Claim Missing Document
Check
Articles

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Underpass di Kawasan Simpang Joglo Kota Surakarta Berliana, Nadia Shafa Ghalia; Silviana, Ana
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4659

Abstract

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan permasalahan hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta dilapangan. Pengadaan tanah bagi pembangunan underpass di kawasan simpang joglo merupakan pengadaan tanah skala kecil yang luasannya tidak lebih dari 5 hektar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan underpass di kawasan simpang joglo beserta hambatan dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan underpass di Kawasan simpang joglo dilaksanakan sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 melalui tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada asas kesepakatan dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian berupa uang dengan melibatkan pihak bank. Hambatan dalam pengadaan tanah tersebut yaitu terdapat 8 bidang tanah yang fisik tanah yang tidak sesuai dengan sertipikat tanahnya. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pihak Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan mediasi hasilnya berupa kesepakatan dari warga menerima dengan sukarela dan menandatangani surat keterangan melepaskan sebagian tanah yang fisiknya sudah menjadi jalan.
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Suporter Sepak Bola Pati (Resimen Patifosi) Sugiyanto, Yusal Notarisa; Silviana, Ana
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4664

Abstract

Perkumpulan supporter sepak bola Pati membutuhkan kepastian hukum. Notaris di sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan akta autentik. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola Pati dan manfaat hukum terhadap perkumpulan supporter bola Pati (Resimen Patifosi) yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris. Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa Notaris memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan supporter sepak bola Pati dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan serta manfaat hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan supporter sepak bola Pati maupun anggotanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Berkepastian Hukum Alamal Huda, Nur Ayu; Silviana, Ana
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Due to the complexity of land registration regulations, it is difficult to achieve legal certainty regarding PTSL products. Because there are differences in laws and regulations, this is the main teaching. ATR/BPN Ministerial Decree No. Article 6 of 2018 concerning PTSL. Based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair and open, this Ministerial Regulation aims to realize legal certainty and legal protection of community land rights for the benefit of the nation's welfare and prosperity. and to reduce and avoid land conflicts. The inspection is fair and most likely the manufacturer will find out and dissect the valid reasons why the PTSL goods do not have credibility; and realizing the ideal form of PTSL product and legal certainty. This paper utilizes library research to refer to library data in the form of books, scientific journals, statutory regulations and other supporting information related to research interests. The results of the inspection here of PTSL goods do not yet have legal certainty which must be seen from the instructions as the limit of legal certainty. The ideal type of legally enforceable PTSL item is recognized through: (i) encapsulation of rechtcadaster guidelines; (ii) projection of level one and level two PTSL structures; (iii) improving IT technology in the form of database maintenance.
Theft of Digital Painting Artworks: A Review of the Legal Protection of Art Industry Perpetrators in Indonesia Andila, Silvina; Silviana, Ana
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4603

Abstract

As a result of globalization and technology breakthroughs, digital painting has become more popular in Indonesia and has enabled artists to display their work online. Still, art theft is a serious problem, especially for artists who contribute to the art industry.The purpose of this research is to find out the technological developments, impact, and legal protection against theft of digital painting cases against perpetrators of the art industry in Indonesia. Research methods are qualitative research with descriptive and analytical approaches. The conclusion of this study is that the dynamics of the art industry in Indonesia are heavily influenced by technological advances and the style of digital painting. The impact of the theft of digital painting works of art on perpetrators of the art industry in Indonesia is loss of recognition, financial losses, and violations of the law. The Legal protection to deal with theft of digital painting artworks against perpetrators of the art industry in Indonesia can be done in a variety of ways namely by registering Copyright by submitting an application for copyright registration, protection of Digital Painting, updating of legislative regulations leading to more detailed explanations relating to the artwork of Digital painting, and Legal awareness and education.
Pencatatan Sita Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Pattikraton, Muhammad Aditya; Silviana, Ana
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1223

Abstract

This study aims to determine the recording of confiscation of certificates of land rights in the defense office of the city of Bandar Lampung. The method in this study uses a normative and empirical approach. The results of this study indicate that the legal implication of confiscation of land title certificates based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Land Agency Number 13 Year 2017 Regarding the Procedure of Blocking and Confiscating is resulting the certificate holder temporarily unable to make the transfer of rights or the imposition of rights on his land until the revocation of the certificate of seizure of the land. Confiscation of certificates results in the suspension of land rights for the time being and will simultaneously freeze ownership of land. Furthermore, regarding the inhibiting factor for confiscation of land rights certificates, when recording is done manually, it is often the case that confiscation of seizure documents filed by the Ministry of Agriculture is not yet complete. the petitioner, as well as the lack of legal understanding related to legal standing confiscation of criminal, confiscated cases and confiscation due to forced letters. Suggestion of this research is that the Land Office should be more existent in disseminating information regarding the mechanism of confiscation recording at related institutions such as the Regional Police, Prosecutors, Courts and the public because the classification of criminal confiscation, confiscation of cases and confiscation due to forced letters.
Penerapan Ht-el Menurut Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Di Kota Semarang Budi Putra, Jonathan; Silviana, Ana
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.016 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11428

Abstract

Bank perkreditan rakyat merupakan lembaga pembiayaan yang dekat bagi masyarakat kecil, dan berkontribusi terhadap tumbuhnya UMKM yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam menyalurkan fasilitas kredit bank menggunakan jaminan, yang paling umum adalah tanah. Hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah kini pelayanannya telah terintegrasi secara elektronik melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. BPR Jateng merupakan bank perkreditan rakyat yang memiliki visi khusus terhadap pemberdayaan UMKM serta merupakan komponen pengguna dalam pelayanan hak tanggungan ini khususnya dalam pelayanan pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi serta apa kendala yang terjadi dalam pengimplementasian Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik pada Bank Perkreditan Rakyat Jateng. Penulis melakukan pendekatan yuridis empiris untuk melihat implementasi dari hukum normatif secara nyata dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik telah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 serta tidak mengalami suatu kendala secara hukum dalam implementasinyapada Bank Perkreditan Rakyat Jateng, namun terdapat kendala yang bersifat teknis yang menyebabkan gangguan pada Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi yang mengakibatkan terganggunya Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI HARTA BERSAMA (Studi Kasus Jual Beli Tanpa Izin Suami, Isteri Dan Anak) Angraini, Yuni; Silviana, Ana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7400

Abstract

Registration of the Transfer of Land Rights can be done if a deed of transfer has been drawn up from the PPAT. Registration of the transfer of land rights often results in problems in buying and selling joint property land rights because there is no consent from the husband/wife and their adult children. This research wants to examine, first, what are the legal consequences of transferring rights to land in a joint property without the permission of the husband/wife and their adult children.; second, what is the Head of the Bandar Lampung City Land Office's attitude towards transferring rights to joint property land without the permission of the husband/wife and adult children? This research was conducted using a normative approach and an empirical approach. A normative process is carried out by collecting and studying applicable legal regulations closely related to research problems, including laws and regulations, official documents, and other sources related to the issues explored. An empirical approach is taken by looking at the reality of the registration process at the Land Office. The results of this study indicate that the legal consequences of transferring land rights to joint property without the consent of the husband/wife and adult children can be cancelled because the terms of the agreement still need to be fulfilled. Therefore, the Head of the Land Office of the City of Bandar Lampung refuses to register the transfer of rights if, in the process of buying and selling land rights for joint property, it is known that there is no consent from the husband/wife and adult children.
PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ariani, Kurnia Dwi; Silviana, Ana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10531

Abstract

This study aims to determine the legal factors of judges at the Salatiga District Court in adjudicating applications for recognition of illegitimate children. The research approach used in this study is normative juridical. The data used in this study are secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the ambiguous provisions regarding the recognition of illegitimate children in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage require the resolution of the case through the application of the Civil Code (KUHPerdata) which has not been formally abolished in the Indonesian legal framework as substantive civil law used in the District Court. The legal considerations of the judges at the Salatiga District Court in adjudicating applications for recognition of illegitimate children born before their parents were officially married indicate that the child, Farra Abigail Sherina, is the biological child of the couple Nugroho Fajar Aji and Anissa Alif Putrianti. Furthermore, the applicant's application for recognition of the illegitimate child has met the requirements set out in the Civil Code.
Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering Sanjesti, Winidya; Silviana, Ana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11650

Abstract

Conversion of agricultural land to dry land is a crucial issue in the context of sustainable development and food security in Indonesia. This change is triggered by various factors, including urbanization, industrialization, and economic pressure on agricultural land. This study aims to analyze the impact of land conversion on environmental, social, and economic aspects. The method used is secondary data analysis from various relevant sources. The results of the study indicate that this change causes land degradation, characterized by decreased soil fertility, increased risk of erosion, and reduced biodiversity. From a social perspective, land conversion contributes to a decrease in farmers' welfare due to decreased agricultural productivity and their income. In addition, the reduction in agricultural land also has a negative impact on local food security and encourages migration to urban areas in search of better sources of livelihood. Economically, land conversion can increase land value and open up new investment opportunities, but it is often not profitable for small farmers who lose their sources of livelihood. Therefore, a sustainable land management strategy is needed through policies that are oriented towards a balance between development needs and natural resource conservation. Collaboration between the government, local communities, and the private sector is key to overcoming the negative impacts of land conversion and maintaining food security and community welfare in the future.
Analisis Yuridis terhadap Notaris yang Berkewajiban Amanah Menurut Pasal 16 Udang-Undang no. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Nugraha, Naufal Aji; Silviana, Ana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11765

Abstract

A notary is a public official appointed by the state to carry out part of the public authority, especially in making authentic deeds that have legal force. The role of a notary must comply with various legal provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (Notary Position Law). One of the main obligations that must be carried out by a notary is to act in a trustworthy manner, as stipulated in Article 16 Paragraph (1) Letter a of the Notary Position Law. In Islam, the principle of trustworthiness has a position as one of the basic values that must be applied in community and state life. Trustworthiness is a commendable trait recommended by the Qur'an and Hadith. The obligation of a notary to act in a trustworthy manner as stipulated in the Notary Position Law has strong relevance to the teachings of Islamic law. A study of the obligation of a notary to act in a trustworthy manner according to Article 16 Paragraph (1) Letter a of the Notary Position Law, when viewed from the perspective of Islamic law, is important to provide a more comprehensive understanding of the relationship between positive law and Islamic values. This study aims to analyze the obligation of notaries to act in a trustworthy manner, identify its relevance to the principle of trustworthiness in Islamic law, and examine the law of violations of this obligation.
Co-Authors Abdullah, Aulia Haura 'Aini Abid, Mohammad Alfi Adha, Eghy Saskia Adhim, Nur Agustin, Harnia Ahadsa, Avedeanty Aini Nurul Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Al-Fazar, Indah Nuria Alamal Huda, Nur Ayu Amostian, Amostian Amroe Hidayat, Faishal Andila, Silvina Andrianto, Dwi Anggraeni, Nillam Angraini, Yuni Ardani, Mira Novana Ariani, Kurnia Dwi Ariza Fuadi Artika, Shinta Dewi Bakhrul Amal Berliana, Nadia Shafa Ghalia Bimo Ashidiq, Tri Okto Budi Ispriyarso Budi Putra, Jonathan Budi, Alan Pradigdo Setyo Budiningsih, Eliyana Busro, Ahmad Damanto, Dianastuti Dewani, Alnada Dewi, Nur Ismayanti Efrianza, Efrianza Emha, Zidney Ilma Fazaada febriauma, immanuella Fernando, Zico Junius Govianda, Cinthya Hamid, Adiyat Anggawijaya Hartanto, Ratna Hasibah, lzzatul Hasibuan, Fery Hidayati, Sekar Nur Hidayati, Triana Hutasoit, Gabriel Utami Islamiati, Dea Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha Khafifa Bazar, Berti Nova Koesnedi, Khansa Nafilah Kurnia, Meri Maitsa, Rania Nisrina Muna Masita, Nur Zhafira Maulida, Nida Yera Maulidiyah, Risti Fitri Miftahul Huda Muhammad Yusril Nadilatunnisa, Nida Najati, Fia Agustina Noni Mia Rahmawati Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nugraha, Naufal Aji Nugrahela, Aisha Rifki Nugroho, Rifqi Dwiakta Octavia, Jane Maria Octavia, Selly Dwi Oktavia, Mery Bela Pattikraton, Muhammad Aditya Pradipta, Andini Bunga Purwanto, Windy Hanifah Putri, Deviana Rahmatika, Aghna Ramadhan, Satria Ilham Rosana, Annisa Suci Sanjesti, Winidya Santi, IGA Gangga Sapulette, Rivaldo Saputra, Difa Ramadhan Septihana, Anisa Ribut Sihombing, Borsak Batara Sinaga, Pidari Sintianisa, Fifi Sinurat, Dendy Francysco Sitohang, Hotman Januari Sugiyanto, Yusal Notarisa Tashfia, Amara Triyono Triyono Wibisono, Arya winanto, winanto Yunita, Farah Rana Yusriadi Yusriadi Yusriyadi Yusriyadi Zahra, Afra