Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan RIO LAW JURNAL JHCLS Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah Jurnal Indonesia Sosial Sains Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Innovative: Journal Of Social Science Research Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi Indonesia Journal Of Zakat and Waqf Jurnal Studi Pemerintahan FUNDS: Jurnal Ilmiah Akutansi, Keuangan, dan Bisnis Islamic Financial And Accounting Review SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Shi’ar: Sharia Tourism Research Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Zainal Said
IAIN Parepare
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH KOTA PAREPARE Rosmiati Rosmiati; Moh. Yasin Soumena; Zainal Said
Shi'ar: Sharia Tourism Research Vol. 1 No. 01 (2022): Shi`ar: Sharia Tourism Research
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/shi`ar.v1i01.3244

Abstract

The purpose of this study is to identify the strategy for developing Sharia tourism in the city of Parepare. Parepare City is one of the cities in South Sulawesi that has become a tourist destination and is continuing to develop various tourism potentials, one of which is the development of Sharia Tourism. The goal of this article is to identify planning strategies, implementation, and potential barriers to Sharia tourism development in Parepare City. A qualitative approach was used in the research, with data collected through observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, the form of planning adopted by the Parepare City Government in the development of sharia tourism is the commitment to all stakeholders, a collaborative project with the private sector, and other agencies in promoting and optimizing the level of cleanliness in sharia tourist attractions. In the implementation of sharia tourism development, the development of facilities and infrastructure in the form of sharia hotel providers and food providers with MUI halal certificates, increasing promotional activities by organizing cultural events/festivals and conducting literacy campaigns and sharia tourism awareness movements among the people of Parepare. However, the government's tourism development planning and implementation have been impacted by three factors: 1) inadequate infrastructure, and 2) a lack of the public's knowledge of sharia tourism, and 3) A lack of funds.
Responsibilitas Kementerian Agama Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Perkawinan di Bawah Umur Emmi Ratnawati; Fikri Fikri; Saidah; Rusdaya Basri; Zainal Said
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/hukamaa.v3i1.12736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur, 2) hal yang memengaruhi pelaksanaan UU UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur, dan 3) responsibilitas Kementerian Agama terhadap penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Subbagian Kementerian Agama Kota Parepare, staf Bimbingan Masyarakat (Bimas), penyuluh agama, hakim pengadilan agama, serta analisis dokumen terkait implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti program Bimbingan Pra-Nikah (Bimwin) dan penyuluhan agama di komunitas-komunitas rentan. Sosialisasi ini melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan keluarga muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan di bawah umur, 2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan UU meliputi tradisi lokal yang mendukung perkawinan di bawah umur, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan di usia muda. Tantangan ini semakin kompleks karena pandangan tradisional yang memperkuat praktik perkawinan dini, 3) Responsibilitas Kementerian Agama mencakup pelaksanaan sosialisasi, kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan BKKBN, pemberian layanan konsultasi kepada masyarakat, serta seleksi ketat terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini cakupannya masih terbatas pada Kota Parepare, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas cakupan sosialisasi, dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif untuk mengatasi hambatan budaya serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan di bawah umur.
Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar) Akidah Hasanuddin; Rusdaya Basri; Zainal Said
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/hukamaa.v3i2.14772

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama, berdasarkan studi putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, argumentasi, serta implikasi dari putusan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa mendapatkan izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kasus (case study), dengan menganalisis putusan pengadilan dan mendukungnya melalui wawancara dengan hakim serta kajian literatur hukum Islam, teori pertimbangan hakim, dan teori maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks menggunakan pendekatan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan. Perkawinan antara Almarhum dan Tergugat dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga bertentangan dengan hukum positif dan dinyatakan batal demi hukum. Dari perspektif hukum Islam, hakim menerapkan maqāṣid al-syarī‘ah dengan menyatakan bahwa pembatalan pernikahan tidak dapat dikabulkan karena mempertimbangkan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Akibat hukumnya mencakup tiadanya hubungan hukum suami istri sejak awal, tidak adanya hak nafkah dan warisan, kewajiban iddah tanpa nafkah, pengakuan sah anak, pembagian harta bersama secara proporsional, dan pencabutan akta nikah oleh KUA. Putusan ini menegaskan pentingnya prosedur hukum dalam praktik poligami dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
Pendekatan Bottom-Up Kementerian Agama Kecamatan Campalagian Dalam Membangun Literasi Hukum Keluarga Islam Hasbi Husain; Rahmawati; Zainal Said; Sudirman L; Rusdaya Basri
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-hukamaa.v3i2.15460

Abstract

Penyuluhan hukum keluarga Islam di Indonesia sering menghadapi tantangan adaptasi dengan kearifan lokal, terutama di pedesaan dengan basis adat kuat seperti masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, di mana pendekatan top-down cenderung kurang efektif karena mengabaikan konteks budaya dan partisipasi komunitas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan transformasi paradigma menuju model bottom-up untuk meningkatkan literasi hukum, mengurangi perkawinan dini, dan memperkuat kohesi sosial. Rumusan masalah mencakup bentuk dan karakteristik pendekatan bottom-up di KUA Kecamatan Campalagian, mekanisme pelaksanaannya, efektivitasnya dalam literasi hukum keluarga Islam, faktor pendukung-penghambat, serta rekomendasi replikasi nasional. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci (penyuluh, tokoh adat, imam desa, perempuan majelis taklim), observasi partisipan di kegiatan lapangan, analisis dokumen program KUA 2020-2024, serta data sekunder dari Kementerian Agama. Analisis data menggunakan triangulasi sumber dan tema tematik untuk validitas. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan bottom-up berbentuk partisipatif-komunitarian melalui empat program utama (Posluhdus, Siri’ na Pacce Hukum Keluarga, FD-ITA, Bimwin Adat-Plus) dengan mekanisme lima tahap (identifikasi, perumusan, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi) dan koordinasi horizontal multi-aktor (230 orang). Efektivitasnya terbukti dengan peningkatan literasi 86,7%, penurunan perkawinan di bawah umur 67,9%, pencatatan akta nikah 94%, dan inisiatif mandiri pengajian waris di 50% desa. Faktor pendukung meliputi legitimasi tokoh lokal dan kepemimpinan visioner, sementara penghambat seperti keterbatasan SDM diatasi melalui kemitraan. Rekomendasi mencakup enam kebijakan replikasi model PHK-BKA, termasuk FD-ITA wajib dan modul bilingual.
Co-Authors Abduh, Muchtar Agus Muchsin Ahmad Zaky, Ahmad Ahmad, Farouq Ali Ahmad, NurIlmhy Pratiwi Aidil Aditya Akidah Hasanuddin Al Bahri, Ulil Azmi Alam, Andi Sumange Amiruddin Andi Asruni Aris ARIS ARIS, ARIS Aris Rauf, Aris Ariska, Dwi Putri B, Asfiani Bakri, Muhiddin Damirah DAMIRAH DAMIRAH, DAMIRAH Darwis Emmi Ratnawati Faizal Fikri Fikri Fikri Firman Firman H. Sudirman L. Haeril Anwar Hannani hardiyanti tahir Hasbi Husain Husain, Saddan Irwan Abdullah IRWAN ABDULLAH Islamul Haq Jamilah, Sitti Lasiyo Lasiyo LASIYO LASIYO Lasiyo Lasiyo, Lasiyo Marhani Moh. Yasin Soumena Muhammad Akbar Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Kamal Zubair Muhammad Saleh Mukhtar Yunus Musyarif Musyarif, Musyarif Ni'matul Ilmu Tahir Nur Afiah, Nur Pikahulan, Rustam Magun Pradana, Syafa’at Anugrah Prasetio, Tri Bambang Putri, Ade Rahmawati RAHMAWATI RAHMAWATI Rahmawati, Rahmawati Rasida Rasmi Ririn Erisyam Riska, Rina Rosmiati Rosmiati Rukiah Rukiah Rukiah Rusdaya Basri, Rusdaya Rusnaena Rusnaena Saidah Saidah Saidah Saidah Saidah Salmah Salmah Sih Natalia Sukmi Silvi Sustrihazlinda Suarning Suarning, Suarning Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sufri, Melda Sukri, Indah Fitriani Sulkarnain Suwandi Kusnaedi Syafruddin, Rezki Amaliah Syam, Nuradillah Tri Astuti Wahyu Rauf