Claim Missing Document
Check
Articles

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 ( STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL ) Hardiyanto, Hardiyanto; Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.924 KB)

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat  ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selama proses pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang terdaftar daerah tersebut adalah Kebupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan yang harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya syarat minimum 2 pasangan calon.        Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.        Mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari pemerintahan daerah maka pilkada mutlak harus tetap berlangsung meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar tanpa kehilangan sifat demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 memutuskan bahwa pilkada masih tetap bisa berlangsung tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapatan satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme plebisit atau lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 2015.        Pilkada dengan calon tunggal, secara konsep pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Essensi utama demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Disamping itu, terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam  pilkada adalah suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.
PELAKSANAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERIODE 2004-2009) Susanto, Edy; Budiharto, Budiharto; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.433 KB)

Abstract

Dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (executive heavy). Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. Studi ini ingin menjadi bagian dari wacana tentang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara, yang secara normatif didasarkan pada UUD1945 pasca amandemen Metode penelitian yang digunakan dalam studi atau penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selesai. Namun dengan telah diselesaikannya reformasi konstitusi, muncul gejala dominasi Legislatif setelah reformasi digulirkan sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi lemahnya lembaga eksekutif. Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, sebagai langkah nyata di Indonesia dalam hal sistem pemerintahan sesudah perubahan UUD 1945 harus menerapkan sistem presidensil, bukan dimaksudkan sebagai suatu bentuk campuran. Lebih-lebih karena pada saat ini (setelah perubahan UUD 1945) dan kedepan. Presiden disatu pihak dipilih langsung, dan dipihak lain tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, maka sistem presidensil di Indonesia menjadi lebih murni.
ERADICATION DEVELOPMENT OF CORRUPTION AND NEOLIBERALISM IN THE CURRENT ERA Susila, Agna; Suharso, Suharso
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.204 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2418

Abstract

The practice of Corruption has been prevented and eradicated along with the development of the ideology of new liberalism (neoliberalism) which seems increasingly difficult to avoid and control. This study aims to analyze the evolution of eradicating Corruption and the development of unstoppable neoliberalism movement. This study uses normative methods (legal research) with short cases and conceptual approaches. The two issues above are a big problem in our country because no matter how strong the prevention and eradication efforts are carried out, it turns out case by case that proves the existence of acute "immunity" from these two diseases, so it needs an "effective" therapy to deal with it. Pancasila became one antidote to inhibit the breeding of two of the above diseases. Like cancer cells, the family is the primary key to the goal of preventing the spread of this disease. Therefore, efforts to isolate the family from the contamination of the two conditions above are an essential solution.
REGIONAL REGULATION CONCERNING SPORTS ORGANIZING: IS IT NECESSARY FOR REGENCY IN INDONESIA? Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.656 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i1.2465

Abstract

As regional autonomy, a Regency has an obligation to organize government affairs. In addition, it also has the option of attribution authority in accordance with the constitution. The Regional Government organizes the field of government affairs that can foster healthy human resources. One of its authorities is the provision of sports facilities. This study aims to analyze the urgency of the Regulations on Organizing Sports. This research method is Legal Research through a qualitative approach by examining regulations/laws related to the authority of regional autonomy in organizing sports facilities. The results show that the formation of a Regional Regulation on the Implementation of Sports is prepared by taking into account the rules for the formation of legislation mandated by Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Thus the regulations decided can be implemented and in accordance with applicable legal provisions.
Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance) Chrismonita, Verent Nadya; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3917

Abstract

Tahun 2017-2019 dijumpai pelayanan daring Disdukcapil belum diminati oleh masyarakat Kota Magelang dalam melakukan permohonan. Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan dapat berguna dalam mengoptimalkan pelayanan daring sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari teori efektivitas hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan prinsip good governance yang terdiri dari prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring khususnya di Disdukcapil Kota Magelang dalam rangka mewujudkan good governance, 2). Apa hambatan dalam pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui daring dan bagaimana solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, serta analisis menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Adapun data yang dipergunakan adalah data primer maupun data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pelayanan daring belum efektif diterapkan dalam mewujudkan good governance mengingat terbatasnya sumber daya manusia, masih perlunya pembenahan sarana dan fasilitasnya, serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal. Kesimpulan dari efektif tidaknya penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 adalah belum efektif dilihat dari data pemohon pelayanan yang semenjak 2017 hingga 2019 kurang diminati masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 setelah memasuki pandemi Covid-19 layanan daring menjadi banyak diminati karena adanya paksaan kebijakan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan permohonan dokumen kependudukan secara daring.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang) Kristiawan, Pingkan Rachmadani; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Suharso, Suharso
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3919

Abstract

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya, Tujuan peneliti ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori model Edward III dengan melihat aspek : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan berjumlah 11 orang, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana Teknik memperoleh data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemeliharaan jalan yang dilaksanana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Maraga Kabupaten Magelang masih belum sepenuhnya dilakukan, masih banyak jalan yang mengalami kerusakan jalan. Sedangkan terkait dengan perilaku masyarakat masih belum adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan pemerintah daerah. Faktor utama penyebab kerusakan jalan di Kabupaten Magelang diantarannya adalah bencana alam, anggaran daerah, peralatan dan sumber daya manusia, dari hambatan tersebut ada beberapa solusi atau tindakan yang dilakukan DPUPR Kabupaten Magelang diantaranya mengajukan rekomendasi / usulan ke Pemerintah Pusat (DAK) atau Pemerintah Provinsi (Bangub), pengalihan Tindakan, membuat kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan melakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat pengguna jalan.
INDUSTRI KULIT LUMPIA DAN PENGARUNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG KRANGGAN DALAM TAHUN 1990-2017 Lestari, Devi Mukti; Suharso, Suharso
Journal of Indonesian History Vol 9 No 1 (2020): Journal of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jih.v9i1.40772

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejarah berdirinya Industri Kulit Lumpia, perkembangan Industri Kulit Lumpia tahun 1990-2017 dan pengaruh keberadaan Industri Kulit Lumpia terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Kranggan Dalam, Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu: heuristk, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Kegiatan pembuatan kulit lumpia sudah ada sejak tahun 1985 yang dipelopori oleh Mak Wa, pedagang lumpia Semarang. Pembuatan lumpia sebatas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di Toko Lumpia. Pada tahun 1990 kulit lumpia dijadikan sebagai peluang bisnis usaha oleh karyawan Mak Wa yang bernama Bu Rahayu. Inisiatif pembuatan kulit lumpia sebagai peluang bisnis usaha muncul ketika ada orang yang membeli membeli kulit lumpia pada Bu Rahayu dengan jumlah yang banyak. Usaha yang dirintis Bu Rahayu mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya muncul banyak industri rumah tangga kulit lumpia dan pengrajin kulit yang lainnya. Adanya industri ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan dan mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat tercukupi dan perekonomian masyarakat semakin membaik. Sedangkan dampak sosial terhadap masyarakat adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan berkurangnya tingkat kenakalan serta tindak kejahatan karena ekonomi masyarakat yang sudah tercukupi.
Effectiveness of Law No. 40 of 1999 on the press (study of the journalistic code of ethics on reporting that triggers conflict in society) Yulianto, Yoga Farhan; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini; Syafingi, Habib Muhsin; Budiharto, Budiharto
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5551

Abstract

In an effort to support the success of Indonesia's development, arrangements are needed for all supporting elements. One of them is the regulation of press activities, namely through Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics which is regulated in Indonesia. This is because there are several reports that actually cause conflict in the community, such as the cases of Wamena, Ambon and Sampit. One of the causes of the conflict is due to overlapping regulations that are applied and there are still many shortcomings that cause uncertainty among law enforcers. This can be seen in the imposition of sanctions on journalists. There is no article in the journalistic code of ethics that authorizes any group outside PWI to take action against an Indonesian journalist or against press publications. This study aims to analyze the effectiveness of Law No. 40 of 1999 concerning the press and the Enforcement of the Journalistic Code of Ethics against news that triggers conflict in society. This research is a normative legal research using the Statute Approach and the case approach. The results of the study show that Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics has not been implemented optimally or effectively, because there are still shortcomings that cause uncertainty among law enforcement. One of the obstacles is because there is no certainty which party has the authority to take action against journalists who violate it but are outside the journalists' organization.
Hambatan Pelayanan BK di Luar Jam Pelajaran dan Upaya Mengatasinya di SMA Kabupaten Brebes Prasetyaningtyas, Noviana; Sugiharto, DYP; Suharso, Suharso
Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Vol 1 No 2 (2012): Desember 2012
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijgc.v1i2.1604

Abstract

This study aims to determine the barriers in the implementation of guidance and counseling services outside school hours in the school as Brebes and how efforts to overcome them. Type of research is descriptive research with survey method. The population in this study were all high school counselors as Brebes implementing guidance and counseling services outside school hours to 78 counselors. The research sample using cluster sampling is 30 counselors. Data was collected using questionnaires. Percentage of descriptive data analysis techniques. The results showed the percentage level of resistance for counselor competencies 72% in the high category, creativity counselor 73% higher, 79% higher work motivation, 75% of high school principals, teachers of 66% medium, perceptions and interests of students and 77% higher infrastructure 71% higher.
Mengatasi Perilaku Terisolir Siswa Menggunakan Teknik Assertive Training pada Siswa Kelas IV Retnomanisya, Tutut Yunita; Sugiharto, DYP; Suharso, Suharso
Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Vol 2 No 2 (2013): Juni 2013
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijgc.v2i2.3072

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi perilaku terisolir siswa menggunakan konseling behavior teknik assertive training pada siswa kelas IV. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian berjumlah dua orang siswa kelas IV A dan IV B SD Negeri Pekunden Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perilaku terisolir siswa dapat diatasi dengan konseling behavior teknik assertive training. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator perilaku terisolir siswa yaitu minat bersosial yang mengalami peningkatan. Siswa terisolir tidak lagi berdiam diri saat ada kegiatan bersama dan lebih banyak ikut serta dalam kegiatan kelompok, selain itu jumlah teman yang dimiliki juga bertambah. Kemampuan bertenggang rasa siswa terisolir juga meningkat, terlihat dari mampunya siswa menghargai orang lain saat ada yang berbicara, tidak memilih teman dalam bergaul dan mulai membuka dirinya untuk mau berteman dengan semua siswa di kelasnya. Selain kedua aspek tersebut, perlakuan teman pada siswa terisolir juga mengalami beberapa perubahan, teman siswa tidak lagi mengejek atau menjauhi siswa, teman sekelas siswa mulai mampu menerima siswa sebagai teman bermain. This research has a purpose to solve a behavior of isolated use counseling behavior techniques assertive training at 4th grade students. The type this research is qualitative research. There are two subject of this research, class IV A and IV B. Methods of data collection using observation, interview and documentation. The data analysis technique is inductive data, including data reduction, data presentation, and conclusions. The result showed that the behavior of isolated students can be solve with counseling assertive training techniques. It can be seen from one of the indicators, social interest has increased. Isolated students no longer silent when there are a lot activities and participate in group activities, the number of friends also increased. The ability to tolerate isolated students also increased, can be seen from the ability of students to respect others when other student speaks, do not choose friends and began to open themself to be friends with all the students in their class. In addition to these two aspects, the isolated treatment of a friend to the students also experienced some changes, students are no longer friends mock or away from the student, the student classmates begin to accept students as friends to play.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agna Susila, Agna Agung Abadi Kiswandono Agus Setiadi Ahmad Rizqiyani, Ahmad Aini, Fadhillah Nurul Ajrina, Alika Rahma Ali Rahmat Amazonia, Putu Cakra Ana Mar Atul Hasanah, Ana Mar Atul Anang M Legowo Anggraeni, Tika Anggraini, Weni Anisa Puji Harlina, Anisa Puji Anwar Sutoyo Asep Ardiyanto Aspita Laila Asti Rahmawati, Asti Awalya Awalya, Awalya Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Soegijono Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Bregita Rindy Antika, Bregita Rindy Budiharto Budiharto Buhani Buhani Carti Carti, Carti Catharina Tri Anni, Catharina Tri Chrismonita, Verent Nadya Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum, Dakum Danang Januar, Danang Danti Marta Dewi, Danti Marta Desta Rizky Budiarti, Desta Rizky Dharma Panji Pratama, Yulio Dian Herasari, Dian Diyah Ayu Alfiani, Diyah Ayu Dyah Adriantini Shinta Dewi, Dyah Adriantini Shinta Dyah Adriantini Sintha Dewi DYP Sugiharto, DYP edy susanto Eko Nusantoro Ella Wulandari Endang Rifani Faris Fauzi, Muchamad Ferraldinand S, Rafly Fidelis Nitti Firda Primaheni, Firda Fitriana, Rahma Gus Riries Nahdliyatul Awaliyah, Gus Riries Nahdliyatul Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hardiyanto Hardiyanto Hendrasswari, Bayu Peni Heniyatun Heru Mugiarso Hery Dian Septama Jamiatul Akmal Jaya, Tisaga Purnama Jaya, Tisaga Purnama Juliasih, Ni Luh Gede Ratna Kartikaningsih Kartikaningsih Khuluk, Rifki Husnul Kristiawan, Pingkan Rachmadani Kusnarto Kurniawan Layyinatus Syifa, Liftia Leo Ervandy, Anggita Lesmana, Andy Lestari, Devi Mukti Lisa Rahmawati Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Michel, Michel Miftakhatun Riza, Miftakhatun Miskiya, Lu'luatun Muhamad Komarudin Muhammad Irsyad Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Mulyono Mulyono Munawaroh, Eem Muslikah Muslikah, Muslikah Noviana Prasetyaningtyas, Noviana Noviany, Noviany Noviasari, Dilli Trisna Nurhasanah Nurhasanah Nury Supriyanti Ordas Dewanto Parwatih, Indah Petra Adhianto Putro, Petra Adhianto Prabowo, Aji Pramastanti, Wielina Ika Pramastanti, Wielina Ika Pratama, Dian Septiani Priyono, Lusyawati Wahyu Priyono, Lusyawati Wahyu Puji Sulistyaningsih Qotrunnada, Tiara Rasida, Asda Ratna Sulistiyanti, Sri Resananda, Arif Riko Noviadi Rinawati Rinawati Robai, Robai Robai, Robai Rochma, Anis Firdatul Rosdiana, Gesti Sakinah Faizah, Sakinah Salsabilla, Arifa Rahmatika Santoso, Adelia Kindanly Nanda Saputra, Fikie Saputri, Monita Mawar Sari, Ni Luh Gede Ratna Sarwan, Sarwan Sinta Saraswati Siti Nurhadi, Siti Siti Nurjanah Sophian, Ali Sri Hartati, Maria Theresia Sri Hartati, Maria Theresia Sudibyo Sudiyono Sudiyono Sugiyo Sugiyo, Sugiyo Sunawan Sunawan Supriyo Supriyo Suryawan, Ari Susilawati, Susilawati Titin Yulianti Trecy Whitny Santoso, Trecy Whitny Trisna Noviasari, Dilli Tutut Yunita Retnomanisya, Tutut Yunita Waluyan, Vrimadieska Ayuanissa Yasinta Nur Miftakhul Jannah, Yasinta Nur Miftakhul Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan Zipora Sembiring Zulaicha, Annisaa Siti