Articles
<![CDATA[Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat ]]>
<![CDATA[Ahadsa, Avedeanty]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.65432
<![CDATA[ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah.]]>
<![CDATA[Upaya Peningkatan Daya Tahan Tubuh saat Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Noni Mia]]>;
<![CDATA[Oktavia, Mery Bela]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>;
<![CDATA[Koesnedi, Khansa Nafilah]]>;
<![CDATA[Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul]]>;
<![CDATA[Octavia, Selly Dwi]]>;
<![CDATA[Maulidiyah, Risti Fitri]]>;
<![CDATA[Kurnia, Meri]]>;
<![CDATA[Sintianisa, Fifi]]>;
<![CDATA[Saputra, Difa Ramadhan]]>;
<![CDATA[Hasibah, lzzatul]]>;
<![CDATA[Abid, Mohammad Alfi]]>;
<![CDATA[Yusril, Muhammad]]>;
<![CDATA[Islamiati, Dea]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Nillam]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 2 No. 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jp2m.v2i4.13532
<![CDATA[Jamu merupakan bagian dari pengobatan tradisional yang sudah dimanfaatkan sejak lama, sehingga menjadi wujud kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Jamu tradisional Indonesia umumnya terbuat dari tanaman, terutama rempah-rempah, yang memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai peningkat daya tahan tubuh. Hal ini membuat jamu cocok untuk dikonsumsi sebagai metode alternatif dalam meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah penularan saat pandemi Covid-19. Beberapa jenis rempah yang umum digunakan untuk membuat jamu adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari program Kandidat Sarjana Mengabdi (KSM) Tematik Unisma ini, mahasiswa peserta melakukan pembuatan minuman jamu tradisional siap konsumsi dan sosialisasi manfaat jamu serta penerapan protokol Kesehatan kepada warga Kelurahan Dinoyo, Kota Malang. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah persiapan bahan-bahan pembuatan jamu, pengolahan bahan-bahan pembuatan jamu, pengemasan minuman jamu siap konsumsi, dan pendistribusian minuman jamu siap konsumsi kepada masyarakat. Sosialisasi manfaat jamu dan pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada warga dilakukan saat minuman jamu didistribusikan dari rumah ke rumah. Diharapkan warga dapat terus mengonsumsi jamu tradisional sebagai upaya peningkatan imunitas tubuh dan selalu taat menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi laju kasus positif Covid-19. Diharapkan juga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi warga untuk menginisiasi suatu usaha rumah tangga, yaitu pembuatan minuman jamu siap konsumsi, dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian dan Kepastian Hukum Akta Hibah Tanah: antara Akta Otentik PPAT dan Surat di Bawah Tangan ]]>
<![CDATA[Najati, Fia Agustina]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.49868
<![CDATA[Grant is a legal act carried out voluntarily and gratuitously by a someone to another living individual. In practice, many gifts are executed without proper legal procedures, particularly without using a notarial deed, which can lead to disputes and legal uncertainty. This study aims to examine the urgency of executing a gift deed through a notary as a legal protection for the recipient, as well as the notary's role in ensuring the validity and legal strength of the deed. The research uses a normative juridical method with a conceptual and case approach. The findings indicate that a gift deed made before a notary has perfect evidentiary strength, provides legal certainty, and is a mandatory administrative requirement for land title transfer. In contrast, a gift based on a private deed lacks strong legal standing and is prone to disputes. Therefore, the notary plays a crucial role in ensuring legality, validity, and legal protection for the recipient of the gift.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja Di Kuanino Kota Kupang Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Sapulette, Rivaldo]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2057
<![CDATA[Dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, menjadi hal penting untuk menjamin hak konsumen salah satunya adalah hak untuk tidak mendapat penyataan yang menyesatkan tentang suatu harga barang terlebih khusus dalam situasi Bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga dan perlindungan konsumen akibat kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca badai siklon seroja di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan berupa data Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kenaikan harga terjadi karena 2 alasan yaitu keterlambatan kapal dan Permintaan barang yang meningkat. Perlindungan konsumen atas hal tersebut diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsueman dan Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Disarankan pemerintah dapat lebih meningkatkan penegakan UU Perlindungan konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha seharusnya tidak melakukan perbuatan menaikan harga secara tiba-tiba saat bencana alam. Selain itu bagi konsumen harus memiliki kesadaran dan wawasan terkait hak dan perlindungan yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[Status Perkawinan sebagai Konsekuensi dari Murtad Menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dan UU Perkawinan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tashfia, Amara]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3134
<![CDATA[Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilaksanakan dan berjalan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku, namun tidak jarang juga sebuah perkawinan dijalani dengan tidak sesuai apa yang seharusnya, contohnya dengan berpindah agamanya seseorang disaat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan kecacatan perkawinan tersebut dan menyebabkan kebingungan diantara pasangan suami istri apakah perkawinan masih dapat dilanjutkan atau tidak. Penelitian ini bertujuan mengemukakan bagaimana pandangan ulama kontemporer wahbah az-zuhaili mengenai fenomena ini, bagaiamana peraturan di indonesia menangani perkawinan yang salah satunya murtad, dan bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan ulama wahbah az-zuhaili dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai status perkawinan akibat murtad. Metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative. Teknik pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa murtad dalam perkawinan menjadikan sebuah perkawinan batal dan dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan karena murtadnya seorang istri atau suami menjadikan mereka haram untuk dinikahi sehingga perkawinan yang telah terjadi harus dibatalkan. dan hal ini juga dapat diapahami dalam pendapat Yahya Harahap mengenai UU di Indonesia juga murtad bisa dikatan dapat dijadikan alasan perceraian karena dengan murtadnya suami atau istri menjadikan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan semestinya. Namun di Indonesia sendiri belum ada pembahasan secara langsung dan menjurus terkait bagaimana hukum murtadnya seseorang dalam masa perkawinan. Persamaan dan perbedaan juga didapatkan dalam penelitian ini, yaitu dari waktu terputusnya sebuah perkawinan akibat murtad. Dalam pandangan ulama kontemporer, waktu putusnya ditentukan dari kapan terjadinya kemurtadan sedangkan menurut Undang-Undang, putusnya perkawinan akibat murtad dilihat dari kapan keluarnya putusan dari pengadilan agama]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia ]]>
<![CDATA[febriauma, immanuella]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3444
<![CDATA[Cukai merupakan bentuk pungutan negara yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi atas produk yang dianggap memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), merupakan produk yang dinilai memiliki dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penerapan kebijakan cukai apabila dikenakan pada MBDK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, penerapan aturan cukai pada MBDK akan berdampak negatif bagi pelaku usaha. Nilai jual produk yang meningkat akan menurunkan minat dan daya beli masyarakat. Sisi positifnya, pengenaan cukai akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produk substitusi yang lebih sehat, pengenaan cukai juga meningkatkan pendapatan negara. Masih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dalam upaya pengawasan. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dengan diterapkannya ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap MBDK, akan memudahkan pengendalian peredaran MBDK dan memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat. Hambatan-hambatan yang ditemui harus diselesaikan agar penerapan cukai terhadap MBDK dapat berjalan dengan baik dan efektif.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Adat Tanpa Ada Sertifikat Hak Milik ]]>
<![CDATA[Sinurat, Dendy Francysco]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3836
<![CDATA[Bentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundulan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Kosong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr) ]]>
<![CDATA[Agustin, Harnia]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4160
<![CDATA[Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal (penelitian doktrinal) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan Kesimpulan bahwa : Bentuk wanprestasi dalam kasus ini adalah para tergugat telah mengadakan perjanjian sesuai dengan ketetentuan yang berlaku, akan tetapi tidak memenuhinya perjanjian tersebut, akibat bagi pihak yang telah wanprestasi adalah melakukan pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan PP No. 18 Tahun 2021 jo. Pasal 95 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PMNA/KPBN No. 7 Tahun 2019, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMNA/KBPN No. 16 Tahun 2021 yaitu melepaskan hak-hak pada Obyek Sengketa kepada pihak Penggugat seluruhnya dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.094.200,00 (delapan juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).]]>
<![CDATA[Dinamika Perubahan Lembaga Jaminan Hipotek Menjadi Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Amroe Hidayat, Faishal]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4253
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dinamika perubahan Lembaga Jaminan Hipotek menjadi Lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan metode penelitian hukum normative. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan melalui prosedur studi kepustakaan (Library Research) untuk mencari dasar teoritis dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk penjabaran deskriptif. Hasil penelitian ini ialah bahwa peralihan Lembaga Jaminan atas hak atas tanah beralih dari Lembaga Jaminan Hipotek ke Lembaga Jaminan Hak Tanggungan terjadi karena Lembaga Hukum Jaminan Hipotek akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berdasarkan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peralihan ini perlu dilaksanakan mengingat Lembaga Jaminan Hipotek bersumber dari KUH Perdata yang sumbernya ialah hukum kolonial yang pernah berlaku di Indonesia, sedangkan objek jaminan yang dilekatkan Lembaga Jaminan Hipotek ialah hak atas benda tidak bergerak yaitu tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 1960 maka lembaga Jaminan yang berlaku atas Hak atas tanah ialah Hak Tanggungan yang yang bersumber dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berasal dari hukum tanah adat di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penggunaan Hak Tanggungan sebagai Jaminan ]]>
<![CDATA[Budiningsih, Eliyana]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4549
<![CDATA[Hak tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum serta hak preferensi kepada kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam penerapannya, hak tanggungan tidak hanya berdampak pada pihak-pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat memengaruhi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan, seperti pembeli, penyewa, atau kreditur lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga untuk menghindari potensi kerugian akibat eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam sistem hak tanggungan di Indonesia. Pembahasan mencakup prinsip publisitas dalam pendaftaran hak tanggungan, penerapan asas kehati-hatian dalam transaksi, serta peran notaris dalam menjamin keterbukaan dan keabsahan perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga guna memahami pola perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penggunaan hak tanggungan sebagai jaminan dapat diperkuat melalui peningkatan transparansi dalam pencatatan hak tanggungan, penegakan regulasi yang lebih ketat terkait kewajiban due diligence bagi pihak yang terlibat, serta optimalisasi peran notaris dalam memastikan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik, diharapkan hak dan kepentingan pihak ketiga dapat lebih terlindungi serta mengurangi risiko terjadinya sengketa.]]>
