone Regency understand and implement the husband's mourning period as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) within their socio-cultural context, and to explore relevant Islamic legal reforms related to this practice. Employing qualitative methods with normative, juridical, and sociological approaches, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that most residents perceive the husband's mourning period in accordance with the KHI as compatible with local cultural values, particularly emphasizing siri’ (a sense of shame) and pesse (empathy). However, some community members remain unaware of these legal provisions. The implementation aligns well with Bone’s customs and traditions but is gradually evolving due to modernization and technological influences. Furthermore, the theory of ‘urf (customary law) effectively bridges Islamic family law and local culture, demonstrating that Islamic law is dynamic and capable of constructive dialogue with socio-cultural realities. This study highlights the importance of cultural context in interpreting and applying Islamic legal provisions, particularly regarding family law and mourning practices.
The Shift of Siri’ Values among the Bugis in Pre-Wedding Photography: An Analysis of Islamic Family Law Prasetio, Tri Bambang; Rusdaya Basri; Zainal Said; Agus Muchsin; Islamul Haq
Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Vol 6 No 2 (2025): Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/aliftah.v6i2.14983

Abstract

This study examines the shifting meaning of Siri’ in the practice of pre-wedding photography among the Bugis community in Parepare City. In Bugis culture, Siri’ represents honor, modesty, and respect for tradition, values strictly preserved, especially by couples preparing for marriage. However, modernity and contemporary lifestyle have increased the popularity of pre-wedding photography. From an Islamic law perspective, interactions between unmarried men and women are restricted, including in pre-wedding photo sessions, creating tension between modern practices, cultural values, and religious norms.The research uses a field-based qualitative design with an empirical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Primary sources included religious leaders, photographers, and couples involved in pre-wedding photography, while secondary sources comprised literature on Siri’ and Islamic family law.The findings highlight three main points: (1) Pre-wedding photography is now part of contemporary wedding trends despite some perceptions of inappropriateness, driven by technology, social media, and visual representation. (2) There is a significant shift in Siri’s interpretation, moving from strict pre-marital modesty toward a symbolic understanding compatible with modern lifestyles. (3) Islamic law and Siri’ values respond critically and selectively; Islamic law rejects practices that violate sharia, while Siri’ has transformed yet persists in the community’s consciousness.These findings imply that Bugis cultural identity is adapting, with traditional values like Siri’ being reinterpreted rather than abandoned to accommodate modern social realities. This shift challenges communities to balance cultural expectations, religious norms, and contemporary lifestyles, highlighting the need for clearer cultural guidance and context-sensitive Islamic legal education.
IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Wahyu Rauf; L, Sudirman; Said, Zainal; Basri, Rusdaya; Rusdi, M. Ali
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 2 (2025): Volume 7, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i2.10214

Abstract

This study examines the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) in child care practices in Barru Regency, focusing on Article 77(3) concerning parental obligations to nurture and care for children from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah. Using a descriptive qualitative approach, the research draws on primary data from working parents in Barru District and secondary data from relevant studies. The analysis employs policy implementation theory and maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal three predominant parenting models among dual-income families—direct, delegative, and participatory—each aligned with maqāṣid principles. The implementation of Article 77(3) is influenced by five key factors: limited understanding of KHI provisions, spousal communication and relations, time constraints and work demands, religious and local cultural values, and emotional stability within the household. Couples adopt seven main strategies to fulfill these obligations, including flexible role-sharing, spiritual guidance through daily worship, emotional communication, exemplary conduct, collaboration with third parties during work hours, adaptive parenting based on children’s needs, and open communication between spouses.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rasida; Basri, Rusdaya; Said, Zainal; Aris; Saidah
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 2 (2025): Volume 7, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i2.10245

Abstract

Divorce has significant implications for the fulfillment of children’s rights, particularly custody, financial support, and education. This study examines the implementation of child rights protection after divorce in Parepare City and its conformity with Islamic legal principles. Employing a qualitative juridical-empirical approach, data were collected through interviews with Religious Court judges, the Child Protection Agency, and families affected by divorce, and analyzed in reference to the Child Protection Law, the Compilation of Islamic Law, and the views of Islamic jurists. The findings indicate that child rights protection has not been optimally implemented due to low legal awareness among parents, weak institutional supervision, and limited access to basic rights for children. From the perspective of Islamic law, protecting children after divorce remains a moral and religious obligation of parents. Therefore, synergy among state institutions, religious leaders, and society is essential to ensure the fulfillment of children’s rights in accordance with Islamic values and statutory regulations.
Consumer Protections in Digital Transactions: A Study of Indonesian E-commerce through Positive and Islamic Law Malasari, Ris; Darwis, Muhammad; Said, Zainal
Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2026): Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/milkiyah.v5i1.1638

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has triggered a corresponding increase in consumer protection issues, which is an urgent problem that this study seeks to examine. This study aims to uncover the practice of consumer protection that occurred in Indonesia within the implementation of e-commerce transactions, which is then analysed using the perspective of positive and Islamic laws. Using a normative-empirical legal approach, the study evaluates the compatibility of practices with Sharia principles. We employed a normative-empirical analysis to evaluate e-commerce transactions in Indonesia through the dual lenses of Sheikh Wahbah al-Zuhaili’s fiqh muamalah and the law concerning Consumer Protection (UUPK). Empirical findings show that businesses have limited legal literacy and ethical awareness, often delegating consumer protection responsibilities to platforms and failing to enforce the rights guaranteed by the Consumer Protection Law (UUPK), as seen in widespread issues related to misleading product representations and inadequate dispute resolution mechanisms. Nevertheless, government oversight and formal dispute resolution mechanisms, such as the Consumer Dispute Resolution Agency, are inadequate for the scale and complexity of the digital market. Normatively, this study combines these findings with Sheikh Wahbah al-Zuhaili's Islamic legal framework, showing that common digital practices, such as non-transparent product descriptions and hidden fees, violate the basic pillars of contracts and introduce the prohibited elements of gharar (uncertainty) and tadlīs (deception), thereby rendering transactions invalid under Islam. The study underlines that the ethical principles of fiqh muamalah (trust, justice, and honesty) align with the objectives of the UUPK, together forming a coherent basis for reform. To bridge the current gap, an integrated regulatory approach is essential, combining enhanced law enforcement, business ethics education, and the development of a transparent, Sharia-compliant digital system for online verification and dispute resolution.
Co-Authors Abd Gaffar Abduh, Muchtar Abdul Rahman Awan Agus Muchsin Ahmad Zaky, Ahmad Ahmad, Farouq Ali Ahmad, NurIlmhy Pratiwi Aidil Aditya Akram Akkas Al Bahri, Ulil Azmi Alam, Andi Sumange Amiruddin Andi Asruni Aris ARIS ARIS, ARIS Aris Rauf, Aris Ariska, Dwi Putri B, Asfiani Bakri, Muhiddin Damirah DAMIRAH DAMIRAH, DAMIRAH Darwis Faizal Fikri Fikri Fikri Firman Firman H. Sudirman L. Haeril Anwar Hannani hardiyanti tahir Husain, Saddan Irwan Abdullah IRWAN ABDULLAH Irwan Irwan Islamul Haq Jamilah, Sitti Kumalasari, Intan Lasiyo Lasiyo LASIYO LASIYO Lasiyo Lasiyo, Lasiyo M. Nasri Hamang Malasari, Ris Marhani Muh. Darwis Muhammad Akbar Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Kamal Zubair Muhammad Saleh Mulki Sahnur Musyarif Musyarif, Musyarif Ni'matul Ilmu Tahir Pikahulan, Rustam Magun Pradana, Syafa’at Anugrah Prasetio, Tri Bambang Putri, Ade Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Rasida Rasmi Ririn Erisyam Riska, Rina Rukiah Rusdaya Basri, Rusdaya Rusnaena Rusnaena Saidah Saidah Saidah Saidah Saidah Salmah Salmah Saripuddin Sih Natalia Sukmi Silvana Herman Silvi Sustrihazlinda Suarning Suarning, Suarning Sudirman Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sufri, Melda Suhera Sukri, Indah Fitriani Sulkarnain Sumiati Suwandi Kusnaedi Syafruddin, Rezki Amaliah Syam, Nuradillah Tri Astuti Wahyu Rauf Wawan Yunus, Mukhtar