Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Diponegoro Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Diponegoro Private Law Review WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Batulis Civil Law Review UNES Journal of Swara Justisia Verstek Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Warkat Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Binamulia Hukum
Ana Silviana
Jl. Prof. Sudarto, SH. (Tembalang) Semarang, Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Peran Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar Nadilatunnisa, Nida; Silviana, Ana
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/83h87g61

Abstract

Tanah merupakan aset berharga dengan aspek hukum yang kompleks, terutama terkait statusnya sebagai tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak oleh negara tetapi tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah berwenang menetapkan tanah sebagai tanah terlantar, mencabut haknya, dan mengalokasikannya kembali untuk kepentingan umum. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta autentik pengalihan hak atas tanah, termasuk tanah terlantar. Namun, notaris menghadapi tantangan hukum dalam menangani transaksi tersebut karena adanya pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengalihan tanah terlantar. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa notaris harus memastikan status hukum tanah sebelum membuat akta serta dapat dikenai sanksi jika terjadi pelanggaran.
Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Konflik Agraria: Evaluasi Efektivitas dan Tantangan di Era Digital Hidayati, Sekar Nur; Silviana, Ana
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7382

Abstract

Masalah umum yang dihadapi di Indonesia sebagai negara agraris adalah tingginya potensi terjadinya sengketa pertanahan, karena tanah memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sengketa tanah sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan apabila tidak diselesaikan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi sebagai alternatif di luar proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan dan praktik mediasi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi penting sebagai mediator yang netral dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa, memfasilitasi komunikasi, mengelola perbedaan pandangan, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama. Selain itu, keberadaan Badan Pertanahan Nasional dalam proses mediasi mampu mengurangi ketegangan antar pihak, menjaga hubungan sosial, serta memberikan solusi yang lebih cepat dibandingkan penyelesaian melalui jalur peradilan. Badan Pertanahan Nasional juga membantu para pihak memahami perbedaan sudut pandang, menengahi perbedaan kepentingan, serta memfasilitasi pertukaran informasi agar tercapai kesepakatan bersama. Peran Badan Pertanahan Nasional juga mencakup mengatur dinamika diskusi, mengelola perbedaan interpretasi hukum maupun fakta, hingga meredakan ketegangan emosional sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai dan adil.
Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat Ahadsa, Avedeanty; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.65432

Abstract

ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah.
Upaya Peningkatan Daya Tahan Tubuh saat Pandemi Covid-19 Rahmawati, Noni Mia; Oktavia, Mery Bela; Silviana, Ana; Koesnedi, Khansa Nafilah; Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul; Octavia, Selly Dwi; Maulidiyah, Risti Fitri; Kurnia, Meri; Sintianisa, Fifi; Saputra, Difa Ramadhan; Hasibah, lzzatul; Abid, Mohammad Alfi; Yusril, Muhammad; Islamiati, Dea; Anggraeni, Nillam
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 2 No. 4 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v2i4.13532

Abstract

Jamu merupakan bagian dari pengobatan tradisional yang sudah dimanfaatkan sejak lama, sehingga menjadi wujud kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Jamu tradisional Indonesia umumnya terbuat dari tanaman, terutama rempah-rempah, yang memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai peningkat daya tahan tubuh. Hal ini membuat jamu cocok untuk dikonsumsi sebagai metode alternatif dalam meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah penularan saat pandemi Covid-19. Beberapa jenis rempah yang umum digunakan untuk membuat jamu adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari program Kandidat Sarjana Mengabdi (KSM) Tematik Unisma ini, mahasiswa peserta melakukan pembuatan minuman jamu tradisional siap konsumsi dan sosialisasi manfaat jamu serta penerapan protokol Kesehatan kepada warga Kelurahan Dinoyo, Kota Malang. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah persiapan bahan-bahan pembuatan jamu, pengolahan bahan-bahan pembuatan jamu, pengemasan minuman jamu siap konsumsi, dan pendistribusian minuman jamu siap konsumsi kepada masyarakat. Sosialisasi manfaat jamu dan pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada warga dilakukan saat minuman jamu didistribusikan dari rumah ke rumah. Diharapkan warga dapat terus mengonsumsi jamu tradisional sebagai upaya peningkatan imunitas tubuh dan selalu taat menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi laju kasus positif Covid-19. Diharapkan juga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi warga untuk menginisiasi suatu usaha rumah tangga, yaitu pembuatan minuman jamu siap konsumsi, dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.
Kekuatan Pembuktian dan Kepastian Hukum Akta Hibah Tanah: antara Akta Otentik PPAT dan Surat di Bawah Tangan Najati, Fia Agustina; Silviana, Ana
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49868

Abstract

Grant is a legal act carried out voluntarily and gratuitously by a someone to another living individual. In practice, many gifts are executed without proper legal procedures, particularly without using a notarial deed, which can lead to disputes and legal uncertainty. This study aims to examine the urgency of executing a gift deed through a notary as a legal protection for the recipient, as well as the notary's role in ensuring the validity and legal strength of the deed. The research uses a normative juridical method with a conceptual and case approach. The findings indicate that a gift deed made before a notary has perfect evidentiary strength, provides legal certainty, and is a mandatory administrative requirement for land title transfer. In contrast, a gift based on a private deed lacks strong legal standing and is prone to disputes. Therefore, the notary plays a crucial role in ensuring legality, validity, and legal protection for the recipient of the gift.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja Di Kuanino Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Sapulette, Rivaldo; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2057

Abstract

Dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, menjadi hal penting untuk menjamin hak konsumen salah satunya adalah hak untuk tidak mendapat penyataan yang menyesatkan tentang suatu harga barang terlebih khusus dalam situasi Bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga dan perlindungan konsumen akibat kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca badai siklon seroja di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan berupa data Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kenaikan harga terjadi karena 2 alasan yaitu keterlambatan kapal dan Permintaan barang yang meningkat. Perlindungan konsumen atas hal tersebut diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsueman dan Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Disarankan pemerintah dapat lebih meningkatkan penegakan UU Perlindungan konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha seharusnya tidak melakukan perbuatan menaikan harga secara tiba-tiba saat bencana alam. Selain itu bagi konsumen harus memiliki kesadaran dan wawasan terkait hak dan perlindungan yang dimilikinya.
Status Perkawinan sebagai Konsekuensi dari Murtad Menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dan UU Perkawinan Di Indonesia Tashfia, Amara; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3134

Abstract

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilaksanakan dan berjalan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku, namun tidak jarang juga sebuah perkawinan dijalani dengan tidak sesuai apa yang seharusnya, contohnya dengan berpindah agamanya seseorang disaat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan kecacatan perkawinan tersebut dan menyebabkan kebingungan diantara pasangan suami istri apakah perkawinan masih dapat dilanjutkan atau tidak. Penelitian ini bertujuan mengemukakan bagaimana pandangan ulama kontemporer wahbah az-zuhaili mengenai fenomena ini, bagaiamana peraturan di indonesia menangani perkawinan yang salah satunya murtad, dan bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan ulama wahbah az-zuhaili dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai status perkawinan akibat murtad. Metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative. Teknik pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa murtad dalam perkawinan menjadikan sebuah perkawinan batal dan dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan karena murtadnya seorang istri atau suami  menjadikan mereka haram untuk dinikahi sehingga perkawinan yang telah terjadi harus dibatalkan. dan hal ini juga dapat diapahami dalam pendapat Yahya Harahap mengenai UU di Indonesia juga murtad bisa dikatan dapat dijadikan alasan perceraian karena dengan murtadnya suami atau istri menjadikan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan semestinya. Namun di Indonesia sendiri belum ada pembahasan secara langsung dan menjurus terkait bagaimana hukum murtadnya seseorang dalam masa perkawinan. Persamaan dan perbedaan juga didapatkan dalam penelitian ini, yaitu dari waktu terputusnya sebuah perkawinan akibat murtad. Dalam pandangan ulama kontemporer, waktu putusnya ditentukan dari kapan terjadinya kemurtadan sedangkan menurut Undang-Undang, putusnya perkawinan akibat murtad dilihat dari kapan keluarnya putusan dari pengadilan agama
Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia febriauma, immanuella; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3444

Abstract

Cukai merupakan bentuk pungutan negara yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi atas produk yang dianggap memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), merupakan produk yang dinilai memiliki dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penerapan kebijakan cukai apabila dikenakan pada MBDK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, penerapan aturan cukai pada MBDK akan berdampak negatif bagi pelaku usaha. Nilai jual produk yang meningkat akan menurunkan minat dan daya beli masyarakat. Sisi positifnya, pengenaan cukai akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produk substitusi yang lebih sehat, pengenaan cukai juga meningkatkan pendapatan negara. Masih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dalam upaya pengawasan. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dengan diterapkannya ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap MBDK, akan memudahkan pengendalian peredaran MBDK dan memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat. Hambatan-hambatan yang ditemui harus diselesaikan agar penerapan cukai terhadap MBDK dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Adat Tanpa Ada Sertifikat Hak Milik Sinurat, Dendy Francysco; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3836

Abstract

Bentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundulan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.
Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Kosong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr) Agustin, Harnia; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4160

Abstract

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal (penelitian doktrinal) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan Kesimpulan bahwa : Bentuk wanprestasi dalam kasus ini adalah para tergugat telah mengadakan perjanjian sesuai dengan ketetentuan yang berlaku, akan tetapi tidak memenuhinya perjanjian tersebut, akibat bagi pihak yang telah wanprestasi adalah melakukan pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan PP No. 18 Tahun 2021 jo. Pasal 95 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PMNA/KPBN No. 7 Tahun 2019, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMNA/KBPN No. 16 Tahun 2021 yaitu melepaskan hak-hak pada Obyek Sengketa kepada pihak Penggugat seluruhnya dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.094.200,00 (delapan juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
Co-Authors Abdullah, Aulia Haura 'Aini Abid, Mohammad Alfi Adha, Eghy Saskia Adhim, Nur Agustin, Harnia Ahadsa, Avedeanty Aini Nurul Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Al-Fazar, Indah Nuria Alamal Huda, Nur Ayu Amostian, Amostian Amroe Hidayat, Faishal Andila, Silvina Andrianto, Dwi Anggraeni, Nillam Angraini, Yuni Ardani, Mira Novana Ariani, Kurnia Dwi Ariza Fuadi Artika, Shinta Dewi Bakhrul Amal Berliana, Nadia Shafa Ghalia Bimo Ashidiq, Tri Okto Budi Ispriyarso Budi Putra, Jonathan Budi, Alan Pradigdo Setyo Budiningsih, Eliyana Busro, Ahmad Damanto, Dianastuti Dewani, Alnada Dewi, Nur Ismayanti Efrianza, Efrianza Emha, Zidney Ilma Fazaada febriauma, immanuella Felliawan, Angry Fernando, Zico Junius Govianda, Cinthya Hamid, Adiyat Anggawijaya Hartanto, Ratna Hasibah, lzzatul Hasibuan, Fery Hidayati, Sekar Nur Hidayati, Triana Hutasoit, Gabriel Utami Islamiati, Dea Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha Khafifa Bazar, Berti Nova Koesnedi, Khansa Nafilah Kurnia, Meri Maitsa, Rania Nisrina Muna Masita, Nur Zhafira Maulida, Nida Yera Maulidiyah, Risti Fitri Miftahul Huda Muhammad Yusril Nadilatunnisa, Nida Najati, Fia Agustina Noni Mia Rahmawati Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nugraha, Naufal Aji Nugrahela, Aisha Rifki Nugroho, Rifqi Dwiakta Octavia, Jane Maria Octavia, Selly Dwi Oktavia, Mery Bela Pattikraton, Muhammad Aditya Pradipta, Andini Bunga Purwanto, Windy Hanifah Putri, Deviana Rahmatika, Aghna Ramadhan, Satria Ilham Rosana, Annisa Suci Sanjesti, Winidya Santi, IGA Gangga Sapulette, Rivaldo Saputra, Difa Ramadhan Saputro, Daffa Mulyo Septihana, Anisa Ribut Sihombing, Borsak Batara Sinaga, Pidari Sintianisa, Fifi Sinurat, Dendy Francysco Sitohang, Hotman Januari Sugiyanto, Yusal Notarisa Tashfia, Amara Triyono Triyono Wibisono, Arya winanto, winanto Yunita, Farah Rana Yusriadi Yusriadi Yusriyadi Yusriyadi Zahra, Afra