Articles
<![CDATA[Dinamika Perubahan Lembaga Jaminan Hipotek Menjadi Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Amroe Hidayat, Faishal]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4253
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dinamika perubahan Lembaga Jaminan Hipotek menjadi Lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan metode penelitian hukum normative. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan melalui prosedur studi kepustakaan (Library Research) untuk mencari dasar teoritis dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk penjabaran deskriptif. Hasil penelitian ini ialah bahwa peralihan Lembaga Jaminan atas hak atas tanah beralih dari Lembaga Jaminan Hipotek ke Lembaga Jaminan Hak Tanggungan terjadi karena Lembaga Hukum Jaminan Hipotek akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berdasarkan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peralihan ini perlu dilaksanakan mengingat Lembaga Jaminan Hipotek bersumber dari KUH Perdata yang sumbernya ialah hukum kolonial yang pernah berlaku di Indonesia, sedangkan objek jaminan yang dilekatkan Lembaga Jaminan Hipotek ialah hak atas benda tidak bergerak yaitu tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 1960 maka lembaga Jaminan yang berlaku atas Hak atas tanah ialah Hak Tanggungan yang yang bersumber dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berasal dari hukum tanah adat di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penggunaan Hak Tanggungan sebagai Jaminan ]]>
<![CDATA[Budiningsih, Eliyana]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4549
<![CDATA[Hak tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum serta hak preferensi kepada kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam penerapannya, hak tanggungan tidak hanya berdampak pada pihak-pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat memengaruhi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan, seperti pembeli, penyewa, atau kreditur lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga untuk menghindari potensi kerugian akibat eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam sistem hak tanggungan di Indonesia. Pembahasan mencakup prinsip publisitas dalam pendaftaran hak tanggungan, penerapan asas kehati-hatian dalam transaksi, serta peran notaris dalam menjamin keterbukaan dan keabsahan perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga guna memahami pola perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penggunaan hak tanggungan sebagai jaminan dapat diperkuat melalui peningkatan transparansi dalam pencatatan hak tanggungan, penegakan regulasi yang lebih ketat terkait kewajiban due diligence bagi pihak yang terlibat, serta optimalisasi peran notaris dalam memastikan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik, diharapkan hak dan kepentingan pihak ketiga dapat lebih terlindungi serta mengurangi risiko terjadinya sengketa.]]>
<![CDATA[Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Underpass di Kawasan Simpang Joglo Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Berliana, Nadia Shafa Ghalia]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4659
<![CDATA[Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan permasalahan hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta dilapangan. Pengadaan tanah bagi pembangunan underpass di kawasan simpang joglo merupakan pengadaan tanah skala kecil yang luasannya tidak lebih dari 5 hektar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan underpass di kawasan simpang joglo beserta hambatan dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan underpass di Kawasan simpang joglo dilaksanakan sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 melalui tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada asas kesepakatan dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian berupa uang dengan melibatkan pihak bank. Hambatan dalam pengadaan tanah tersebut yaitu terdapat 8 bidang tanah yang fisik tanah yang tidak sesuai dengan sertipikat tanahnya. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pihak Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan mediasi hasilnya berupa kesepakatan dari warga menerima dengan sukarela dan menandatangani surat keterangan melepaskan sebagian tanah yang fisiknya sudah menjadi jalan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Suporter Sepak Bola Pati (Resimen Patifosi) ]]>
<![CDATA[Sugiyanto, Yusal Notarisa]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4664
<![CDATA[Perkumpulan supporter sepak bola Pati membutuhkan kepastian hukum. Notaris di sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan akta autentik. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola Pati dan manfaat hukum terhadap perkumpulan supporter bola Pati (Resimen Patifosi) yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris. Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa Notaris memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan supporter sepak bola Pati dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan serta manfaat hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan supporter sepak bola Pati maupun anggotanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Berkepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Alamal Huda, Nur Ayu]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Due to the complexity of land registration regulations, it is difficult to achieve legal certainty regarding PTSL products. Because there are differences in laws and regulations, this is the main teaching. ATR/BPN Ministerial Decree No. Article 6 of 2018 concerning PTSL. Based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair and open, this Ministerial Regulation aims to realize legal certainty and legal protection of community land rights for the benefit of the nation's welfare and prosperity. and to reduce and avoid land conflicts. The inspection is fair and most likely the manufacturer will find out and dissect the valid reasons why the PTSL goods do not have credibility; and realizing the ideal form of PTSL product and legal certainty. This paper utilizes library research to refer to library data in the form of books, scientific journals, statutory regulations and other supporting information related to research interests. The results of the inspection here of PTSL goods do not yet have legal certainty which must be seen from the instructions as the limit of legal certainty. The ideal type of legally enforceable PTSL item is recognized through: (i) encapsulation of rechtcadaster guidelines; (ii) projection of level one and level two PTSL structures; (iii) improving IT technology in the form of database maintenance.]]>
<![CDATA[Theft of Digital Painting Artworks: A Review of the Legal Protection of Art Industry Perpetrators in Indonesia ]]>
<![CDATA[Andila, Silvina]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4603
<![CDATA[As a result of globalization and technology breakthroughs, digital painting has become more popular in Indonesia and has enabled artists to display their work online. Still, art theft is a serious problem, especially for artists who contribute to the art industry.The purpose of this research is to find out the technological developments, impact, and legal protection against theft of digital painting cases against perpetrators of the art industry in Indonesia. Research methods are qualitative research with descriptive and analytical approaches. The conclusion of this study is that the dynamics of the art industry in Indonesia are heavily influenced by technological advances and the style of digital painting. The impact of the theft of digital painting works of art on perpetrators of the art industry in Indonesia is loss of recognition, financial losses, and violations of the law. The Legal protection to deal with theft of digital painting artworks against perpetrators of the art industry in Indonesia can be done in a variety of ways namely by registering Copyright by submitting an application for copyright registration, protection of Digital Painting, updating of legislative regulations leading to more detailed explanations relating to the artwork of Digital painting, and Legal awareness and education.]]>
<![CDATA[Pencatatan Sita Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Pattikraton, Muhammad Aditya]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1223
<![CDATA[This study aims to determine the recording of confiscation of certificates of land rights in the defense office of the city of Bandar Lampung. The method in this study uses a normative and empirical approach. The results of this study indicate that the legal implication of confiscation of land title certificates based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Land Agency Number 13 Year 2017 Regarding the Procedure of Blocking and Confiscating is resulting the certificate holder temporarily unable to make the transfer of rights or the imposition of rights on his land until the revocation of the certificate of seizure of the land. Confiscation of certificates results in the suspension of land rights for the time being and will simultaneously freeze ownership of land. Furthermore, regarding the inhibiting factor for confiscation of land rights certificates, when recording is done manually, it is often the case that confiscation of seizure documents filed by the Ministry of Agriculture is not yet complete. the petitioner, as well as the lack of legal understanding related to legal standing confiscation of criminal, confiscated cases and confiscation due to forced letters. Suggestion of this research is that the Land Office should be more existent in disseminating information regarding the mechanism of confiscation recording at related institutions such as the Regional Police, Prosecutors, Courts and the public because the classification of criminal confiscation, confiscation of cases and confiscation due to forced letters.]]>
<![CDATA[Penerapan Ht-el Menurut Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Budi Putra, Jonathan]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.016 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11428
<![CDATA[Bank perkreditan rakyat merupakan lembaga pembiayaan yang dekat bagi masyarakat kecil, dan berkontribusi terhadap tumbuhnya UMKM yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam menyalurkan fasilitas kredit bank menggunakan jaminan, yang paling umum adalah tanah. Hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah kini pelayanannya telah terintegrasi secara elektronik melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. BPR Jateng merupakan bank perkreditan rakyat yang memiliki visi khusus terhadap pemberdayaan UMKM serta merupakan komponen pengguna dalam pelayanan hak tanggungan ini khususnya dalam pelayanan pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi serta apa kendala yang terjadi dalam pengimplementasian Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik pada Bank Perkreditan Rakyat Jateng. Penulis melakukan pendekatan yuridis empiris untuk melihat implementasi dari hukum normatif secara nyata dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik telah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 serta tidak mengalami suatu kendala secara hukum dalam implementasinyapada Bank Perkreditan Rakyat Jateng, namun terdapat kendala yang bersifat teknis yang menyebabkan gangguan pada Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi yang mengakibatkan terganggunya Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI HARTA BERSAMA (Studi Kasus Jual Beli Tanpa Izin Suami, Isteri Dan Anak) ]]>
<![CDATA[Angraini, Yuni]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v7i2.7400
<![CDATA[Registration of the Transfer of Land Rights can be done if a deed of transfer has been drawn up from the PPAT. Registration of the transfer of land rights often results in problems in buying and selling joint property land rights because there is no consent from the husband/wife and their adult children. This research wants to examine, first, what are the legal consequences of transferring rights to land in a joint property without the permission of the husband/wife and their adult children.; second, what is the Head of the Bandar Lampung City Land Office's attitude towards transferring rights to joint property land without the permission of the husband/wife and adult children? This research was conducted using a normative approach and an empirical approach. A normative process is carried out by collecting and studying applicable legal regulations closely related to research problems, including laws and regulations, official documents, and other sources related to the issues explored. An empirical approach is taken by looking at the reality of the registration process at the Land Office. The results of this study indicate that the legal consequences of transferring land rights to joint property without the consent of the husband/wife and adult children can be cancelled because the terms of the agreement still need to be fulfilled. Therefore, the Head of the Land Office of the City of Bandar Lampung refuses to register the transfer of rights if, in the process of buying and selling land rights for joint property, it is known that there is no consent from the husband/wife and adult children.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ariani, Kurnia Dwi]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10531
<![CDATA[This study aims to determine the legal factors of judges at the Salatiga District Court in adjudicating applications for recognition of illegitimate children. The research approach used in this study is normative juridical. The data used in this study are secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the ambiguous provisions regarding the recognition of illegitimate children in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage require the resolution of the case through the application of the Civil Code (KUHPerdata) which has not been formally abolished in the Indonesian legal framework as substantive civil law used in the District Court. The legal considerations of the judges at the Salatiga District Court in adjudicating applications for recognition of illegitimate children born before their parents were officially married indicate that the child, Farra Abigail Sherina, is the biological child of the couple Nugroho Fajar Aji and Anissa Alif Putrianti. Furthermore, the applicant's application for recognition of the illegitimate child has met the requirements set out in the Civil Code.]]>
